DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor diperlukan langkah-langkah strategis dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan lima tahunan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang ... RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029 SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9.Undang-Undang ...
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
12.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
13.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14.Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16.Peraturan ...
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 BAB II KONDISI UMUM DAERAH BAB ini berisi kondisi umum Kabupaten Bogor dilihat dari aspek geografis, demografis, kondisi ekonomi dan kondisi pembangunan manusia dan gender yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH BAB ini berisi konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan konsumsi dan non konsumsi, tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan tinjauan kelembagaan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
7.Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8.Penanggulangan ...
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi.
12.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
13.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH A. Kondisi Geografis

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya RPKD adalah:
1. a.menggambarkan kondisi umum kemiskinan Daerah saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, menjabarkan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Daerah;
2. b.menegaskan ...
3. b.menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong sinergi berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lintas Perangkat Daerah dan antar seluruh pelaku pembangunan; dan
4. c.menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Tujuan disusunnya RPKD adalah:
1. a.sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama dalam penyusunan program kerja tahun 2025-2029;
2. b.sebagai pedoman dalam mengoordinasikan dan mensinergikan kolaborasi berbagai peran Perangkat Daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. c.sebagai dokumen publik dan digunakan sebagai pedoman seluruh pelaku pembangunan baik dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan sinergis; dan
4. d.sebagai pedoman pengukuran kinerja penanggulangan kemiskinan Daerah melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dan untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan memenuhi capaian indikator kemiskinan baik tingkat global maupun lokal.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH A. Konsep Kemiskinan

Pasal 3

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan serta penurunan kemiskinan dan percepatan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Analisis realisasi APBD Kabupaten Bogor tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa dinamika pendapatan dan belanja daerah berimplikasi langsung terhadap kapasitas pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pada sisi pendapatan, tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp2,81 triliun di tahun 2020 menjadi Rp4,53 triliun di tahun 2024 mencerminkan adanya ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk membiayai program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan. Namun, dominasi pendapatan transfer yang mencapai lebih dari separuh total pendapatan menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas, sehingga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh alokasi dana dari pusat.

Pasal 4

(1)RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II: ...
3. b.BAB II : KONDISI UMUM DAERAH;
4. c.BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH;
5. d.BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN;
6. e.BAB V : LOKASI PRIORITAS;
7. f.BAB VI : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI; dan
8. g.BAB VII : PENUTUP.
(2)RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang kompleks dan multidimensional. Untuk itu, strategi yang digunakan perlu bersifat tajam, terfokus, dan berbasis bukti. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, adalah melalui penetapan lokasi prioritas. Langkah ini bertujuan untuk memfokuskan intervensi pembangunan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan dan kemiskinan yang paling tinggi, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan berdampak signifikan.

Pasal 5

(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan komponen penting dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, monev berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan intervensi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui monev, seluruh proses penanggulangan kemiskinan dapat dikawal secara sistematis, mulai dari input, proses pelaksanaan, keluaran (output), hingga hasil dan dampak jangka panjang (outcome dan impact).

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

...

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 28 November 2025 BUPATI BOGOR, ttd. RUDY SUSMANTO Diundangkan di Cibinong pada tanggal 28 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. AJAT ROCHMAT JATNIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 49 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, MUHAMMAD ZULHAM NASUTION LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 49 TAHUN 2025 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025 TENTANG : RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029 Kabupaten Bogor, sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Jawa Barat, menghadapi tantangan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor Tahun 2025, angka kemiskinan di daerah ini mengalami perubahan dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun secara persentase mengalami penurunan, tetapi kemiskinan ekstrem dan tingkat ketimpangan masih menjadi perhatian serius, terutama di daerah perdesaan dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam distribusi kesejahteraan di wilayah ini. Berbagai faktor seperti ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang pesat, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak turut memperburuk kondisi masyarakat rentan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih inovatif dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Strategi ini mencakup empat pilar utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui akses pekerjaan yang layak dan pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, serta penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam koordinasi program kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan juga diperkuat dengan program Desa Mandiri dan Inklusif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional, setiap kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Kewajiban ini diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang berbasis data dan analisis kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengawasi pelaksanaan program serta memastikan adanya evaluasi berkala guna mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya regulasi tersebut, Kabupaten Bogor memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, sistematis, dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah lainnya. Dalam penyusunan RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, pendekatan berbasis good governance akan menjadi prinsip utama. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, strategi tata kelola yang diterapkan mencakup pendekatan berbasis data yang menggunakan informasi terkini dari BPS serta sumber resmi lainnya, sinergi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, serta inovasi dalam implementasi program, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial dan peningkatan akses layanan dasar. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta melakukan penyesuaian strategi berdasarkan perkembangan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Bogor. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung upaya nasional dan internasional dalam pengentasan kemiskinan. Dengan berlandaskan regulasi yang jelas, strategi berbasis data, serta tata kelola yang inklusif, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar, Kabupaten Bogor memiliki peluang untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, target pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara optimal dalam periode 2025-2029. B. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

1.Mengetahui perkembangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dalam lima tahun terakhir.
2.Merumuskan rekomendasi program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bogor.
3.Mengetahui lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. C. Sasaran Target yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan penyusunan ini adalah tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030 dengan sasaran utama antara lain: penyusunan Dokumen RPKD akan mencakup beberapa fokus utama yang dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor. Sasaran umum yang menjadi rencana bertahap yang akan diadopsi dokumen RPKD adalah:
1.Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin: Menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui berbagai program bantuan sosial dan peningkatan ekonomi.
2.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan akses ke pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin, guna memperkuat modal manusia yang dapat mengurangi kemiskinan di masa depan.
3.Penguatan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4.Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas, khususnya untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
5.Penguatan Infrastruktur Dasar: Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik di wilayah-wilayah miskin.
6.Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Mengembangkan program-program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi.
7.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup: Mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat miskin, seperti bencana alam dan polusi.
8.Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan: Memperkuat koordinasi antar lembaga dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kemiskinan, termasuk pengawasan dan evaluasi yang ketat. D. Landasan Hukum Berikut ini landasan hukum penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); E. Sistematika Penulisan Sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (2) Permendagri No. 53 tahun 2020, RPKD paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. kondisi umum daerah;

c.profil kemiskinan daerah; d. prioritas program; dan e. lokasi prioritas. Berikut ini sistematika RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan.
1. 1.Letak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, letak astronomis Kabupaten Bogor berada di antara 16º21' - 107º13' Bujur Timur dan 6º19' - 6º47' Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Bogor kurang lebih mencapai 299.178 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare yang terbagi ke dalam 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Provinsi Banten serta 11 kabupaten/kota, yaitu 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Banten, serta 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas wilayah meliputi : ▪ sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok; ▪ sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur; ▪ sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; ▪ sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten); ▪ sebelah tengah: berbatasan dengan Kota Bogor. Kabupaten Bogor memiliki letak yang strategis, karena menjadi daerah penyangga ibukota negara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya. Meskipun tidak berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, namun jarak dengan Provinsi DKI Jakarta sangat dekat, terutama karena adanya akses transportasi darat yang lancar, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan DKI Jakarta cukup mudah dijangkau. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044, Kabupaten Bogor dibagi atas 3 (tiga) wilayah pengembangan, yaitu wilayah pengembangan barat, wilayah pengembangan tengah dan wilayah pengembangan timur.
2. 2.Topografi Topografi merupakan aspek penting dalam geografi yang berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk pembangunan, pertanian, lingkungan, dan mitigasi bencana. Pemahaman yang baik tentang topografi dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Tabel 2. 1 Kelerengan Di Kabupaten Bogor No Kelas Lereng Kelerengan Luas (Ha) Persentase 1 Datar 0-2% 2.605,14 0,87% 2 Landai 2-15% 251.948,79 84,21% 3 Agak Curam 15-25% 30.216,36 10,10% 4 Curam 25-40% 13.625,37 4,55% 5 Sangat Curam >40% 782,19 0,26% TOTAL 299.177,85 100,00% Sumber: KLHS RPJM Kab. Bogor, 2025 Kelerengan pada wilayah Kabupaten Bogor memiliki kelas lereng yang bervariasi. Kelerengan 0-2 % (Datar) memiliki luas 2.605,14 Ha termasuk dalam kelas lereng dengan luas paling kecil, adapun kelerengan 2-15% (Landai) memiliki luas 251.948,79 Ha atau sekitar 84,21% dari total luas wilayah administrasi termasuk dalam kelas lereng dengan luas paling besar.
3. 3.Geologi Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 50 jenis yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor dengan dominasi jenis tanah yaitu Latosol Haplik, Gleisol Eutrik, Kambisol Gleik dengan total luas 22.962,31 Ha yang terdapat di Kecamatan Babakan Madang, Bojonggede, Ciawi, Cibinong, Cileungsi, Ciseeng, Citereup, Gunungputri, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Parung, Rancabungur, Sukaraja dan Tajurhalang. Jenis tanah Latosol atau inceptisol mempunyai kandungan yang berbeda dengan tanah- tanah yang lainnya. Ciri- ciri dari tanah latosol atau inceptisol antara lain sebagai berikut: ▪ Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter; ▪ Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning- kuningan; ▪ Tekstur tanah pada umumnya adalah liat; ▪ Struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur ▪ Memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam; ▪ Mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit; ▪ Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat; dan ▪ Daya tanah air cukup baik. Adapun kandungan yang dimiliki oleh tanah latosol antara lain adalah sebagai berikut: ▪ Memiliki solum tanah yang tebal; ▪ Bahan organik rata- rata sebesar 5%; dan ▪ Unsur hara sedang hingga tinggi. Jenis batuan geologi di Kabupaten Bogor terdiri dari 31 jenis batuan yang tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Jenis batuan Kipas Aluvium dan Batuan Gunung Api Gunung Salak yang merupakan jenis batuan yang paling dominan di Kabupaten Bogor.
4. 4.Hidrologi Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cibeet; (7) DAS Cibeureum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini. Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bogor No Daerah Aliran Sungai Luas (ha) Persentase 1 Cibeet 59.805,85 20,0% 2 Cibeureum 13.184,21 4,4% 3 Cidurian 28.463,38 9,5% 4 Cileungsi 38.158,97 12,8% 5 Ciliwung 25.818,57 8,6% 6 Cimanceuri 25.379,07 8,5% 7 Cisadane 108.367,81 36,2% TOTAL 299.177,85 100,0% Sumber: KLHS RPJM Kab. Bogor, 2025 Berdasarkan data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bogor, wilayah ini terbagi menjadi 7 DAS utama dengan total luas mencapai 299.177,85 hektare. DAS terbesar di Kabupaten Bogor adalah DAS Cisadane, yang mencakup area seluas 108.367,81 hektare atau 36,2% dari total luas DAS. Hal ini menunjukkan bahwa DAS Cisadane memiliki peran yang dominan dalam sistem hidrologi Kabupaten Bogor, terutama dalam aspek pengelolaan air, irigasi, dan potensi risiko banjir. Selain DAS Cisadane, terdapat beberapa DAS dengan cakupan wilayah yang cukup luas, seperti DAS Cibeet (59.805,85 ha atau 20,0%) dan DAS Cileungsi (38.158,97 ha atau 12,8%). Kedua DAS ini juga memiliki peran penting dalam suplai air dan ekosistem perairan di wilayah Bogor, serta menjadi sumber utama bagi kebutuhan air pertanian dan domestik. Sementara itu, DAS Cidurian (28.463,38 ha atau 9,5%), DAS Ciliwung (25.818,57 ha atau 8,6%), dan DAS Cimanceuri (25.379,07 ha atau 8,5%) memiliki luas yang relatif lebih kecil tetapi tetap berkontribusi terhadap sistem hidrologi regional. DAS dengan cakupan wilayah terkecil adalah DAS Cibereum, yang memiliki luas hanya 13.184,21 hektare atau 4,4% dari total luas DAS di Kabupaten Bogor. Meskipun luasnya lebih kecil dibandingkan DAS lainnya, DAS Cibereum tetap memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem air di Kabupaten Bogor.
5. 5.Klimatologi Kondisi Klimatologis wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara (tipe iklim A), dengan rata-rata curah hujan tahunan 3.500–4.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 25,1°- 26,4°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik, evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2. 3 Intensitas Curah Hujan di Kabupaten Bogor No Intensitas Hujan Luas (ha) Persentase 1 <2500 mm/tahun 21.268,68 7,1% 2 2500-3000 mm/tahun 35.702,97 11,9% 3 3000-3500 mm/tahun 74.564,03 24,9% 4 3500-4000 mm/tahun 89.700,17 30,0% 5 4000-5000 mm/tahun 16.744,63 5,6% 6 5000> mm/tahun 61.197,36 20,5% TOTAL 299.177,85 100,0% Sumber: KLHS RPJM Kab. Bogor, 2025 Berdasarkan data Intensitas Curah Hujan di Kabupaten Bogor, terlihat bahwa wilayah ini memiliki variasi curah hujan yang cukup signifikan, dengan total luas wilayah yang tercatat mencapai 299.177,85 hektare. Mayoritas wilayah Kabupaten Bogor memiliki curah hujan dalam kisaran 3500-4000 mm per tahun, yang mencakup area 89.700,17 hektare atau sekitar 30,0% dari total luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor memiliki curah hujan yang sangat tinggi, yang dapat berdampak pada ketersediaan air, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta produktivitas sektor pertanian. Selain itu, terdapat area yang memiliki curah hujan 5000 mm per tahun atau lebih, dengan luas 61.197,36 hektare atau sekitar 20,5% dari total wilayah. Wilayah dengan intensitas hujan ekstrem ini berpotensi memiliki sumber daya air yang melimpah, tetapi juga menghadapi tantangan seperti potensi banjir bandang, erosi, dan degradasi tanah jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, area dengan curah hujan lebih rendah, yaitu 3000-3500 mm per tahun, mencakup 74.564,03 hektare atau 24,9%, sedangkan wilayah dengan curah hujan 2500-3000 mm per tahun memiliki luas 35.702,97 hektare atau 11,9%. Wilayah dengan curah hujan kurang dari 2500 mm per tahun mencakup hanya 21.268,68 hektare atau 7,1%, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil Kabupaten Bogor yang memiliki iklim relatif lebih kering.
6. 6.Lokasi Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 7 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin kencang dan banjir. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa jenis bencana yaitu: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) gunung api; (4) banjir; (5) kekeringan; (6) angin kencang; (7) tanah longsor; (8) kebakaran lahan; dan (9) kebakaran hutan. Adapun khusus untuk di Kabupaten Bogor jenis bencana yang berpotensi terjadi antara lain kebakaran, tanah longsor, angin kencang, banjir, dan lain-lain.
a.Kawasan Rawan Banjir Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Cibinong, Citereup, Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.
b.Kawasan Rawan Gempa Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Selengkapnya karakteristik kerentanan gerakan tanah.
c.Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang dikeliling gunung berapi aktif terdiri: a) Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; b) Gunung Gede-Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan c) Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.
d.Kawasan Rawan Gerakan Tanah Gerakan tanah dengan indikasi bencana yaitu longsor atau gerakan tanah adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. B. Kondisi Demografis Analisis demografis merupakan salah satu elemen kunci dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial, termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan memahami struktur, distribusi, dan tren demografi suatu wilayah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
1. 1.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Bogor, dapat diamati bahwa jumlah penduduk tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik yang beragam. Total jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5.682,3 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,98% per tahun. Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar antara lain Cibinong (376,70 ribu jiwa), Gunung Putri (296,40 ribu jiwa), dan Bojong Gede (308,40 ribu jiwa). Kecamatan-kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, dengan Cibinong mencapai 8.002 jiwa per km², menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan pusat pertumbuhan yang signifikan. Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Bogor Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kepadatan Penduduk per km persegi (Km 2 ) Rasio Jenis Kelamin Penduduk 1 Nanggung 104,20 1,23 660,00 111,00 2 Leuwiliang 128,70 0,61 1.394,00 106,00 3 Leuwisadeng 79,60 0,54 2.208,00 109,00 4 Pamijahan 166,20 1,24 1.328,00 108,00 5 Cibungbulang 153,70 1,16 4.076,00 108,00 6 Ciampea 176,40 0,99 5.192,00 106,00 7 Tenjolaya 67,00 1,12 1.845,00 108,00 8 Dramaga 113,70 0,58 4.447,00 108,00 9 Ciomas 178,50 0,98 9.987,00 103,00 10 Tamansari 115,60 1,33 2.945,00 106,00 11 Cijeruk 96,70 1,17 2.015,00 109,00 12 Cigombong 101,00 0,66 2.169,00 106,00 13 Caringin 137,40 1,02 1.764,00 108,00 14 Ciawi 119,10 0,74 2.532,00 106,00 15 Cisarua 132,40 0,86 1.864,00 108,00 16 Megamendung 110,80 0,66 1.746,00 109,00 17 Sukaraja 219,50 1,39 5.048,00 104,00 18 Babakan Madang 118,80 0,72 1.341,00 107,00 19 Sukamakmur 89,70 1,02 491,00 109,00 20 Cariu 53,60 0,77 632,00 101,00 21 Tanjungsari 59,70 0,96 405,00 104,00 22 Jonggol 151,60 1,21 1.128,00 102,00 23 Cileungsi 304,80 1,21 4.349,00 102,00 24 Klapanunggal 142,20 2,57 1.484,00 104,00 25 Gunungputri 296,40 -0,31 4.860,00 101,00 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2) Rasio Jenis Kelamin Penduduk 26 Citeureup 220,10 0,45 3.043,00 104,00 27 Cibinong 376,70 0,72 8.002,00 101,00 28 Bojonggede 308,40 1,59 10.660,00 103,00 29 Tajurhalang 134,60 2,01 4.432,00 103,00 30 Kemang 109,50 0,91 3.310,00 103,00 31 Rancabungur 65,10 1,57 2.806,00 105,00 32 Parung 126,70 0,55 4.569,00 103,00 33 Ciseeng 115,10 0,84 2.885,00 107,00 34 Gunungsindur 136,70 1,71 2.815,00 104,00 35 Rumpin 152,30 0,88 1.095,00 111,00 36 Cigudeg 140,20 0,97 782,00 110,00 37 Sukajaya 71,50 1,48 430,00 110,00 38 Jasinga 111,40 0,98 810,00 108,00 39 Tenjo 75,80 0,69 913,00 109,00 40 Parungpanjang 120,80 0,38 1.702,00 106,00 Bogor 5.682,30 0,98 1.899,00 105,00 Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan bervariasi, dengan beberapa kecamatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan yang lain. Misalnya, Kecamatan Sukaraja memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39% per tahun, yang termasuk tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Gunung Putri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,31%, yang mungkin disebabkan oleh faktor migrasi atau perubahan tata guna lahan yang mengurangi jumlah penduduk. Dari sisi kepadatan penduduk, Kecamatan Bojong Gede mencatat angka tertinggi yaitu 10.660 jiwa per km², yang mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk di daerah ini, kemungkinan besar dipengaruhi oleh aksesibilitas ke pusat kota dan perkembangan kawasan permukiman. Sementara itu, Kecamatan Cariu dan Sukajaya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah, masing-masing 632 jiwa/km² dan 430 jiwa/km², yang mencerminkan karakteristik daerah yang lebih rural dengan tingkat urbanisasi yang lebih rendah. Selain itu, rasio jenis kelamin penduduk juga menunjukkan pola yang relatif seimbang di sebagian besar kecamatan, dengan kisaran antara 101 hingga 111 laki-laki per 100 perempuan. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Nanggung dan Rumpin (111), sedangkan yang terendah adalah Cibinong dan Gunung Putri (101). Ketimpangan kecil dalam rasio ini dapat disebabkan oleh faktor migrasi tenaga kerja atau tren demografis yang unik di setiap wilayah. Tabel 2. 5 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor 2019-2024 No Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 1 2019 5.965.410 0,02 2 2020 5.427.068 0,14 3 2021 5.489.536 1,28 4 2022 5.566.838 1,25 5 2023 5.627.021 1,27 6 2024 5.682.303 0,98 Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Berdasarkan data perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi jumlah penduduk serta tingkat pertumbuhannya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebesar 5.965.410 jiwa dengan laju pertumbuhan yang sangat rendah, yaitu 0,02%. Penurunan signifikan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2020, di mana angka penduduk turun menjadi 5.427.068 jiwa, meskipun laju pertumbuhannya sedikit meningkat menjadi 0,14%. Penurunan jumlah penduduk ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti migrasi keluar atau dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan demografi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 5.489.536 jiwa dengan lonjakan laju pertumbuhan sebesar 1,28%. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk bertambah menjadi 5.566.838 dan 5.627.021 jiwa, dengan laju pertumbuhan yang stabil di sekitar 1,25% hingga 1,27%. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan angka kelahiran, serta kemungkinan masuknya penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, jumlah penduduk meningkat lagi menjadi 5.682.303 jiwa, tetapi dengan laju pertumbuhan yang sedikit melambat menjadi 0,98%. Meskipun angka pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor tetap menjadi daerah dengan populasi yang terus berkembang. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya dinamika kependudukan di Kabupaten Bogor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-ekonomi, kesehatan masyarakat, serta mobilitas penduduk. Pemerintah daerah perlu terus mengelola pertumbuhan penduduk dengan baik melalui perencanaan yang matang dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
2. 2.Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Jenis Kelamin Berikut ini disajikan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2024. Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Dalam Ribu Orang) Kelompok Umur Penduduk Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-4 228,60 219,20 447,80 5-9 239,00 228,10 467,10 10-14 236,10 223,20 459,30 15-19 238,80 223,20 462,00 20-24 246,30 231,20 477,50 25-29 251,90 237,90 489,80 30-34 252,70 239,80 492,50 35-39 243,40 228,70 472,10 40-44 216,50 204,70 421,30 45-49 197,20 189,90 387,00 50-54 168,40 159,60 328,00 55-59 134,90 126,60 261,40 60-64 98,80 93,10 191,90 65-69 66,90 63,60 130,50 70-74 39,60 38,70 78,30 75+ 27,50 32,90 60,40 Jumlah/Total 2.886,40 2.740,60 5.627,00 Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bogor, terlihat bahwa distribusi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Kelompok ini mencakup sekitar 70% dari total penduduk, dengan jumlah tertinggi pada kelompok umur 25-29 tahun (489,80 ribu orang) dan 30-34 tahun (492,50 ribu orang). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang kuat dengan mayoritas penduduk berada dalam usia kerja. Kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) juga masih cukup signifikan, dengan jumlah total sekitar 1,37 juta jiwa. Kelompok ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pendidikan dan kesehatan di masa mendatang. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya, dengan total 269,90 ribu jiwa atau sekitar 4,8% dari total populasi. Meskipun kecil, angka ini menunjukkan tren penuaan penduduk yang memerlukan perhatian dalam aspek kesejahteraan sosial dan layanan kesehatan. Dari sisi jenis kelamin, terdapat perbedaan kecil antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Total penduduk laki-laki tercatat sebanyak 2.886,40 ribu jiwa, sementara perempuan berjumlah 2.740,60 ribu jiwa. Perbedaan ini mencerminkan rasio jenis kelamin yang masih seimbang, dengan kecenderungan jumlah laki-laki lebih banyak pada setiap kelompok umur. Secara keseluruhan, struktur demografi Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa daerah ini memiliki proporsi penduduk usia produktif yang besar, yang dapat menjadi aset dalam pembangunan ekonomi jika dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan guna mempersiapkan generasi mendatang. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan yang matang dalam menghadapi pertumbuhan penduduk lansia, termasuk akses layanan kesehatan yang lebih baik dan kebijakan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.
3. 3.Proyeksi Penduduk Berikut ini disajikan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2035. Tabel 2. 7 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bogor 2020-2035 Parameter Tahun 2020 2025 2030 2035 PENDUDUK Laki-Laki (000) 2.780,49 2.930,56 3.018,47 3.102,62 Perempuan (000) 2.628,88 2.791,06 2.899,79 3.011,15 Total (000) 5.409,37 5.721,62 5.918,26 6.113,77 Sex Ratio (%) 105,77 105 104,09 103,04 Komposisi Umur (%) 0–14 25,4 23,88 22,37 20,82 15–64 70,65 70,68 70,26 69,56 65+ 3,95 5,44 7,36 9,62 Dependency Ratio (%) 41,54 41,48 42,32 43,77 FERTILITAS Total Fertility Rate (TFR) 2,02 1,95 1,9 1,87 MORTALITAS Infant Mortality Rate (IMR) 14,69 11,35 9,62 8,01 Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Bogor untuk periode 2020- 2035, terlihat adanya tren pertumbuhan populasi yang cukup signifikan. Jumlah total penduduk diperkirakan meningkat dari 5.409,37 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 6.113,77 ribu jiwa pada tahun 2035. Peningkatan ini terjadi secara bertahap, dengan jumlah laki-laki yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, sebagaimana terlihat dalam rasio jenis kelamin (sex ratio) yang berada di kisaran 105,77% pada tahun 2020 dan perlahan turun menjadi 103,04% pada tahun 2035. Penurunan ini mencerminkan kecenderungan kesetaraan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seiring waktu. Komposisi umur menunjukkan adanya perubahan struktur demografi. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan dari 25,4% pada tahun 2020 menjadi 20,82% pada tahun 2035. Sebaliknya, penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 3,95% pada tahun 2020 menjadi 9,62% pada tahun 2035. Hal ini menunjukkan adanya proses penuaan penduduk (aging population), yang dapat berdampak pada kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk kebutuhan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) tetap dominan, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 70,65% pada tahun 2020 menjadi 69,56% pada tahun 2035. Penurunan ini juga berdampak pada rasio ketergantungan (dependency ratio), yang menunjukkan peningkatan dari 41,54% pada tahun 2020 menjadi 43,77% pada tahun 2035. Peningkatan rasio ketergantungan ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk non-produktif yang bergantung pada kelompok usia produktif semakin bertambah, yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap angkatan kerja. Dalam hal fertilitas, Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan tren penurunan dari 2,02 pada tahun 2020 menjadi 1,87 pada tahun 2035. Penurunan angka kelahiran ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial- ekonomi seperti peningkatan pendidikan, akses terhadap kontrasepsi, serta perubahan preferensi keluarga terhadap jumlah anak. Sementara itu, angka kematian bayi (Infant Mortality Rate - IMR) juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 14,69 pada tahun 2020 menjadi 8,01 pada tahun 2035. Tren ini mengindikasikan perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. C. Kondisi Perekonomian Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan.
4. 1.Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Tabel 2. 8 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 (dalam Milyar) No Tahun PDRB ADHK PDRB ADHB 1 2020 154.113,60 235.887,26 2 2021 159.589,55 248.892,48 3 2022 167.966,18 267.743,69 4 2023 176.683,58 289.106,15 5 2024 185.882,34 311.713,18 Sumber: Tabel Dinamis BPS Kab. Bogor, 2025 Tabel 2.8 memperlihatkan tren pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor berdasarkan dua pendekatan penting, yakni harga konstan (ADHK) dan harga berlaku (ADHB) selama periode 2020–2024. Data ini menjadi indikator utama untuk membaca dinamika ekonomi daerah baik dari sisi kuantitas produksi riil maupun dari sisi nilai ekonomi aktual yang dipengaruhi oleh harga pasar. Secara konsisten, PDRB ADHK Kabupaten Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari Rp154.113,60 miliar pada 2020 menjadi Rp185.882,34 miliar pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi riil—yaitu volume barang dan jasa yang dihasilkan— terus mengalami ekspansi meskipun di tengah berbagai tekanan global dan nasional seperti pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, serta perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi. Rata-rata pertumbuhan tahunan yang berada pada kisaran 4–5 persen mencerminkan ketahanan ekonomi daerah serta keberhasilan strategi fiskal dan program- program pemulihan ekonomi daerah yang bersifat sektoral dan terarah, seperti penguatan UMKM, revitalisasi pertanian-perdesaan, dan insentif investasi lokal. Lebih lanjut, PDRB ADHB, yang mencerminkan nilai ekonomi nominal, juga tumbuh signifikan dari Rp235.887,26 miliar (2020) menjadi Rp311.713,18 miliar (2024). Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi, tetapi juga menandakan kenaikan harga barang dan jasa— sehingga mengandung sinyal inflasi struktural maupun permintaan yang kuat. Jika ditelaah lebih lanjut, pertumbuhan ADHB yang lebih tinggi dibanding ADHK pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa selain volume, struktur harga turut berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai ekonomi daerah. Selain itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kontribusi sektoral terhadap PDRB, untuk memastikan bahwa sektor yang tumbuh adalah sektor produktif, berorientasi ekspor atau substitusi impor, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan tren ini sebagai dasar penguatan strategi perencanaan pembangunan jangka menengah, termasuk pengembangan infrastruktur ekonomi, digitalisasi layanan publik, serta integrasi kebijakan fiskal daerah dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable regional financing). Tabel 2. 9 PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020- 2024 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.196,08 7.370,78 7.626,74 7.741,25 8.196,71 Pertambangan dan Penggalian 3.555,87 3.838,47 4.039,40 4.085,83 4.181,90 Industri Pengolahan 83.331,09 85.421,10 90.083,91 94.177,84 97.885,65 Pengadaan Listrik dan Gas 237,39 259,92 273,51 282,51 297,50 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 197,50 214,38 239,03 245,27 279,81 Konstruksi 14.707,94 15.702,24 15.526,49 16.879,64 17.342,42 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 18.403,12 18.951,81 20.510,09 21.670,95 22.796,92 Transportasi dan Pergudangan 5.148,14 5.253,80 5.587,59 6.264,66 6.892,78 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.660,18 3.877,78 4.356,83 4.760,42 5.311,30 Informasi dan Komunikasi 5.647,38 6.251,33 6.604,95 6.919,85 7.755,32 Jasa Keuangan 857,43 898,52 879,78 890,07 951,12 Real Estate 1.512,44 1.673,94 1.762,51 1.862,90 1.986,62 Jasa Perusahaan 302,54 328,16 350,32 376,68 391,87 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 2.250,49 2.266,58 2.265,51 2.267,30 2.463,45 Jasa Pendidikan 3.306,95 3.348,67 3.470,28 3.617,58 3.937,74 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 840,93 902,71 924,31 944,54 996,65 Jasa Lainnya 2.958,16 3.029,36 3.464,93 3.696,31 4.214,60 PDRB Kabupaten Bogor 154.113,60 159.589,55 167.966,18 176.683,58 185.882,34 Sumber: Buku PBDRB Kab. Bogor BPS, 2025 Berdasarkan Tabel 2.9, struktur dan dinamika ekonomi Kabupaten Bogor selama periode 2020–2024 menunjukkan arah pertumbuhan yang kuat dan semakin terdiversifikasi. Data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha ini menegaskan bahwa sektor industri pengolahan menjadi penopang utama perekonomian daerah, dengan kontribusi yang terus meningkat dari Rp83.331,09 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp97.885,65 miliar pada 2024. Pertumbuhan yang stabil di sektor ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Bogor dalam mempertahankan basis industri manufakturnya, yang didukung oleh infrastruktur kawasan industri, kemudahan akses logistik, dan kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional. Selain sektor industri, perdagangan besar dan eceran juga mencatatkan tren yang sangat positif, tumbuh dari Rp18.403,12 miliar menjadi Rp22.796,92 miliar dalam lima tahun. Pertumbuhan ini memperlihatkan tingginya dinamika konsumsi masyarakat dan peran Bogor sebagai daerah penyangga ekonomi Jakarta, di mana mobilitas barang dan jasa berlangsung sangat intensif. Di sisi lain, sektor konstruksi menunjukkan pemulihan dan ekspansi signifikan pasca-pandemi, terutama setelah tahun 2021, mencerminkan percepatan proyek infrastruktur, peningkatan investasi bangunan, dan pertumbuhan kawasan permukiman baru sebagai bagian dari urbanisasi yang berlanjut. Sektor-sektor yang mencerminkan transformasi struktural ke arah ekonomi berbasis teknologi dan layanan juga mengalami pertumbuhan pesat. Salah satunya adalah informasi dan komunikasi, yang meningkat dari Rp5.647,38 miliar pada 2020 menjadi Rp7.755,32 miliar pada 2024. Hal ini menegaskan peran penting digitalisasi dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan mengubah lanskap usaha, pendidikan, hingga layanan publik di Kabupaten Bogor. Begitu pula dengan sektor akomodasi dan makan minum, yang mencerminkan pemulihan sektor pariwisata dan jasa pendukungnya, dengan pertumbuhan dari Rp3.660,18 miliar menjadi Rp5.311,30 miliar dalam periode yang sama. Pada saat yang sama, jasa sosial dan sektor pelayanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang bertahap namun konsisten. Ini menandakan adanya peningkatan permintaan terhadap layanan sosial seiring dengan perbaikan daya beli dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, jasa pendidikan naik dari Rp3.306,95 miliar menjadi Rp3.937,74 miliar, sementara jasa kesehatan tumbuh dari Rp840,93 miliar menjadi Rp996,65 miliar. Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas SDM menjadi bagian integral dari arah pembangunan Kabupaten Bogor. Namun demikian, peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh dari Rp7.196,08 miliar menjadi Rp8.196,71 miliar selama lima tahun menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap sektor primer. Meski kontribusinya terhadap total PDRB secara persentase menurun, sektor ini tetap strategis terutama bagi wilayah perdesaan dan ketahanan pangan. Maka, kebijakan perlu diarahkan pada modernisasi pertanian, agroindustri lokal, dan insentif untuk regenerasi petani muda. Secara agregat, total PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan meningkat dari Rp154.113,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp185.882,34 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga mencerminkan kapasitas struktur ekonomi yang semakin terarah pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi pada jasa modern. Dengan demikian, tantangan ke depan bagi Kabupaten Bogor bukan semata menjaga laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan antarsektor dan antarwilayah. Tabel 2. 10 PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020- 2024 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12.683,61 13.212,32 14.220,24 14.992,01 16.101,25 Pertambangan dan Penggalian 5.190,70 5.857,70 6.110,71 6.481,48 6.950,89 Industri Pengolahan 126.709,81 132.349,36 141.864,33 151.532,05 160.984,58 Pengadaan Listrik dan Gas 347,02 380,75 404,28 422,46 442,50 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 327,10 356,46 401,10 415,16 498,93 Konstruksi 23.306,08 25.688,01 27.336,25 30.234,07 31.472,24 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 28.432,54 29.817,89 32.391,85 35.486,09 38.367,21 Transportasi dan Pergudangan 9.239,12 9.668,29 10.742,83 12.663,02 14.498,52 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.081,14 6.589,27 7.647,31 8.706,15 10.339,18 Informasi dan Komunikasi 5.452,47 6.002,02 6.261,25 6.560,10 7.590,18 Jasa Keuangan 1.326,91 1.444,90 1.508,66 1.556,33 1.801,13 Real Estate 2.069,75 2.293,68 2.477,05 2.658,28 2.890,91 Jasa Perusahaan 438,68 480,00 526,56 596,10 659,06 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3.589,47 3.677,34 3.674,03 3.728,76 4.103,70 Jasa Pendidikan 5.377,42 5.546,79 5.948,54 6.285,03 7.005,89 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.159,76 1.261,20 1.293,90 1.339,41 1.442,66 Jasa Lainnya 4.155,70 4.266,50 4.934,81 5.449,64 6.564,36 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB Kabupaten Bogor 235.887,26 248.892,48 267.743,69 289.106,15 311.713,18 Sumber: Buku PBDRB Kab. Bogor BPS, 2025 Tabel 2.10 menyajikan data PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama periode 2020–
5. 2024.Berbeda dengan harga konstan yang mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh inflasi, data harga berlaku memperlihatkan nilai ekonomi aktual dalam satuan rupiah yang memperhitungkan perubahan harga pasar. Oleh karena itu, angka- angka dalam tabel ini mencerminkan nilai nominal seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Bogor, termasuk dampak inflasi dan dinamika harga sektor-sektor tertentu. Secara umum, PDRB Kabupaten Bogor meningkat signifikan dari Rp235.887,26 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp311.713,18 miliar pada 2024, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi daerah mengalami ekspansi cukup besar secara nominal. Pertumbuhan ini didorong oleh performa positif hampir di seluruh lapangan usaha, dengan pendorong utama tetap berada pada sektor industri pengolahan, yang konsisten menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Nilai tambah sektor ini meningkat dari Rp126.709,81 miliar pada 2020 menjadi Rp160.984,58 miliar pada 2024, memperkuat posisi Bogor sebagai kawasan industri strategis di wilayah Jawa Barat yang sangat dekat dengan aglomerasi ekonomi Jakarta. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, yang berperan sebagai motor penggerak konsumsi dan distribusi barang, juga mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp28.432,54 miliar menjadi Rp38.367,21 miliar. Hal ini menunjukkan dinamika pasar lokal dan regional yang tinggi serta aktivitas konsumsi rumah tangga yang pulih dan tumbuh pasca-pandemi. Sektor konstruksi, dengan nilai mencapai Rp31.472,24 miliar pada tahun 2024, juga memberikan kontribusi penting dalam mendorong investasi fisik, perumahan, dan infrastruktur daerah yang menjadi prasyarat pertumbuhan berkelanjutan. Menariknya, sektor-sektor berbasis teknologi dan informasi juga mengalami akselerasi. Sektor informasi dan komunikasi naik hampir dua kali lipat dari Rp5.452,47 miliar pada 2020 menjadi Rp7.590,18 miliar pada 2024, seiring meningkatnya digitalisasi di berbagai bidang termasuk layanan publik, pendidikan, dan UMKM. Penyediaan akomodasi dan makan minum, yang mencerminkan pemulihan sektor pariwisata dan hospitality, meningkat signifikan dari Rp6.081,14 miliar menjadi Rp10.339,18 miliar, menandakan bangkitnya sektor tersier yang sangat terdampak pandemi. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami pertumbuhan nominal dari Rp12.683,61 miliar pada 2020 menjadi Rp16.101,25 miliar pada 2024. Meskipun tidak sebesar sektor industri dan perdagangan, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki peran strategis, terutama di wilayah-wilayah perdesaan yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Di sisi layanan sosial, jasa pendidikan dan jasa kesehatan menunjukkan peningkatan bertahap, masing-masing mencapai Rp7.005,89 miliar dan Rp1.442,66 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan kapasitas layanan dasar masyarakat dan peningkatan belanja sosial pemerintah serta swasta dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan juga terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya—termasuk layanan personal, komunitas, dan organisasi non-pemerintah—yang meningkat dari Rp4.155,70 miliar menjadi Rp6.564,36 miliar, memperlihatkan dinamika sektor informal dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bogor tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mulai bergeser ke arah ekonomi berbasis jasa dan informasi. Meskipun sektor industri tetap dominan, kontribusi sektor-sektor berbasis teknologi, layanan sosial, dan perdagangan terus meningkat. Untuk itu, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan nominal ini dibarengi dengan pemerataan hasil pembangunan dan penguatan sektor-sektor yang menopang daya saing dan ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Berikut ini Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlakutahun 2019-2023. Tabel 2. 11 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (persen) Tahun 2020-2024 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,38 5,31 5,31 5,19 5,17 Pertambangan dan Penggalian 2,20 2,35 2,28 2,24 2,23 Industri Pengolahan 53,72 53,18 52,99 52,41 51,65 Pengadaan Listrik dan Gas 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,14 0,14 0,15 0,14 0,16 Konstruksi 9,88 10,32 10,21 10,46 10,10 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 12,05 11,98 12,10 12,27 12,31 Transportasi dan Pergudangan 3,92 3,88 4,01 4,38 4,65 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,58 2,65 2,86 3,01 3,32 Informasi dan Komunikasi 2,31 2,41 2,34 2,27 2,43 Jasa Keuangan 0,56 0,58 0,56 0,54 0,58 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Real Estate 0,88 0,92 0,93 0,92 0,93 Jasa Perusahaan 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1,52 1,48 1,37 1,29 1,32 Jasa Pendidikan 2,28 2,23 2,22 2,17 2,25 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,49 0,51 0,48 0,46 0,46 Jasa Lainnya 1,76 1,71 1,84 1,88 2,11 PDRB Kabupaten Bogor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Buku PBDRB Kab. Bogor BPS, 2025 Tabel 2.11 menggambarkan struktur distribusi persentase PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama periode 2020 hingga 2024. Data ini menggambarkan kontribusi relatif tiap sektor ekonomi terhadap total nilai tambah bruto daerah, dan sangat penting dalam memahami arah transformasi struktural ekonomi di Kabupaten Bogor. Sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi sektor dominan dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB, meskipun trennya cenderung menurun secara perlahan. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 53,72% dari total PDRB, dan menurun menjadi 51,65% pada 2024. Penurunan ini dapat dipahami sebagai bentuk diversifikasi ekonomi, di mana sektor lain mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat. Meskipun kontribusinya menurun secara proporsional, sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Bogor dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi industri. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan peningkatan kontribusi yang stabil, dari 12,05% pada 2020 menjadi 12,31% pada 2024. Hal ini menandakan bahwa konsumsi domestik dan aktivitas perdagangan di tingkat lokal maupun regional terus tumbuh, didorong oleh mobilitas penduduk, peningkatan daya beli, serta peran Kabupaten Bogor sebagai kawasan penyangga ekonomi Jabodetabek. Sektor konstruksi juga mencatat peningkatan kontribusi, dari 9,88% pada 2020 menjadi 10,10% pada 2024, sejalan dengan ekspansi pembangunan infrastruktur dan kawasan perumahan. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh dari 3,92% menjadi 4,65%, menunjukkan penguatan logistik dan distribusi barang yang sangat krusial bagi ekonomi wilayah yang berbasis industri dan perdagangan. Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang paling mencolok dalam hal distribusi persentase, meningkat dari 2,31% pada 2020 menjadi 2,44% pada 2024, mencerminkan percepatan digitalisasi dan transformasi ekonomi berbasis teknologi. Begitu juga dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang kontribusinya naik dari 2,58% menjadi 3,32%, memperlihatkan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif setelah pandemi. Meskipun kontribusinya kecil, sektor-sektor jasa sosial dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan tetap mengalami pertumbuhan. Kontribusi sektor pendidikan tetap stabil di kisaran 2,1–2,2%, sementara sektor kesehatan meningkat dari 0,49% pada 2020 menjadi 0,46% pada 2024, yang menandakan peningkatan belanja dan permintaan terhadap layanan dasar publik. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan kontribusi dari 5,38% menjadi 5,17%, dan sektor pertambangan dan penggalian juga turun dari 2,20% menjadi 2,23%. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sejalan dengan dinamika urbanisasi dan transformasi ekonomi modern di Kabupaten Bogor. Secara keseluruhan, pola distribusi PDRB ini memperlihatkan bahwa ekonomi Kabupaten Bogor semakin terdiversifikasi, meskipun masih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Meningkatnya kontribusi dari sektor perdagangan, jasa, teknologi informasi, dan transportasi mengindikasikan arah transformasi struktural menuju ekonomi berbasis jasa dan digital. Untuk memperkuat tren positif ini, kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan pertumbuhan sektor jasa, dan penguatan infrastruktur penunjang ekonomi digital dan logistik. Selain itu, upaya memperkuat sektor pertanian dan layanan dasar perlu tetap menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020-2024. Tabel 2. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) Tahun 2020-2024 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,58 2,43 3,47 1,50 5,88 Pertambangan dan Penggalian 1,62 7,95 5,23 1,15 2,35 Industri Pengolahan (2,47) 2,51 5,46 4,54 3,94 Pengadaan Listrik dan Gas (4,12) 9,49 5,23 3,29 5,30 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9,65 8,55 11,50 2,61 14,08 Konstruksi (5,75) 6,76 (1,12) 8,72 2,74 Kategori Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor (4,42) 2,98 8,22 5,66 5,20 Transportasi dan Pergudangan (1,30) 2,05 6,35 12,12 10,03 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,31) 5,95 12,35 9,26 11,57 Informasi dan Komunikasi 32,33 10,69 5,66 4,77 12,07 Jasa Keuangan 1,25 4,79 (2,09) 1,17 6,86 Real Estate 4,44 10,68 5,29 5,70 6,64 Jasa Perusahaan (10,90) 8,47 6,75 7,52 4,03 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,89) 0,71 (0,05) 0,08 8,65 Jasa Pendidikan 7,13 1,26 3,63 4,24 8,85 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,83) 7,35 2,39 2,19 5,52 Jasa Lainnya (3,09) 2,41 14,38 6,68 14,02 Kabupaten Bogor (1,76) 3,55 5,25 5,19 5,21 Sumber: Buku PBDRB Kab. Bogor BPS, 2025 Tabel 2.12 menyajikan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha selama periode 2020–2024. Data ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil di berbagai sektor tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga menjadi tolok ukur yang andal untuk menilai dinamika kinerja sektoral secara objektif dari waktu ke waktu. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mengalami pemulihan signifikan setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar –1,76%, sebagai dampak dari pandemi COVID- 19 yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi. Pemulihan dimulai pada 2021 dengan pertumbuhan 3,55%, yang kemudian terus meningkat menjadi 5,25% pada 2022, 5,19% pada 2023, dan mencapai 5,21% pada 2024. Ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor berlangsung cukup kuat dan stabil, didukung oleh sektor-sektor yang mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi secara konsisten adalah informasi dan komunikasi, yang mencatat lonjakan 32,33% pada 2020 kemungkinan besar didorong oleh digitalisasi masif akibat pembatasan mobilitas dan pembelajaran daring dan masih tumbuh positif hingga mencapai 7,17% pada 2024. Sektor ini mencerminkan arah transformasi ekonomi menuju digital, serta menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi pascapandemi. Sektor lain yang menunjukkan kinerja impresif adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 sebesar 11,50%, dan melanjutkan tren positif hingga 14,08% pada 2024. Hal ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan dan investasi pada infrastruktur lingkungan, sejalan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan pengelolaan limbah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mencatat pemulihan tajam setelah terpuruk di awal pandemi. Pertumbuhannya melonjak dari –9,31% pada 2020 menjadi 15,43% pada 2022, dan tetap tumbuh dua digit pada 2023 (11,96%) dan 2024 (11,71%). Ini menunjukkan pemulihan yang kuat di sektor pariwisata dan jasa hospitality, didorong oleh normalisasi mobilitas dan perbaikan daya beli masyarakat. Sementara itu, sektor industri pengolahan, sebagai kontributor terbesar dalam struktur ekonomi, menunjukkan pertumbuhan positif namun moderat, dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 sebesar 4,34%. Ini menandakan bahwa sektor ini telah stabil pasca-penurunan pada tahun 2020 (–2,47%) dan tetap menjadi tumpuan utama ekonomi Kabupaten Bogor meskipun laju pertumbuhannya tidak secepat sektor-sektor jasa lainnya. Beberapa sektor yang menunjukkan akselerasi baru adalah transportasi dan pergudangan, yang meningkat secara bertahap dari –1,30% pada 2020 menjadi 10,08% pada 2024, mencerminkan pemulihan rantai pasok dan logistik. Demikian pula, sektor real estate tumbuh stabil di atas 5% sejak 2022, mencerminkan pertumbuhan permukiman dan properti komersial yang turut menopang aktivitas ekonomi daerah. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan fluktuasi, namun secara keseluruhan tumbuh positif dari 0,58% pada 2020 menjadi 5,88% pada 2024. Kinerja ini menegaskan bahwa sektor primer tetap relevan, khususnya dalam menopang ekonomi wilayah perdesaan, dan memerlukan dukungan melalui modernisasi dan diversifikasi produk. Secara sektoral, semua lapangan usaha utama menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan positif pada 2024, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor telah memasuki fase ekspansi ekonomi yang lebih merata. Ke depan, tantangan strategis adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat konektivitas antar sektor, meningkatkan produktivitas industri, dan memperluas inklusi digital serta dukungan terhadap sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan.
6. 2.PDRB Perkapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Gambar 2. 1 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK (dalam Juta) Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 PDRB per kapita Kabupaten Bogor memperlihatkan tren positif hingga tahun 2024, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor yang positif. Artinya, nilai total barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bogor terus meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Secara kesejahteraan, apabila PDRB per kapita meningkat, artinya pendapatan rata-rata masyarakat naik, sehingga daya beli masyarakat juga meningkat.
7. 3.Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah persentase perubahan PDRB dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu wilayah berkembang dan seberapa besar kapasitasnya dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 43,51 45,38 48,19 51,38 54,86 28,39 29,1 30,23 31,39 32,71 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB Per Kapita PDRB ADHK Per Kapita Tabel 2. 13 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia -2,07 3,7 5,31 5,05 5,03 Provinsi Jawa Barat -2,52 3,74 5,45 5,00 4,95 Kabupaten Bogor -1,76 3,55 5,25 5,19 5,21 Tabel 2.13 menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional (Indonesia) selama periode 2020–2024. Data ini memberikan gambaran kontekstual tentang bagaimana kinerja ekonomi Kabupaten Bogor dalam menghadapi tantangan krisis pandemi COVID-19 dan proses pemulihan selanjutnya, serta seberapa besar kontribusi dan ketahanan ekonomi daerah dibandingkan dengan skala provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, ketika pandemi mencapai puncaknya dan mengganggu seluruh aktivitas ekonomi, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi. Indonesia mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar –2,07%, Jawa Barat –2,52%, dan Kabupaten Bogor –1,76%. Meskipun sama-sama terkontraksi, angka Kabupaten Bogor relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan nasional, yang mengindikasikan adanya ketahanan sektoral di Bogor, khususnya pada sektor industri pengolahan dan jasa yang mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal. Memasuki tahun 2021, seluruh wilayah mengalami pemulihan. Kabupaten Bogor tumbuh 3,55%, sedikit lebih rendah dibanding Jawa Barat (3,74%) dan nasional (3,7%). Namun, pada tahun 2022, laju pertumbuhan Kabupaten Bogor mencapai 5,25%, yang hampir sejajar dengan Indonesia (5,31%) dan tidak jauh tertinggal dari Jawa Barat (5,45%). Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bogor telah kembali ke jalur pertumbuhan pra-pandemi dengan stabilitas ekonomi yang cukup baik. Tren positif terus berlanjut pada 2023 dan 2024, di mana Kabupaten Bogor mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19% dan 5,21%, bahkan sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional pada tahun 2024 (5,03%) dan juga dibandingkan dengan Jawa Barat (4,95%). Ini mencerminkan bahwa Bogor mampu mempertahankan momentum pemulihan dan masuk ke fase ekspansi ekonomi yang sehat, didukung oleh sektor industri, perdagangan, jasa digital, serta pemulihan sektor pariwisata dan konsumsi domestik. Sumber: BPS, 2025 Gambar 2. 2 LPE Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Grafik di atas menggambarkan tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor dalam perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2020–2024. Secara visual, grafik memperlihatkan pola pemulihan ekonomi yang konsisten dan paralel di ketiga wilayah, dengan fluktuasi yang relatif kecil setelah masa kontraksi pada awal pandemi. Namun, jika -2,07 3,7 5,31 5,05 5,03 -2,52 3,74 5,45 5,00 4,95 -1,76 3,55 5,25 5,19 5 -4 -2 0 2 4 6 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor diperhatikan lebih dekat, Kabupaten Bogor menunjukkan stabilitas dan konsistensi yang sangat kompetitif dibandingkan dengan rata- rata provinsi maupun nasional. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami pertumbuhan negatif akibat dampak pandemi COVID-19. Kabupaten Bogor mencatat kontraksi sebesar –1,76%, yang lebih ringan dibandingkan Provinsi Jawa Barat (–2,52%) maupun Indonesia (– 2,07%). Ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Bogor memiliki ketahanan relatif lebih baik, terutama karena peran dominan sektor industri pengolahan dan perdagangan lokal yang mampu bertahan lebih cepat. Tahun 2021 menjadi awal pemulihan dengan pola pertumbuhan serupa di ketiga wilayah. Kabupaten Bogor mencatat pertumbuhan 3,55%, sedikit lebih rendah dibanding Jawa Barat (3,74%) dan nasional (3,7%). Meskipun demikian, pada tahun berikutnya (2022), pertumbuhan Kabupaten Bogor menyalip tren nasional dengan angka 5,25%, mendekati Jawa Barat (5,45%) dan hampir setara dengan Indonesia (5,31%). Pencapaian ini menegaskan bahwa Bogor berhasil memasuki fase pemulihan yang kuat dan kembali ke jalur ekspansi ekonomi pascapandemi. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, di mana Kabupaten Bogor mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara konsisten, yaitu 5,19% dan 5,21%. Dalam dua tahun tersebut, laju pertumbuhan Kabupaten Bogor melampaui Provinsi Jawa Barat dan nasional, yang mencatat pertumbuhan antara 4,95% hingga 5,03%. Kestabilan tersebut menjadi indikator keberhasilan kebijakan pemulihan ekonomi lokal, khususnya dalam mengelola investasi, mendorong konsumsi, dan memulihkan sektor pariwisata, logistik, serta jasa berbasis digital. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor tidak hanya cepat pulih dari dampak krisis global, tetapi juga mampu mempertahankan momentum pertumbuhan secara stabil dan kompetitif, menjadikannya sebagai salah satu daerah yang paling adaptif dan prospektif di kawasan Jawa Barat dalam menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi. Ke depan, tren ini perlu diperkuat dengan kebijakan inovatif yang mendukung sektor produktif, memperluas digitalisasi ekonomi, serta memperhatikan dimensi pemerataan dan keberlanjutan pembangunan. Sumber: Buku PBDRB Kab. Bogor BPS, 2025 Gambar 2. 3 Posisi Relatif LPE Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 2.3 menyajikan posisi relatif Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, Kabupaten Bogor mencatatkan LPE sebesar 5,21%, yang berada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Barat (4,95%) maupun nasional (5,03%). Capaian ini 5,21 0 1 2 3 4 5 6 7 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Indonesia [5,03] Provinsi Jawa Barat [4,95] menempatkan Kabupaten Bogor dalam kategori daerah dengan kinerja ekonomi yang kompetitif, dan tergolong ke dalam kelompok daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi. Dari keseluruhan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bogor menempati peringkat menengah-atas, menunjukkan performa yang kuat namun tetap menghadapi persaingan ketat dari beberapa daerah lain yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi, seperti Cianjur, Ciamis, Kuningan, dan Sumedang, yang masing-masing menunjukkan pertumbuhan ekonomi mendekati atau melampaui 6%. Meskipun demikian, Kabupaten Bogor tetap unggul dibandingkan banyak daerah besar lainnya, termasuk Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, yang justru mencatat pertumbuhan lebih rendah dari rerata provinsi. Posisi ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bogor yang berbasis industri pengolahan, perdagangan, jasa digital, dan sektor konstruksi telah pulih dan tumbuh secara sehat, pasca gangguan pandemi COVID-19. Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan kemampuan adaptif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, serta efektivitas program pemulihan ekonomi yang inklusif.
8. 4.Inflasi Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Hal tersebut dapat memberikan gambaran kondisi makro perekonomian di suatu daerah, karena inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Kondisi demikian menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga investasi pun akan terhambat. Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2024 Gambar 2. 4 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 (%) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menghitung Laju Inflasi Gabungan 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat, dimana Kabupaten Bogor merujuk pada inflasi Kota Bogor yang tercatat tahun 2024 inflasi Kabupaten Bogor sebesar 1,75 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 3,36 persen. D. Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender
9. 1.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, melalui Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report). IPM mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Kesehatan melalui indikator Harapan hidup saat lahir, mencerminkan kualitas kesehatan dan umur panjang;

