DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan juga pada dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang … TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan …
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129); MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bogor.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau PD dengan nama lain yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan.
7.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9.Isu ...
9.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
13.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
14.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/PD untuk mencapai Sasaran.
15.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
16.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
17.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
20.Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.
21.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22.Indikator ...
22.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
23.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
24.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa Program.
26.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi Kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
27.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 28 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
29.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
34.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
35.Prioritas ...
35.Prioritas Nasional adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
36.Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
37.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai Sasaran pembangunan.
38.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai Program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
39.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
41.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
42.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 43 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
44.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
45.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan RAPBD.
46.Dokumen ...
46.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
47.Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
48.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
49.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
50.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
51.Kabupaten/Kota Lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
52.Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RPJM PD, RKPD dan Renja PD.
53.Pemangku ...
53.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/pemerintah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
54.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
55.Pengendalian adalah kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian, sejak penyusunan sampai dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi dengan hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi.
56.Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja pembangunan, yang dilaksanakan berdasarkan Indikator dan Sasaran Kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan dengan Indikator dan Sasaran Kinerja mencakup Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (result), Manfaat (benefit) dan Dampak (impact).

BAB II

TUJUAN

Pasal 180

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. c.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
4. d.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
5. e.konsistensi antara Renstra PD dengan RPJMD;
6. f.konsistensi ...
7. f.konsistensi antara Renja PD dengan Renstra PD; dan
8. g.kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 183

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
3. c.Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 265

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pengendalian dan Evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah serta perencanaan strategis PD dan Renja PD.

Pasal 266

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah mencakup perumusan Visi dan Misi serta Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
1. a.Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan Visi, Misi, Arah, tahapan, Sasaran pokok dan Prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan nasional;
2. b.Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah kebijakan RTRW Daerah, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional;
3. c.Arah ...
4. c.Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/Kota lainnya;
5. d.Prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan nasional;
6. e.penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
7. f.dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 267

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Kepala Badan melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Pengendalian dan Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemantauan dan supervisi.
(3)Dalam hal terhadap hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(4)Kepala Badan melaporkan hasil Pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(5)Berdasarkan laporan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan hasil Pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan Evaluasi.

Pasal 268

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah mencakup kebijakan RPJMD dan perencanaan strategis PD.

Pasal 272

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah mencakup perumusan Visi dan Misi, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan, dan Indikator Kinerja Daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada setiap tahapan penyusunan RPJMD sampai dengan ditetapkan dengan peraturan daerah.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
1. a.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang dalam RTRW;
2. b.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan Arah Kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang- bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah; (Ditunda)
3. c.Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Program Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
4. d.Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah Kabupaten/Kota Lainnya;
5. e.Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
6. f.sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD provinsi Jawa Barat dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya.

Pasal 273

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Kepala Badan melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
(3)Dalam hal terhadap hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(4)Kepala Badan melaporkan hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(5)Berdasarkan laporan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan hasil Pengendalian dan Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan Evaluasi.

Pasal 269

Permendagri No. 86 Tahun 2017

(1)Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD mencakup perumusan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada setiap tahapan penyusunan Renstra PD ditetapkan.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
1. a.Strategi dan Arah Kebijakan PD berpedoman pada Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD berpedoman pada Program Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. c.Indikator ...
4. c.Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif PD berpedoman pada program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
5. d.Indikator Kinerja PD berpedoman pada Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
6. e.Penahapan pelaksanaan Program PD sesuai dengan penahapan pelaksanaan Program pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…