DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kewajiban membuat master plan, site plan, dan gambar situasi, master plan dan site plan, gambar situasi, tata cara pengesahan master plan dan/atau site plan dan pengesahan perubahan master plan dan/atau site plan, tata cara pengesahan gambar situasi dan pengesahan perubahan gambar situasi, peralihan dan perubahan master plan, site plan dan gambar situasi, kewajiban pemegang/pemilik master plan, site plan, pembatalan master plan, site plan dan gambar situasi, pembiayaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan dan Gambar Situasi; . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang ... . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039); . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan ... 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGESAHAN MASTER PLAN, SITE PLAN DAN GAMBAR SITUASL BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bogor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DPKPP, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala DPUPR, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
8.Kepala ... 10. 11. 12. 13.

(1)
(2)
(3)Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala DPKPP, adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Master Plan adalah rencana tapak kawasan berupa blok peruntukan yang disusun berdasarkan pola penggunaan lahan dan pola jaringan. Site Plan adalah perencanaan lahan secara menyeluruh meliputi tapak bangunan, tata kavling, tapak penggunaan lahan dan/atau infrastruktur lingkungan, sebagai penjabaran dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Gambar Situasi adalah hasil pengukuran di lapangan untuk rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan pada sebidang tanah dengan menggunakan skala. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha, instansi pemerintah dan bentuk lainnya. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam proses pengesahan Master Plan dan Site Plan.

BAB II

KEWAJIBAN MEMBUAT MASTER PLAN, SITE PLAN DAN GAMBAR SITUASI

Pasal 2

Setiap usaha atau kegiatan pembangunan diwajibkan untuk membuat Master Plan, Site Plan, dan Gambar Situasi sebagai aplikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Master Plan, Site Plan, dan Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disahkan oleh Bupati. Pembuatan Master Plan, Site Plan dan/atau Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tanah yang telah dibebaskan/dimiliki/dikuasai. BABIII ...

BAB III

MASTER PLAN DAN SITE PLAN

Pasal 3

Objek Master Plan yaitu setiap rencana induk kegiatan pembangunan di suatu lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a.memiliki luasan 50 (lima puluh) hektar atau lebih;
b.memiliki pengaruh perkembangan regional;
c.mempunyai lebih dari 1 (satu) fungsi utama; dan/atau
d.rencana pembangunannya dilakukan secara bertahap. Setiap objek Master Plan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Site Plan sesuai tahap pembangunan. Subyek Master Plan adalah perorangan atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Obyek Site Plan adalah setiap rencana pembangunan di suatu lokasi untuk kegiatan perumahan maupun non perumahan. Subyek Site Plan adalah perorangan atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPUPR dengan melampirkan persyaratan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi dengan meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Khusus ...
(3)Khusus untuk pemohon Badan, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kop surat Badan yang ditandatangani oleh pimpinan Badan serta di stempel Badan.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.perumahan dan/atau rumah susun: 1. 2. 3. 10. 11. fotokopi identitas pemohon (KTP/KITAS); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan; surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/ pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan; fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; fotokopi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat atau bukti perolehan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar; fotokopi bukti Surat Pelepasan Hak Prioritas penyerahan tanah makam kepada Pemerintah Kabupaten Bogor; untuk permohonan Master Plan melampirkan draft gambar Master Plan, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (digital); untuk permohonan Site Plan melampirkan draft gambar Site Plan, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (digital] dengan skala 1:2000, 1:1000,1:500 atau 1:200 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan: a) tata letak bangunan; b) pola jalan dan parkir; c) pola drainase; d) pola utilitas air bersih dan jaringan listrik; e) pola tata hijau; f) arah mata angin; g) tabel perhitungan; h) kolom ... h) kolom pengesahan; i) peta lokasi; j) informasi sekitar; dan k) detail penampang jalan, saluran, turap dan kolam retensi.
2. b.non perumahan: 1. 2. 3. 10. fotokopi identitas pemohon (KTP/KITAS); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan; surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/ pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan; fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; fotokopi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat atau bukti perolehan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar; untuk permohonan Master Plan melampirkan draft gambar Master Plan, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (digital); untuk permohonan Site Plan melampirkan draft gambar Site Plan, disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (digital] dengan skala 1:2000, 1:1000,1:500 atau 1:200 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan: a) tata letak bangunan; b) pola jalan dan parkir; c) pola drainase; d) pola tata hijau; e) arah mata angin; f) tabel perhitungan; g) kolom pengesahan; h) peta lokasi; i) informasi sekitar; dan
3. j.detail penampang jalan, saluran, turap dan kolam retensi.

Pasal 6

(1)Permohonan Perubahan Master Plan dan/atau Site Plan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.perumahan dan/atau rumah susun:
  1. 1.dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a;
  2. 2.Berita Acara Serah Terima Administrasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  3. 3.fotokopi Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tentang Pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan sebelumnya; dan
  4. 4.fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan sebelumnya.
2. b.non perumahan:
  1. 1.dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b;
  2. 2.fotokopi Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tentang Pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan sebelumnya;
  3. 3.pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan sebelumnya; dan
  4. 4.fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan sebelumnya.

BAB IV

GAMBAR SITUASI

Pasal 7

(1)Obyek Gambar Situasi adalah setiap rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan di suatu lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.luas lahan maksimal 2.500 m? (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
2. b.lahan yang dimaksud tidak untuk perumahan.
(2)Gambar ...
(2)Gambar Situasi harus berisikan penataan lingkungan, (3 yang meliputi:
1. a.tata letak bangunan;
2. b.pola jalan dan parkir,
3. c.pola drainase, dan
4. d.pola tata hijau. Subyek Gambar Situasi adalah setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2).

Pasal 8

(1)Setiap orang dan Badan sebagaimana dimaksud dalam
(2)Pasal 7 ayat (1) mengajukan permohonan pengesahan Gambar Situasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPKPP dengan melampirkan persyaratan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi identitas pemohon (KTP);
2. b.fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
3. c.fotokopi izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/ pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;
5. e.fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
6. f.fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat atau bukti perolehan/peralihan/penguasaan hak atas tanah; dan
7. g.fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur sesuai penguasaan tanah yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar.

Pasal 9

(1)Permohonan pengesahan perubahan Gambar Situasi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
1. a.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2): dan
1. b.fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Gambar Situasi sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal rencana kegiatan dan/atau kriteria bangunan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikarenakan perluasan lahan atau perubahan menjadi kegiatan yang bukan obyek gambar situasi, atas keseluruhan lahan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan Site Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. BABV TATA CARA PENGESAHAN MASTER PLAN DAN/ATAU SITE PLAN DAN PENGESAHAN PERUBAHAN MASTER PLAN DAN/ATAU SITE PLAN

Pasal 11

Pengesahan Master Plan dan/atau Site Plan dan pengesahan perubahan Master Plan dan/atau Site Plan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.penelitian administrasi;
b.peninjauan lokasi;
c.pemaparan dan pembahasan; pengesahan; dan
e.registrasi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…