(2)Pendidikan melalui indikator: Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, mencerminkan akses terhadap pendidikan; dan (3) Standar hidup layak melalui indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita berdasarkan paritas daya beli (PPP). 2,18 1,93 5,82 3,36 1,75 0 2 4 6 8 2020 2021 2022 2023 2024 Tabel 2. 14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 71,63 71,83 72,45 73,02 73,63 Provinsi Jawa Barat 72,61 72,96 73,63 74,24 74,92 Indonesia 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2020-2024, terlihat bahwa IPM Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 71,63 pada tahun 2020 menjadi 73,63 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup stabil, IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (74,92) dan nasional (75,02) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bogor masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, meskipun sudah masuk dalam kategori "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) menurut klasifikasi BPS. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, terlihat bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Bogor masih relatif lebih lambat. Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 72,61 pada tahun 2020 menjadi 74,92 pada tahun 2024, sementara IPM nasional meningkat dari 72,81 menjadi 75,02 pada periode yang sama. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor mengalami perkembangan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, peningkatannya belum secepat daerah lain yang lebih maju. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kabupaten Bogor yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional dapat disebabkan oleh disparitas akses pendidikan, layanan kesehatan yang belum merata, serta struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor informal. Akses terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam sektor informal, yang berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber: : BPS Indonesia, 2025 Gambar 2. 5 Trend IPM Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Gambar 2.5 memperlihatkan tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2020–2024. IPM merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan dalam tiga dimensi dasar: kesehatan (umur panjang dan sehat), pendidikan (pengetahuan), serta standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita). Grafik ini memberikan gambaran tentang arah perkembangan kualitas hidup masyarakat secara agregat. Secara umum, seluruh wilayah menunjukkan tren IPM yang meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa pembangunan manusia di tingkat nasional, provinsi, maupun 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor kabupaten berlangsung secara positif. Kabupaten Bogor, yang digambarkan dengan garis berwarna hijau, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun, meskipun posisinya masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020, gap antara IPM Kabupaten Bogor dengan rata-rata provinsi dan nasional terlihat cukup signifikan, namun jarak tersebut perlahan menyempit hingga tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa laju peningkatan IPM Kabupaten Bogor cukup progresif dan berada pada arah konvergensi menuju standar pembangunan manusia regional dan nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Bogor selama periode ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Beberapa faktor yang kemungkinan besar mendorong tren positif ini antara lain peningkatan rata-rata lama sekolah, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong daya beli masyarakat. Sumber: BPS Indonesia, 2025 73,63 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Cianjur Garut Tasikmalaya Sukabumi Indramayu Bandung Barat Pangandaran Majalengka Kuningan SubangCirebon BogorCiamis Karawang Purwakarta Sumedang Bandung Kota Tasikmalaya Bekasi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bogor Kota CimahiKota DepokKota BekasiKota Bekasi Kota Bandung Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [74,92] Indonesia [75,02] Gambar 2. 6 Posisi Relatif IPM Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan data Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa IPM Kabupaten Bogor mencapai 73,63. Nilai ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92, serta lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 75,02. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori pembangunan manusia "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Dari Gambar, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain, seperti Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya, yang masih berada dalam kategori pembangunan manusia "sedang" (60 ≤ IPM < 70). Namun, Kabupaten Bogor masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kota besar seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, yang memiliki IPM di atas 80 dan masuk dalam kategori pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80).

