DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, perencanaan, bentuk fasilitas penyelenggaraan pesantren, tata cara fasilitas penyelenggaraan pesantren, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3.Undang-Undang 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6.Peraturan . . . 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 123); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 129); Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bogor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.
6.Pondok... 10. 11. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah: -0 a0 op perencanaan; bentuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren; tata cara pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan pendanaan. BABII. ..

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. d.Rencana Strategis.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus selaras dengan perencanaan pengembangan Pesantren yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

BENTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(4)Pelaksanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Dalam hal terdapat Pesantren yang belum terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran Pesantren.

Pasal 7

(1)Bupati memberikan dukungan berupa fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.dukungan sarana dan prasarana Pesantren,
2. b.bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh, dan/atau
3. c.fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 8

(1)Dukungan sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa bantuan penunjang Pesantren dalam bentuk:
1. a.pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi masjid atau musala Pesantren berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri.
(2)Bantuan pendanaan penyelenggaraan Kkegiatan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa bantuan operasional dalam pelaksanaan tugas:
1. a.penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
2. b.perumusan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
3. c.penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; perumusan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4. e.pemeriksaan keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.
(8)Fasilitasi . . .
(3)
(4)
(1)Fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat, dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
3. a.penyuluhan terkait dengan kebersihan dan sanitasi, penyalahgunaan narkotika, ekonomi, pertanian, perikanan, pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman, perundungan, dan/atau tindak pidana asusila;
4. b.pemeriksaan kesehatan bagi Kiai, Santri, pengelola Pesantren dan pengurus;
5. c.konseling terhadap Santri dalam rangka memberikan layanan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis Santri guna penyelesaian permasalahan;
6. d.edukasi dalam rangka peningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemberian program bahasa untuk Santri dan Kiai serta program penumbuhkembangan kewirausahaan; dan
7. e.sosialisasi dalam rangka penanaman nilai-nilai pancasila dan cinta tanah air.

Pasal 9

Bupati memberikan fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan bantuan pendanaan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
b.mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 10. ..

Pasal 10

Fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui:

a.kerja sama program dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan kegiatan lomba dakwah khusus bagi kalangan Santri, antara lain lomba bidang keagamaan seperti azan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Quran, Musabagah Qira’atil Kutub, dan olahraga para Santri; kerja sama program dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al-Quran berupa penyelenggaraan program tahfidz Al-Quran; dan kerja sama program dengan lembaga dakwah, organisasi keagamaan, lembaga perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pesantren di bidang dakwah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…