DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sinergi pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Serta Opsen Pajak MIneral Bukan Logam Dan Batuan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang ... SALINAN
3.3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 286);
11.Peraturan ...
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
12.Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Bupati adalah Bupati Bogor.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7.Kepala ...
7.Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
8.Badan Pendapatan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bapenda Provinsi adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang dilakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batu bara.
13.Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14.Objek Pajak MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15.Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak MBLB.
16.Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18.Opsen ...
18.Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20.Pajak MBLB yang Terutang adalah Pajak MBLB yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak MBLB dan Subjek Pajak MBLB, penentuan besarnya Pajak MBLB yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22.Sinergi Pemungutan adalah kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24.Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB yang Terutang.
(2)Penetapan Opsen Pajak MBLB yang Terutang dilakukan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Besaran ...
(3)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak MBLB yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang Terutang dilaksanakan atas pokok Pajak MBLB yang Terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB yang Terutang.
(5)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang Terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB III

PEMBAYARAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

(1)Pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB.
(2)Terhadap pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mekanisme setoran yang dipisahkan secara langsung melalui sistem dan/atau bank tempat pembayaran Pajak MBLB yang ditetapkan.
(3)Mekanisme setoran yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pembayaran Pajak MBLB disetorkan ke RKUD; dan
2. b.pembayaran Opsen Pajak MBLB disetorkan ke RKUD Provinsi.

BAB IV

SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

(1)Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tentang optimalisasi Pemungutan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB di Daerah.
(2)Bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan, antara lain:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak MBLB, Opsen Pajak MBLB, IUP, serta data dan/atau informasi lainnya melalui sistem web services Application Programming Interface (API) yang meliputi:
  1. 1.pengembangan ...
  2. 1.pengembangan modul Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB pada sistem web services Application Programming Interface (API);
  3. 2.pemberian hak akses pada sistem web services Application Programming Interface (API) melalui surat/berita acara pemberian hak akses atau bentuk lain yang disepakati;
  4. 3.penyediaan oleh Pemerintah Provinsi, antara lain: a) data rencana produksi yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya per Wajib Pajak MBLB; b) data pelaporan realisasi produksi di mulut tambang; c) data IUP yang sudah diterbitkan; d) harga patokan MBLB; dan e) data proyeksi target Opsen Pajak MBLB.
  5. 4.Penyediaan data oleh Pemerintah Daerah, antara lain: a) data Wajib Pajak MBLB; b) data potensi Pajak MBLB; c) data target Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB; d) data pelaporan volume (tonase) pengambilan MBLB di mulut tambang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak MBLB; dan e) data laporan pelaku usaha MBLB yang tidak berizin dan pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya.
  6. 5.Pengintegrasian data sistem web services Application Programming Interface (API) Pemerintah Provinsi dengan sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
2. b.pemeriksaan dan pengawasan produksi Wajib Pajak MBLB yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pengawasan produksi pada setiap pemegang IUP;
  2. 2.pemberian sanksi kepada pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan; dan
  3. 3.penyelenggaraan proses persetujuan dan pengawasan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.pemanfaatan ...
4. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang meliputi:
  1. 1.penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan bersama dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan Pajak MBLB;
  2. 2.penyelenggaraan proses perizinan berusaha pertambangan berbasis resiko sesuai dengan kewenangannya;
  3. 3.sosialisasi dan edukasi kepada pemegang IUP untuk mendorong kepatuhan dan ketaatan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB; dan
  4. 4.penyebaran informasi kebijakan insentif fiskal bagi Wajib Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
5. d.peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia serta pendampingan monitoring dan evaluasi dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB yang meliputi:
  1. 1.kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB melalui pendampingan, sharing knowledge dan/atau kegiatan lainnya; dan
  2. 2.pendampingan kegiatan monitoring dan evaluasi di lapangan dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
6. e.koordinasi dan pembinaan intensif antar perangkat daerah; dan
7. f.evaluasi bersama atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
(3)( 3 ) Selain bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan bentuk sinergi lain yang disepakati melalui perjanjian kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil kegiatan dari bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi kinerja bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.

BAB V

REKONSILIASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

(1)Bappenda, Bapenda Provinsi, dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB secara bersama melakukan rekonsiliasi terkait data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pendapatan yang dikelola oleh Bapenda Provinsi.
(3)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap data:
1. a.rekening koran bank; dan
2. b.sistem informasi Pajak yang dikelola oleh Bappenda.
(4)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 7 November 2025 BUPATI BOGOR, ttd. RUDY SUSMANTO Diundangkan di Cibinong pada tanggal 7 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. AJAT ROCHMAT JATNIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 45 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…