2.Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan berperspektif kesetaraan gender. IPG dirancang untuk mengukur sejauh mana perempuan memperoleh manfaat dari pembangunan yang setara dengan laki-laki, khususnya dalam tiga dimensi penting: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Melalui pendekatan ini, IPG tidak hanya merekam capaian pembangunan secara umum, tetapi juga mengungkapkan adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang tersembunyi di balik angka rata-rata pembangunan manusia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form, penghitungan IPG dilakukan dengan membedakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan. Tiga komponen tersebut meliputi: Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang merefleksikan capaian dalam aspek kesehatan; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencerminkan dimensi pendidikan; serta Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan, sebagai indikator standar hidup layak dalam dimensi ekonomi. Masing-masing indikator ini dihitung secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan, kemudian dibandingkan untuk menghasilkan indeks IPG. Nilai IPG dinyatakan dalam persentase, yang menunjukkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi nilai IPG (maksimal 100), maka semakin kecil ketimpangan gender dalam pembangunan. Sebagai contoh, apabila nilai IPG suatu daerah adalah 90, artinya perempuan di daerah tersebut telah mencapai 90 persen dari capaian pembangunan laki-laki. Nilai ini sekaligus merepresentasikan keberhasilan pembangunan inklusif dan sensitif gender di wilayah tersebut. Tabel 2. 15 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 91,35 91,6 92,05 92,29 92,46 Provinsi Jawa Barat 89,90 90,17 90,69 90,91 91,04 Kabupaten Bogor 89,76 90,07 90,70 90,93 90,98 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Data pada Tabel 2.15 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, tren IPG di ketiga wilayah menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yang mencerminkan semakin membaiknya kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di tingkat nasional, IPG meningkat dari 91,35 pada tahun 2020 menjadi 92,46 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan sebesar 1,11 poin dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan tren yang sejalan, dengan peningkatan dari 89,90 pada tahun 2020 menjadi 91,04 pada tahun 2024, atau naik sebesar 1,14 poin. Ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat berada sedikit di bawah capaian nasional, namun tetap mencatatkan kemajuan yang konsisten. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Fokus pada Kabupaten Bogor, IPG tercatat meningkat dari 89,76 pada tahun 2020 menjadi 90,98 pada tahun 2024, atau naik sebesar 1,22 poin selama lima tahun. Kinerja Kabupaten Bogor dalam hal pembangunan gender ini cukup menggembirakan karena mampu melampaui laju peningkatan IPG di tingkat provinsi. Namun demikian, posisi Kabupaten Bogor masih berada di bawah 88,00 90,00 92,00 94,00 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor rata-rata nasional dan provinsi, yang menunjukkan bahwa kesenjangan gender di wilayah ini masih perlu terus ditekan, terutama pada dimensi ekonomi seperti partisipasi angkatan kerja perempuan dan akses terhadap sumber daya produktif. Dengan capaian IPG yang hampir mendekati 91 pada tahun 2024, Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen yang positif terhadap pembangunan yang inklusif dan berperspektif gender. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk memperkuat kebijakan afirmatif berbasis gender, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan tinggi bagi perempuan, serta perlindungan sosial bagi kelompok perempuan rentan. Upaya ini sejalan dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5: Kesetaraan Gender, serta menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Gambar 2.7 memperlihatkan tren perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, ketiga wilayah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fokus pada Kabupaten Bogor, grafik menunjukkan bahwa IPG meningkat dari angka 89,76 pada tahun 2020 menjadi 90,98 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan yang bertahap dalam mengurangi kesenjangan gender, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Laju kenaikan IPG Kabupaten Bogor cukup sebanding dengan Provinsi Jawa Barat, meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 2. 8 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 2.8 menggambarkan posisi relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dalam grafik ini, Kabupaten Bogor mencatat nilai IPG sebesar 90,98, yang secara angka berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (91,04), tetapi di bawah rata-rata nasional (92,46). Jika dilihat dari posisi relatifnya, Kabupaten Bogor menempati peringkat menengah-atas di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten/kota seperti Kota Cirebon, Kota Bandung, dan Kota Depok menempati posisi teratas dengan IPG yang melampaui 93 poin, mencerminkan kesetaraan gender yang lebih baik, khususnya dalam aspek pendidikan dan partisipasi ekonomi. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur memiliki IPG yang cukup rendah, di bawah 90, yang 90,98 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Indonesia [92,46] Provinsi Jawa Barat [91,04] mengindikasikan masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dengan pencapaian IPG 90,98, Kabupaten Bogor menunjukkan kemajuan positif dalam mempersempit kesenjangan gender, terutama dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan yang berperspektif gender mulai menunjukkan hasil di tingkat lokal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar IPG Kabupaten Bogor dapat sejajar atau bahkan melampaui rata-rata nasional.
3.Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measure, GEM) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP dalam Human Development Report tahun 1995. IDG mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi dan politik, serta akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan kontrol ekonomi. IDG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Partisipasi politik melalui indikator Persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan; (2) Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan melalui indikator Persentase perempuan dalam posisi manajerial, profesional, atau teknis; dan (3) Kontrol atas sumber daya ekonomi melalui indikator Pendapatan perempuan dibandingkan dengan pendapatan laki-laki. Tabel 2. 16 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 75,57 76,26 76,59 76,9 77,62 Provinsi Jawa Barat 70,24 70,62 71,22 71,74 72,76 Kabupaten Bogor 55,76 55,86 55,07 55,76 56,99 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Tabel 2.16 menyajikan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. IDG merupakan indikator penting yang mengukur keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Secara umum, Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Bogor tercatat sebesar 55,76, kemudian naik sedikit menjadi 55,86 pada 2021. Meskipun sempat menurun ke angka 55,07 di tahun 2022, indikator ini kembali meningkat secara bertahap ke angka 55,76 di tahun 2023 dan mencapai 56,99 pada 2024. Secara kumulatif, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 1,23 poin. Namun demikian, nilai IDG ini masih tertinggal cukup jauh dari capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat (72,76) maupun nasional (77,62) pada tahun 2024. Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor perlu memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi produktif. Kesenjangan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk merancang intervensi kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan berbasis gender yang lebih progresif dan berkelanjutan. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 2. 9 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Gambar 2.9 memperlihatkan tren perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Secara visual, terlihat bahwa Kabupaten Bogor masih memiliki nilai IDG yang paling rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, meskipun menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Bogor berada di posisi 55,76, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 55,86. Namun, grafik memperlihatkan adanya penurunan pada tahun 2022 ke angka 55,07, yang menjadi titik terendah dalam lima tahun terakhir. Setelah itu, terjadi pemulihan bertahap pada tahun 2023 (55,76) dan mencapai nilai tertinggi 56,99 pada tahun 2024. Tren ini menggambarkan adanya fluktuasi ringan, namun dengan arah umum yang positif menuju peningkatan pemberdayaan perempuan. Jika dibandingkan, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 70,24 pada tahun 2020 menjadi 72,76 pada tahun 2024, sedangkan Indonesia secara nasional meningkat dari 75,57 menjadi 77,62 dalam periode yang sama. Hal ini mengindikasikan 50 60 70 80 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor bahwa meskipun Kabupaten Bogor bergerak ke arah yang lebih baik, gap atau kesenjangan pemberdayaan gender dengan tingkat provinsi dan nasional masih signifikan. Tabel 2. 17 Perkembangan Komponen Pembentuk IDG Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Perempuan sebagai Tenaga Profesional 41,88 44,2 38,12 42,29 45,41 Sumbangan Pendapatan Perempuan 26,18 26,03 26,09 25,65 26,22 Keterlibatan Perempuan di Parlemen 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Tabel 2.15 menampilkan perkembangan tiga komponen utama pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bogor selama periode 2020 hingga 2024, yakni perempuan sebagai tenaga profesional, sumbangan pendapatan perempuan, dan keterlibatan perempuan di parlemen. Ketiga indikator ini menjadi cerminan representatif sejauh mana perempuan di Kabupaten Bogor mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, angkanya berada di 41,88%, meningkat menjadi 44,2% pada tahun 2021, namun kemudian turun signifikan ke 38,12% pada 2022. Tren ini berbalik positif kembali di dua tahun berikutnya, dengan capaian 42,29% (2023) dan 45,41% (2024), menjadikan tahun 2024 sebagai capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan, partisipasi perempuan dalam jabatan profesional mengalami pemulihan dan pertumbuhan positif, mencerminkan peningkatan kapasitas serta kesempatan kerja perempuan pada posisi strategis. Sementara itu, sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan rumah tangga cenderung stagnan dan belum menunjukkan perbaikan signifikan. Dimulai dari angka 26,18% pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan hingga mencapai 25,65% pada 2023, dan kembali naik tipis ke 26,22% pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan masih terbatas, dan belum menunjukkan kemajuan struktural dalam meningkatkan kemandirian finansial. Adapun untuk indikator keterlibatan perempuan di parlemen, terlihat stagnan sepanjang lima tahun terakhir, berada pada angka 9,09% tanpa perubahan sejak 2020 hingga 2024. Stagnasi ini menjadi indikator bahwa representasi politik perempuan di Kabupaten Bogor masih sangat rendah, serta minimnya dinamika kebijakan afirmatif atau partisipasi politik yang berkelanjutan. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 56,99 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Indonesia [77,62] Provinsi Jawa Barat [72,76] Gambar 2. 10 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 2.10 menggambarkan posisi relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun
2024.Secara visual, Kabupaten Bogor berada di posisi paling rendah di antara seluruh wilayah yang ditampilkan, dengan skor IDG sebesar 56,99. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,76, bahkan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 77,62. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan tingkat pemberdayaan gender terendah di provinsi tersebut. Jika dibandingkan, wilayah seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi berada di posisi tertinggi dengan IDG mendekati atau bahkan melebihi rata-rata nasional. Bahkan beberapa kabupaten lain seperti Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, yang secara geografis tidak terlalu berbeda dari Kabupaten Bogor, menunjukkan skor yang lebih tinggi. Capaian ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam mendorong kesetaraan gender, terutama dalam aspek partisipasi perempuan di bidang politik, profesional, dan kontribusi ekonomi. Rendahnya skor IDG ini konsisten dengan temuan sebelumnya terkait minimnya perempuan yang menduduki posisi strategis, kontribusi ekonomi yang masih rendah, serta keterwakilan yang stagnan di lembaga legislatif.
4.Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index, GII) diperkenalkan oleh UNDP dalam Human Development Report tahun 2010 sebagai pengganti IDG. IKG mengukur tingkat ketimpangan gender dalam berbagai aspek pembangunan dengan tiga dimensi utama: (1) Kesehatan reproduksi yang diukur melalui angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja (usia 15-19 tahun); (2) Pemberdayaan yang diukur melalui persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan serta tingkat pendidikan menengah ke atas di antara laki-laki dan perempuan; dan (3) Partisipasi ekonomi yang diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Tabel 2. 18 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 0,472 0,465 0,459 0,447 0,421 Provinsi Jawa Barat 0,489 0,493 0,490 0,482 0,458 Kabupaten Bogor 0,575 0,580 0,588 0,582 0,577 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan Tabel 2.18 mengenai perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa IKG Kabupaten Bogor menunjukkan kecenderungan yang tetap tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. IKG merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Secara umum, IKG nasional menunjukkan tren penurunan dari 0,472 pada tahun 2020 menjadi 0,421 pada tahun 2024. Ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender secara nasional. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, tren serupa juga terjadi dengan penurunan dari 0,489 pada 2020 menjadi 0,458 pada 2024, meskipun fluktuasi kecil sempat terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Namun, situasi berbeda terlihat di Kabupaten Bogor. Selama lima tahun terakhir, nilai IKG Kabupaten Bogor justru berada di atas rerata provinsi maupun nasional, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,588, dan meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 0,577 di tahun 2024, angka ini masih cukup tinggi. Tingginya IKG menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki- laki dan perempuan, terutama dalam hal akses terhadap pemberdayaan dan peran ekonomi, masih menjadi tantangan serius di daerah ini. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 2. 11 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Gambar 2.11 menggambarkan tren perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia sepanjang periode 2020 hingga 2024. Secara umum, grafik menunjukkan bahwa nilai IKG Kabupaten Bogor secara konsisten berada di atas angka Provinsi Jawa Barat maupun nasional, yang mencerminkan tingkat ketimpangan gender yang lebih tinggi di wilayah ini. Pada tahun 2020, IKG Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,575, lalu mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,580 pada 2021 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor dan mencapai puncaknya di 0,588 pada 2022. Meski terjadi sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya -0,582 di 2023 dan 0,577 di 2024 angka tersebut masih menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Kabupaten Bogor relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Sebaliknya, tren IKG di Indonesia menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, dari 0,472 pada tahun 2020 menjadi 0,421 pada 2024. Demikian pula Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 0,489 menjadi 0,458 di periode yang sama, menunjukkan adanya perbaikan relatif dalam ketimpangan gender secara nasional dan regional. Tingginya IKG Kabupaten Bogor menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek pemberdayaan, partisipasi ekonomi, dan akses terhadap pengambilan keputusan. Meskipun sempat menunjukkan penurunan pada akhir periode, nilai indeks yang masih tinggi menjadi sinyal perlunya strategi khusus yang lebih intensif dan terarah dalam mendukung kesetaraan gender di Kabupaten Bogor. Hal ini mencakup penguatan kapasitas perempuan dalam dunia kerja formal, peningkatan representasi politik, serta akses setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 2. 12 Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 2.11 memperlihatkan posisi relatif Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Terlihat jelas bahwa Kabupaten Bogor memiliki nilai IKG tertinggi, yaitu sebesar 0,577, yang berarti tingkat ketimpangan gender di wilayah ini merupakan yang paling tinggi di seluruh provinsi. Posisi ini jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 0,458, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,421. Artinya, kesenjangan gender dalam dimensi pemberdayaan terutama terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi masih sangat signifikan di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan daerah lain di tingkat provinsi dan nasional. Sementara sejumlah daerah seperti Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi menampilkan nilai IKG yang lebih rendah, mencerminkan pencapaian yang lebih baik dalam mewujudkan 0,577 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Indonesia [77,62] Provinsi Jawa Barat [72,76] kesetaraan gender, Kabupaten Bogor justru menghadapi tantangan besar dalam hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor tergolong sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang positif, namun aspek keadilan gender belum mengalami kemajuan sepadan.
1.Definisi Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Bank Dunia, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (World Bank, 2020). Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar USD 2,15 per hari (PPP) untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Selain itu, Bank Dunia juga mengidentifikasi kemiskinan relatif, yang mencerminkan kesenjangan dalam distribusi kesejahteraan di suatu negara. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui konsep capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999). Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan yang rendah tetapi juga ketidakmampuan seseorang dalam mengakses layanan dasar yang memengaruhi kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang mencakup makanan dan non- makanan. BPS menggunakan pendekatan Basic Need Concept atau konsep kebutuhan dasar dalam menetapkan garis kemiskinan. Konsep ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yang esensial bagi kehidupan yang layak. Pendekatan BPS membagi kebutuhan dasar menjadi dua kategori: ▪ Kebutuhan Makanan: Ditentukan berdasarkan tingkat konsumsi energi minimum sebesar 2.100 kkal per kapita per hari. Komponen ini mencakup berbagai jenis pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat, seperti beras, lauk- pauk, sayur, buah, serta kebutuhan protein dan karbohidrat yang mencukupi. ▪ Kebutuhan Non-Makanan: Meliputi kebutuhan dasar lain seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang dianggap sebagai standar hidup layak di Indonesia. Selain itu, BPS juga mengembangkan konsep Kemiskinan Multidimensi yang mencakup berbagai faktor non-ekonomi seperti kondisi lingkungan tempat tinggal, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kepemilikan aset rumah tangga (BPS, 2023). Pengukuran kemiskinan multidimensi ini semakin relevan dalam menjawab tantangan kemiskinan yang lebih kompleks di era modern.
2.Konsep Lingkaran Setan Kemiskinan Konsep lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) pertama kali dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Dalam konsep ini, kemiskinan menjadi penyebab sekaligus akibat dari keterbatasan sumber daya dan kesempatan. Masyarakat miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, yang menghambat produktivitas dan peluang kerja. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan rendah, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan. Menurut Sachs (2005), lingkaran kemiskinan diperburuk oleh faktor eksternal seperti ketimpangan akses terhadap infrastruktur, geografi yang tidak mendukung, serta kurangnya investasi dalam pembangunan sosial. Faktor lain yang memperkuat siklus kemiskinan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan eksklusi sosial, yang menghambat mobilitas ekonomi masyarakat miskin. Studi dari Todaro dan Smith (2020) menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap modal dan pendidikan menghambat inovasi dan perkembangan usaha mikro, yang berkontribusi pada stagnasi ekonomi di kelompok miskin. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor institusional seperti kebijakan ekonomi yang tidak mendukung redistribusi sumber daya secara adil. Beberapa negara dengan tingkat korupsi tinggi menunjukkan hubungan langsung antara kelemahan tata kelola pemerintahan dan tingginya angka kemiskinan. Dalam lingkaran setan kemiskinan, terdapat efek berantai yang mempersulit individu atau kelompok untuk keluar dari kondisi miskin. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kekurangan gizi, keterbatasan akses pendidikan berkualitas, dan kondisi kesehatan yang lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga non-miskin. Akibatnya, mereka tumbuh dengan keterampilan yang rendah, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kembali terjerumus dalam kemiskinan. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan, berbagai strategi telah dikembangkan, termasuk investasi dalam pendidikan dan kesehatan, akses terhadap kredit mikro, serta program jaring pengaman sosial. Studi dari Banerjee dan Duflo (2011) menunjukkan bahwa intervensi berbasis kebijakan yang menyasar kelompok miskin dengan memberikan akses modal dan keterampilan dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Selain itu, program berbasis inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial kelompok miskin (Karlan dan Zinman, 2018).
3.Jenis Kemiskinan Kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab dan dampaknya:

a.Kemiskinan Absolut: Merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ini biasanya diukur dengan garis kemiskinan internasional (Sen, 1999).
b.Kemiskinan Relatif: Mengacu pada kesenjangan sosial- ekonomi dalam suatu masyarakat. Seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya (Townsend, 1979).
c.Kemiskinan Struktural: Disebabkan oleh ketimpangan sosial, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Kemiskinan ini umumnya terjadi di daerah terpencil atau dalam kelompok marginal (Chambers, 1983).
d.Kemiskinan Kronis dan Sementara: Kemiskinan kronis bersifat jangka panjang, sedangkan kemiskinan sementara terjadi akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Barrientos, 2010). Kemiskinan kronis sering kali diwariskan antargenerasi, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan jangka panjang untuk mengatasinya.
1. 4.Ukuran Kemiskinan Pengukuran tingkat kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa metode yang digunakan oleh lembaga nasional dan internasional:
a.Garis Kemiskinan: Pendekatan ini menetapkan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem sebesar USD 2,15 per hari (PPP), sementara BPS menentukan garis kemiskinan berdasarkan konsumsi minimum makanan dan non-makanan.
b.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Indikator ini mengukur seberapa jauh pengeluaran masyarakat miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan, serta seberapa parah distribusi kemiskinan di antara kelompok miskin (Foster, Greer dan Thorbecke, 1984).
c.Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI): Dikembangkan oleh UNDP untuk mengukur kemiskinan berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. MPI memberikan gambaran lebih holistik dibandingkan pendekatan berbasis pendapatan saja (Alkire dan Santos, 2010).
d.Koefisien Gini: Mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi indeks Gini, semakin besar ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan (Sen, 1997).
e.Human Development Index (HDI): Menggunakan indikator ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (UNDP, 2019).
f.Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran: Kemiskinan sering kali berhubungan dengan rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.
1. 5.Agenda Internasional dalam penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam berbagai agenda internasional yang melibatkan organisasi global dan negara-negara berkembang:
a.Sustainable Development Goals (SDGs): Agenda PBB tahun 2015-2030 menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya melalui akses terhadap layanan dasar, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. SDG 1 secara khusus berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (UNDP, 2019).
b.Millennium Development Goals (MDGs): Sebagai pendahulu SDGs, MDGs bertujuan mengurangi angka kemiskinan ekstrem sebesar 50% antara tahun 1990-2015. Meski sebagian besar targetnya tercapai, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan (United Nations, 2015).
c.World Bank’s Poverty Reduction Strategy: Bank Dunia menjalankan berbagai strategi berbasis inklusi keuangan, pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi kemiskinan global. Program ini menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi dan reformasi kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan (World Bank, 2022).
d.G20 Development Agenda: Forum negara-negara G20 menyoroti pentingnya pertumbuhan inklusif dan akses keuangan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan global. G20 juga mendorong kebijakan inovatif berbasis digital dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (G20, 2021).
e.OECD Inclusive Growth Framework: Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengembangkan kebijakan pertumbuhan inklusif yang menekankan distribusi kesejahteraan yang lebih merata dan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat (OECD, 2020). B. Kondisi Kemiskinan
1. 1.Kemiskinan Konsumsi Kemiskinan konsumsi adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan yang ditetapkan. Pengukuran ini berfokus pada seberapa besar jumlah pengeluaran atau konsumsi seseorang terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
a.Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk menentukan batas minimum kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga agar tidak dikategorikan sebagai miskin. Di Indonesia, konsep ini didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai jumlah rupiah yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Dua komponen utama GK adalah: ▪ Garis Kemiskinan Makanan (GKM): Menghitung pengeluaran minimum untuk memperoleh 2.100 kkal per kapita per hari. BPS menggunakan paket komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat miskin, termasuk beras, telur, tahu, tempe, ikan, minyak goreng, dan lainnya. ▪ Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM): Menghitung pengeluaran untuk kebutuhan dasar non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Garis kemiskinan dapat bervariasi antara daerah perkotaan dan perdesaan karena perbedaan harga barang dan pola konsumsi. Biasanya, garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena biaya hidup yang lebih mahal. Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Gambar 3. 1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2024 Berdasarkan data perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Bogor pada periode 2016-2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp317.430, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp513.512 pada tahun
1. 2024.Kenaikan ini menunjukkan bahwa standar kebutuhan dasar yang menjadi acuan dalam penghitungan garis kemiskinan terus meningkat. 317.430 337.550 359.787 373.799 402.877 418.483 443.787 482.174 513.512 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kenaikan garis kemiskinan yang signifikan pada periode 2020-2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan peningkatan harga barang kebutuhan pokok serta menurunnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp418.483, dibandingkan dengan Rp402.877 pada tahun 2020. Tren ini terus berlanjut dengan kenaikan tajam hingga tahun 2024. Meskipun garis kemiskinan terus meningkat, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin bertambah. Kenaikan ini lebih mencerminkan perubahan standar kebutuhan dasar yang lebih tinggi, yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kenaikan garis kemiskinan juga dapat menjadi indikasi bahwa beban ekonomi rumah tangga miskin semakin besar, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat dari pemerintah, seperti subsidi kebutuhan pokok, program bantuan sosial, dan pengendalian harga barang kebutuhan dasar. Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Gambar 3. 2 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Gambar 3.2 memperlihatkan tren perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Bogor dalam rentang waktu tahun 2018 300.000 400.000 500.000 600.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor hingga 2024, serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, termasuk makanan dan non-makanan. Selama periode tersebut, Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan garis kemiskinan yang konsisten, dimulai dari kisaran di bawah Rp370.000 pada tahun 2018 dan terus naik hingga melampaui Rp510.000 pada tahun 2024. Meskipun nilainya secara absolut masih berada di bawah rata-rata nasional, tren di Kabupaten Bogor cukup sejajar dengan Provinsi Jawa Barat, menandakan pola tekanan ekonomi yang relatif serupa di tingkat lokal dan regional. Khusus pada periode 2022–2024, lonjakan garis kemiskinan di Kabupaten Bogor terlihat lebih tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya hidup yang signifikan, baik dari sisi kebutuhan dasar pangan maupun non-pangan. Lonjakan ini juga memperlihatkan bahwa untuk tidak tergolong miskin, masyarakat Kabupaten Bogor membutuhkan pengeluaran yang semakin tinggi. Sumber: BPS Kab. Bogor, 2025 Gambar 3. 3 Prioritas Lokasi Garis Kemiskinan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.3 memperlihatkan posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Bogor dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Berdasarkan data, garis kemiskinan Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp513.512, yang berarti berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (Rp524.052) dan juga di bawah rata-rata nasional (Rp582.932). Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor pada kategori menengah-bawah dalam konteks garis kemiskinan di wilayah Jawa Barat. Artinya, meskipun Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan dinamika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tingkat kebutuhan dasar minimum (yang tercermin dari garis kemiskinan) relatif lebih rendah dibandingkan daerah-daerah perkotaan seperti Kota Depok dan Kota Bogor. Fakta ini bisa menunjukkan dua sisi: di satu sisi, adanya efisiensi biaya hidup di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di daerah-daerah pedesaan atau semi-perkotaan. 513.512 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Garut Tasikmalaya SukabumiKuningan Sumedang Kota Banjar Subang Bandung Barat Bandung CianjurCiamis Purwakarta Pangandaran Cirebon Bogor Kota Cirebon MajalengkaIndramayu Kota Tasikmalaya Karawang Kota Cimahi Kota Bandung Bekasi Kota Sukabumi Kota BogorKota BekasiKota Depok Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [524.052] Indonesia [582.932] Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor masih memiliki tingkat konsumsi dan daya beli yang belum optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga dan akses terhadap kebutuhan dasar, guna mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah.
b.Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Setelah garis kemiskinan ditetapkan, jumlah penduduk miskin dihitung dengan melihat jumlah individu yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya persentase penduduk miskin atau Headcount Index (P0) dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap total populasi. Berikut ini Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024 Tabel 3. 1 Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 No Tahun Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah) Jumlah (ribu) Total (thousand) Persentase Percentage 1 2010 214.238 477,10 9,97 2 2011 235.682 470,50 9,65 3 2012 259.151 447,29 8,82 4 2013 252.542 451,00 8,83 5 2014 280.312 479,10 8,91 6 2015 290.874 487,10 8,96 7 2016 317.430 490,80 8,83 8 2017 337.550 487,30 8,57 No Tahun Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah) Jumlah (ribu) Total (thousand) Persentase Percentage 9 2018 359.787 415,02 7,14 10 2019 373.799 395,03 6,66 11 2020 402.877 465,67 7,69 12 2021 418.483 491,24 8,13 13 2022 443.787 474,74 7,73 14 2023 482.174 453,76 7,27 15 2024 513.512 446,79 7,05 Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2025 Berdasarkan data perkembangan garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor dari tahun 2010 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan garis kemiskinan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, garis kemiskinan berada pada angka Rp214.238 dan terus meningkat hingga mencapai Rp513.512 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan standar kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penduduk untuk tidak dikategorikan sebagai miskin, yang dapat dipengaruhi oleh inflasi dan peningkatan harga kebutuhan pokok. Meskipun garis kemiskinan meningkat, jumlah penduduk miskin dalam ribuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin mencapai 477,10 ribu jiwa dan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai angka 395,03 ribu jiwa pada tahun 2019. Namun, setelah tahun 2020, terjadi sedikit peningkatan hingga 491,24 ribu jiwa pada tahun 2021, sebelum kembali menurun ke 446,79 ribu jiwa pada tahun
1. 2024.Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi nasional dan regional, kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, serta dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin juga mengalami tren yang serupa. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,97% dan menurun secara perlahan hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2019, yaitu 6,66%. Setelah itu, angka ini sempat naik menjadi 8,13% pada tahun 2021, kemungkinan besar akibat dampak pandemi, sebelum kembali menurun hingga 7,05% pada tahun 2024. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, meskipun tetap mengalami tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2025 Gambar 3. 4 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor Tahun 2017-2024 Berdasarkan data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada periode 2017-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin serta persentase kemiskinan. Jumlah penduduk miskin, yang diukur dalam ribuan jiwa (ribu), menunjukkan pola yang tidak selalu 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin menurun, melainkan mengalami kenaikan pada beberapa tahun tertentu. Sementara itu, persentase penduduk miskin yang digambarkan dengan garis ungu mengalami tren yang relatif stabil, dengan sedikit peningkatan pada periode tertentu. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin berada pada titik tertinggi, mendekati angka 500 ribu jiwa, dengan persentase kemiskinan yang juga cukup tinggi. Namun, pada tahun 2018 dan 2019, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, serta kebijakan sosial yang efektif dalam membantu masyarakat miskin. Namun, memasuki tahun 2020 dan 2021, jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, serta berkurangnya daya beli masyarakat, yang mengakibatkan lebih banyak penduduk jatuh ke dalam kategori miskin. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah penduduk miskin di periode tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah penduduk miskin kembali menunjukkan penurunan, yang mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun demikian, pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya, yang bisa jadi dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok, inflasi, atau dampak dari perubahan kebijakan sosial-ekonomi. Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2025 Gambar 3. 5 Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Berdasarkan Gambar 3.5, terlihat tren fluktuatif dalam perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bogor selama periode 2018–2024. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor berada di kisaran 7,0 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Tren penurunan terjadi pada tahun 2019, yang kemudian diikuti lonjakan kembali pada tahun 2020, diduga kuat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang memukul sektor ekonomi dan daya beli masyarakat. Puncak persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat terjadi pada tahun 2021, berbarengan dengan kondisi serupa di tingkat provinsi dan nasional. Namun setelah itu, mulai tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Bogor menunjukkan tren penurunan yang konsisten, mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang cukup efektif di tingkat lokal. Hingga tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor terus berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional, menandakan bahwa secara relatif, Kabupaten Bogor berhasil menjaga kestabilan sosial-ekonominya lebih baik dibandingkan banyak wilayah lain. Capaian ini mengindikasikan 4 6 8 10 12 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pengendalian inflasi lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, angka yang masih mendekati 7 persen ini tetap menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tuntas, sehingga perlu upaya berkelanjutan yang lebih terarah dan inklusif. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 6 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan data Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 7,05%. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,46%, serta jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak daerah lain di Jawa Barat, meskipun masih ada 7,05 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Kota Depok Kota Bandung Kota BekasiKota Cimahi Bekasi Kota Banjar Bandung Kota Bogor Sukabumi Bogor Kota Sukabumi Ciamis Karawang Purwakarta PangandaranKota Cirebon Sumedang Subang Garut Cianjur Tasikmalaya Bandung Barat Majalengka Cirebon Kota Tasikmalaya Kuningan Indramayu Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [7,46] Indonesia [9,03] tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Dari Gambar, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan banyak kabupaten lain, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi. Namun, Kabupaten Bogor masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kota besar seperti Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari 5%. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi daerah, di mana kota-kota besar memiliki lebih banyak peluang kerja di sektor industri dan jasa, serta tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah berbasis agraris.
c.Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) adalah indikator yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini tidak hanya menghitung jumlah penduduk miskin, tetapi juga sejauh mana pengeluaran mereka berada di bawah garis kemiskinan. Tabel 3. 2 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 201 8 201 9 2020 2021 2022 202 3 202 4 Indonesia 1,63 1,50 1,75 1,67 1,56 1,53 1,46 Provinsi Jawa Barat 1,32 1,09 1,13 1,47 1,32 1,17 1,21 Kabupaten Bogor 1,12 0,83 0,83 1,36 1,49 0,97 1,08 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan Tabel 3.2, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) di Kabupaten Bogor selama periode 2018–2024 menunjukkan dinamika yang menarik dan mencerminkan kondisi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pada awal periode (2018–2019), Kabupaten Bogor mencatatkan penurunan indeks dari 1,12 menjadi 0,83, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam persebaran tingkat kemiskinan, yakni semakin sedikit penduduk miskin yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Tren ini berlanjut stagnan di tahun 2020, dengan angka tetap berada pada level 0,83, meskipun secara nasional indeks meningkat tajam akibat tekanan pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan ketahanan relatif ekonomi lokal Kabupaten Bogor dalam menahan gejolak krisis. Namun demikian, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi lonjakan indeks di Kabupaten Bogor, mencapai 1,36 dan 1,49. Kenaikan ini menunjukkan adanya pelebaran jarak antara garis kemiskinan dan pengeluaran penduduk miskin, yang mengindikasikan semakin dalamnya kondisi kemiskinan di kalangan yang terdampak. Meskipun kondisi ini juga terjadi di level provinsi dan nasional, kenaikan indeks di Kabupaten Bogor cenderung lebih tajam, yang menjadi sinyal perlunya penguatan program penanganan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial. Memasuki tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Bogor berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinan menjadi 0,97 dan 1,08. Walaupun belum kembali ke level prapandemi, penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap kebutuhan dasar. Secara relatif, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor tetap berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, yang mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi daerah, serta potensi kuat dalam mendorong ketahanan ekonomi masyarakat bawah secara berkelanjutan. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 7 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018- 2024 Berdasarkan Gambar 3.7, tren Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor selama tahun 2018–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, menandakan kondisi kemiskinan yang relatif lebih ringan secara kedalaman dibanding wilayah lain. Pada tahun 2018, indeks Kabupaten Bogor berada di angka 1,12, lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat (1,32) dan Indonesia (1,63). Angka ini menurun tajam di tahun 2019 dan 2020 menjadi 0,83, mencerminkan peningkatan distribusi pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan, sehingga ketimpangan antarpenerima manfaat bantuan menurun. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan indeks di Kabupaten Bogor mencapai 1,36, melampaui Provinsi Jawa Barat. Hal ini diperkirakan merupakan dampak lanjutan dari tekanan 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor ekonomi pandemi yang mulai terasa dalam distribusi kesejahteraan penduduk miskin. Kenaikan ini berlanjut ke tahun 2022 dengan angka 1,49, bahkan melebihi indeks provinsi dan mendekati nasional, mencerminkan pelebaran jarak ekonomi bagi warga miskin. Selanjutnya, tren kembali membaik. Indeks menurun menjadi 0,97 di tahun 2023 dan naik tipis menjadi 1,08 di tahun
1. 2024.Meskipun belum stabil, pergerakan menurun ini menandakan perbaikan akses penduduk miskin terhadap pengeluaran minimum. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,08, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (1,21) dan Indonesia (1,36). Indeks ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk 1,08 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Kota Depok Kota Bandung Bandung Bekasi Kota BekasiKota Cimahi Sukabumi Kota Sukabumi Kota Bogor Ciamis TasikmalayaKota Banjar Bogor Bandung Barat Karawang Kota CirebonPangandaran Kota Tasikmalaya Purwakarta Garut Cianjur Sumedang SubangCirebon Majalengka Kuningan Indramayu Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [1,21] Indonesia [1,36] miskin di Kabupaten Bogor berada lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan banyak daerah lain di Jawa Barat. Dalam konteks kedalaman kemiskinan, indeks ini mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeksnya, semakin sulit bagi penduduk miskin untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Kabupaten Bogor yang memiliki indeks lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional mengindikasikan bahwa kesenjangan antara kelompok miskin dengan garis kemiskinan tidak terlalu besar, sehingga peluang untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti Majalengka, Kuningan, dan Indramayu, yang memiliki indeks lebih tinggi.
d.Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan atau Proverty Severity Index (P2) adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini memperhitungkan seberapa besar perbedaan antara kelompok miskin yang relatif lebih dekat dengan garis kemiskinan dan kelompok yang sangat miskin. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 9 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 0 0,2 0,4 0,6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Berdasarkan Gambar 3.9 Perkembangan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019- 2024, terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Indeks keparahan kemiskinan ini mengukur tingkat kesenjangan di antara kelompok miskin, menunjukkan seberapa jauh kondisi mereka dari garis kemiskinan. Pada tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki indeks keparahan kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, ketimpangan di antara kelompok miskin semakin meningkat, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan hilangnya pekerjaan, meningkatnya pengeluaran rumah tangga miskin, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, yang memperburuk kondisi kelompok miskin di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bogor mengalami penurunan signifikan, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin serta efektivitas program pemulihan ekonomi. Namun, pada 2024, indeks kembali mengalami sedikit peningkatan, meskipun masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketimpangan di antara kelompok miskin telah berkurang, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mengurangi kesenjangan pendapatan secara lebih merata. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan Gambar 3.10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bogor sebesar 0,26, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (0,29) dan Indonesia (0,35). Indeks ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin di Kabupaten Bogor relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, yang berarti kondisi ekonomi kelompok miskin di Kabupaten Bogor lebih merata dibandingkan di beberapa daerah lain. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin, menunjukkan apakah kondisi mereka semakin jauh dari garis kemiskinan atau terdapat kesenjangan signifikan dalam kelompok tersebut. Nilai indeks yang rendah di Kabupaten Bogor mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan di antara kelompok miskin lebih baik dibandingkan 0,26 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 Kota Depok Bandung Kota Bandung Tasikmalaya Bekasi Kota Sukabumi Sukabumi Ciamis Kota BekasiKota Cimahi Bandung Barat Kota Bogor Kota Cirebon Bogor Kota Tasikmalaya Karawang Garut Pangandaran Kota BanjarPurwakarta CirebonCianjur Majalengka Sumedang Subang Kuningan Indramayu Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [0,29] Indonesia 0,35] daerah lain, sehingga risiko kemiskinan ekstrem yang lebih parah relatif lebih kecil. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki indeks yang lebih rendah dibandingkan daerah seperti Indramayu, Kuningan, Sumedang, dan Majalengka, yang memiliki indeks keparahan kemiskinan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah tersebut, tidak hanya jumlah penduduk miskin yang tinggi, tetapi juga tingkat kesenjangan di antara kelompok miskin semakin besar, yang membuat mereka lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan.
e.Gini Ratio Gini Ratio (Indeks Gini) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik Italia, pada tahun 1912. Gini Ratio menunjukkan seberapa jauh distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat berbeda dari distribusi yang benar-benar merata. Jika distribusi pendapatan merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), maka Gini Ratio akan bernilai 0 (nol). Sebaliknya, jika seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu atau kelompok, maka Gini Ratio akan bernilai 1 (satu). Berdasarkan Gambar 3.11, tren Gini Ratio Kabupaten Bogor selama periode 2018–2024 menunjukkan dinamika fluktuatif yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk yang tidak sepenuhnya stabil, namun secara umum berada dalam rentang moderat dan relatif lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, serta mendekati nilai nasional. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 11 Analisis Relevansi Gini Ratio Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Pada tahun 2018, Gini Ratio Kabupaten Bogor tercatat sekitar 0,415, lebih tinggi dari nasional (0,389) dan Provinsi Jawa Barat (0,412), menandakan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan di tingkat lokal. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan bertahap yang cukup positif. Tahun 2019 dan 2020 mencatat angka penurunan hingga menyentuh 0,378, sama dengan angka nasional, dan lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat yang stagnan di kisaran 0,396–0,398. Tahun 2021 hingga 2022, Gini Ratio Kabupaten Bogor mengalami sedikit kenaikan ke angka 0,392 dan 0,397, mencerminkan sedikit pelebaran jurang ketimpangan. Namun, lonjakan signifikan justru terjadi pada tahun 2023, ketika angka Gini Ratio turun drastis menjadi sekitar 0,37, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Bogor kembali naik ke sekitar 0,395, menutup periode pengamatan dengan posisi yang masih relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat (0,42), namun sedikit di atas nasional (sekitar 0,38). Secara umum, tren Kabupaten Bogor menunjukkan upaya yang cukup konsisten dalam menekan ketimpangan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, dan 0,350 0,370 0,390 0,410 0,430 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor pada beberapa titik menunjukkan performa yang lebih inklusif dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menjadi indikasi bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi berjalan, distribusinya masih perlu dikawal agar tetap merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data Posisi Relatif Gini Ratio Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bogor berada pada angka 0,398. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata Gini Ratio Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar 0,421, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (Gini Ratio Indonesia = 0,379). Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 12 Posisi Relatif Gini Ratio Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Dari Gambar, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Barat, seperti Pangandaran, Indramayu, dan Kota Banjar, yang memiliki Gini Ratio lebih rendah. 0,398 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 Pangandaran Indramayu Kota Banjar Subang Garut Ciamis Sumedang Cianjur Sukabumi Majalengka Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Bandung Bekasi Kuningan Cirebon Karawang Bogor PurwakartaKota Depok Bandung Barat Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Bogor Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [0,421] Indonesia [0,379] Namun, tingkat ketimpangan di Kabupaten Bogor masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kota Bekasi yang memiliki Gini Ratio lebih tinggi. Secara umum, Gini Ratio yang lebih tinggi mencerminkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar, di mana pendapatan lebih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kabupaten Bogor dengan Gini Ratio 0,398 menunjukkan tingkat ketimpangan yang masih dalam kategori sedang, di bawah angka kritis 0,4 yang sering dijadikan ambang batas ketimpangan ekonomi yang perlu perhatian serius.
1. 2.Kemiskinan Non Konsumsi Kemiskinan non-konsumsi adalah kemiskinan yang tidak hanya diukur berdasarkan tingkat konsumsi, tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap layanan dasar, aset, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Pendekatan ini mencerminkan dimensi kemiskinan yang lebih luas daripada sekadar aspek ekonomi.
a.Bidang Infrastruktur Dasar Kemiskinan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, akses terhadap sanitasi, dan air minum layak merupakan elemen kunci dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin serta mencegah terjadinya kemiskinan antar generasi. 1) Akses Terhadap Sanitasi Layak Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan sanitasi layak sebagai akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, serta tidak mencemari sumber air. Definisi ini sejalan dengan indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 6 (Clean Water and Sanitation) yang menargetkan akses universal terhadap sanitasi dan air bersih. Sanitasi yang buruk, seperti ketidaktersediaan jamban sehat dan sistem pembuangan limbah yang tidak memadai, berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, stunting, dan infeksi saluran pencernaan. Kondisi ini memperburuk kondisi masyarakat miskin karena meningkatkan pengeluaran untuk biaya pengobatan dan menurunkan produktivitas kerja. Berikut ini data akses Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bogor. Tabel 3. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provindi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Provinsi Jawa Barat 71,40 71,66 74,02 74,88 75,10 Bogor 53,36 63,91 73,47 71,49 67,18 Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat (2025), terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 53,36% rumah tangga di Kabupaten Bogor yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 71,40%. Namun, terdapat peningkatan pesat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai 63,91% dan 73,47%, bahkan sempat melampaui rata-rata provinsi pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan atau program yang efektif dalam mendorong perbaikan sanitasi pada periode tersebut. Namun demikian, tren positif tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, angka akses mengalami penurunan menjadi 71,49%, dan penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2024 dengan capaian hanya sebesar 67,18%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan program sanitasi, baik dari sisi infrastruktur, pemeliharaan, maupun perilaku masyarakat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan tren kenaikan secara konsisten dari 71,40% pada tahun 2020 menjadi 75,10% pada tahun 2024, maka capaian Kabupaten Bogor tampak kurang stabil dan memerlukan perhatian khusus. Gambar 3. 13 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Gambar 3.13 menunjukkan dinamika persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat selama 71,40 71,66 74,02 74,88 75,10 53,36 63,91 73,47 71,49 67,18 2020 2021 2022 2023 2024 Provinsi Jawa Barat Bogor periode 2020–2024. Secara umum, tren Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 71,40% pada tahun 2020 menjadi 75,10% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan dan program pembangunan sanitasi yang relatif stabil dan efektif di tingkat provinsi. Sementara itu, Kabupaten Bogor menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, akses sanitasi layak di Kabupaten Bogor jauh tertinggal dibandingkan provinsi, dengan selisih hampir 18 poin persentase. Namun, perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022, di mana capaian Kabupaten Bogor meningkat tajam hingga mencapai 73,47%—hampir menyamai rata-rata provinsi yang saat itu berada di angka 74,02%. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdapat upaya percepatan pembangunan sanitasi yang cukup berhasil di tingkat kabupaten. Namun demikian, sejak 2023, terjadi tren penurunan di Kabupaten Bogor, sementara Provinsi Jawa Barat tetap mengalami peningkatan. Capaian Kabupaten Bogor turun menjadi 71,49% di tahun 2023 dan merosot lebih jauh menjadi 67,18% di tahun 2024, menciptakan kembali kesenjangan yang signifikan dengan rata-rata provinsi. Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 14 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan Gambar 3.14 yang menyajikan posisi relatif persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bogor dengan capaian 67,18% berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 75,10%. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam kelompok wilayah dengan capaian sanitasi yang relatif rendah, sejajar dengan beberapa kabupaten lain seperti Sukabumi, Garut, dan Cianjur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga ibu kota dan memiliki potensi fiskal serta infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah lain, capaian akses sanitasi layak masih tertinggal. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain yang telah melampaui rata-rata provinsi, seperti Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Banjar yang memiliki tingkat akses mendekati atau bahkan melebihi 90%, ketimpangan antarwilayah menjadi sangat 67,18 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [75,10] jelas. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam distribusi program, kapasitas layanan dasar, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, posisi Kabupaten Bogor yang berada jauh di bawah standar provinsi memperlihatkan tantangan serius dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek akses terhadap infrastruktur dasar yang layak dan aman. Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor membutuhkan intervensi terarah dan kebijakan afirmatif, tidak hanya dalam bentuk alokasi anggaran yang lebih besar, tetapi juga penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pemetaan kantong- kantong kemiskinan sanitasi, serta peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta. Upaya peningkatan kualitas sanitasi juga harus dibarengi dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), agar tidak hanya meningkatkan cakupan fisik, tetapi juga memperkuat keberlanjutan penggunaan layanan sanitasi di masa mendatang. 2) Sanitasi Aman Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman merujuk pada rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi layak dan pengelolaan akhir limbahnya dilakukan dengan cara yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Konsep ini mengacu pada standar sanitasi berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam indikator SDGs Tujuan 6.2, yang menekankan akses universal terhadap sanitasi yang layak dan aman. Tabel 3. 4 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman (Persen) Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 7,64 7,25 10,16 10,21 10,25 Provinsi Jawa Barat 8,57 7,39 10,29 10,49 10,54 Kabupaten Bogor 3,77 4,63 8,38 5,33 6,98 Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat (2025), capaian persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Kabupaten Bogor selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan tantangan serius dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan. Pada tahun 2020, hanya sebesar 3,77% rumah tangga di Kabupaten Bogor yang tercatat menggunakan layanan sanitasi yang memenuhi kriteria aman. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (8,57%) maupun nasional (7,64%). Meski sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing mencapai 4,63% dan 8,38%, angka tersebut kembali menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 5,33%, sebelum sedikit membaik menjadi 6,98% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan sporadis, Kabupaten Bogor belum mampu menjaga konsistensi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi secara aman. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang secara bertahap mengalami peningkatan dari 8,57% pada tahun 2020 menjadi 10,54% pada tahun 2024, serta Indonesia yang mencapai 10,25% pada tahun yang sama, Kabupaten Bogor masih tertinggal cukup signifikan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa selain persoalan akses, Kabupaten Bogor juga menghadapi hambatan pada aspek hilir sanitasi, seperti sistem penyedotan lumpur tinja, pengolahan limbah, serta keterjangkauan dan keterpakaian layanan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 15 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2024 Gambar 3.15 menyajikan perbandingan tren persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, baik Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan capaian nasional naik dari 7,64% (2020) menjadi 10,25%

