DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kedudukan, muatan dan sistematika rencana kerja pemerintah daerah, sistem informasi pemerintahan daerah, sinkronisasi rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang ... 10. 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan ... 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20.Peraturan ... 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan ... 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2); Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026. BABI ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. N 10. 11. 12. 13. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bupati adalah Bupati Bogor. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.

14.Rencana ... 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26.Sistem ... 26. 27. 28. 29. 30. _8- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah bagi PD dan Desa dalam menyusun perencanaan tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan RKPD Tahun 2026 adalah:

a.menjamin terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2026 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan; menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, dan sasaran Daerah, serta program Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan dan program prioritas Daerah tahun 2026; menjamin terintegrasinya Program/Kegiatan/Subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja PD dengan tema pembangunan Daerah, program prioritas dan program strategis Daerah tahun 2026; dan
d.menjamin ... d.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)menjamin terumuskannya kebijakan dan anggaran pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, MUATAN DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tahun kedua substansi RPJMD Tahun 2025-2029; RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

a.RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2026;
b.RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; dan
c.RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dengan RKPD Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
a.Bupati dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;
b.PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2026 yang disusun secara simultan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
c.Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan Program dan Kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat: a. b. rancangan kerangka ekonomi Daerah; prioritas pembangunan Daerah; C. rencana ...

c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
d.Program Strategis Nasional; dan
e.kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Pasal 6

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1)Seluruh data Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi RKPD Tahun 2026, tercantum dalam SIPD.
(2)Dalam hal terjadi pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, maka pemutakhiran dimaksud diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
(3)Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam SIPD yang terjadi setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, dibuat dalam berita acara kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, dan diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
(4)Seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang tercantum dalam SIPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Renja PD Tahun 2026. BABV SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

(1)Program dan hasil (outcome) dalam RKPD Tahun 2026 memedomani Program dan hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.
(2)Dalam ...
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada Program yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026, maka Program dalam RKPD Tahun 2026 memedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional, dan diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Program dalam RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Kegiatan dan Subkegiatan. Seluruh PD menjabarkan Program dalam bentuk Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Renja PD.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja PD. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
a.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b.target sasaran pembangunan Daerah;
c.prioritas pembangunan Daerah;
d.penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan PD;
e.target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f.pencatatan ...

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
1. f.pencatatan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dengan tahapan:

a.penyusunan Rancangan Perubahan RKPD,
b.perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, dan
c.penetapan Perubahan RKPD. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
a.dasar penetapan perubahan Renja PD, dan
b.pedoman penyusunan perubahan KUA, perubahan PPAS dan perubahan APBD.

Pasal 11

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah tahun 2026. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.pengendalian kebijakan, yaitu untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, RKP, RKPD Provinsi dan Program Strategis Nasional serta Program dan Kegiatan tahunan Pemerintah Provinsi,
b.pengendalian pelaksanaan, yaitu untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
c.evaluasi hasil, yaitu untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

(3)Pengendalian ...
(3)Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKPD Tahun 2026.
(4)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
(5)Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan setiap triwulan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…