DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, satuan pelayanan, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
6.Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah... 10. 11. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bogor. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada UPT yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPT. Pembokoran adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman untuk meningkatkan sirkulasi udara dan air, serta mempermudah penyerapan unsur hara oleh akar tanaman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. BABIIL...

(1)@) 1) @) 1) @)

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT merupakan unit kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Struktur organisasi UPT, terdiri atas:

a.Kepala UPT;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d.Satuan Pelayanan. Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV TUGAS DAN FUNGSI Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
b.pelaksanaan penerimaan laporan pengaduan kondisi pohon di jalur jalan;
c.pelaksanaan pengecekan kondisi pohon di jalur jalan yang diadukan;
d.pelaksanaan pemangkasan dan/atau penebangan berdasarkan laporan hasil pengecekan kondisi pohon;
e.pelaksanaan...
e.pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi taman;
f.penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kondisi taman;
g.pelaksanaan pemeliharaan rutin harian taman seperti penyiraman, pemangkasan rumput, pembokoran, penyulaman tanaman;
h.pelaksanaan pemeliharaan berkala taman seperti pembokoran,pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemangkasan semak dan pohon, dan pengecatan ulang elemen struktur tanah;
i.pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan insidental pertamanan seperti acara seremonial, permintaan pimpinan/institusi lain dan kejadian yang tidak direncanakan;
j.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana taman seperti, mesin potong kayu, mesin potong rumput, mesin pembersih granit, penerangan taman, pompa air mancur dan mekanikal elektrikal taman;
k.pelaksanaan pengelolaan posko bibit tanaman dan rumah kaca;
1. 1.pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pertamanan;
n.pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
(2)Dalam...
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran,
2. b.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 9

Untuk menjangkau wilayah pelayanan yang luas dan untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT, dibentuk Satuan Pelayanan. Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a.Satuan Pelayanan Wilayah I, meliputi:
1. 1.Kecamatan Cibinong;
2. 2.Kecamatan Citeureup;
3. 3.Kecamatan Sukaraja; dan
4. 4.Kecamatan Babakan Madang.
b.Satuan... Satuan Pelayanan Wilayah II, meliputi: Satuan Pelayanan Wilayah III, meliputi: Satuan Pelayanan Wilayah IV, meliputi: OP LN NONPOND ONODIBOND Kecamatan Gunungputri; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Cileungsi: Kecamatan Cariu; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Klapanunggal. Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Cigombong; dan Kecamatan Ciomas. Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Dramaga; dan Kecamatan Tenjolaya. Satuan Pelayanan Wilayah V, meliputi: © ©® N oo r LN Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Parungpanjang; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Tenjo; Kecamatan Sukajaya; dan Kecamatan Leuwisadeng. Satuan Pelayanan Wilayah VI, meliputi: 1. 2. 3. Kecamatan Parung; Kecamatan Gunungsindur; Kecamatan Kemang;
1. 4.Kecamatan...

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)_8- Kecamatan Bojonggede; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Rancabungur; dan N o xR Kecamatan Tajurhalang.
1. g.Satuan Pelayanan Pembibitan Tanaman Hias. Setiap Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT. Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT. Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas. Bagian...

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembinaan dan pengawasan terhadap UPT dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

(1)Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…