(2024), dan Provinsi Jawa Barat dari 8,57% menjadi 10,54% pada periode yang sama. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan secara bertahap dalam penyediaan sanitasi aman di tingkat makro melalui program nasional seperti STBM, pembangunan IPLT, dan penyedotan lumpur tinja terjadwal. Sebaliknya, Kabupaten Bogor menunjukkan pola tren yang tidak stabil. Capaian sempat meningkat dari 3,77% pada tahun 2020 menjadi 8,38% pada 2022—angka yang hampir mendekati rata-rata provinsi dan nasional pada tahun tersebut. Namun, alih- alih mengalami perbaikan lanjutan, capaian justru menurun 0 5 10 15 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor menjadi 5,33% pada tahun 2023 sebelum sedikit membaik menjadi 6,98% pada 2024. Ketidakkonsistenan ini menandakan bahwa Kabupaten Bogor belum memiliki sistem yang mantap dalam menjaga kesinambungan layanan pengelolaan sanitasi secara aman. Jika ditelaah dari grafik, gap antara Bogor dengan provinsi maupun nasional tampak semakin lebar di tahun 2023 dan tetap belum terkejar sepenuhnya pada tahun 2024. Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 16 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.16 menunjukkan posisi relatif persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dari grafik terlihat bahwa Kabupaten Bogor dengan capaian 6,98% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (10,54%) maupun rata-rata nasional (10,25%), dan hanya menempati urutan menengah ke bawah dibandingkan daerah lain di provinsi. Meskipun Kabupaten Bogor mencatatkan capaian yang 6,98 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Bandung Barat Kuningan Garut Ciamis Tasikmalaya Kota Sukabumi Subang Kota BanjarPurwakarta Sumedang Pangandaran Majalengka Kota Tasikmalaya Bogor Sukabumi Cianjur Kota Cimahi Indramayu Karawang Kota DepokKota Bogor Cirebon Bekasi Bandung Kota Bekasi Kota Bandung Kota Cirebon Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [10,54] Indonesia [10,25] sedikit di atas garis rata-rata nasional Indonesia (6,08% pada grafik), posisinya masih kalah dibandingkan sejumlah daerah kabupaten/kota lain seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon yang telah melampaui angka 15% bahkan mendekati 30%. Posisi Kabupaten Bogor ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam hal pengelolaan sanitasi aman, terutama pada aspek pengumpulan, penyedotan, dan pengolahan lumpur tinja yang terstandarisasi. Fakta bahwa kabupaten ini tidak mampu mengejar capaian provinsi maupun mendekati daerah-daerah perkotaan yang lebih maju menandakan masih rendahnya efektivitas program sanitasi berkelanjutan, terbatasnya infrastruktur IPLT, serta lemahnya koordinasi kelembagaan lokal dalam mendukung agenda pengelolaan sanitasi aman. 3) Akses Terhadap Air Minum Layak Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan air minum layak sebagai sumber air yang memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi tanpa risiko kontaminasi. Konsep ini sejalan dengan indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6 (Clean Water and Sanitation) yang menargetkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Ketersediaan air minum yang aman dan layak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Banyak keluarga miskin masih mengandalkan air dari sumber yang tidak terlindungi, seperti sungai atau sumur dangkal yang rentan tercemar bakteri dan bahan kimia berbahaya. Tabel 3. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Provinsi Jawa Barat 93,42 93,24 93,04 93,86 94,90 Kabupaten Bogor 92,13 91,83 92,28 91,90 93,93 Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat (2025), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Bogor selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian awal Kabupaten Bogor berada di angka 92,13%, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebesar 93,42%. Pada tahun berikutnya, terjadi sedikit penurunan menjadi 91,83%, namun angka ini masih menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah terlayani dengan akses air minum layak. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dan 2024, masing-masing mencapai 92,28% dan 93,93%, sementara tahun 2023 sempat menunjukkan stagnasi dengan capaian 91,90%. Secara umum, meskipun fluktuatif, tren Kabupaten Bogor memperlihatkan arah positif menuju universalitas akses air minum layak. Gap antara Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat juga terus menyempit, dari selisih lebih dari satu poin persentase pada tahun 2020 menjadi hanya 0,97 poin pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dan aksesibilitas air minum layak di Kabupaten Bogor telah berada pada tingkat yang cukup tinggi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal kualitas dan keberlanjutan layanan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat, tren positif ini perlu dijaga melalui penguatan kelembagaan pengelola air minum, peningkatan cakupan layanan perpipaan, serta jaminan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan. Upaya-upaya tersebut penting tidak hanya untuk menjaga capaian yang telah ada, tetapi juga untuk menjangkau kelompok rentan dan wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses. Gambar 3. 17 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Gambar 3.17 menggambarkan relevansi tren persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, kedua wilayah menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan arah tren yang meningkat pada akhir periode. Provinsi Jawa Barat mempertahankan posisi capaian yang tinggi secara konsisten, dimulai dari 93,42% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 94,90% pada tahun 2024. Kabupaten Bogor, meskipun secara absolut berada sedikit di bawah capaian provinsi, menunjukkan pola perkembangan yang serupa dengan gap yang cenderung mengecil di akhir periode. 93,42 93,24 93,04 93,86 94,90 92,13 91,83 92,28 91,90 93,93 2020 2021 2022 2023 2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Pada tahun 2020 dan 2021, selisih antara Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat masih cukup mencolok, masing-masing sebesar 1,29 dan 1,41 poin persentase. Namun demikian, perbedaan ini mulai menurun sejak tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana capaian Kabupaten Bogor melonjak dari 91,90% menjadi 93,93%, nyaris menyamai rata-rata provinsi. Kecenderungan konvergen ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mulai berhasil mempersempit kesenjangan akses air minum layak dengan tingkat provinsi, mengindikasikan perbaikan kinerja penyediaan layanan air bersih di tingkat lokal. Relevansi tren ini mencerminkan bahwa meskipun sempat mengalami stagnasi di tahun 2021 dan 2023, Kabupaten Bogor menunjukkan kapasitas adaptif dan progresif dalam mengejar target universalitas akses air minum layak. Hal ini penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan multidimensi, karena ketersediaan air bersih yang aman merupakan prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Ke depan, konsistensi dalam perencanaan infrastruktur air minum, pemeliharaan kualitas sumber daya air, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga dan memperkuat tren positif ini. Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 18 Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.18 memperlihatkan posisi relatif Kabupaten Bogor dalam hal persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan capaian sebesar 93,93%, Kabupaten Bogor menempati posisi di atas rata-rata provinsi (92,64%), namun masih sedikit berada di bawah rata-rata nasional (94,90%). Capaian ini mencerminkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menempatkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan kinerja relatif baik dalam penyediaan layanan air minum layak. Dibandingkan dengan daerah lain, posisi Kabupaten Bogor tergolong kompetitif. Beberapa kabupaten/kota seperti Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kota Bekasi memang mencatatkan angka yang lebih tinggi, bahkan mencapai atau melebihi 100%, yang kemungkinan mencerminkan cakupan layanan perpipaan yang sangat luas dan intensif di kawasan perkotaan. Namun demikian, 93,93 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [92,64] Indonesia [94,90] Kabupaten Bogor berhasil melampaui sejumlah daerah kabupaten lain, seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Garut, yang capaian aksesnya masih tertinggal di bawah 90%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kategori kabupaten (bukan kota), Kabupaten Bogor telah menunjukkan kemajuan substansial dalam aspek penyediaan air bersih yang layak. Capaian ini juga penting dalam konteks upaya pengurangan kemiskinan multidimensi, di mana akses terhadap air minum layak menjadi salah satu indikator kunci kesejahteraan dasar. Posisi Kabupaten Bogor yang berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan lokal, peningkatan infrastruktur air bersih, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber air. Untuk menjaga momentum positif ini, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu terus memperkuat sistem layanan air minum melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, pemantauan kualitas air secara berkala, dan peningkatan akses bagi kelompok masyarakat marjinal yang masih belum terjangkau layanan air minum yang aman. 4) Rumah Layak Huni Kepemilikan rumah yang layak merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi indikator penting dalam pengukuran kemiskinan multidimensi. Rumah yang tidak layak huni dengan kondisi fisik yang buruk, seperti dinding yang rapuh, atap bocor, atau ventilasi yang buruk, meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit pernapasan dan infeksi akibat lingkungan yang tidak higienis. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas hunian, serta akses terhadap prasarana dan sarana dasar. Tabel 3. 6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Keterangan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 56,5 1 59,5 4 60,9 0 60,6 6 63,1 5 65,2 5 Provinsi Jawa Barat 49,2 9 52,2 8 53,1 4 53,3 7 54,1 7 56,2 5 Kabupaten Bogor 39,5 4 35,2 4 44,0 3 49,9 8 44,5 6 46,7 0 Sumber: BPS Berdasarkan data BPS (2024), persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bogor menunjukkan dinamika fluktuatif selama periode 2019 hingga 2024, dengan capaian yang secara konsisten berada di bawah rata- rata Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2019, Kabupaten Bogor mencatat angka 39,54%, lalu mengalami penurunan signifikan menjadi 35,24% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan tajam menjadi 44,03%, yang dilanjutkan dengan peningkatan signifikan hingga mencapai 49,98% pada tahun 2022. Meski demikian, capaian tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 44,56% di tahun 2023, sebelum kembali naik sedikit menjadi 46,70% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun 2024 telah mencapai 56,25%, serta Indonesia yang berada di angka 65,25%, maka terlihat bahwa Kabupaten Bogor masih memiliki kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses rumah layak huni. Meskipun terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan titik terendah tahun 2020, tren yang tidak konsisten ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program perumahan yang berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan spasial, kualitas konstruksi, maupun keterjangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, capaian Kabupaten Bogor yang belum mencapai 50% menandakan perlunya perhatian serius dalam penyediaan hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, seperti struktur bangunan yang kokoh, akses terhadap sanitasi, air minum, pencahayaan alami, dan kepadatan ruang yang sesuai. Ke depan, dibutuhkan strategi yang lebih holistik dan terintegrasi, seperti penguatan program rumah subsidi, insentif pembangunan rumah swadaya, serta pengawasan terhadap standar kelayakan rumah, guna memastikan bahwa peningkatan kualitas hunian dapat menjadi bagian dari upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber: BPS Gambar 3. 19 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2024 Gambar 3.19 memperlihatkan tren dan relevansi persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bogor dalam perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional selama periode 2019 hingga 2024. Secara umum, 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Indonesia menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten, dari 56,51% pada tahun 2019 menjadi 65,25% pada tahun 2024. Provinsi Jawa Barat pun memperlihatkan pola serupa, dengan kenaikan dari 49,29% menjadi 56,25% pada periode yang sama. Sementara itu, tren Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi yang lebih tajam dan kurang stabil dibandingkan dengan kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2019, capaian Kabupaten Bogor sebesar 39,54% sudah tertinggal jauh dari rata-rata provinsi dan nasional. Bahkan pada tahun 2020, capaian tersebut menurun drastis menjadi 35,24%, menciptakan kesenjangan yang semakin melebar. Meski mengalami perbaikan cukup tajam pada 2021 dan mencapai puncaknya di 2022 dengan 49,98%, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 44,56%, dan sedikit naik pada 2024 ke posisi 46,70%. Grafik ini menunjukkan bahwa tren Kabupaten Bogor belum sepenuhnya sejalan dengan arah peningkatan yang stabil sebagaimana terlihat pada Jawa Barat dan nasional, dan cenderung tertinggal dari kedua agregat tersebut sepanjang periode lima tahun terakhir. Gambar 3. 20 Prioritas Lokasi Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.20 memperlihatkan posisi relatif Kabupaten Bogor dalam hal persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan capaian sebesar 46,70%, Kabupaten Bogor berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (56,25%) dan jauh di bawah rata-rata nasional (65,25%), serta menempati posisi bawah dalam peringkat daerah. Kabupaten Bogor hanya sedikit lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan capaian sangat rendah seperti Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Kota Sukabumi, namun tertinggal cukup jauh dari kabupaten/kota yang memiliki capaian tinggi seperti Kota Banjar, Kota Bekasi, dan Kabupaten Indramayu yang telah mencapai angka di atas 75%. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah prioritas dalam isu ketersediaan rumah layak huni, terutama karena wilayah ini merupakan kawasan penyangga ibu kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi, namun belum 46,70 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Sukabumi Garut Kota Sukabumi Tasikmalaya Cianjur Bandung Barat Kota Bandung Kota Tasikmalaya Bogor Kota DepokKota Bogor Bandung Kota Cimahi Pangandaran Bekasi Kota BekasiPurwakarta Ciamis SumedangKarawang Kota Cirebon Majalengka Kuningan CirebonSubang Kota Banjar Indramayu Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [56,25] Indonesia [65,25] sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan hunian yang memenuhi kriteria kelayakan. Capaian 46,70% menandakan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di wilayah ini masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar konstruksi, fasilitas dasar, atau kondisi lingkungan yang memadai. 5) Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Perkapita ≥ 7,2 m2 (Persen) Indikator persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita ≥ 7,2 meter persegi merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kelayakan tempat tinggal dan kondisi hunian yang layak menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini menggambarkan proporsi rumah tangga yang memiliki ruang tempat tinggal yang cukup, dihitung berdasarkan total luas lantai rumah dibagi jumlah anggota rumah tangga. Standar minimum 7,2 m² per orang ditetapkan sebagai ambang batas untuk menghindari kondisi hunian yang padat dan tidak sehat. Angka ini digunakan sebagai rujukan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan perumahan dan penanggulangan kemiskinan multidimensi, serta sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang disarankan oleh UN-Habitat dan tertuang dalam Target SDGs 11.1, yaitu menjamin akses terhadap perumahan yang aman dan layak bagi semua. Gambar 3. 21 Prioritas Lokasi Persentase Rumah Tangga dengan Luas Lantai Perkapita ≥ 7,2 m2 Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.21 menunjukkan posisi relatif Kabupaten Bogor dalam hal persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita ≥ 7,2 m² dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan capaian sebesar 91,82%, Kabupaten Bogor berada sedikit di bawah rata-rata provinsi yang tercatat sebesar 92,40%, dan menempati posisi menengah ke bawah dalam distribusi wilayah se-Provinsi Jawa Barat. Meskipun tidak termasuk dalam kelompok terendah, posisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 8% rumah tangga di Kabupaten Bogor yang tinggal di hunian dengan kepadatan berlebih, yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan kenyamanan penghuni rumah. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki capaian tinggi seperti Kabupaten Majalengka, Pangandaran, dan Kota Banjar yang telah melampaui angka 95%, Kabupaten Bogor masih perlu melakukan percepatan dalam memperbaiki kondisi 91,82 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 Kota Bandung Kota Cimahi Bandung Kota Bogor Garut Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Bogor Bandung BaratKota Sukabumi Sumedang Kota Bekasi Cianjur Kota Cirebon Cirebon Kota Depok Karawang Purwakarta Sukabumi Kota Banjar Kuningan BekasiCiamis Indramayu Pangandaran Subang Majalengka Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [92,40] kepadatan hunian. Namun demikian, posisi Kabupaten Bogor juga lebih baik dibandingkan beberapa kota besar seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Garut yang menempati peringkat terendah dalam grafik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan populasi padat dan dinamika urbanisasi yang tinggi, upaya peningkatan kualitas hunian telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, capaian 91,82% menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Bogor telah memiliki tempat tinggal dengan ruang yang cukup sesuai standar minimal. Namun, untuk mendorong pemerataan dan pengentasan kemiskinan berbasis kondisi hunian, diperlukan kebijakan lanjutan yang menyasar rumah tangga berpendapatan rendah di kawasan padat penduduk, melalui program perumahan swadaya, renovasi rumah tidak layak huni, serta pengendalian permukiman informal. Perhatian khusus terhadap aspek kepadatan hunian ini juga penting dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs dan memperkuat daya dukung wilayah terhadap pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
1. b.Bidang Kesehatan Kesehatan merupakan faktor fundamental dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena kondisi kesehatan yang buruk dapat memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat produktivitas masyarakat. Masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan cenderung mengalami tingkat penyakit yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. 1) Usia Harapan Hidup Saat Lahir Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan UHH sebagai perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian yang berlaku pada saat kelahiran tetap konstan sepanjang hidupnya. UHH mencerminkan kondisi kesehatan suatu populasi, kualitas layanan kesehatan, tingkat kesejahteraan sosial, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Semakin tinggi UHH suatu wilayah, semakin baik kualitas hidup masyarakatnya, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial-ekonomi. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 22 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan data Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat 74,90 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 Tasikmalaya Cianjur Indramayu Sukabumi GarutBogor Purwakarta Cirebon MajalengkaKota Banjar Bandung Barat Subang Pangandaran Kota Sukabumi KarawangKuninganBandung Ciamis Sumedang Kota… Bekasi Kota Cirebon Kota Cimahi Kota BogorKota Depok Kota Bandung Kota Bekasi Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [75,16] Indonesia [74,15] bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bogor berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 75,16 tahun, serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 74,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Bogor cukup baik dibandingkan rata-rata nasional, namun masih perlu ditingkatkan agar sejajar dengan standar provinsi. Dari Gambar, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki Usia Harapan Hidup yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain, seperti Tasikmalaya, Cianjur, dan Indramayu, yang mencatat angka lebih rendah. Namun, Kabupaten Bogor masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa kota besar seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung, yang memiliki UHH lebih tinggi dari 75 tahun, menunjukkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tabel 3. 7 Perkembangan Umur Harapan Hidup Sahat Lahir Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 73,90 74,09 74,42 74,67 74,90 Provinsi Jawa Barat 74,19 74,37 74,65 74,91 75,16 Indonesia 73,37 73,46 73,70 73,93 74,15 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Berdasarkan data Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2020-2024, terlihat bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan secara konsisten dari 73,90 tahun pada 2020 menjadi 74,90 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan, layanan medis, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bogor. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, terlihat bahwa UHH Kabupaten Bogor selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Bogor mencapai 74,90 tahun, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (75,16 tahun) tetapi lebih tinggi dibandingkan Indonesia (74,15 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar setara dengan rata-rata provinsi. Peningkatan Usia Harapan Hidup yang terjadi di Kabupaten Bogor mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, program imunisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Namun, untuk dapat mencapai angka yang lebih tinggi, Kabupaten Bogor masih perlu meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, memperluas akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan, serta mengurangi angka penyakit menular dan tidak menular yang dapat menurunkan tingkat harapan hidup. Gambar 3. 23 Analisis Relevansi Umur Harapan Hidup Sahat Lahir Kabupaten 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020- 2024 Gambar 3.23 menampilkan tren dan relevansi Umur Harapan Hidup Sehat saat Lahir di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, ketiga wilayah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan akses layanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bogor menunjukkan capaian yang cukup positif, dengan tren yang berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, Umur Harapan Hidup Sehat di Kabupaten Bogor masih berada sedikit di bawah Jawa Barat, namun di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun berikutnya, Kabupaten Bogor menunjukkan laju pertumbuhan yang sejalan dan bahkan mendekati garis provinsi pada tahun
  1. 2024.Tren ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk penguatan sektor kesehatan, lingkungan permukiman, dan pelayanan dasar, mulai menunjukkan dampak nyata di wilayah tersebut. Relevansi tren ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi kuat untuk menyamai bahkan melampaui capaian Provinsi Jawa Barat jika tren positif ini dipertahankan, khususnya melalui investasi di bidang promotif-preventif kesehatan, peningkatan derajat gizi dan sanitasi lingkungan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks perencanaan pembangunan manusia, peningkatan umur harapan hidup sehat menjadi indikator penting dalam mengukur dimensi kesehatan secara lebih komprehensif, karena tidak hanya memperhitungkan • Punya • Tldak Punya 100 Q() 8() 70 ~ eo ; 50 ~ ~ ~ Q. 3() 20 10 0 Mi,kin KroNs panjang umur, tetapi juga kualitas hidup sepanjang usia. Dengan demikian, konsistensi dalam menjaga tren peningkatan ini menjadi bagian strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kerentanan sosial di Kabupaten Bogor. 2) Cakupan Jaminan Kesehatan Jaminan kesehatan adalah mekanisme perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Indonesia, jaminan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Hingga tahun 2023, cakupan jaminan kesehatan telah mencapai 92,23 persen, meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 5,38 persen. Sumber: Sepakat Gambar 3. 24 Kepemilikan Jaminan KesehatanSetidaknya Memiliki Satu Jaminan Kesehatan Tahun 2023 (Susenas) di Kabupaten Bogor Dalam Kelas (%) 3) Angka Kematian Balita (Under-five Mortality Rate/U5MR), Angka Kematian Neonatal (Neonatal Mortality Rate/NMR) dan Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama setelah lahir (periode neonatal) per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKN mencerminkan kualitas perawatan ibu saat kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, serta akses terhadap layanan perawatan bayi baru lahir. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun, per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKB digunakan untuk mengukur efektivitas sistem kesehatan ibu dan anak, terutama dalam hal kesehatan prenatal, imunisasi, gizi bayi, serta pencegahan penyakit menular. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun, per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. AKABA mencerminkan kesehatan anak secara umum, pola imunisasi, kondisi gizi, serta sanitasi dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Selama tahun 2022-2024, Angka Kematian Balita (AKBa) mengalami penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung fluktuatif. Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Bogor mengalami penurunan di tahun 2023 dari yang semula sebesar 0.9 menjadi 0.49 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami fluktuatif mulai dari 0.8 pada tahun 2022 dan 0.5 pada tahun 2023. Kemudian menjadi 0.53 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari yang semula 0.8 menjadi 0.6 di tahun 2023 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 dengan angka proyeksi 0.56. 4) Prevalensi Stunting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun). Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya, yang mencerminkan gangguan pertumbuhan akibat malnutrisi, infeksi berulang, serta pola asuh yang tidak optimal. Prevalensi stunting diukur dengan membandingkan tinggi badan anak terhadap standar pertumbuhan yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dalam Child Growth Standards. Indikator utama yang digunakan dalam mengukur stunting adalah Z-score dari indeks tinggi badan menurut umur (Height-for-Age Z- score/HFAZ). Sumber: Dinkes Kab. Bogor 2024 Gambar 3. 25 Prevalensi Stunting Kabupaten Bogor 2022-2024 Pada tahun 2024, data persentase stunting tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi yang sangat rendah, yaitu 1,49%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 15% maupun tingkat nasional 14%. 4,80 1,59 1,49 2022 2023 2024 Selama tahun 2022-2024, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 prevalensi stunting tercatat sebesar 4,8%, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,59% pada tahun 2023, dan sedikit lebih rendah lagi menjadi 1,49% pada angka proyeksi tahun 2024. Perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut. 6) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa cakupan di Kabupaten Bogor mencapai 97,04%, lebih tinggi dibandingkan rata- rata Provinsi Jawa Barat 95,97% tetapi masih lebih rendah dari tingkat nasional 98,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor memiliki akses layanan jaminan kesehatan yang relatif baik di tingkat provinsi, namun ada ruang untuk perbaikan agar mencapai tingkat nasional. Sumber: Dinkes Kab Bogor 2024 Gambar 3. 26 Proporsi Perserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor 2022- 2024 Selama tahun 2022-2024, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor mencapai 65,7%. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami 65,70 80,83 97,04 2022 2023 2024 peningkatan menjadi 80,83%. Pada tahun 2024, proporsi peserta jaminankesehatan di Kabupaten Bogor kembali meningkat menjadi 97,04%. Perkembangan proporsi peserta jaminan kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2022 hingga 2024 terdapat pada gambar berikut.
2. c.Bidang Pendidikan Pendidikan memainkan peran krusial dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh keterampilan, meningkatkan daya saing di pasar kerja, serta menciptakan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan kesehatan, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. 1) Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling - EYS) Angka Harapan Lama Sekolah adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun di masa depan. AHLS mencerminkan peluang pendidikan bagi generasi muda berdasarkan kondisi sistem pendidikan saat ini. Tabel 3. 8 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 12,48 12,49 12,50 12,64 12,75 Provinsi Jawa Barat 12,50 12,61 12,62 12,68 12,80 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia 12,98 13,08 13,10 13,15 13,21 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan data Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2020-2024, terlihat bahwa AHLS di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 12,48 tahun pada 2020 menjadi 12,75 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata- rata anak usia sekolah di Kabupaten Bogor memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga lebih dari 12 tahun, yang berarti mencapai jenjang pendidikan tinggi (diploma atau perguruan tinggi) jika tren ini terus berlanjut. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor masih berada di bawah rata-rata nasional, tetapi mendekati angka provinsi. Pada tahun 2024, AHLS Kabupaten Bogor (12,75 tahun) masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (12,80 tahun) dan lebih jauh tertinggal dari angka nasional (13,21 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peluang pendidikan meningkat, Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan akses ke jenjang pendidikan tinggi yang lebih luas. Sumber: BPS Indonesia, 2025 12,00 12,50 13,00 13,50 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Gambar 3. 27 Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Gambar 3.27 memperlihatkan tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional selama periode 2018 hingga 2024. Secara umum, semua wilayah menunjukkan peningkatan bertahap, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan dari tahun ke tahun. Kabupaten Bogor secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional, meskipun selisihnya relatif kecil. Pada tahun 2018, Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka HLS yang hampir sama, dan sejak saat itu keduanya terus mengalami peningkatan secara gradual. Namun, nasional tetap unggul secara konsisten, dengan tren yang lebih tinggi dalam seluruh periode pengamatan. Tren di Kabupaten Bogor menunjukkan arah yang positif, meskipun laju kenaikannya lebih lambat dibandingkan nasional. Hingga tahun 2024, gap antara Kabupaten Bogor dan Indonesia masih terlihat, yang mengindikasikan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Bogor belum seoptimal capaian nasional, baik dari segi penyediaan layanan pendidikan lanjutan maupun dari faktor sosial- ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan studi masyarakat usia sekolah. Sementara itu, perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor masih memiliki peluang besar untuk menyamai, bahkan melampaui, jika mampu mendorong peningkatan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi secara lebih intensif. Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 Gambar 3. 28 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.28 menggambarkan posisi relatif Kabupaten Bogor dalam hal Harapan Lama Sekolah (HLS) dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun
  1. 2024.Dengan capaian 12,75 tahun, Kabupaten Bogor berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (12,80 tahun) dan juga masih tertinggal dari rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor di kategori menengah, diapit oleh daerah-daerah dengan capaian lebih rendah seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cirebon, serta daerah- daerah dengan capaian lebih tinggi seperti Kota Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Capaian 12,75 tahun mengindikasikan bahwa secara rata- rata, anak-anak yang lahir pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor diperkirakan akan mengenyam pendidikan formal selama hampir 13 tahun, atau setara dengan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Meskipun angka ini menunjukkan 12,75 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 Bandung Barat CianjurSubang Garut Karawang Purwakarta Kuningan Majalengka Pangandaran Indramayu Sukabumi Cirebon Tasikmalaya Bandung Bogor Sumedang Kota Cirebon Bekasi Kota Banjar Kota Tasikmalaya Kota Bogor Kota Sukabumi Kota CimahiKota DepokKota Bekasi Kota Bandung Ciamis Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [12,80] Indonesia [13,21] kemajuan yang berarti dibandingkan periode sebelumnya, posisi relatifnya yang masih di bawah provinsi dan nasional mencerminkan bahwa upaya peningkatan akses dan retensi pendidikan di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya optimal. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana pendidikan di wilayah perdesaan, kesenjangan sosial- ekonomi, serta tingkat partisipasi pendidikan lanjutan yang belum merata. 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling - MYS) Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator yang mengukur jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam memperoleh pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh suatu populasi dalam periode tertentu. Tabel 3. 9 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 8,30 8,31 8,34 8,37 8,39 Provinsi Jawa Barat 8,55 8,61 8,78 8,83 8,87 Indonesia 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan data dari BPS Indonesia (2025), perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil namun relatif lambat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Bogor tercatat sebesar 8,30 tahun, dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 8,39 tahun pada tahun 2024. Meskipun tren ini mencerminkan perbaikan secara kuantitatif, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi (8,87 tahun) maupun nasional (8,85 tahun) pada tahun yang sama. Selisih antara Kabupaten Bogor dan agregat provinsi serta nasional yang konsisten dari tahun ke tahun menandakan bahwa tingkat partisipasi pendidikan secara kumulatif di Kabupaten Bogor masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mendorong penyelesaian pendidikan di tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi. Padahal, secara geografis dan demografis, Kabupaten Bogor memiliki keunggulan sebagai wilayah penyangga ibu kota dengan infrastruktur pendidikan yang relatif berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi kemungkinan bersifat struktural dan sosial, seperti ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, beban ekonomi rumah tangga, serta keterbatasan program afirmatif bagi kelompok rentan. Dengan demikian, capaian RLS sebesar 8,39 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bogor bersekolah hingga setara jenjang kelas VIII (SMP kelas dua), yang masih jauh dari ideal dalam konteks pembangunan SDM berdaya saing tinggi. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 29 Analisis Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 6,00 8,00 10,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Gambar 3.29 memperlihatkan tren Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor dalam perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2018 hingga 2024. Secara umum, seluruh wilayah menunjukkan peningkatan RLS yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan. Kabupaten Bogor mengalami tren pertumbuhan yang stabil, namun posisinya secara konsisten berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat maupun nasional sepanjang periode pengamatan. Pada tahun-tahun awal seperti 2017 dan 2018, gap antara Kabupaten Bogor dan dua agregat tersebut terlihat cukup mencolok. Meskipun mulai menyempit pada tahun 2019 dan seterusnya, hingga tahun 2024 Kabupaten Bogor belum mampu menyamai angka RLS Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, yang masing-masing menunjukkan pencapaian lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa walaupun upaya perbaikan pendidikan di Kabupaten Bogor telah menghasilkan peningkatan, laju pencapaiannya masih lebih lambat dibandingkan daerah lain, terutama dalam mendorong penyelesaian pendidikan menengah atas. Relevansi dari tren ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata lama sekolah mencerminkan tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi di Kabupaten Bogor, seperti disparitas wilayah urban dan rural, keterbatasan daya tampung sekolah menengah, serta kendala sosial-ekonomi rumah tangga yang memengaruhi partisipasi pendidikan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, capaian RLS yang lebih rendah berpotensi menghambat produktivitas dan mobilitas sosial jangka panjang. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 30 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.30 memperlihatkan posisi relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan capaian sebesar 8,39 tahun, Kabupaten Bogor berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (8,87 tahun) maupun nasional (8,85 tahun). Posisi ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam kelompok menengah ke bawah, meskipun masih lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten seperti Indramayu, Cianjur, dan Sukabumi yang berada pada level RLS terendah di provinsi. Nilai RLS sebesar 8,39 tahun menandakan bahwa penduduk Kabupaten Bogor, secara rata-rata, hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang setara kelas VIII atau tahun kedua di tingkat SMP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan menengah ke atas masih menjadi tantangan utama, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran, perdesaan, atau yang menghadapi hambatan sosial-ekonomi. 8,39 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 Indramayu Cianjur Sukabumi Subang Majalengka Cirebon Garut Kuningan Tasikmalaya Karawang Ciamis Pangandaran Purwakarta Bandung Barat Bogor Sumedang Kota Banjar Bandung Kota Tasikmalaya Bekasi Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Bogor Kota Bandung Kota CimahiKota DepokKota Bekasi Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [8,87] Indonesia [8,85] Sementara itu, daerah-daerah dengan capaian tertinggi seperti Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Cimahi telah mencatatkan RLS di atas 10 tahun, menandakan ketimpangan yang cukup signifikan antarwilayah dalam satu provinsi. 3) Angka Partipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan batas usia resmi. APK di atas 100% menunjukkan bahwa ada siswa yang bersekolah di jenjang tersebut tetapi usianya tidak sesuai dengan batas usia resmi (misalnya, ada siswa yang terlalu muda atau terlalu tua di jenjang tersebut). Tabel 3. 10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 SD/MI/Sederajat 104,44 104,64 105,03 103,88 SMP/MTs/ Sederajat 88,11 92,02 97,78 99,20 SMA/SMK/MA/Sederajat 61,95 64,13 66,54 70,79 Sumber: Kab. Bogor Dalam Angka, BPS 2025 Tabel 3.10 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Bogor untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTs), dan menengah atas (SMA/SMK/MA) selama periode 2020-2023. Secara umum, APK untuk jenjang SD/MI selalu berada di atas 100%, menandakan bahwa terdapat anak-anak yang bersekolah di tingkat SD meskipun sudah melebihi usia seharusnya atau berasal dari luar daerah. Namun, pada tahun 2023 APK mengalami sedikit penurunan menjadi 103,88%, yang menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam kesesuaian usia jenjang pendidikan. Pada jenjang SMP/MTs, terlihat tren kenaikan APK dari 88,11% di tahun 2020 menjadi 99,2% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan peningkatan aksesibilitas pendidikan tingkat menengah pertama, sehingga semakin banyak anak usia 13-15 tahun yang melanjutkan pendidikan di tingkat yang sesuai. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA mengalami pertumbuhan APK yang cukup signifikan dari 61,95% di tahun 2020 menjadi 70,79% di tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses ke pendidikan menengah atas, meskipun nilainya masih tergolong rendah dibanding jenjang lainnya. Faktor ekonomi, minat siswa untuk bekerja lebih awal, atau keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertentu dapat menjadi penyebab masih rendahnya angka partisipasi pada jenjang ini. Secara keseluruhan, tren APK yang meningkat pada semua jenjang pendidikan mencerminkan adanya peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Bogor. Namun, APK yang masih di bawah 100% pada jenjang SMP dan SMA menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan di tingkat seharusnya. 4) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang lebih akurat dalam menilai efektivitas pendidikan, karena hanya menghitung siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya. APM maksimal adalah 100% yang berarti semua anak usia sekolah di jenjang tertentu bersekolah tepat waktu. Tabel 3. 11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 SD/MI/Sederajat 99,11 99,15 95,92 96,12 SMP/MTs/ Sederajat 84,29 85,26 84,43 81,52 SMA/SMK/MA/Sederajat 53,2 54,66 48,44 49,76 Sumber: Kab. Bogor Dalam Angka, BPS 2025 Tabel 3.11 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bogor untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA selama periode 2020-2023. APM merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan dalam memastikan anak-anak bersekolah sesuai dengan usia yang seharusnya. Pada jenjang SD/MI, APM cukup tinggi, dengan nilai 99,11% di tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 99,15% pada 2021, tetapi mengalami penurunan menjadi 96,12% pada 2023. Meskipun tetap tinggi, penurunan ini bisa mengindikasikan adanya anak usia sekolah dasar yang tidak terdaftar atau mengalami keterlambatan masuk sekolah. Untuk jenjang SMP/MTs, APM berkisar antara 84,29%
(2020)hingga 81,52% (2023), menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ini mengindikasikan masih adanya anak usia sekolah menengah pertama yang tidak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA memiliki APM yang jauh lebih rendah dibanding jenjang lainnya. Pada tahun 2020, APM berada di 53,2%, meningkat sedikit ke 54,66% pada 2021, tetapi kemudian turun menjadi 49,76% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh remaja usia sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor tidak melanjutkan pendidikan formal atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pendidikan.
1. d.Bidang Ketenagakerjaan Bidang ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena pendapatan dari pekerjaan merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat. Ketika seseorang memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Angkatan kerja adalah bagian dari populasi penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. TPAK mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, sedangkan TPAK yang rendah dapat mengindikasikan banyaknya penduduk usia kerja yang tidak aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Tabel 3. 12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sekolah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 62,65 62,5 5 63,7 5 64,2 2 66,3 0 Provinsi Jawa Barat 64,53 64,9 5 66,1 5 66,4 9 67,7 1 Indonesia 67,77 67,8 0 68,6 3 69,4 8 70,6 3 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan Tabel 3.12 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sekolah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2020-2024, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 62,65% pada tahun 2020 menjadi 66,30% pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (67,71%) dan nasional (70,63%) pada tahun 2024. Perkembangan TPAK di Kabupaten Bogor menunjukkan tren positif yang konsisten, terutama setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 62,55% pada 2021 menjadi 63,75% pada 2022, meskipun sempat sedikit menurun pada 2023 sebelum kembali meningkat pada 2024. Sumber: BPS Indonesia, 2025 50,00 70,00 90,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Gambar 3. 31 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 Gambar 3.31 menunjukkan tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia dalam periode 2018 hingga
  1. 2024.Secara umum, grafik memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai agregat nasional memiliki tingkat partisipasi tertinggi, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bogor secara konsisten berada pada posisi terendah di antara ketiganya. Meskipun demikian, ketiga wilayah menunjukkan pola peningkatan yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, terutama pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. TPAK Kabupaten Bogor sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kontraksi pasar kerja selama pandemi. Namun sejak tahun 2021, terlihat adanya tren pemulihan yang positif meskipun laju peningkatannya masih lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur demografi dan karakteristik sosial- ekonomi di Kabupaten Bogor, seperti tingginya jumlah penduduk usia muda, pekerja informal, serta kesenjangan akses terhadap lapangan kerja formal, masih menjadi tantangan signifikan. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 32 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Gambar 3.32 menampilkan posisi relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bogor di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan capaian sebesar 66,30%, Kabupaten Bogor tercatat masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat (67,71%) dan nasional (70,63%), serta menempati posisi menengah ke bawah dalam persebaran wilayah. Capaian ini menandakan bahwa dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Bogor, sekitar sepertiganya belum masuk ke dalam angkatan kerja aktif, baik karena belum bekerja maupun tidak sedang mencari kerja. Posisi Kabupaten Bogor yang relatif tertinggal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan sosial dalam mendorong partisipasi penduduk usia produktif ke dalam pasar kerja. Faktor-faktor yang berkontribusi antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, 66,30 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Kota Sukabumi Kota Depok Karawang Bekasi Kota Bekasi Kuningan Bogor Indramayu Kota Cimahi Purwakarta Bandung Kota BanjarKota Bogor Kota Bandung Ciamis Bandung Barat Kota CirebonTasikmalaya Kota Tasikmalaya Sumedang Cirebon Majalengka Sukabumi Garut SubangCianjur Pangandaran Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [67,71] Indonesia [70,63] Sekolah • Mengurus Rumah Tangga • Lalnnya • lidak Aktif Menujut<eI •• "~.n.ng.h R."lIn Miskin 100 Q() 80 70 ~ 60 ; 50 ~ ~ 40 c, 30 20 10 0 Milkin Krolli. • Beke~a keterbatasan lapangan kerja formal di wilayah perdesaan, serta peran ganda perempuan dalam rumah tangga yang membatasi peluang kerja. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Pangandaran, Subang, dan Garut yang mencatatkan TPAK di atas 70%, Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerjanya. Sumber: Sepakat, Bappenas Gambar 3. 33 Aktivitas Pekerjaan dan Sosial-Ekonomi Kelompok Usia 15 tahun ke atas Tahun 2023 (Susenas) di Kabupaten Bogor Dalam Kelas (%) Secara umum, terlihat bahwa proporsi individu yang bekerja meningkat seiring dengan perbaikan status ekonomi. Pada kelompok Miskin Kronis, persentase yang bekerja sebesar 40,99%, kemudian meningkat pada kelompok Miskin (48,26%) dan Rentan Miskin (50,72%), hingga mencapai 58,73% pada kelompok Menuju Kelas Menengah. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pekerjaan menjadi faktor penting dalam upaya keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, persentase individu yang bersekolah relatif rendah di seluruh kategori, meski sedikit lebih tinggi pada kelompok Menuju Kelas Menengah (8,53%) dibandingkan dengan kelompok Keles AlasKelos Menengah Rentsn Liiskin Menuju Kelas Menengah • Formal • Informal go B<I 70 ~ 6() ; 50C ~ 40 e, so 20 10 0 Miskin Kronis lainnya. Ini mengindikasikan bahwa akses atau kesempatan untuk bersekolah mungkin masih menjadi tantangan bagi kelompok ekonomi bawah. Kegiatan mengurus rumah tangga menunjukkan tren yang berbeda, dengan persentase tertinggi pada kelompok Miskin (34,94%) dan menurun pada kelompok dengan status ekonomi yang lebih baik, yakni 25,79% pada kelompok Menuju Kelas Menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh peran gender atau keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Gambar 3. 34 Formalitas Pekerjaan Kelompok Usia 15 tahun ke atas Tahun 2023 (Susenas) di Kabupaten Bogor Dalam Kelas (%) Secara umum, terlihat adanya korelasi positif antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keterlibatan dalam pekerjaan formal. Pada kelompok Miskin Kronis dan Miskin, persentase pekerja formal relatif rendah, masing-masing sebesar 42,7% dan 42,72%, sementara persentase pekerja informal cukup tinggi, yaitu 57,3% pada kelompok Miskin Kronis dan 57,28% pada kelompok Miskin. Namun, pada kelompok Rentan Miskin, terdapat pergeseran signifikan di mana persentase pekerja formal meningkat menjadi 50,2%, meski pekerja informal masih cukup dominan (49,8%). Pergeseran yang lebih jelas terlihat pada kelompok Menuju Kelas Menengah, di mana mayoritas bekerja di sektor formal (62,89%) dan hanya 37,11% yang bekerja di sektor informal. Tren ini menunjukkan bahwa pekerjaan formal cenderung lebih stabil dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi, sehingga membantu individu dan keluarga untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai status ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, dominasi pekerjaan informal pada kelompok ekonomi bawah mencerminkan ketidakstabilan pendapatan dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial. 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang dalam usia kerja (15 tahun ke atas) tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran dikategorikan sebagai bagian dari angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam penciptaan lapangan kerja, sedangkan TPT yang rendah menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja telah terserap dalam pasar tenaga kerja. Tabel 3. 13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sekolah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Bogor 14,29 12,22 10,64 8,47 7,34 Provinsi Jawa Barat 10,46 9,82 8,31 7,44 6,75 Indonesia 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 Sumber: BPS Indonesia, 2025 Berdasarkan Tabel 3.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2020-2024, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor mengalami tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Bogor berada pada 14,29%, angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (10,46%) dan nasional (7,07%). Namun, tren ini terus menurun hingga mencapai 7,34% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam serapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Penurunan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana banyak sektor mulai kembali beroperasi secara normal, menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, Kabupaten Bogor masih memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi, namun kesenjangan ini semakin mengecil seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Sumber: BPS Indonesia, 2025 Gambar 3. 35 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018- 2024 Gambar 3.35 memperlihatkan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Provinsi 0 10 20 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Indonesia selama periode 2018 hingga 2024. Secara umum, seluruh wilayah menunjukkan pola yang serupa: TPT sempat meningkat tajam pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian menurun secara bertahap hingga tahun 2024 seiring dengan pemulihan ekonomi. Namun demikian, grafik menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Bogor secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan nasional, bahkan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2020. Tren ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam penyerapan tenaga kerja, terutama di masa krisis dan masa transisi pemulihan. Ketertinggalan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, dominasi sektor informal yang rapuh terhadap guncangan ekonomi, serta konsentrasi tenaga kerja usia muda yang belum terserap optimal. Sumber: BPS Indonesia, 2025 7,34 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Pangandaran Ciamis Tasikmalaya MajalengkaKota Banjar Cianjur SumedangIndramayu Kota Depok Kota Cirebon Bandung Kota Tasikmalaya Bandung Barat SubangCirebon Garut Sukabumi Bogor Purwakarta Kota Bandung Kuningan Kota Bekasi Karawang Kota Bogor Kota Sukabumi Bekasi Kota Cimahi Kab/Kota Provinsi Jawa Barat [6,75] Indonesia [4,91] Gambar 3. 36 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berdasarkan Gambar 3.36 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, terlihat bahwa Kabupaten Bogor memiliki tingkat pengangguran sebesar 7,34%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat (6,75%) dan jauh di atas rata- rata nasional (4,91%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar, namun persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat, Kabupaten Bogor berada di kelompok daerah dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, meskipun tidak setinggi Kota Bekasi, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi, yang mencatat tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat.
2. e.Bidang Ketahanan Pangan Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat. Kerangka ketahanan pangan dibangun berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan, desa/kelurahan dan tingkat masyarakat. Keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas. 1) Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSVA tahun 2023, rata-rata skor rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk untuk desa/kelurahan yang berada di prioritas rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3) adalah sebesar 14,36 point dan rata-rata skor rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk untuk desa-desa yang berada di prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah sebesar 25,57 point. D!NAS KETAHANANPANGAN KABuPATENBOGaR TAHUN 202<1 SUKABUMI 22.5 km
3. z.f."~h~~ilJi'CI""><W.I.;,, s.noe:l<1 :LJlSI)lJII.V'''I~I!#b 1\(1)>) '", 1Y_._£ , _< PETA RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP lUMLAH PENDUDUK (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KABUPATEN BOGOR Dari 416 desa, sebanyak 34 desa (8,2%) masuk prioritas 1, sebanyak 49 desa (11,8%) masuk prioritas 2, sebanyak 56 desa (13,5%) masuk prioritas 3, sebanyak 46 desa (11,1%) masuk prioritas 4, sebanyak 96 desa (23,1%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 135 desa (32,5%) masuk prioritas 6. Dari 19 kelurahan, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 1, sebanyak 11 kelurahan (57,9%) masuk prioritas 2, sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 3, sebanyak 1 kelurahan (5,3%) masuk prioritas 4, sebanyak 1 kelurahan (5,3%) masuk prioritas 5 dan tidak ada kelurahan yang masuk dalam prioritas 6. Rata-rata rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah 0,0272 dimana rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk terbaik adalah sebesar 0,2591 di Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga. Sedangkan, rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk rasio terburuk adalah 0,0000 di Desa Bitungsari dan Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi, Desa Karanggan Kecamatan Gunungputri, Desa Cimandala, Desa Cilebut Timur dan Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, dan Desa Cileungsi Kidul, Desa Cileungsi dan Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi. Dari hasil analisis berdasarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, terdapat beberapa kecamatan yang memerlukan perhatian lebih karena seluruh desa/kelurahannya termasuk dalam kategori rentan rawan pangan (prioritas 1, 2 dan 3), kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Sukaraja. Sedangkan kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya termasuk kategori tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6) adalah Kecamatan Cariu, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Tenjolaya. 2) Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dan lain-lain) dengan jumlah rumah tangga di desa/kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. • Prioritas 6 25.5% ....... • Prioritas 3 Prioritas4 • Prioritas 5 12.4% • Prioritas 1 • Prioritas 2 Presentase Prioritas Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Persentase skala prioritas pada rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga Kabupaten Bogor Dari 416 desa, sebanyak 76 desa (18,3%) masuk prioritas 1, sebanyak 50 desa (12,0%) masuk prioritas 2, sebanyak 114 desa (27,4%) masuk prioritas 3, sebanyak 106 desa (25,5%) masuk prioritas 4, sebanyak 53 desa (12,7%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 17 desa (4,1%) masuk prioritas 6. Dari 19 kelurahan, sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 1, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 2, sebanyak 4 kelurahan (21,1%) masuk prioritas 3, sebanyak 5 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 6. Berdasarkan hasil analisis untuk indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Bogor terendah (rasio terburuk) adalah 0.0004 di Desa Purwabakti dan Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan dan (rasio paling baik) adalah 0,2261 di Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng. Dari hasil analisis indikator rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga ada 4 (empat) kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Kecamatan Kemang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang, dan Kecamatan Tamansari. Hal ini dikarenakan seluruh desa di 4 (empat) wilayah kecamatan tersebut termasuk ke dalam prioritas rentan rawan pangan (termasuk prioritas 1-3). Sedangkan untuk Kecamatan yang seluruh desanya masuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4-6) adalah Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Gunungputri. 3) Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 (enam) indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Peta ketahanan dan kerentanan pangan komposit disusun berdasarkan Analisis Pembobotan. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah desa/kelurahan prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah desa/kelurahan lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa/kelurahan yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah desa/kelurahan pada prioritas 6 (enam) tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. DINAS KETAHANANPANGAN KABUPATENBOGOR TAHUN2024 SUKABUMI 22.5 kIn Suni)erDat::a: 1.l»l>W~ ••t..,...".t"'''I,;I .....:1:1:.-""'OI~5l.t1l1i1~.r.,..cr) 1.. ~~~":":'~.t'loeIWl.1:o-Is..,.....leI ~t:J:SU(.r.O'....lKWIk>p) Keterangan .Prlorltasl _ Prioritas2 D PrIorltas3 o Prioritas4 D PriOrltasS • Prioritas6 I ,....-.-'£, S PETA RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KABUPATEN BOGOR Berdasarkan hasil analisis secara komposit, dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor tidak ada desa yang masuk ke dalam prioritas 1, sebanyak 165 desa (39,66%) termasuk dalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 2 dan 3), sedangkan 251 desa (60,34%) lainnya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6). Berdasarkan hasil analisis secara komposit, dari 19 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor tidak ada kelurahan yang masuk ke dalam prioritas 1, tidak ada kelurahan masuk prioritas 2, sebanyak 3 kelurahan (15,8%) termasuk dalam prioritas rentan rawan pangan (prioritas 3), sedangkan 16 kelurahan (84,21%) lainnya termasuk dalam prioritas tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6). Jika dirinci berdasarkan skala prioritas, tidak ada desa yang termasuk prioritas 1, sebanyak 27 desa (6,5%) masuk prioritas 2, sebanyak 138 desa (33,2%) masuk prioritas 3, sebanyak 121 desa (29,1%) masuk prioritas 4, sebanyak 65 desa (15,6%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 65 desa (15,6%) masuk prioritas 6. Jika dirinci berdasarkan skala prioritas, tidak ada kelurahan yang termasuk prioritas 1, tidak ada kelurahan masuk prioritas 2, sebanyak 3 kelurahan (15,8%) masuk prioritas 3, sebanyak 9 kelurahan (47,4%) masuk prioritas 4, sebanyak 5 kelurahan (26,3%) masuk prioritas 5 dan sebanyak 2 kelurahan (10,5%) masuk prioritas 6. Dari hasil analisis secara komposit, desa/kelurahan yang paling tahan pangan adalah desa/kelurahan yang memiliki indeks komposit tertinggi, yaitu Desa Barengkok Kecamatan Jasinga dengan nilai indeks komposit sebesar 82,46 point. Sedangkan desa/kelurahan yang paling rentan rawan pangan adalah desa/kelurahan yang memiliki indeks komposit paling rendah, yaitu Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya dengan nilai indeks komposit sebesar 40,59 point. Desa yang termasuk kategori rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) secara komposit terdapat di 27 desa/kelurahan tersebar di 14 Kecamatan, dengan desa terbanyak yaitu di Kecamatan Sukajaya sebanyak 5 desa, Kecamatan Cijeruk 4 desa, dan Kecamatan Parungpanjang 3 desa. Untuk tingkat Kecamatan, berdasarkan hasil analisis komposit, terdapat 16 kecamatan yang harus diberikan perhatian lebih yaitu Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tenjolaya (karena lebih dari 50% desa yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut termasuk dalam prioritas 1-3). 4) Indikator Ketahanan Pangan Lainnya Berikut ini disajikan beberapa indikator ketahanan pangan lainnya di Kabupaten Bogor tahun 2021-2023. Tabel 3. 14 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2021- 2023 Keterangan Tahun 2021 2022 2023 Tingkat Kecukupan Energi per kapita 98,52 101,30 101,60 Ketersediaan Energi per kapita 97,29 104,51 104,90 Tingkat kecukupan protein per kapita 103,5 104,39 110,19 Ketersediaan Protein per kapita 118,55 130,08 142,42 Sumber: Rantek RPJMD Kab. Bogor Berdasarkan data Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023, terlihat adanya tren positif dalam ketersediaan dan kecukupan energi serta protein per kapita. Tingkat kecukupan energi per kapita meningkat dari 98,52 pada tahun 2021 menjadi 101,6 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor secara rata-rata sudah mencapai kecukupan energi yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan ketersediaan energi per kapita yang juga mengalami peningkatan dari 97,29 pada tahun 2021 menjadi 104,9 pada tahun 2023. Ketersediaan energi yang cukup sangat penting dalam menjaga produktivitas masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain energi, tingkat kecukupan protein per kapita juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, kecukupan protein berada pada angka 103,5, meningkat menjadi 110,19 pada tahun 2023. Ini menandakan adanya perbaikan dalam akses masyarakat terhadap sumber protein, baik dari hewani maupun nabati. Sejalan dengan itu, ketersediaan protein per kapita meningkat dari 118,55 pada tahun 2021 menjadi 142,42 pada tahun 2023, yang mencerminkan semakin baiknya pasokan protein bagi masyarakat.
4. f.Bidang Pembangunan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendorong kemandirian desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Berbagai upaya dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan klasifikasi desa yang beragam, mulai dari desa mandiri hingga desa tertinggal. Pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses infrastruktur, tingkat pendidikan, potensi ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dana desa dan kebijakan pembangunan berbasis desa, diharapkan terjadi percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan status desa mandiri merupakan salah satu indikator utama dalam upaya mendorong pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Evaluasi terhadap capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat positif dari tahun ke tahun, menandakan efektivitas program pemberdayaan dan pembinaan desa di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2021, target peningkatan desa mandiri sebesar 11,3 persen berhasil terlampaui dengan capaian 11,5 persen. Tahun 2022 mencatat lonjakan signifikan dengan realisasi sebesar 22,84 persen dari target 14,29 persen, menandakan percepatan program fasilitasi dan pemberdayaan desa. Tren ini berlanjut pada 2023, dengan realisasi sebesar 24,04 persen dari target 17,07 persen, serta menunjukkan konsistensi kinerja.
  1. 3.Kemiskinan Ekstreme Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok penduduk hidup dalam keterbatasan yang sangat parah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk bertahan hidup, seperti makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi di mana seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari USD 2,15 per hari (dengan paritas daya beli tahun 2017). Standar ini digunakan secara global untuk mengukur tingkat kemiskinan yang paling parah di berbagai negara. Sumber: P3KE Gambar 3. 37 Proporsi Jumlah Keluarga Menurut Desil 1-4 di Kabupaten Bogor Tahun 2023 Desil 1 21% Desil 2 24% Desil 3 30% Desil 4 25% Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Gambar 3.37 menunjukkan distribusi proporsi jumlah keluarga menurut desil 1 hingga 4 di Kabupaten Bogor pada tahun
  2. 2023.Desil merupakan pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan, dengan desil 1 sebagai kelompok paling miskin dan desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera. Fokus pada desil 1–4 mencerminkan kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau rentan, yang sering kali menjadi target prioritas dalam program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, Desil 3 mendominasi proporsi keluarga dengan persentase sebesar 30%, diikuti oleh Desil 4 sebanyak 25%, Desil 2 sebesar 24%, dan Desil 1 sebanyak 21%. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Bogor berada pada kategori pengeluaran menengah bawah, dengan hampir seluruh populasi (100%) dalam kelompok ini terbagi cukup merata. Tingginya akumulasi keluarga dalam empat desil terbawah mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan potensi risiko kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan. Tabel 3. 15 Jumlah Keluarga Desil 1-4 di Kabupaten Bogor Tahun 2024 No. Kecamatan Keluarga Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4
  3. 1.Cibinong 18.844 1.875 3.882 6.122 6.965
  4. 2.Gunungputri 12.518 1.038 2.386 4.263 4.831
  5. 3.Citeureup 16.693 2.247 3.946 5.374 5.126
  6. 4.Sukaraja 17.731 3.361 4.553 5.309 4.508
  7. 5.Babakan Madang 10.869 1.841 2.553 3.351 3.124
  8. 6.Jonggol 13.332 2.120 2.954 4.342 3.916
  9. 7.Cileungsi 12.499 861 2.257 4.414 4.967
  10. 8.Cariu 5.569 707 1.118 2.220 1.524
  11. 9.Sukamakmur 13.189 3.997 3.082 3.584 2.526
  12. 10.Parung 11.133 1.540 2.605 3.643 3.345
  13. 11.Gunungsindur 8.767 787 1.699 3.021 3.260 No. Kecamatan Keluarga Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4
  14. 12.Kemang 8.490 1.025 1.961 2.758 2.746
  15. 13.Bojonggede 18.457 1.876 3.915 6.299 6.367
  16. 14.Leuwiliang 19.125 5.544 4.891 5.109 3.581
  17. 15.Ciampea 19.595 3.739 4.845 6.013 4.998
  18. 16.Cibungbulang 21.210 4.627 5.473 6.083 5.027
  19. 17.Pamijahan 25.724 6.709 6.896 7.192 4.927
  20. 18.Rumpin 13.562 3.539 3.295 3.761 2.967
  21. 19.Jasinga 15.124 3.906 3.781 4.311 3.126
  22. 20.Parungpanjang 12.974 2.811 3.105 3.957 3.101
  23. 21.Nanggung 15.300 4.783 4.050 4.074 2.393
  24. 22.Cigudeg 19.757 4.835 5.261 5.813 3.848
  25. 23.Tenjo 8.230 1.753 1.949 2.491 2.037
  26. 24.Ciawi 13.628 2.986 3.437 3.880 3.325
  27. 25.Cisarua 16.904 4.213 4.521 4.557 3.613
  28. 26.Megamendung 16.965 4.776 4.386 4.504 3.299
  29. 27.Caringin 16.627 3.960 4.300 4.808 3.559
  30. 28.Cijeruk 15.587 5.306 3.838 3.871 2.572
  31. 29.Ciomas 13.263 2.762 3.324 3.705 3.472
  32. 30.Dramaga 13.974 2.542 3.561 4.534 3.337
  33. 31.Tamansari 17.347 3.908 4.738 5.146 3.555
  34. 32.Klapanunggal 10.334 1.480 2.369 3.344 3.141
  35. 33.Ciseeng 14.742 3.490 3.650 4.383 3.219
  36. 34.Ranca Bungur 7.930 1.528 1.968 2.593 1.841
  37. 35.Sukajaya 12.853 4.901 3.186 3.071 1.695
  38. 36.Tanjungsari 9.438 2.018 2.271 3.094 2.055
  39. 37.Tajurhalang 8.724 1.076 1.999 2.904 2.745
  40. 38.Cigombong 12.426 3.042 3.208 3.593 2.583
  41. 39.Leuwisadeng 12.457 3.581 3.177 3.292 2.407
  42. 40.Tenjolaya 8.702 1.414 2.150 2.888 2.250 Kab. Bogor 560.593 118.504 136.540 167.671 137.878 Sumber: P3KE Tabel 3.15 menyajikan data jumlah keluarga menurut desil 1 hingga 4 di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2024, dengan total keseluruhan keluarga mencapai 560.593 keluarga, di mana 116.504 (20,77%) termasuk dalam Desil 1, 136.540 (24,35%) dalam Desil 2, 167.617 (29,89%) dalam Desil 3, dan 137.858 (24,59%) dalam Desil 4. Ini menegaskan bahwa sebagian besar keluarga di Kabupaten Bogor masih berada pada kelompok pengeluaran rendah hingga menengah bawah, yang menandakan tingginya tingkat kerentanan sosial ekonomi. Secara spasial, beberapa kecamatan memiliki jumlah keluarga rentan yang sangat tinggi. Kecamatan seperti Cibinong (18.844 keluarga), Gunung Putri (12.518), dan Citeureup (16.693) menunjukkan konsentrasi keluarga yang tinggi di seluruh desil bawah, terutama di desil 3 dan 4. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik wilayah yang semi-perkotaan dan menjadi kantong permukiman padat penduduk dengan akses ekonomi yang beragam namun belum merata. Sebaliknya, kecamatan seperti Sukajaya, Tenjo, dan Tanjungsari memiliki jumlah keluarga yang relatif kecil di semua desil, mengindikasikan tantangan lain yang mungkin lebih berkaitan dengan keterpencilan geografis, keterbatasan akses layanan dasar, serta tingkat produktivitas ekonomi yang rendah. Namun, meskipun jumlah absolutnya kecil, proporsi keluarga rentan di daerah-daerah tersebut masih cukup tinggi, menandakan perlunya kebijakan afirmatif yang bersifat kontekstual. Sumber: P3KE Gambar 3. 38 Proporsi Jumlah Individu Menurut Desil 1-4 di Kabupaten Bogor Tahun 2023 Desil 1 26% Desil 2 26% Desil 3 25% Desil 4 23% Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Gambar 3.38 menunjukkan proporsi jumlah individu menurut Desil 1 hingga Desil 4 di Kabupaten Bogor pada tahun 2023, yang merepresentasikan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita dari yang terendah (Desil 1) hingga menengah bawah (Desil 4). Komposisi proporsional ini menunjukkan bahwa Desil 1 dan Desil 2 masing-masing mencakup 26% dari total individu, sementara Desil 3 mencakup 25% dan Desil 4 sebesar 23%. Distribusi ini menggambarkan bahwa lebih dari setengah populasi individu di Kabupaten Bogor (52%) tergolong ke dalam dua desil termiskin, yaitu Desil 1 dan Desil 2. Kondisi ini mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan ekonomi masyarakat, dengan sebagian besar penduduk hidup dalam kelompok pengeluaran rendah. Meskipun terdapat penurunan proporsi pada Desil 4, distribusi yang cukup seimbang antar desil juga mengisyaratkan adanya potensi mobilitas sosial yang masih terbatas. Implikasi dari data ini sangat penting dalam konteks perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Intervensi yang ditargetkan, seperti program bantuan tunai bersyarat, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, menjadi sangat relevan dan strategis dalam menurunkan ketimpangan antar kelompok desil di Kabupaten Bogor. Tabel 3. 16 Jumlah Individu Desil 1-4 di Kabupaten Bogor Tahun 2024 No Kecamatan Individu Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4
  43. 1.Cibinong 80.150 9.845 17.786 23.939 28.580
  44. 2.Gunungputri 50.956 5.322 10.741 15.604 19.289 No Kecamatan Individu Jumlah Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4
  45. 3.Citeureup 71.010 12.228 18.090 20.383 20.309
  46. 4.Sukaraja 72.579 16.983 19.729 18.856 17.011 5. Babakan Madang 45.942 9.788 11.637 12.261 12.256
  47. 6.Jonggol 49.909 9.750 11.873 13.913 14.373
  48. 7.Cileungsi 51.786 4.471 10.412 16.335 20.568
  49. 8.Cariu 18.591 2.936 4.118 6.289 5.248
  50. 9.Sukamakmur 51.705 19.003 12.274 11.638 8.790
  51. 10.Parung 44.286 7.569 11.236 12.660 12.821
  52. 11.Gunungsindur 34.883 3.838 7.510 10.786 12.749
  53. 12.Kemang 34.316 5.068 8.687 9.915 10.646
  54. 13.Bojonggede 76.898 9.851 17.967 23.051 26.029
  55. 14.Leuwiliang 74.572 25.725 19.642 16.400 12.805
  56. 15.Ciampea 78.106 18.436 20.534 20.650 18.486
  57. 16.Cibungbulang 85.647 22.750 23.329 21.247 18.321
  58. 17.Pamijahan 102.949 32.717 28.913 23.641 17.678
  59. 18.Rumpin 56.682 18.316 14.365 13.157 10.844
  60. 19.Jasinga 61.809 19.690 16.331 14.316 11.472 20. Parung Panjang 51.710 14.075 13.110 13.272 11.253
  61. 21.Nanggung 57.934 21.628 15.403 12.885 8.018
  62. 22.Cigudeg 74.880 23.216 20.806 17.682 13.176
  63. 23.Tenjo 35.170 9.203 8.969 9.116 7.882
  64. 24.Ciawi 57.906 15.389 15.304 14.379 12.834
  65. 25.Cisarua 68.999 21.047 19.159 15.508 13.285
  66. 26.Megamendung 67.987 23.750 18.255 14.428 11.554
  67. 27.Caringin 68.726 20.409 18.814 16.197 13.306
  68. 28.Cijeruk 63.206 26.593 15.648 11.978 8.987
  69. 29.Ciomas 53.697 13.458 13.858 13.264 13.117
  70. 30.Dramaga 54.838 12.302 15.193 15.093 12.250
  71. 31.Tamansari 65.394 18.431 19.011 15.745 12.207
  72. 32.Klapanunggal 39.930 7.139 9.952 10.862 11.977
  73. 33.Ciseeng 57.936 17.184 15.097 14.319 11.336
  74. 34.Rancabungur 30.643 7.543 8.167 8.395 6.538
  75. 35.Sukajaya 49.829 22.292 12.361 9.596 5.580
  76. 36.Tanjungsari 33.598 8.838 8.630 9.031 7.099
  77. 37.Tajurhalang 34.598 5.368 8.621 10.073 10.536
  78. 38.Cigombong 50.130 15.665 13.470 11.688 9.307
  79. 39.Leuwisadeng 48.421 16.708 12.742 10.464 8.507
  80. 40.Tenjolaya 33.289 6.774 9.003 9.180 8.332 Kab. Bogor 2.241.59 7 581.29 8 576.74 7 568.19 6 515.35 6 Sumber: P3KE Tabel 3.16 menyajikan data jumlah individu menurut Desil 1 sampai 4 di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2024. Data ini mencerminkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita dari yang terendah (Desil 1) hingga menengah bawah (Desil 4). Secara total, terdapat 2.231.597 individu yang tergolong ke dalam desil 1 hingga 4, dengan komposisi: Desil 1 sebanyak 582.661 individu, Desil 2 574.423 individu, Desil 3 549.088 individu, dan Desil 4 525.425 individu. Secara umum, individu yang berada dalam Desil 1 (26,1%) dan Desil 2 (25,7%) merupakan bagian terbesar dari populasi di bawah garis tengah, menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Beberapa kecamatan dengan jumlah individu Desil 1 terbesar adalah Cibungbulang (32.750 orang), Pamijahan (32.717 orang), dan Ciampea (28.453 orang). Ketiganya menunjukkan konsentrasi kemiskinan yang tinggi dan membutuhkan perhatian khusus dalam penyusunan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, jumlah individu Desil 4 cenderung merata di beberapa wilayah, dengan angka tertinggi terdapat di Cibinong (29.580 orang) yang juga merupakan pusat administrasi kabupaten. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dan administratif memiliki struktur ekonomi yang relatif lebih kuat, ditandai dengan tingginya proporsi individu di desil menengah bawah (Desil 4). Sumber: P3KE Gambar 3. 39 Proporsi Jumlah Kepala Keluara Perempuan Menurut Kelompok Usia Gambar 3.39 menyajikan proporsi jumlah kepala keluarga perempuan menurut kelompok usia di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang ditampilkan, terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga perempuan berada pada kelompok usia 60 tahun ke atas, yaitu sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan yang menjadi kepala keluarga berada pada tahap usia lanjut, yang secara umum dihubungkan dengan masa pensiun atau ketergantungan terhadap dukungan sosial dan keluarga. Kondisi ini mencerminkan kerentanan ganda, karena perempuan lansia tidak hanya menanggung beban rumah tangga, tetapi juga berpotensi menghadapi keterbatasan fisik, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Selanjutnya, kelompok usia 45–59 tahun menyumbang 25% dari total kepala keluarga perempuan. Usia ini tergolong produktif namun mendekati usia lanjut, yang berarti mereka masih memiliki kapasitas ekonomi namun juga rentan terhadap dinamika sosial seperti penyakit degeneratif atau beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh dalam keluarga. Sementara itu, kelompok usia di bawah 45 tahun hanya mencakup 21%, menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan usia muda relatif lebih sedikit. Usia < 45 21% Usia 45-59 25% Usia ≥ 60 54% Usia < 45 Usia 45-59 Usia ≥ 60 Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai keterbatasan akses perempuan muda terhadap kepemimpinan rumah tangga, atau bisa juga mengindikasikan bahwa perempuan muda yang menjadi kepala keluarga lebih sering berada dalam kondisi sosial yang spesifik, seperti janda muda atau keluarga perempuan pekerja informal. Tabel 3. 17 Jumlah Kepala Keluara Perempuan No. Kecamatan Jumlah Usia < 45 Usia 45-59 Usia ≥ 60
  81. 1.Cibinong 2.027 397 658 972
  82. 2.Gunungputri 1.376 267 373 736
  83. 3.Citeureup 1.873 354 599 920
  84. 4.Sukaraja 2.202 489 633 1.080
  85. 5.Babakan Madang 1.476 379 419 678
  86. 6.Jonggol 2.038 382 455 1.201
  87. 7.Cileungsi 1.541 283 371 887
  88. 8.Cariu 1.077 135 166 776
  89. 9.Sukamakmur 1.475 350 392 733
  90. 10.Parung 1.509 309 386 814
  91. 11.Gunungasindur 1.108 220 234 654
  92. 12.Kemang 1.021 226 255 540
  93. 13.Bojonggede 2.598 479 682 1.437
  94. 14.Leuwiliang 2.568 538 646 1.384
  95. 15.Ciampea 2.654 533 681 1.440
  96. 16.Cibungbulang 2.821 627 813 1.381
  97. 17.Pamijahan 3.506 770 829 1.907
  98. 18.Rumpin 1.642 366 450 826
  99. 19.Jasinga 2.324 442 540 1.342
  100. 20.Parungpanjang 1.757 415 435 907
  101. 21.Nanggung 1.634 383 397 854
  102. 22.Cigudeg 2.899 678 672 1.549
  103. 23.Tenjo 1.004 211 257 536
  104. 24.Ciawi 1.726 413 494 819
  105. 25.Cisarua 2.310 549 658 1.103
  106. 26.Megamendung 2.490 572 606 1.312
  107. 27.Caringin 2.481 552 666 1.263
  108. 28.Cijeruk 2.355 560 612 1.183
  109. 29.Ciomas 1.705 361 492 852
  110. 30.Dramaga 1.817 362 400 1.055
  111. 31.Tamansari 2.307 439 520 1.348 No. Kecamatan Jumlah Usia < 45 Usia 45-59 Usia ≥ 60
  112. 32.Klapanunggal 1.390 303 300 787
  113. 33.Ciseeng 1.961 492 516 953
  114. 34.Ranca Bungur 1.124 251 247 626
  115. 35.Sukajaya 1.508 245 354 909
  116. 36.Tanjungsari 1.680 327 293 1.060
  117. 37.Tajurhalang 1.182 241 279 662
  118. 38.Cigombong 1.921 386 457 1.078
  119. 39.Leuwisadeng 1.826 365 506 955
  120. 40.Tenjolaya 1.271 195 218 858 Kab. Bogor 75.184 15.846 18.961 40.377 Sumber: P3KE Berdasarkan Tabel 3.17 mengenai jumlah kepala keluarga perempuan menurut kelompok usia di Kabupaten Bogor tahun 2024, tercatat sebanyak 75.184 kepala keluarga perempuan, yang tersebar di 40 kecamatan. Jika dilihat dari kelompok usianya, distribusi usia menunjukkan dominasi signifikan kelompok usia ≥60 tahun, yakni sebanyak 40.377 jiwa atau setara 53,7% dari total populasi kepala keluarga perempuan. Proporsi ini sejalan dengan temuan dalam Gambar 3.39, yang menandakan bahwa sebagian besar perempuan yang menjadi kepala keluarga berada pada tahap usia lansia. Selanjutnya, kelompok usia 45–59 tahun mencakup 18.961 jiwa atau sekitar 25,2% dari total kepala keluarga perempuan. Sementara itu, kelompok usia <45 tahun berjumlah 15.845 jiwa atau setara 21,1%, menunjukkan bahwa perempuan muda yang menjadi kepala keluarga relatif lebih sedikit dibanding kelompok usia lainnya. Jika ditinjau secara spasial, Kecamatan Cibungbulang mencatat jumlah tertinggi kepala keluarga perempuan (3.506 jiwa), disusul oleh Pamijahan (3.506 jiwa), dan Ciampea (2.654 jiwa). Ketiga kecamatan tersebut juga memiliki jumlah yang tinggi pada kelompok usia lanjut (≥60 tahun), yang menunjukkan adanya konsentrasi perempuan kepala keluarga lansia di wilayah-wilayah tertentu. Sumber: P3KE Gambar 3. 40 Proporsi Jumlah Individu Desil 1-4 Menurut Kelompok Umur Berdasarkan Gambar 3.40 mengenai proporsi jumlah individu pada Desil 1–4 menurut kelompok umur di Kabupaten Bogor, terlihat bahwa mayoritas individu tergolong dalam kelompok usia produktif. Kelompok usia 15–44 tahun mendominasi dengan proporsi sebesar 52%, menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk pada kelompok masyarakat bawah (Desil 1–4) berada dalam usia kerja awal dan paruh baya. Kondisi ini mencerminkan potensi besar tenaga kerja produktif yang seharusnya dapat diberdayakan secara optimal melalui intervensi ekonomi dan pengembangan keterampilan. Di sisi lain, kelompok usia 6–14 tahun mencakup 20% populasi, yang berarti satu dari lima individu dalam kelompok ini merupakan anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama. Hal ini menandakan pentingnya penyediaan akses pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif, terutama bagi keluarga prasejahtera. Kelompok usia <6 tahun juga memiliki porsi sebesar 5%, yang memperkuat urgensi kebijakan intervensi gizi dan pendidikan anak usia dini bagi keluarga di desil bawah. Usia < 6 tahun 5% Usia 6-14 tahun 20% Usia 15-44 tahun 52% Usia 45-59 tahun 16% Usia ≥ 60 tahun 7% Sementara itu, kelompok usia 45–59 tahun menyumbang 16%, yang mengindikasikan kehadiran orang tua produktif yang kemungkinan besar menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, kelompok usia ≥60 tahun meskipun hanya 7%, tetap perlu mendapat perhatian dalam bentuk perlindungan sosial dan layanan kesehatan lansia karena mereka berada dalam posisi rentan, terutama ketika tinggal dalam keluarga prasejahtera. Tabel 3. 18 Jumlah Individu Desil 1-4 Menurut Kelompok Umur No Kecamatan Usia < 6 tahun Usia 6- 14 tahun Usia 15- 44 tahun Usia 45- 59 tahun Usia ≥ 60 tahun
  121. 1.Cibinong 3.415 17.027 41.115 13.957 4.636
  122. 2.Gunungputri 2.235 10.586 26.059 9.108 2.968
  123. 3.Citeureup 3.209 14.405 37.400 12.102 3.894
  124. 4.Sukaraja 3.672 14.386 37.761 11.843 4.917 5. Babakan Madang 2.492 9.313 24.403 7.126 2.608
  125. 6.Jonggol 2.035 9.152 25.078 8.823 4.821
  126. 7.Cileungsi 2.579 11.143 26.373 8.483 3.208
  127. 8.Cariu 763 3.056 8.804 3.406 2.562
  128. 9.Sukamakmur 2.313 9.762 27.842 8.184 3.604
  129. 10.Parung 2.163 8.894 22.644 7.321 3.264
  130. 11.Gunungsindur 1.634 7.027 17.785 5.805 2.632
  131. 12.Kemang 1.672 6.889 17.706 5.726 2.323
  132. 13.Bojonggede 3.270 16.147 39.414 12.958 5.109
  133. 14.Leuwiliang 3.830 14.445 39.100 11.729 5.468
  134. 15.Ciampea 3.229 15.377 40.560 12.886 6.054
  135. 16.Cibungbulang 4.639 16.855 44.672 13.501 5.980
  136. 17.Pamijahan 5.458 20.443 54.387 15.559 7.102
  137. 18.Rumpin 1.460 10.244 31.836 8.968 4.174
  138. 19.Jasinga 2.847 11.632 33.060 9.399 4.871
  139. 20.Parungpanjang 1.790 10.058 28.219 8.017 3.626
  140. 21.Nanggung 2.421 11.191 31.749 8.616 3.957
  141. 22.Cigudeg 3.236 14.224 40.769 10.878 5.773
  142. 23.Tenjo 1.069 6.967 19.467 5.387 2.280
  143. 24.Ciawi 3.496 11.779 29.625 8.965 4.041
  144. 25.Cisarua 3.214 14.072 35.864 10.879 4.970
  145. 26.Megamendung 3.075 13.609 35.676 10.369 5.258
  146. 27.Caringin 3.318 14.011 35.993 10.364 5.040 No Kecamatan Usia < 6 tahun Usia 6- 14 tahun Usia 15- 44 tahun Usia 45- 59 tahun Usia ≥ 60 tahun
  147. 28.Cijeruk 3.033 12.904 33.352 9.284 4.633
  148. 29.Ciomas 2.321 10.676 27.558 8.986 4.156
  149. 30.Dramaga 2.972 10.996 28.187 8.753 3.930
  150. 31.Tamansari 3.519 12.625 34.197 10.043 5.010
  151. 32.Klapanunggal 2.514 8.303 20.369 6.075 2.669
  152. 33.Ciseeng 2.441 11.394 30.947 8.861 4.293
  153. 34.Rancabungur 1.266 5.895 15.987 4.972 2.523
  154. 35.Sukajaya 1.608 8.952 27.784 7.321 4.164
  155. 36.Tanjungsari 1.481 6.087 16.963 5.712 3.355
  156. 37.Tajurhalang 1.250 7.024 17.672 5.954 2.698
  157. 38.Cigombong 2.263 10.096 25.678 7.844 4.249
  158. 39.Leuwisadeng 2.486 9.158 25.849 7.434 3.494
  159. 40.Tenjolaya 1.540 6.483 17.369 5.190 2.707 Kab. Bogor 103.228 443.287 1.175.273 356.788 163.021 Sumber: P3KE Berdasarkan Tabel 3.18 mengenai jumlah individu Desil 1–4 menurut kelompok umur di Kabupaten Bogor tahun 2024, terdapat gambaran yang komprehensif tentang struktur demografis kelompok prasejahtera. Secara keseluruhan, dari total 2.231.597 individu dalam kelompok Desil 1–4, lebih dari separuhnya (1.175.273 jiwa atau 52,7%) berada dalam kelompok usia produktif muda yaitu 15–44 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa kelompok masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bogor didominasi oleh usia yang secara ekonomi masih aktif dan potensial untuk diberdayakan melalui kebijakan peningkatan kapasitas, pelatihan kerja, serta program ekonomi inklusif. Selanjutnya, kelompok usia 6–14 tahun menempati porsi terbesar kedua dengan 443.287 individu (sekitar 19,9%), mengindikasikan bahwa hampir seperlima penduduk prasejahtera adalah anak-anak usia sekolah. Kelompok usia 45–59 tahun menyumbang 356.788 individu (sekitar 16%), sedangkan kelompok usia ≥60 tahun mencakup 163.021 individu (7,3%), yang mengarah pada kebutuhan perlindungan sosial lansia. Di sisi lain, kelompok balita (usia <6 tahun) berjumlah 103.228 individu (4,6%), menunjukkan kebutuhan akan pelayanan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak usia dini yang lebih kuat. Beberapa kecamatan seperti Cibungbulang, Megamendung, dan Cisarua mencatatkan angka signifikan untuk kelompok usia 15–44 tahun, menandakan konsentrasi usia produktif yang tinggi di wilayah-wilayah tersebut. Sementara kecamatan seperti Leuwiliang, Cileungsi, dan Bojong Gede menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara kelompok usia produktif dan non- produktif, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam desain intervensi berbasis wilayah. Tabel 3. 19 Jumlah Anak Tidak Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang di Kabupaten Bogor Tahun 2023 Jenis Kelamin Kelompok Jumlah7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun Perempuan 79.082 3.789 2.361 85.232 Laki-Laki 82.383 3.789 2.658 88.830 Laki-Laki + Perempuan 161.465 7.578 5.019 174.062 Sumber: P3KE Berdasarkan Tabel 3.19, jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 mencapai 174.062 jiwa, yang terbagi atas 85.232 anak perempuan dan 88.830 anak laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kecil berdasarkan jenis kelamin, di mana anak laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan anak perempuan yang tidak bersekolah. Jika dilihat dari kelompok usia, angka tertinggi ditemukan pada kelompok anak usia 7–12 tahun dengan total 161.465 anak, atau sekitar 92,7% dari seluruh anak yang tidak bersekolah, menandakan permasalahan serius pada akses pendidikan dasar. Sementara itu, pada kelompok usia 13–15 tahun, terdapat 7.578 anak yang tidak mengenyam pendidikan, terdiri dari 3.789 anak perempuan dan jumlah yang sama untuk anak laki-laki. Adapun pada kelompok usia 16–18 tahun, yang umumnya merupakan usia pendidikan menengah, tercatat 5.019 anak tidak bersekolah, dengan anak perempuan berjumlah 2.361 jiwa dan anak laki-laki 2.658 jiwa. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kelompok usia 7–12 tahun, angka ini tetap mengindikasikan adanya potensi keterputusan jenjang pendidikan lanjutan. Tingginya angka anak usia 7–12 tahun yang tidak bersekolah mencerminkan tantangan mendasar dalam pemenuhan hak pendidikan dasar di Kabupaten Bogor. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses geografis, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan yang merata, maupun faktor sosial budaya. Tabel 3. 20 Jumlah Anak Tidak Bersekolah Menurut Jenis Kelamin, Jenjang dan Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2023 No Kecamatan Tidak Bersekolah Jumlah 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun P L P L P L P L
  160. 1.Cibinong 3.433 3.332 3.245 3.138 125 125 63 69
  161. 2.Gunungputri 1.971 1.994 1.791 1.821 112 112 68 61
  162. 3.Citeureup 2.642 2.790 2.441 2.576 127 127 74 87
  163. 4.Sukaraja 2.439 2.722 2.289 2.562 92 92 58 68 5. Babakan Madang 1.168 1.316 1.070 1.205 64 64 34 47
  164. 6.Jonggol 1.959 2.079 1.827 1.940 80 80 52 59
  165. 7.Cileungsi 2.080 2.159 1.945 2.012 89 89 46 58
  166. 8.Cariu 672 643 638 600 24 24 10 19
  167. 9.Sukamakmur 1.951 1.973 1.845 1.862 60 60 46 51 No Kecamatan Tidak Bersekolah Jumlah 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun P L P L P L P L
  168. 10.Parung 1.518 1.586 1.421 1.491 57 57 40 38
  169. 11.Gunungsindur 1.187 1.187 1.099 1.099 52 52 36 36
  170. 12.Kemang 1.275 1.186 1.183 1.084 60 60 32 42
  171. 13.Bojonggede 2.703 2.641 2.546 2.495 90 90 67 56
  172. 14.Leuwiliang 2.486 2.667 2.396 2.570 52 52 38 45
  173. 15.Ciampea 3.315 3.413 3.153 3.231 98 98 64 84
  174. 16.Cibungbulang 2.437 2.610 2.332 2.490 66 66 39 54
  175. 17.Pamijahan 3.985 4.253 3.768 4.020 147 147 70 86
  176. 18.Rumpin 3.227 3.316 2.342 2.410 515 515 370 391
  177. 19.Jasinga 1.996 2.114 1.831 1.944 116 116 49 54
  178. 20.Parungpanjang 2.386 2.475 2.042 2.103 210 210 134 162
  179. 21.Nanggung 2.467 2.636 2.288 2.440 118 118 61 78
  180. 22.Cigudeg 2.699 2.975 2.395 2.652 188 188 116 135
  181. 23.Tenjo 1.532 1.638 1.385 1.483 86 86 61 69
  182. 24.Ciawi 1.616 1.565 1.560 1.507 31 31 25 27
  183. 25.Cisarua 3.110 3.298 2.945 3.120 107 107 58 71
  184. 26.Megamendung 2.992 3.085 2.867 2.944 75 75 50 66
  185. 27.Caringin 2.696 2.936 2.520 2.779 103 103 73 54
  186. 28.Cijeruk 2.754 2.939 2.644 2.814 70 70 40 55
  187. 29.Ciomas 2.262 2.377 2.147 2.260 65 65 50 52
  188. 30.Dramaga 1.639 1.692 1.577 1.640 36 36 26 16
  189. 31.Tamansari 2.049 2.141 1.982 2.066 40 40 27 35
  190. 32.Klapanunggal 1.212 1.182 1.167 1.130 29 29 16 23
  191. 33.Ciseeng 2.770 2.743 2.454 2.425 190 190 126 128
  192. 34.Rancabungur 1.323 1.292 1.247 1.200 53 53 23 39
  193. 35.Sukajaya 1.915 2.038 1.799 1.917 67 67 49 54
  194. 36.Tanjungsari 972 1.105 883 1.014 58 58 31 33
  195. 37.Tajurhalang 1.449 1.547 1.367 1.461 51 51 31 35
  196. 38.Cigombong 2.113 2.268 2.028 2.187 53 53 32 28
  197. 39.Leuwisadeng 1.436 1.471 1.339 1.360 65 65 32 46
  198. 40.Tenjolaya 1.396 1.446 1.284 1.331 68 68 44 47 Kab. Bogor 85.232 88.830 79.082 82.383 3.789 3.789 2.361 2.658 Sumber: P3KE Tabel 3.19 yang menyajikan jumlah anak tidak bersekolah menurut jenis kelamin dan jenjang usia di Kabupaten Bogor tahun 2023 mengungkapkan realitas yang cukup mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di wilayah ini. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 174.062 anak yang tidak bersekolah, terdiri dari 79.082 anak perempuan dan 82.383 anak laki-laki pada kelompok usia 7–12 tahun, serta 3.789 anak dari masing-masing jenis kelamin pada kelompok usia 13–15 tahun, dan 2.361 anak perempuan serta 2.658 anak laki-laki pada kelompok usia 16–18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama pada usia sekolah dasar yang seharusnya menjadi fase wajib belajar. Secara proporsional, lebih dari 92% dari total anak tidak bersekolah berada pada rentang usia 7–12 tahun, yang sejatinya merupakan kelompok usia yang secara konstitusional wajib menerima pendidikan dasar. Dominasi jumlah anak tidak bersekolah di kelompok usia ini menunjukkan bahwa hambatan utama terhadap akses pendidikan masih terjadi pada fase awal, kemungkinan besar disebabkan oleh faktor kemiskinan, jarak geografis, kurangnya kesadaran pendidikan di lingkungan keluarga, serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah di wilayah tertentu. Selain itu, meskipun terdapat sedikit penurunan angka ketidaksekolahan pada usia 13–18 tahun, hal ini kemungkinan bukan karena keberhasilan sistem pendidikan, melainkan karena sebagian besar anak memang sudah tidak melanjutkan sekolah sejak dini. Dari sisi gender, jumlah anak laki-laki yang tidak bersekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua kelompok usia, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat menandakan bahwa hambatan pendidikan bersifat struktural dan tidak spesifik terhadap jenis kelamin, meskipun tetap perlu dicermati lebih lanjut mengingat perempuan kerap menghadapi hambatan kultural tambahan dalam jangka panjang. C. Tinjauan Kebijakaan Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Regulasi yang menjadi dasar utama kebijakan ini mencakup:
  199. 1.Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
5. a.Mengamanatkan pendekatan terpadu dan berbasis data dalam pengentasan kemiskinan.
6. b.Menekankan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
7. c.Menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan prioritas pada kelompok rentan.
  1. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
8. a.Mengatur kewajiban kabupaten/kota dalam menyusun dokumen RPKD sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
9. b.RPKD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dan program yang terfokus pada pengurangan kemiskinan.
10. c.Menekankan integrasi kebijakan nasional dan daerah dalam strategi pengentasan kemiskinan. D. Tinjauan Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang strategis dalam mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Berikut adalah penjelasan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan TKPKD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut:
  1. 1.Tugas TKPKD Kabupaten/Kota TKPKD Kabupaten/Kota bertugas untuk mengkoordinasikan, menyusun, mengimplementasikan, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Secara lebih spesifik, tugas-tugas TKPKD meliputi:
11. a.Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
12. b.Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, termasuk program yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, serta inisiatif daerah.
13. c.Mengintegrasikan data kemiskinan daerah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program bantuan dan intervensi sosial tepat sasaran.
14. d.Memantau dan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber pendanaan lainnya.
15. e.Melaporkan hasil koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi program kemiskinan kepada kepala daerah dan berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tingkat provinsi.
16. f.Mendorong partisipasi sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan inisiatif berbasis komunitas.
  1. 2.Fungsi TKPKD Kabupaten/Kota TKPKD Kabupaten/Kota memiliki fungsi utama dalam memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan terpadu, efektif, dan terukur. Fungsi utama TKPKD meliputi:
17. a.Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kemiskinan ▪ Menjadi forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk mengintegrasikan berbagai program dan sumber pendanaan. ▪ Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam pengentasan kemiskinan.
18. b.Penyusunan Perencanaan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ▪ Menyusun strategi yang berbasis data dan kebutuhan lokal untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan. ▪ Memastikan RPKD selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
19. c.Penguatan Basis Data Kemiskinan ▪ Menggunakan data yang terverifikasi dari DTKS, sensus ekonomi, dan sumber data lokal lainnya untuk mengidentifikasi dan menargetkan kelompok miskin. ▪ Mengembangkan sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas kebijakan.
20. d.Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Anggaran Kemiskinan ▪ Mendorong efisiensi dalam penggunaan dana penanggulangan kemiskinan di APBD. ▪ Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
21. e.Monitoring dan Evaluasi Program Kemiskinan ▪ Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi program dan memberikan rekomendasi perbaikan. ▪ Mengukur dampak intervensi kebijakan terhadap pengurangan kemiskinan secara berkala.
  1. 3.Kewenangan TKPKD Kabupaten/Kota Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKPKD Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:
22. a.Mengusulkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.
23. b.Meminta data dan informasi terkait kemiskinan dari perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi lainnya untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis bukti.
24. c.Mengoordinasikan pelaksanaan program kemiskinan lintas sektor, baik yang didanai oleh APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya.
25. d.Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk perangkat daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
26. e.Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi, dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan strategi nasional.
27. f.Mendorong keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan, baik melalui program CSR maupun program pemberdayaan berbasis komunitas. Lonjakan pada komponen “Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah” di tahun 2024 juga dapat membuka peluang tambahan bagi pembiayaan kegiatan sosial yang bersifat langsung menyentuh masyarakat miskin. Berikut ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023. Tabel 4. 1 Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 2.810.155,35 3.761.911,24 3.736.339,67 4.033.867,90 4.532.919,15 Pendapatan Transfer 4.280.269,73 4.729.476,67 5.282.559,67 5.691.706,03 6.308.114,93 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 596.754,64 633.235,10 10.707,89 13.988,78 81.991,04 Jumlah Pendapatan Daerah 7.687.179,72 9.124.623,01 9.029.607,24 9.739.562,71 10.923.025,12 Belanja Daerah - - - - - Belanja Operasi 5.473.764,41 5.521.703,56 6.341.846,18 6.659.025,42 7.436.816,49 Belanja Modal 1.488.950,27 1.701.254,45 1.414.652,07 1.304.007,93 1.991.689,49 Belanja Tak Terduga 394.033,80 75.948,51 30.229,24 52.261,01 32.871,82 Belanja Transfer 1.048.744,89 1.409.487,61 1.523.675,27 1.602.333,21 1.653.167,61 Jumlah Belanja Daerah 8.405.493,38 8.708.394,13 9.310.402,76 9.617.627,56 11.114.545,40 Surplus/(Defisit) (718.313,66) 416.228,87 (280.795,52) 121.935,15 (191.520,28) Sumber: LRA Kab. Bogor Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai Realisasi APBD Kabupaten Bogor tahun 2020–2024, terlihat adanya dinamika baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah yang memengaruhi posisi surplus/defisit anggaran. Dari sisi pendapatan daerah, secara umum terjadi tren kenaikan dari Rp7,68 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp10,92 triliun pada 2024. Peningkatan terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer yang mendominasi struktur pendapatan, naik dari Rp4,28 triliun (2020) menjadi Rp6,30 triliun
(2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan perkembangan signifikan, terutama setelah 2021, dengan realisasi Rp2,81 triliun (2020) melonjak menjadi Rp4,53 triliun (2024). Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal meski tetap bergantung pada transfer pusat. Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi, dengan lonjakan tertinggi pada 2024 mencapai Rp81,99 miliar. Pada sisi belanja daerah, jumlahnya juga cenderung meningkat dari Rp8,40 triliun pada 2020 menjadi Rp11,11 triliun pada 2024. Belanja Operasi merupakan komponen terbesar, dengan kenaikan konsisten dari Rp5,47 triliun menjadi Rp7,43 triliun. Belanja Modal sempat fluktuatif, misalnya turun pada 2023 sebesar Rp1,30 triliun sebelum meningkat kembali pada 2024 menjadi Rp1,99 triliun. Pos Belanja Tak Terduga juga relatif kecil tetapi meningkat tajam pada 2024, mencerminkan respons terhadap kebutuhan mendesak atau kondisi darurat. Sementara itu, Belanja Transfer berfluktuasi namun menunjukkan peningkatan signifikan di 2024 sebesar Rp1,65 triliun. Kombinasi pendapatan dan belanja menghasilkan kondisi fiskal yang variatif. Tahun 2020 mencatat defisit cukup besar sebesar Rp718,31 miliar, namun situasi membaik di 2021 dengan surplus Rp416,23 miliar. Tahun 2022 kembali defisit Rp280,79 miliar, lalu membaik di 2023 dengan surplus Rp121,93 miliar. Namun pada 2024, posisi kembali defisit Rp191,52 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan positif pada pendapatan daerah, belanja yang juga meningkat pesat membuat keseimbangan fiskal belum stabil. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan APBD, di mana Pemerintah Kabupaten Bogor perlu terus mengoptimalkan PAD sekaligus mengendalikan belanja agar defisit tidak berulang. B. Pembiayaan Non APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar, pemanfaatan pembiayaan non-APBD menjadi strategi penting dan inovatif untuk memperkuat intervensi penanggulangan kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan secara eksplisit mendorong konvergensi pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung percepatan pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk dari sektor nonpemerintah. Pembiayaan non-APBD merujuk pada segala bentuk sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dapat berasal dari sektor swasta, lembaga donor, masyarakat, filantropi, dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme pentahelix (pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media). Bentuk-Bentuk Pembiayaan Non-APBD:

1.Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, khususnya yang beroperasi di daerah, dapat diwajibkan atau difasilitasi untuk menyalurkan dana CSR secara terarah ke program-program penanggulangan kemiskinan, misalnya program padat karya, pemberdayaan UMKM, pendidikan vokasi, dan perbaikan infrastruktur dasar di desa miskin.
2.Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP) Model kerja sama investasi jangka panjang antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengadaan layanan dasar (air bersih, sanitasi, transportasi, hunian layak) yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
3.Dana Filantropi dan Zakat/Infaq/Sedekah (ZIS) Lembaga keagamaan atau sosial memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok paling rentan. Dana ZIS yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga filantropi dapat diarahkan untuk program pendidikan, perlindungan sosial, dan modal usaha ultra mikro.
4.Dana Hibah dan Donor Internasional Hibah dari lembaga donor (UNDP, World Bank, USAID, GIZ, dll.) dapat dimanfaatkan untuk pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur sosial, maupun intervensi spesifik (misalnya penanggulangan kemiskinan berbasis gender atau lingkungan).
5.Social Impact Investment dan Blended Finance Instrumen pembiayaan berbasis hasil dan keberlanjutan, seperti obligasi sosial, dana impact investment, atau blended finance, dapat diarahkan untuk mendukung inovasi sosial atau kewirausahaan masyarakat miskin.
6.Crowdfunding dan Platform Digital Sosial Pemanfaatan teknologi digital untuk menggalang dana publik secara kolektif yang diarahkan ke proyek sosial berbasis komunitas (misalnya pembangunan rumah layak huni, pelatihan digital untuk remaja miskin, dll.). C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan tidak lagi dipandang semata sebagai upaya karitatif, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional dan daerah yang bersifat inklusif, transformatif, dan berbasis bukti. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) menegaskan pentingnya tata kelola baru yang bersifat kolaboratif antar-lembaga, berbasis data mikro, serta fokus pada pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem secara terukur. Sementara itu, RPJMN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengarahkan strategi pembangunan nasional ke dalam upaya mengurangi kemiskinan multidimensi, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kapasitas sosial- ekonomi kelompok rentan. Gambar kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan yang disampaikan oleh BP Taskin memetakan arsitektur penanggulangan kemiskinan dari hulu ke hilir dengan tujuan puncak 0% kemiskinan ekstrem dan 4,5–5,5% kemiskinan relatif. Outcome antara (anak tangga) ditekankan pada kemandirian dari bansos, pendapatan yang berkelanjutan, kenaikan produktivitas rumah tangga miskin, pertumbuhan ekonomi lokal, serta perbaikan pendidikan–kesehatan. Untuk mencapainya, strategi dibelah dua: Perlindungan Sosial yang komprehensif–inklusif–adaptif (menjaga konsumsi dan ketahanan saat guncangan), dan Pemberdayaan Ekonomi berbasis ekosistem rantai pasok semi closed-loop (menciptakan nilai tambah, pasar, dan pekerjaan yang menyerap KPM). Kedua strategi ditopang oleh tiga pengungkit: Sistem Penargetan Nasional (akurasi DTKS dan interoperabilitas data lintas program), Graduasi Kemiskinan (rute keluar dari kemiskinan yang jelas dengan paket intervensi berurutan dari bantuan → keterampilan → akses modal/pasar), dan Satu Dana Pengentasan (pooling pendanaan lintas sumber agar program tidak terfragmentasi). Kepemlmplnan, rata Kelola, dan K.ebljakan yang Mendorong Pengentasan Kemlsklnan Dlgltallsa51 pada tmplementasl Setiap Program Pengentasan Kemlsklnan Manajemen rata Kalola Kerangka PendanaanKerangka Kelembagaan Kerangka Reguiasl Peta Renean. AuditMoney@ftMfI·;;.i.lfi" 5alu Dana Pengentasan Kemiskinan Graduasi Kemisklnan5istem Penargetan Nasional Pemberdayaan Ekonomi (Ekosistem Rantai Pasok Semi Closed.Loop) I Perlindungan Sosial (Komprehensif, lnklusif, dan Adaptif) Mandiri dari Bantuan 50sial. Pendapatan yang Berkelanjutan. Meningkatnya Produktlvltas Penduduk Mlskln. Pertumbuhan Ekonoml Lokal, Menlngkatnya Kualltas Pendidlkan dan Kesehatan Sumber: Rencana Induk BP Taskin 2025-2029 Gambar 4. 1 Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan BP Taskin Pada level operasional, ditunjukkan sebagai peta rencana: dari program → kegiatan → monev → audit, yang duduk di atas tata kelola (kerangka kelembagaan, regulasi, pembiayaan) dan manajemen (visi–misi, SDM, aset dan akses, pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen risiko). Paling bawah adalah prasyarat yang sering terlupakan namun krusial: kepemimpinan dan kebijakan pro-pengentasan serta digitalisasi end-to-end di setiap tahapan (penetapan sasaran, penyaluran, case management, monev). Dengan desain seperti ini, bansos tidak berhenti sebagai transfer, melainkan “jembatan” ke pemberdayaan; monev–audit memastikan akuntabilitas; sedangkan pooling dana dan data tunggal mencegah duplikasi serta menutup celah inclusion/exclusion error. Sislem MOriIlorina dati Evaluasl yang Er6tlf OisIplin ImptefMnWI d",lam Agenda dan PrOJnlm Syarat perfu Pemban~unan Ellonoml yang Inillusif dan Ungllungan Makro yang Mendukung Akselerul Terca,alnya a MI51ArtaCIta Pencemban,an Koperul Modem PeLatihandan Pendamplngan Kartu Kewlrausahun SosIAi ,_ --..... DampakHasHKeluaran ......... Pemberdayaan EkonomJ yang Me.merdekakan Muyarabt Miskln Pethalhn Lay.nan doan Inftastruktur Dawt S!nerli Gr.aduul Pcncentaw.n Kcmllklnafl Pencemban&an SPN PerUn50S Komprehenslf,lnldu5if, diln Adilptlf MengurangJ Beban Penletuaran Rakyat Mlskln Proses Kelembagaanyang Komprehens,fdati Terinley.lSl : 'B· MasukanMasalah Sumber: Rencana Induk BP Taskin 2025-2029 Gambar 4. 2 Arah Pengentasan Kemiskinan Arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang terlihat pada gambar 4.2 di atas bergerak dari hulu ke hilir dengan logika perubahan yang jelas. Dimulai dengan tiga rumpun masalahdiskriminasi kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran–kapasitas– produktivitas lalu menata masukan kunci: data terpadu, pendanaan berkelanjutan, kebijakan–program yang terkoordinasi, penyelenggara dan mitra, serta infrastruktur teknologi digital. Masukan tersebut mengalir ke dua proses strategis. Pertama, mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin melalui perlindungan sosial yang komprehensif–inklusif–adaptif, pengembangan skema subsidi/penyangga (SPN), sinergi program graduasi kemiskinan, dan perbaikan layanan dasar serta infrastruktur. Kedua, pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan melalui ekosistem semi closed loop pada sektor prioritas (pangan, pengolahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, teknologi, perikanan, transportasi), didukung kartu kewirausahaan sosial, pelatihan–pendampingan, dan pengembangan koperasi modern. Satu Sistem dan BasisData TunccalSosialEkonomi+ Pendampincan Pembancunan Terintecrasi Transfer Asd + Kredit & Tobungan + Pelatihan & PembinOQn _%',+9_ Kderongon: Diper/ukan monitoring perkembongan kondisi s05;ol ekonomi dr mosing-mosing tahopon. 8antuon Non-Tuno; + Kre:ditStlnup, PLUT. PtOlram VOkasi PUIT.Pra Kerja. KUR.BlK Pelatihan ahli dan (l) konsultasi wirausaha Penguatan kapasltas ~ kerja lanjutan c» :e~::modallebih c» Konsuttasl usaha berkele (l) Skill d~vefopmt!!nt berkala Q) ~~:~;:~adap kredit useha ~ ~~~~:~. uwha Q) Pelatihan ewel wirausaha Q) Pelatihan kerja dasar - ...._ . ._- -- .. 1---- Tidak menerima bantuan sosfal dan subsidt. Menjadi peserta jaminan sostel berbasis iuran mandiri. Masih blsa mendapat layanan sostal. Menengah Tidak menertrna bantuan sosial. Sebagian mendapat layanan sosial, subsldi, dan PBI jaminan sosrar. M"'!','ii'ii!:ii,,,.!A PlUT.Praktfja. UMI. Pe:rhutananSosial. lORA. BlK <» Pelatihan lanjutan dan konsult.1siwireusebe <» Peneuatan kapasitas kerja (i) Akses modal dan aset produktif PKH dikurangi. Sembako, PIP, PBI JKN, dan LPG tetap tersedia sesuai kerentanan. Bantuan sosial komprehensif: Sembako, PKH, PIP, PBI JKN, subsidi LPG, dan subsidi listrik. ;if!.3M!!. Memperboiki kondisi soot ini yong cokuponnyo mosih rendoh don teifrogmentosi Pilar 2: PeninekoJ.tan P@ndapatan M~syarakat melalu! Keterampllan Kerja dan Kewirausahaan Pilar 1:Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Pelaksanaan Perhndungan Sosial Adaptif dan Inklusif Memperbolklkond,sIsoot Inlyang kurangtepot sosorandan tldok terintegrosl Sumber: Rencana Induk BP Taskin 2025-2029 Gambar 4. 3 Pilar Penanggulangan Kemiskinan Gambar 4.3 di atas menggambarkan “jalur naik kelas” rumah tangga dari miskin menjadi rentan kemudian menuju menengah dan menengah melalui dua pilar yang berjalan serempak. Pilar 1 menurunkan beban pengeluaran lewat perlindungan sosial adaptif–inklusif: pada fase miskin keluarga menerima paket bansos komprehensif (Sembako, PKH, PIP, PBI JKN, subsidi LPG/dll). Saat kondisi membaik ke fase rentan, manfaat dikurangi bertahap (PKH mulai diturunkan, bantuan lain disesuaikan tingkat kerentanan). Memasuki fase menuju menengah, rumah tangga tidak lagi menerima bansos, hanya layanan sosial dan subsidi terbatas (mis. PBI jaminan sosial); pada fase menengah bansos dan subsidi tidak diterima, dan keluarga menjadi peserta jaminan sosial mandiri. Pilar 2 menaikkan pendapatan melalui keterampilan kerja dan kewirausahaan dengan paket yang makin “naik level”: di fase miskin fokus pada perlindungan sosial berbasis keluarga (PPSE/ATENSI), pemberdayaan petani–nelayan, serta pelatihan kerja dasar/wirausaha; di fase rentan ditambah PLUT, Pra Kerja, UMi, perhutanan sosial/TORA, BLK, akses modal awal dan aset produktif; di fase menuju menengah diperkuat KUR, pelatihan ahli, konsultasi bisnis lanjutan, dan akses 'I.-.n."lgil'f.,; (.;I ~MGf(jri. ~I Ot••C~~ lrolVlo~; KcMaborasi Sl<ekuacan, ",,,,,,,herD<): Menya<ukankan. ~Peran ~----------------- ..... stmegj 1: Pengurangan beban pengeluaran masyaraka: ------------------, Reguasl yang 1J..a.yes. Resporl$lf. dan ProgrCSlf kredit tingkat lanjut; di fase menengah diarahkan ke kredit start- up/menengah, PLUT, program vokasi dan skill development berkala. Ketiga strategi ini merupakan hasil kristalisasi dari praktik kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan dan rekomendasi dari pendekatan teoritik pembangunan sosial-ekonomi. Sumber: Hasil analisis, 2025 Gambar 4. 4 Strategi Utama dan Strategi Penunjang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor
1.Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Strategi ini bertujuan untuk menurunkan tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin dan rentan miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyerap sebagian besar pengeluaran mereka, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi. Intervensi pada strategi ini bersifat langsung (direct transfer) dan bersifat protektif untuk mencegah pendalaman kemiskinan akibat guncangan sosial atau ekonomi. Program KB Gratis dan Layanan Kesehetan Reprcduks! Bideng KB Program Jemput Bola Admlnistrast Kependudukan Gratis Bideng Adrrunduk • Program Bamuan Pangan Non-Tuna. (BPNT) • Program Perhndungan SOSUI! Berbasis Komunltas • jemrnan Kesehatan nasional • JAMKESOA Tenntegrest BPJS • Program Posyandu Plus & Penlngkatan Gizi Bidang Kesehatan • Program 8antuan Operestonet Sekoleh (B05) Plus untuk Rumah Tangga Mlskm • Beesewe • Seltolah R~kyat BidengPendidikan rojuan: menurunkan tekanan ekonorni yang dtalamt rumah tangga mlskin dan rentan rntskin. khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyerap sebagian besar pengeluaran - Direct Strategi 1: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Sumber: Hasil analisis, 2025 Gambar 4. 5 Strategi 1 Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Gambar diatas menggambarkan Strategi 1: Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan tekanan ekonomi rumah tangga miskin dan rentan miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan, dan keluarga berencana. Strategi ini menekankan pendekatan direct intervention, yakni intervensi langsung pemerintah untuk mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi beban utama rumah tangga miskin. Pada bidang pendidikan, kebijakan diarahkan untuk memastikan bahwa tidak ada anak dari keluarga miskin yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Plus, beasiswa, dan Sekolah Rakyat berfungsi mengurangi pengeluaran keluarga terhadap biaya pendidikan sekaligus memperluas akses ke layanan pendidikan yang layak. Sementara di bidang kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JAMKESDA terintegrasi BPJS, serta Posyandu Plus dan peningkatan gizi menjadi instrumen penting dalam menurunkan biaya kesehatan rumah tangga miskin, khususnya ibu dan anak. Pada bidang sosial, program seperti Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) dan Perlindungan Sosial Berbasis Komunitas berperan menjaga ketahanan pangan dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi warga miskin. Di sisi lain, bidang administrasi kependudukan memberikan kemudahan melalui program jemput bola administrasi gratis, memastikan seluruh warga miskin memiliki dokumen identitas yang sah agar dapat mengakses berbagai bantuan. Terakhir, bidang keluarga berencana (KB) menekankan layanan KB gratis dan kesehatan reproduksi untuk membantu keluarga miskin mengatur jumlah dan jarak kelahiran, sehingga dapat mengelola pengeluaran dengan lebih baik.
2.Strategi Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja Strategi kedua berfokus pada penguatan kapabilitas ekonomi rumah tangga miskin melalui dua pendekatan utama: (1) pemberdayaan ekonomi produktif berbasis lokal, dan (2) perluasan kesempatan kerja yang layak dan inklusif. Strategi ini merupakan jembatan dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi, dengan mendorong mobilitas vertikal berbasis keterampilan, akses permodalan, dan jaringan pasar. Dalam RPJMN 2025–2029, kebijakan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dikaitkan dengan transformasi ekonomi berbasis desa, revitalisasi pelatihan vokasi, dan penguatan peran UMKM dalam rantai pasok lokal. Pendekatan ini juga memperhatikan teori partisipasi produktif (productive participation theory), di mana kelompok miskin diposisikan bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Penempetan KerJ8dan Bursa Tenaga Keqil Deereh Inlsl6tifWIrausaha Sestet den Start-up Dese Padat Karya Prcduktif Berbests Llngkungan Program Pelanhen Vokaslonal dan Serofikasl Kompetertsi • LayananKonsuttasi dan Pendampingan Usaha • ProgramUterasi Keuangandan Digrtal • Penguatanlnfrastruktur Ekonomi Desa PendukungPerfuesan Kesempeeen KefJ"yang layak dan Inldus.f Penguatan Koperasldan BUM Des untuk Ekonomt lnkhrslf FaSlhtaSIAkses Permodala" dan Perbankan Mlkro Program Kemitraan dengan Sektor Swastal Industrr Lokal PelatJhan Keterernpdan Usaha Mlkro dan UMKM Pemberdayaen EkonorruProduktifBerbests lokal Tujuan; Penguatan kapabilitas ekoncmi rumah tangga miskin Strategi 2: Peningkatan Pendapatan dan Penclptaan Kesempatan Kerja Sumber: Hasil analisis, 2025 Gambar 4. 6 Strategi 2 Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja Gambar 4.3 di atas menggambarkan Strategi 2: Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja, yang berfokus pada penguatan kapabilitas ekonomi rumah tangga miskin agar mereka mampu mandiri secara finansial dan keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Strategi ini menekankan dua pendekatan utama: pemberdayaan ekonomi produktif berbasis lokal dan perluasan kesempatan kerja yang layak dan inklusif, disertai dukungan lintas program yang memperkuat keberlanjutan hasilnya. Pada pemberdayaan ekonomi produktif berbasis lokal, pemerintah diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tumbuh dari potensi daerah. Program pelatihan keterampilan usaha mikro dan UMKM menjadi pintu masuk utama untuk meningkatkan kemampuan warga miskin dalam mengelola dan mengembangkan usaha kecil. Selanjutnya, program kemitraan dengan sektor swasta atau industri lokal berfungsi menghubungkan pelaku usaha kecil dengan pasar dan rantai pasok yang lebih besar. Agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan, fasilitasi akses permodalan dan perbankan mikro juga disediakan melalui skema kredit lunak, sementara penguatan koperasi dan BUMDes diarahkan agar mampu menampung produk dan jasa dari masyarakat miskin secara inklusif. Sementara itu, pada dimensi perluasan kesempatan kerja yang layak dan inklusif, pemerintah memfasilitasi pelatihan vokasional dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja miskin sesuai kebutuhan pasar kerja. Melalui penempatan kerja dan bursa tenaga kerja daerah, warga miskin difasilitasi untuk memperoleh pekerjaan formal maupun informal yang layak. Selain itu, program padat karya produktif berbasis lingkungan menjadi sarana penyediaan lapangan kerja jangka pendek sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur desa. Tak kalah penting, inisiatif wirausaha sosial dan start-up desa menjadi strategi inovatif dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor kreatif dan berbasis teknologi sederhana. Untuk memperkuat kedua pendekatan tersebut, strategi ini dilengkapi dengan komponen pendukung berupa layanan konsultasi dan pendampingan usaha, program literasi keuangan dan digital, serta penguatan infrastruktur ekonomi desa seperti pasar, gudang, dan jaringan internet. Ketiga elemen pendukung ini menjadi prasyarat penting agar masyarakat miskin tidak hanya mampu berusaha, tetapi juga memiliki daya saing ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi ini menggambarkan transisi kebijakan dari bantuan langsung menuju empowerment policy, yakni upaya membangun kemandirian ekonomi rumah tangga miskin melalui peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. lnklusaf dan Tanggap Benc.,na _UJuarAIPengembangan Kawasan Ekonoml lokal Faslhtas Scsrel dan layanan Oeser Pubhk untuk OaerDn Temnggel LiP:'djULI TranSpOftllSi dan KonektivlttJs WlllIych Pentngketen kuahtas human pen dud uk mlsltin Pertuesen Eleklnflkasl Pedeseen Terpadu Relwlb.tullnfTasuuktu, L'ngku"llan Kumuh Penyod",an 1\1,aefSlhdan Sanitasl BerkelanJutan Infrasuuktur Oasar Tujuan: Penguatan konektlvitas. aksesibihtas.dan daya dukung wilayah. terutama bagi kornunltas rnisktn dan daerah tertinggal, Strategi 3: Pening!<atan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah 1
3.Strategi Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah Strategi ini menekankan pentingnya penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan daya dukung wilayah, terutama bagi komunitas miskin dan daerah tertinggal. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai, berbagai intervensi sosial dan ekonomi tidak akan efektif karena terhambat oleh keterisolasian spasial, keterbatasan layanan, dan kesenjangan wilayah. Dalam kerangka Perpres 163/2024, BPPK menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar sebagai bentuk keadilan spasial dan alat pemerataan pembangunan. RPJMN 2025–2029 juga menargetkan pengembangan wilayah berbasis pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim. Sumber: Hasil analisis, 2025 Gambar 4. 7 Strategi 3 Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah Gambar 4.4 di atas menampilkan Strategi 3: Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah, yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat konektivitas, aksesibilitas, dan daya dukung wilayah, terutama bagi komunitas miskin dan daerah tertinggal. Strategi ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, transportasi, serta layanan sosial yang layak. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dipandang sebagai strategi struktural untuk membuka peluang ekonomi, mempercepat distribusi kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan wilayah. Dalam aspek infrastruktur dasar, kebijakan difokuskan pada penyediaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Di samping itu, rehabilitasi infrastruktur lingkungan kumuh diarahkan untuk memperbaiki kondisi permukiman padat penduduk agar lebih layak huni dan sehat. Perluasan elektrifikasi pedesaan terpadu menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan di wilayah terpencil, sementara peningkatan kualitas hunian penduduk miskin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan manusiawi. Pada dimensi transportasi dan konektivitas wilayah, strategi ini berupaya mengatasi keterisolasian geografis dengan peningkatan jalan dan jembatan penghubung antara desa dan kota, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan publik dengan lebih mudah. Selain itu, subsidi transportasi publik untuk daerah tertinggal menjadi instrumen penting dalam menekan biaya mobilitas warga miskin sekaligus memperkuat interaksi ekonomi antarwilayah. Sementara dalam fasilitas sosial dan layanan dasar, strategi ini menekankan pengembangan kawasan ekonomi lokal yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis potensi daerah, seperti sentra pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Kebijakan ini diperkuat dengan program tata ruang inklusif dan tanggap bencana, yang memastikan pembangunan wilayah berjalan berkelanjutan serta mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat miskin. Secara keseluruhan, strategi ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang spasial dan inklusif, di mana peningkatan infrastruktur bukan hanya sebagai sarana fisik, melainkan juga instrumen pemerataan ekonomi. Dengan memperbaiki akses dan kualitas infrastruktur dasar, transportasi, dan layanan publik, strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif, resilien, dan mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
4.Strategi Penunjang Untuk mempercepat capaian penghapusan kemiskinan secara sistemik dan inklusif, strategi utama harus ditopang oleh pilar penguat yang memperkuat arsitektur kelembagaan, kerangka regulasi, tata kelola data, dan ekosistem kolaboratif. Pilar ini tidak hanya mendukung pelaksanaan program, tetapi juga memastikan transformasi struktural dan keberlanjutan dampak kebijakan. Dalam kerangka kebijakan nasional dan best practices global, tujuh pilar penguat berikut ini menjadi fondasi utama:

a.Satu Data Kemiskinan: Akurat, Terpadu, dan Real-Time Transformasi penanggulangan kemiskinan dimulai dari data yang valid dan responsif terhadap dinamika lapangan. Sistem Satu Data Kemiskinan mengacu pada integrasi dan pemutakhiran data mikro melalui platform P3KE yang menghubungkan seluruh level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Pelatihan Birokrasi Inklusif Kebijakan Reformasi Layanan Publik Pro- Poor Birokrasi Inklusif dan Responsif: Reformasi Tematik Berbasis Kemiskinan Dashboard Publik Real- Time Pemutakhiran Berkala dan Partisipatif Kebijakan Integrasi Data Kemiskinan Nasional-Daerah Satu Data Kemiskinan: Akurat, Terpadu. dan Real- Time Dengan pendekatan by name by address, interoperabilitas antar sektor, serta pembaruan berbasis teknologi, data ini menjadi navigasi utama dalam menargetkan intervensi yang adil dan efektif, serta mendukung skema graduasi dan konvergensi program lintas sektor.
b.Birokrasi Inklusif dan Responsif: Reformasi Tematik Berbasis Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan harus menjadi arus utama birokrasi (mainstreaming), bukan sekadar domain sektor sosial. Birokrasi Inklusif menuntut reformasi kelembagaan melalui pembentukan unit lintas sektor yang fokus pada kemiskinan, penyederhanaan prosedur pelayanan, pelatihan ASN berbasis empati sosial, dan sistem reward–punishment yang terukur pada pencapaian penghapusan kemiskinan. Peraturan Daerah Pro- Poor Regulasi Fleksibel Dana Inovasi Kebijakan Review Regulasi Kemiskinan Kebijakan Pro-Rakyat: Regulasi yang Luwes, Responsif, dan Progresif
c.Kebijakan Pro-Rakyat: Regulasi yang Luwes, Responsif, dan Progresif Kerangka regulasi di daerah perlu disesuaikan secara adaptif dengan konteks lokal dan dinamika sosial-ekonomi. Melalui Kebijakan Pro-Rakyat, pemerintah daerah menyusun regulasi yang mendorong keadilan sosial, inklusi kelompok marginal, serta memberikan ruang inovasi dalam pendanaan, kolaborasi, dan teknologi sosial.
d.Kolaborasi 5 Kekuatan (Pentahelix): Menyatukan Arah, Membagi Peran Pentahelix Collaboration mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam mendesain, melaksanakan, dan mengawal intervensi kemiskinan. Kemitraan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya non-APBD, adopsi teknologi, dan inovasi sosial berbasis komunitas. Platform multipihak seperti forum TKPKD diperluas dengan kemitraan universitas lokal, asosiasi pengusaha, organisasi keagamaan, dan media komunitas sebagai jembatan literasi publik. Replikasi Inovasi Daerah Graduasi Mandiri Rumah Tangga Miskin Konvergensi Program Konvergensi, Graduasi Mandiri, dan Duplikasi Inovasi Inkubator Inovasi Pentahelix Skema Pendanaan Bersama Forum Kemiskinan Daerah Multi-Pihak Kolaborasi 5 Kekuatan (Pentahelix): Menyatukan Arah, Membagi Peran
e.Konvergensi, Graduasi Mandiri, dan Duplikasi Inovasi Strategi ini menyatukan tiga prinsip utama: (1) Konvergensi program lintas sektor di lokasi dan sasaran yang sama, (2) Graduasi mandiri yang mendorong rumah tangga keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, dan (3) Replikasi inovasi lokal dari desa atau kecamatan yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Model graduasi BRAC membuat model graduasi dari kemiskinan melalui tiga unsur yaitu: (A) Aset produktif, (B) Pemenuhan kebutuhan dasar, dan (C) Coaching/pedampingan intensif. Urutannya penting. Keluarga miskin perlu terlebih dahulu merasa aman—kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan dasar terpenuhi—baru kemudian menerima aset dan keterampilan usaha yang relevan. Sepanjang proses, mereka tidak dibiarkan ADAPTIF aga.te.us meningkatkan dampak program bagi peserta BERBATAS WAKTU agar peserta dapat berkembang selama periode program BERURUTAN pada waktu yang tepat untuk memastikan semua elemen saling memperkuat BAGAIMANA? APA? berjalan sendiri: ada pendamping yang rutin memantau, memberi dorongan, dan membantu memecahkan masalah nyata di lapangan. Program dibatasi waktu, tetapi fleksibel mengikuti kemajuan setiap keluarga. Sumber: BRAC Internasional, 2025 Gambar 4. 8 Elemen Utama Program Graduasi Gambar ini merangkum “jalanan dua tahun” bagi rumah tangga miskin ekstrem untuk naik kelas melalui paket ABC yang berurutan, berbatas waktu, dan adaptif. Pada bulan-bulan awal, fokus ada di Basic Needs: bantuan tunai/pangan dan layanan dasar untuk menstabilkan konsumsi—agar keluarga aman dulu dari guncangan dan bisa ikut intervensi berikutnya. Segera setelah situasi lebih stabil, program masuk ke Asset: transfer aset produktif (alat, bibit, ternak, modal awal) disertai seleksi mata pencaharian dan pelatihan yang terus berlanjut sesuai kebutuhan—ini yang mulai menggerakkan pendapatan. Sepanjang dua tahun, benang merahnya adalah Coaching: kunjungan pendamping rutin yang membantu keluarga menetapkan tujuan, menyusun rencana usaha, memecahkan masalah harian (pasar, input, keuangan), serta membangun kepercayaan diri. • Petallhan penyegaran unlU): retanal pengetahuandllflkelerampolan • BlI1lbijngan/dukuogankepad9 peserta unlllkletap~atr.kloJl kesejahtetaannyapascaGr"aduHi
1. 7.PerslapanGraduasl Sesuai kebufuhan I kefika masalah mara pencaharian muncul • eimbingantekrMSmalapencaharian • Salusi masaiah lerkail mata pencaharian • Pl!1l)IesuaianJeni&&Iri!klHlflsi pendampingan sesual kebutuhan pcserta 6.Pendampingan Livelihood eimbingan peserta meneomal membeli 8sel.mata~ncahariBn5.rrsnslerAset • Penyusooan fencoo&I lISDho • PenpajlJandan persetuJuanrencana • Pe-Ial,hBnmana;emenbI&nIsdasar • Peh.18II1g& rencal1apemasaran
2. 4.Ps,sncanaanMata Pencaharian RuillkBnpesertake ualllifer tunal, bantuan makanan,& bantusnlainn~a,seperti layananpendidikan& Kesellatan
3. 3.Ak,askaKebutuhan oeeer Pelar/hen swsl Mulai kunjung8n pelarih
4. 2.Paningkatan Kapercayaan Di,l& Ktllarampilan • PeJa~tumke!enilmp~aohlolJp,litenrsl keuaJ'lgan& kepe!'cayaandin • AwiIApemanlauan(rutin,ouIp.JIdan OUl~)oIehpendarnptng Penyesueien jenis dan fre/(wensi pendampingan sesue; kebutuhen pesartaPiJlarJhanintensif • S05Iallsa,lproglllmGradua51 • Verifil<.fi minat & persetujuan peserta • ProfilingSOli"ekonoml(caJon) pesMO 1.Sosialt58si & Pendaftarsn 2Tahun Detail Tahapan Siktus Petaksan8an Program Graduasi Ml·2 M3·4 MS·S M7·8 M9·10 Mll·12 M13.14 M1S·16 M17·18 M19·20 M21·22 M23·24 Tahapan Asesmen & Pemeteen (Kemiskinan & eereruanan, kelembagaan, SOM, program & kebijakan, enggeran. pasar & peluang usaha) Keputusan Desain (Penetapen penanggung jawab urama dan settee komponen program Graduasi, mekanisme koordinasi, Indlkator keberhasitan, identifik;ssi peserre. daftarintervensi & mete cercenenan, kriteria graduasi, MIS/monitoring, dan SOM pendamping) Persiapan lmptementast (Penyusunan pedoman & anggaran, materi pelstiban & pendampingan, pelatihan SOM, penyesusian kebijekan. sene penyediaan aLat bantufteknoLogl) PROSES PRA-PROGRAM TahunProgram Tahun Mutai S Asset TranferAsetlroduktif • ~'!.f'e.!lca..!::ar~n! P~at~a'2.. • ~esuai kebutuhan) iiIIIiii,ed~S~~~~w: .., emenuhi kebutuhan dasar tau pangan, program lain) GRAOUASI Rumah tangga miskin ekstrem menerima program yang berurutan, berjangka waktu, dan adaptif yang mencakup ABC: Sumber: BRAC Internasional, 2025 Gambar 4. 9 Intervensi Graduasi dalam Urutan Waktu Gambar 4.10 menggambarkan siklus pelaksanaan Program Graduasi bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu dua tahun, yang diawali dengan proses pra-program dan dilanjutkan dengan tujuh tahapan pelaksanaan utama. Tujuan keseluruhan dari siklus ini adalah membantu rumah tangga miskin berpindah dari kondisi ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi melalui proses bertahap, terencana, dan terukur. Sumber: BRAC Internasional, 2025 Gambar 4. 10 Tahapan Program Graduasi Kabupaten Bogor Pada tahap Pra Program, terdapat tiga langkah penting: asesmen dan pemetaan, keputusan desain, serta persiapan implementasi. Asesmen dan pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan, kerentanan, kapasitas SDM, kelembagaan, serta peluang pasar dan usaha lokal. Tahap ini menghasilkan profil sosial-ekonomi calon peserta dan peta kebutuhan intervensi. Selanjutnya, tahap keputusan desain menetapkan pihak penanggung jawab utama di setiap komponen program—termasuk koordinasi, indikator keberhasilan, mekanisme pendampingan, serta kriteria graduasi. Tahap ketiga, persiapan implementasi, mencakup penyusunan pedoman teknis, alokasi anggaran, pelatihan SDM pendamping, dan penyesuaian kebijakan pendukung. Memasuki tahapan pelaksanaan program, terdapat tujuh tahap utama yang berlangsung secara berurutan dan sebagian tumpang tindih dalam dua tahun:
5. 1.Sosialisasi dan Pendaftaran (bulan 1–2) mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, verifikasi calon peserta, dan penetapan peserta program berdasarkan hasil asesmen.
6. 2.Peningkatan Kepercayaan Diri dan Keterampilan (bulan 3–10) meliputi pelatihan awal, kunjungan pelatih, serta pelatihan intensif untuk membangun motivasi, literasi dasar, dan kesiapan peserta terhadap perubahan ekonomi.
7. 3.Akses ke Kebutuhan Dasar dilakukan secara paralel, berupa fasilitasi layanan dasar seperti bantuan pangan, kesehatan, pendidikan anak, dan dukungan administrasi kependudukan.
8. 4.Perencanaan Mata Pencaharian (sekitar bulan 9–14) berfokus pada penyusunan rencana usaha dan pemilihan jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal.
9. 5.Transfer Aset (bulan 12–16) mencakup pemberian bantuan modal produktif, peralatan usaha, atau dukungan finansial agar peserta dapat memulai kegiatan ekonomi mandiri.
10. 6.Pendampingan Livelihood berlangsung sepanjang program, dengan frekuensi disesuaikan kebutuhan peserta. Tahapan ini meliputi bimbingan teknis, penguatan kapasitas usaha, solusi terhadap tantangan lapangan, serta monitoring capaian ekonomi rumah tangga.
11. 7.Persiapan Graduasi (bulan 21–24) memastikan peserta mencapai kemandirian dan stabilitas ekonomi, termasuk dukungan keberlanjutan agar tetap berada di jalur kesejahteraan setelah program berakhir.
f.Sistem Monev Adaptif: Mengukur Dampak, Bukan Hanya Serapan Pemantauan dan evaluasi tidak boleh berhenti pada realisasi anggaran, melainkan harus berorientasi pada perubahan nyata di tingkat rumah tangga miskin. Sistem Monev Adaptif menekankan evidence-based performance monitoring, penggunaan indikator multidimensi kemiskinan, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan sosial. Dashboard digital, pelaporan real-time, dan integrasi dengan sistem perencanaan–penganggaran menjadi prasyarat agar kebijakan tidak hanya reaktif, tetapi progresif dan berbasis pembelajaran kebijakan. Audit 5051011 Partisipatif Aplikasi Monev Real- Time Kebijakan lndikator Dampak
g.Penguatan TKPKD sebagai Komando Taktis Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) harus bertransformasi menjadi komando taktis dan ruang koordinasi lintas sektor yang efektif di daerah. TKPKD yang kuat ditandai dengan kepemimpinan yang visioner, dukungan sekretariat profesional, forum periodik strategis, serta pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem pusat. Revitalisasi TKPKD juga mencakup pelibatan wakil kelompok rentan, pelatihan teknis, serta peran aktif dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kemiskinan. D. Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan merupakan perencanaan teknis dan strategis yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai turunan dan operasionalisasi dari arah kebijakan nasional dan daerah dalam upaya penghapusan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Bagian ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan intervensi lintas sektor, lintas aktor, dan lintas sumber pendanaan untuk mencapai target pengurangan jumlah penduduk miskin secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. RAD ini menjadi wujud nyata dari pendekatan konvergensi program dan anggaran, serta kerangka koordinasi yang menyatukan berbagai intervensi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra pembangunan, dan masyarakat sipil agar bekerja pada sasaran yang sama, yaitu rumah tangga miskin dan rentan miskin yang telah teridentifikasi melalui data mikro seperti P3KE atau DTKS. Tabel 4. 2 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten bogor 2025-2030 – Bagian 1 (dalam jutaan) No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 61,06 63,75 28.879,71 64,80 29.193,65 65,00 29.725,24 2 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar % 107,02 100,00 612.811,7 5 100,00 619.473,3 0 100,00 630.753,3 5 3 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama % 98,41 100,00 321.486,1 1 100,00 324.980,8 1 100,00 330.898,4 2 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 4 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan % 60,74 61,15 9.673,03 62,23 9.778,18 63,00 9.956,23 5 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik % 84,23 85,17 220.332,5 3 86,22 222.727,6 4 87,00 226.783,3 2 6 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase ketercapaian penyelenggaraan layanan medik dan keperawatan % 95,00 511.840,2 9 97,00 658.674,9 4 98,00 671.783,9 6 7 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat % 17,00 2.065,61 19,00 1.826,85 21,00 4.806,99 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 8 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penanggulangan Bencana Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 90,00 95,00 6.012,31 99,00 7.610,71 99,00 9.331,07 9 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemberdayaan Sosial Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS % 100,00 100,00 8.898,04 100,00 8.992,18 100,00 9.556,20 10 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani % 100,00 100,00 1.005,99 100,00 1.657,82 100,00 1.676,43 11 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Geland angan di luar panti yang terehabilitasi sosial % 28,55 29,05 11.618,83 29,55 12.605,95 30,05 15.159,04 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 12 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial % 73,17 73,67 2.424,01 74,17 4.121,61 74,67 4.481,55 13 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana % 100 100,00 3.977,30 100,00 2.594,73 100,00 2.506,05 14 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun % 33,33 66,67 7.851,30 100,00 8.366,87 100,00 8.856,62 15 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang % 58,9 59,15 57.335,15 59,40 55.908,35 59,65 59.180,90 16 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Akses Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan % 0,19 0,59 50.630,47 0,99 53.150,00 1,39 56.261,09 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 17 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase luas kawasan genangan yang terlindungi infastruktur drainase % 52,00 65,29 30.371,29 66,79 31.833,57 68,29 33.696,92 18 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100,00 100,00 349,96 100,00 1.777,27 100,00 1.460,68 19 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindungan Khusus Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100,00 100,00 1.345,57 100,00 3.531,52 100,00 2.893,29 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 20 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase cadangan pangan masyarakat % 10,00 10,00 3.649,69 10,00 9.694,69 10,00 5.826,14 21 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita % 96,97 98,90 7.341,97 98,95 10.672,25 99,00 10.721,73 22 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 38,62 37,00 595,14 35,40 791,58 33,73 837,91 23 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya % 100,00 100,00 1.548,34 100,00 2.877,84 100,00 2.901,23 24 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan KTP % 98,43 98,72 14.699,67 98,92 17.391,37 99,09 18.409,36 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 25 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 37,52 42,68 4.292,90 48,78 4.669,31 50,74 4.942,63 26 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte kelahiran anak % 92,11 94,09 5.320,86 94,54 3.438,38 95,40 6.197,78 27 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengendalian Penduduk Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) Angka 17,1 16,70 992,03 16,30 1.395,29 15,90 501,55 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 28 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 15,3 14,80 9.640,71 14,20 8.941,05 13,70 12.369,02 29 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian % 26,69 71,18 3.481,98 71,89 1.961,89 72,61 2.171,46 30 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok % 100 100,00 3.254,54 100,00 3.411,23 100,00 3.782,85 31 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % 1,05 1,05 4.250,40 1,07 806,47 1,09 3.411,81 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 32 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan Wirausaha % 12,13 12,62 1.308,96 13,64 6.465,50 13,81 9.402,09 33 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengembangan UMKM Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha % 58,54 58,91 678,68 58,94 4.359,68 59,15 7.173,01 34 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase Koperasi Aktif % 43.64 44.87 227,53 45.09 1.326,96 45.36 1.205,69 35 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda % 76,36 76,64 20.349,92 76,92 21.385,83 77,19 22.637,63 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 36 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual % N/A 10,00 1.473,40 15,00 1.955,28 20,00 1.969,35 37 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi % 14,15 14,29 43.121,53 14,43 53.731,24 14,58 41.245,88 38 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian % 32,1 66,05 3.938,08 66,71 210,63 67,38 2.471,26 39 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak) % 31,06 16,31 6.695,70 16,45 11.816,98 16,59 12.508,68 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 40 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Tingkat Kemantapan Jalan % 82,52 86,71 634.102,6 1 86,78 344.264,0 1 86,85 364.415,2 3 41 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman % 100,00 100,00 6.630,09 100,00 9.998,05 100,00 10.174,07 42 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Pengembangan Perumahan Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana % 54,89 61,23 76.613,85 74,56 196.568,7 5 80,01 55.173,05 43 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Kawasan Permukiman Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani % 35,78 42,94 20.139,26 62,63 11.983,64 80,26 11.002,58 44 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh % - - - 58,48 40.386,11 65,25 82.688,85 No Strategi Program Indikator Satua n Baselin e 2024 2025 2026 2027 Target Rp Target Rp Target Rp 45 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase fasilitasi penyediaan PSU % 42,89 49,38 39.821,71 55,61 26.063,86 61,85 18.257,75 46 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Konektivitas Angkutan Poin 0,526 0,73 129.614,5 8 0,74 244.164,2 0 0,75 253.010,6 2 47 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Pengelolaan Persampahan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah % 8,08 190.564,6 7 10,08 153.333,7 8 12,08 137.131,9 0 48 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penataan Desa Persentase Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa % - 100,00 76.167,39 100,00 1.168,96 100,00 1.571,28 Tabel 4. 3 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten bogor 2025-2030 – Bagian 1 (dalam jutaan) No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 66,00 30.604,16 67,00 30.960,12 70,00 31.677,41 Dinas Pendidikan 2 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar % 100,00 649.403,5 5 100,00 656.956,8 2 100,00 672.177,3 4 Dinas Pendidikan 3 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama % 100,00 340.682,4 7 100,00 344.644,9 7 100,00 352.629,7 8 Dinas Pendidikan No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 4 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan % 64,00 10.250,62 65,00 10.369,84 66,00 10.610,10 Dinas Pendidikan 5 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan kondisi baik % 88,00 233.488,8 7 89,00 236.204,6 0 90,00 241.677,0 4 Dinas Pendidikan 6 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase ketercapaian penyelenggaraan layanan medik dan keperawatan % 98,00 825.717,0 1 99,00 887.242,5 4 99,00 654.643,4 0 Dinas Kesehatan 7 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemberday aan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat % 23,00 5.189,49 25,00 5.359,33 25,00 8.516,96 Dinas Kesehatan No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 8 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penanggula ngan Bencana Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 99,00 10.463,04 99,00 11.527,93 99,00 12.846,05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pemberday aan Sosial Persentase keluarga miskin ekstrem yang mendapatkan pendampingan atau fasilitasi PSKS % 100,00 9.704,65 100,00 10.675,08 100,00 10.960,69 Dinas Sosial 10 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penangana n Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani % 100,00 1.703,32 100,00 1.718,55 100,00 2.717,85 Dinas Sosial 11 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Persentase Disabiltas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Pengemis/Gelandanga n di luar panti yang terehabilitasi sosial % 30,55 15.291,69 31,05 15.253,18 31,55 15.524,75 Dinas Sosial No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 12 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindung an dan Jaminan Sosial Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi jaminan dan atau perlindungan sosial % 75,17 4.507,74 75,67 4.508,97 76,17 4.585,82 Dinas Sosial 13 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penangana n Bencana Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana % 100,00 2.533,21 100,00 2.434,99 100,00 5.612,71 Dinas Sosial 14 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase infrastruktur pengendali banjir yang terbangun % 100,00 9.479,63 100,00 9.969,68 100,00 10.604,65 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase Jumlah Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dan Sedang % 59,90 63.343,87 60,15 66.618,48 60,40 70.861,39 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Akses Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan % 1,79 60.218,67 2,19 63.331,72 2,59 67.365,30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 17 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan dan Pengemban gan Sistem Drainase Persentase luas kawasan genangan yang terlindungi infastruktur drainase % 69,79 36.067,27 71,29 37.931,79 72,79 40.347,66 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindung an Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100,00 1.549,22 100,00 1.643,74 100,00 1.744,69 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Perlindung an Khusus Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100,00 3.152,31 100,00 3.425,74 100,00 3.724,21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 20 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandiria n Pangan Persentase cadangan pangan masyarakat % 10,00 6.532,92 10,00 6.001,28 10,00 6.687,48 Dinas Ketahanan Pangan 21 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Peningkata n Diversifikas i dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Per Kapita % 99,05 11.148,69 99,10 12.239,06 99,15 13.061,03 Dinas Ketahanan Pangan 22 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penangana n Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 32,18 896,85 30,57 943,22 28,97 1.003,29 Dinas Ketahanan Pangan 23 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Penyelesaia n Sengketa Tanah Garapan Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi penanganannya % 100,00 2.957,44 100,00 2.962,22 100,00 3.000,84 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 24 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pendaftara n Penduduk Cakupan penerbitan KTP % 99,12 19.704,33 99,22 20.722,96 99,66 22.042,80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pendaftara n Penduduk Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 56,68 5.290,31 60,79 5.563,79 65,28 5.918,15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte kelahiran anak % 96,73 6.567,36 97,08 6.762,19 97,94 10.302,84 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 27 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengendali an Penduduk Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka 15,50 705,74 15,10 616,36 14,70 834,30 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 28 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 45.701,0 0 10.538,00 45.881,0 0 11.604,30 45.728,0 0 12.762,23 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 29 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian % 73,34 2.645,77 74,07 2.615,82 100,00 5.880,87 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 30 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang penting dan barang kebutuhan pokok % 100,00 4.241,76 100,00 4.673,47 100,00 5.207,84 Dinas Perdagangan 31 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivit as Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % 1,12 3.585,42 1,14 3.626,10 1,15 6.967,01 Dinas Tenaga Kerja No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 32 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan Wirausaha % 13,92 9.997,07 13,95 10.369,21 14,12 14.139,59 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 33 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengemban gan UMKM Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha % 59,17 7.611,19 59,27 7.859,99 59,27 11.470,55 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 34 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase Koperasi Aktif % 45.63 1.224,11 45.89 1.142,72 45.89 4.325,47 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 35 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengemban gan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa n Rasio Wirausaha Pemuda % 77,47 24.230,03 77,75 25.482,62 78,03 27.105,60 Dinas Pemuda dan Olahraga No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 36 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Pengemban gan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaata n Dan Perlindung an Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual % 25,00 2.152,00 30,00 2.240,35 35,00 5.628,69 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 37 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi % 14,72 38.930,04 14,87 36.435,52 15,02 41.854,44 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 38 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis ijin usaha pertanian % 68,05 2.675,86 68,73 3.098,07 100,00 5.986,50 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 39 Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (Bibit Ternak) % 16,74 13.388,58 16,88 14.080,71 17,02 14.977,51 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 40 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penyelengg araan Jalan Persentase Tingkat Kemantapan Jalan % 86,92 390.049,3 3 86,99 410.213,2 0 87,06 436.339,5 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Persentase Penyediaan Jembatan Gantung Di Lingkungan Permukiman % 100,00 10.371,18 100,00 10.387,93 100,00 10.523,37 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Pengemban gan Perumahan Persentase hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana % 86,07 56.452,27 92,73 57.263,97 100,00 58.749,35 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 43 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Kawasan Permukima n Persentase luas permukiman kumuh yang tertangani % 100,00 11.415,96 100,00 10.130,89 100,00 10.364,55 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 44 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukima n Kumuh Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh % 72,03 84.090,68 78,81 84.226,48 85,58 85.324,61 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp pengembangan wilayah 45 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Peningkata n Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase fasilitasi penyediaan PSU % 68,08 22.310,51 74,31 25.340,27 80,55 23.001,08 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 46 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penyelengg araan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Konektivitas Angkutan Poin 0,75 292.376,6 8 0,76 305.914,3 5 0,77 336.505,7 9 Dinas Perhubungan 47 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Pengelolaan Persampah an Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah % 14,08 131.240,6 9 16,08 142.655,7 8 18,08 154.770,3 7 Dinas Lingkungan Hidup No Strategi Program Indikator Satua n 2028 2029 2030 OPD Target Rp Target Rp Target Rp 48 Peningkatan akses serta kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah Program Penataan Desa Persentase Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa % 100,00 1.601,73 100,00 1.604,31 100,00 1.625,23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lokasi prioritas dalam konteks penanggulangan kemiskinan didefinisikan sebagai wilayah administratif tertentu—baik desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten/kota—yang dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan dan kerentanan sosial tertentu untuk dijadikan sasaran utama pelaksanaan intervensi program dan kegiatan pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini adalah: (1) Memfokuskan intervensi pada rumah tangga miskin dan rentan miskin secara spasial; (2) Mengintegrasikan program dan anggaran lintas sektor secara konvergen di wilayah prioritas; (3) Menghindari tumpang tindih program serta mempercepat capaian target penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (4) Memastikan prinsip keadilan spasial dan pemerataan pembangunan antardaerah. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kuadran prioritas 1–4 digunakan sebagai alat bantu klasifikasi wilayah dengan menganalisis dua indikator terkait dengan kemiskinan dan faktor/indikator penyebab. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan penajaman strategi intervensi secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan karakteristik wilayah atau populasi yang ditargetkan. kuadran(nasional) .prioritas! .prioritas2 .Prioritas3 .Prioritas4 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 ROO 34,00 35.00 36.00 37.0017.0018.0019.0020.0021,0022.0023.00 :24.6 •IliInca8ungur •GununiSir>dur •Tajurhal.ng soo JOnggoie •TanJungsari •Tenja •Cileureup •Tenjol.v' •Parung eKemans •Cileungsl •GunungPutri 1500 •• •01>0"""8 8ofongGede 3000 2~~3_ -- - - -- - - - - Ci~W;--- - - - - - - - - - -- -:-Cii<itso.;g----- - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -_. . :. Ciom.. parungPanjang •Dramag. •Rumpin •• SUl<amakmu, j.~lng" • •NangguogCigudeS .. Suk~....j. : •• Tama"$dn Ci"mp~a .Leuwi"'d~ •M~g.mend~ng • CibunttnJlang .. le~wiHang : 3500 7000 A. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dalam kerangka P3KE adalah indeks komposit pada level desa/kelurahan yang mengukur “seberapa sulit” suatu wilayah dijangkau dan dilayani; makin tinggi skor IKG, makin besar hambatan akses dan biaya layanan publik. Indeks ini umumnya dibangun dari beberapa dimensi kunci—ketersediaan dan jarak layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), kualitas dan ketersambungan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, internet), serta aksesibilitas/transportasi (kemudahan moda, kondisi medan, musim/cuaca)—yang dinormalisasi ke skala 0–100. Dalam praktik P3KE, IKG dipadankan dengan data kesejahteraan rumah tangga (desil/kategori P3KE) Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 1 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Indeks Kesulitan Geografis Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Pamijahan, KecamatanCibungbulang, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Caringin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigombong. •Sukaja~" kuadran(naslonal) .Prlorltasl .Prloritas2 .Prlorltas3 .Prioritils4 16.00 17,00 18.00 19.00 20,00 21,0022.0023.0024.0025.0026,0027.0028.0029.00 30.00 31.00 32.00 33,00 34.00 35.00 36,00 :;"00 VariabellKG :25,1 •TenJo •R.n~iI aungur·: • •• GunungPutri Kern.ng Cil~un8sl •T.nlunl:',,1 •l008801·:Citeureup: •Rumpin •Gunung5lndu. •Tajurhalang •~"rUn8 • T~n)ol.va •Dr.m.g. •Boj<lngGe<le•Ciblnong sao" 1000 1500 2500 •Tomon,ad ·.Clarn~a : ·.Oweng: 3000 2~~3 ..!D-CJa~ _4t . • porun~p"nl"nB (ioma. • •lasing. $ubmokmur ••"'''''Gin •Cisaru. • Naogguog. _. : Me~am~!lduog • C,g~deg Cibungbulang •P.mlJ~h"o •Sukaraja •Cijeruk 5000 6500 7000 B. Indeks Dimensi Pelayanan Dasar Indeks Dimensi Pelayanan Dasar adalah sub-indeks komposit pada level desa/kelurahan yang menilai tingkat kecukupan dan keterjangkauan layanan dasar—terutama pendidikan, kesehatan, air– sanitasi, serta layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial—untuk rumah tangga miskin dan rentan. Indeks ini dibangun dari indikator kunci yang lazim digunakan di P3KE, meliputi ketersediaan sarana (ada/tidaknya sekolah, puskesmas/poskesdes, sumber air aman, layanan adminduk), aksesibilitas (jarak/waktu tempuh, biaya, frekuensi/jam layanan), daya tampung dan mutu (rasio murid–kelas, tenaga kesehatan– penduduk, ketersediaan obat, kelayakan air dan sanitasi), serta keberfungsian dan pemanfaatan (operasional rutin, tingkat penggunaan oleh kelompok miskin, kejadian stock-out). Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 2 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Indeks Dimensi Pelayanan Dasar Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Sukamakmur, 26.00 28.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 46.00 .28.00 50.00 52.00 54.00 56.00 c!iu eGunwotISindur • --•r"njo •Ci'eu, ..up •T..,~ •iIoja"8Gede •!'''lUre .: T"njCI~a SOD eKemons •Cileunlsl •vUfIIJI1gPutri •Ob;~•B"b;JkanMadanll 2000 3000 2~El3_- - - - - - - - - -- -- - - -- - - -- - -- Q;'wi- - -- - - -. - -ngOkt-------------------------------_. ~ • ~- •Subjaya kuadran(naslonal) .Prioritasl .Prioritas2 .Prioritas3 .Prioritas4 •Rump;n•.......... • eSubmakmy. h'inga •• Cigud~g •Cibungbutang •Cijeruk c..ri~' • T~m.1n"'" Ciampea: . . :ase..ng •..... •P~rnii""''' 3500 •Mega~u"" Kecamatan Tamansari, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Caringin, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parung Panjang. C. Indeks Dimensi Infrastruktur Indeks Dimensi Infrastruktur adalah sub-indeks komposit pada level desa/kelurahan yang menilai kecukupan dan keterhubungan infrastruktur fisik—jalan/jembatan, listrik, telekomunikasi–internet, permukiman (drainase, jalan lingkungan), serta prasarana transportasi—untuk mendukung aktivitas ekonomi dan akses layanan warga miskin. Indeks dibangun dari indikator inti: kondisi dan keterhubungan jalan (kualitas, keterlaluan musim/banjir, waktu tempuh ke pusat layanan/ekonomi), rasio elektrifikasi dan keandalan pasokan, ketersediaan sinyal/broadband fungsional, kualitas lingkungan permukiman (drainase, penerangan, jalan lingkungan), ketersediaan moda/halte dermaga dan frekuensi layanan, serta paparan risiko bencana yang mengganggu fungsi infrastruktur. Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 3 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Indeks Dimensi Infrastruktur Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan kuadran(nasional) .Priorlt!lsl .Prlorltas2 .Prloritas3 .Prioritas4 •Dramaga eCiteureup • •Jcnggol •• lk>jongC;ede • Tanjul1@s.,i B.bakanMad~ng Obinong • Pawng •• RancaBungu, Tenjo .: • KtaP'lnu~ggalTenjolay" • • eTa]u,halang GunungPurri • : .Cileungsl G~unISindu, •Carl" :9.7 0.00 2.00 4,1)0 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16,00 18.00 20.00 22.00 24.00 VariabellKG 3000 2:2~3~ ---- ----------- --~. ----- "t;&ootong-- ; . • Cioma, ParungPanjang •Rumpin•• c•••ng SUk~f.j. •(lampe;} • leuwl,adeng •Jasinga •Sukamakmur Ci.~ru" •Coringin •Cigud"ll•Meilamendung •Cibungbul'ng •leuwilia"$ssoc 7000 Sukajaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Rumpin. D. Indeks Dimensi Aksesibilitas Indeks Dimensi Aksesibilitas adalah sub-indeks komposit pada level desa/kelurahan yang mengukur tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam mengakses layanan publik, pusat ekonomi, dan fasilitas sosial. Penyusunan indeks mencakup beberapa indikator utama, antara lain jarak dan waktu tempuh ke fasilitas dasar (sekolah, puskesmas, pasar, balai desa), ketersediaan moda dan frekuensi transportasi umum, biaya rata-rata perjalanan menuju layanan penting, serta hambatan topografi atau kondisi alam yang memengaruhi mobilitas warga. Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 4 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Indeks Dimensi Aksesibilitas Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan kuadran(nasional) .Prioritas! Prioritas2 .Prioritas3 .Prloritas4 1.501.401.301.201.10 500 •CII~un~~1 •GunungPulrl1000 1500 •8oJongGede•(fbi",,", •Dra"",~• .: Citeure'!P • •: JM"ol • Tanjuncsarl SaOOkanM.~.ng eTenlo • I Ran", BUlliu, TenJol'va Klap<lnunqal •nJu'hal~ng • cu~uGunul'ILSll'Idur :1,8 1.60 1.70 1.8<) 1,90 2.00 2.10 2000 3000 2~~3_ -- - - -- - - - - - -- - --- - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -l'jgOriibO~ - ~wi - - - - - - - - - -- - - -- - - - -_. :. .'aruncPanjang Cioma. •~umpin Tam.n ... ,'. • eCiampe. 4000 ""'"': . :Ca'ingin L;UWi.aden~ •• Ciseeng •S~kil"Y~ • • N~n""",CibungbulanR 5000 CiJef~k 5500 6000 •P~mll·h." 6500 7000 Jasinga, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Caringin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciseeng dan Kecamatan Rumpin. E. Akses ke Rumah Sakit Bersalin Akses ke Rumah Sakit Bersalin adalah indikator pada level desa/kelurahan yang menilai kemudahan dan keterjangkauan ibu hamil terutama dari keluarga miskin/rentan untuk memperoleh layanan persalinan aman di rumah sakit (termasuk RS PONEK/RSUD). Pengukuran mencakup: jarak dan waktu tempuh ke RS bersalin dalam kondisi normal dan darurat; ketersediaan moda/ambulans dan frekuensi layanan; biaya perjalanan/rujukan relatif terhadap pendapatan miskin; jam operasional dan kesiapsiagaan 24/7; kapasitas dan layanan esensial (ruang bersalin, UGD maternal-neonatal, ketersediaan bidan/dokter, darah/oksitosin, stabilisasi rujukan), serta faktor penghambat geografis/cuaca. Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 5 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Akses ke Rumah Sakit Bersalin Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan .Prioritas3 .Prioritas4 Prioritas:2 kuadran(nasional) .Prioritas! •TanJunpart ,KI:panunUill Tenlol~va: .: ClomM 500 1000 • •I(ftna"l! • GununsPutri ale\l~1 •GunungSir.dur •llabakanMadang••Clblnong 2000 3000 2:2~3 ~I"""'''' . •pa,u"lPanjang •Drama,.2500 •Oampea •.~am"ndung •Cibungbulong :1l<!UWis.>denc R~mpin • •: Nanggung •Sub"'Ja 7000 6500 6000 5500 •ujeruk 5000 Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Caringin, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Ciawi. F. Akses ke Puskesmas Akses ke Puskesmas adalah indikator pada level desa atau kelurahan yang menilai sejauh mana masyarakat—terutama rumah tangga miskin dan rentan—dapat menjangkau layanan kesehatan dasar di puskesmas secara cepat, terjangkau, dan berkelanjutan. Indikator ini dibangun dari beberapa komponen utama: jarak dan waktu tempuh menuju puskesmas, ketersediaan moda transportasi dan biaya rata-rata perjalanan, frekuensi dan jam operasional layanan, serta kapasitas dan kelayakan fasilitas (tenaga medis, obat, ruang pelayanan, dan sarana pendukung seperti laboratorium atau ambulans). Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 6 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Akses ke Puskesmas Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cibungbulang, kUlidran(nlislonal) .PrlorltllSl Prlorltas2 .Prlorlto53 .Prlorltl!ls4 •,__. •~... sao •fen~ •Klop"nun&s>i •_.... •............. -.. '000 '~~'- -- -- -- - ~~~~,:.- - -- - - - - - -- - - -- -- -- -~!.~t-----------.,J.,.,---,!;;--- -- - - -- -- --- -_. • ~- • .--.o...._ • •-. '000 ssoc Kecamatan Caringin, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Ciseeng. G. Akses ke Pasar Akses ke Pasar adalah indikator pada level desa atau kelurahan yang menilai kemudahan masyarakat—khususnya rumah tangga miskin dan rentan—dalam menjangkau pasar tradisional atau pusat ekonomi lokal sebagai tempat transaksi jual-beli kebutuhan pokok maupun hasil produksi rumah tangga. Indikator ini disusun dari beberapa komponen utama, antara lain jarak dan waktu tempuh menuju pasar terdekat, ketersediaan dan biaya transportasi, frekuensi hari pasar dan jam operasional, serta kondisi sarana prasarana pasar (akses jalan, penerangan, keamanan, dan sanitasi). Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 7 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Akses ke Pasar Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Caringin, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Ciawi. kuadran(nlslonalj .Prioritasl .Prioritas2 .Prioritas3 .Prioritas4 :0.6 •Ci ........ i •Jonuol•TanJunl5arl •O.arn'8a 2000 • 1500 • • •Ci,eeng eRumpin 5ukaraJa 3000 2~~3~1_ - - -- - - - - - -- - - -- - - -- -~- - - -- - - - - - - - - -a,o!DoiiS- -; __ -- -- -- . Cl!n: Paru",PanJ~nB •Coo'ingin•Suka,...!cmur•Jaslng~ •Clampea • L~uwk.Jdftll ea...rua •Cililideg. .. Megamendung •Obull£bulanC •Cijeru~ •leuwiliang •PamlJaIYn 3500 6500 7000 H. Ketersediaan Angkutan Umum Ketersediaan Angkutan Umum adalah indikator pada level desa atau kelurahan yang menilai tingkat kemudahan masyarakat— khususnya rumah tangga miskin dan rentan—dalam memperoleh sarana transportasi publik yang layak, terjangkau, dan beroperasi secara rutin untuk mendukung mobilitas harian menuju pusat layanan dasar maupun aktivitas ekonomi. Pengukuran dilakukan melalui beberapa komponen utama: jumlah dan jenis moda transportasi yang beroperasi secara tetap, frekuensi dan jadwal layanan (jam operasional dan kepastian keberangkatan), jangkauan trayek terhadap wilayah pemukiman, biaya perjalanan rata-rata per kilometer, serta kondisi dan keamanan sarana transportasi. Sumber: https://p3ke.kemenkopm.go.id/ Gambar 5. 8 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bogor - Ketersediaan Angkutan Umum Daerah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas pertama yaitu: Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem yang Masih Bersekolah 302S201510 50 CIGUDfro SUKAMAKMUR • • \_ NANGGUNG • S1IVAOAV_" CIJERUK .-'mW1'LIANG 500 Caringin, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cigombong. I. Bidang Pendidikan Berdasarkan analisa kuadaran wilayah yang memiliki persentase penduduk yang masih bersekolah dan keluarga miskin ekstren terbanyak berada pada Kecamatan Sukajaya, Cijeruk, Leuwiliang, Cigudeg, Sukamakmur, Nanggung, Pamijahan, Megamendung. Oleh karena itu wilayah ini menjadi sasaran prioritas untuk pemberian beasiswa agar siswa miskin tidak putus sekolah. Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 9 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Eksterem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Masih Bersekolah Adapun di beberapa Kecamatan seperti Cijeruk, Sukajaya, Lewuiliang, Sukamakmur, Cigudeg, Nanggung, Rumpin, Pamijahan dan Megamendung merupakan wilayah dengan penduduk miskin ekstrem yang tidak menamatkan pendidikan dasar sehingga dapat diprioritaskan untuk program kejar paket pendidikan. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem yang Tidak Tamat SD/SMP 100806040 o • GUNUNGPUTRI o 20 50 5UKAMAKMUR E400 '" ...._-- CIGUDEG ~~ . ~ W \..._NANGGUNG c ~ 300 PAMIJAHAN • RUMPIN ~ 250 _._~ it 200 e---------------------~~-------------.~••~~~N~~~~!~~-.~~A::~::NG ~~ . ~ E • GSARI ~ 100 • DRfI~~G .~8t;Al "~~!lUR 450 500 Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 10 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Tamat Pendidikan Dasar J. Bidang Kesehatan Salah satu fokus peningkatan akses dan layanan kesehatan adalah pemberian jaminan kesehatan dan penanggulangan stunting. Wilayah yang menjadi prioritas untuk pemberian subsidi jaminan kesehatan adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terbesar dan persentase penduduk yang belum menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang banyak. Wilayah yang dapat diprioritaskan menjadi prioritas utama diantaranya adalah Kecamatan Cijeruk, Kecmatan Sukajaya, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Megamendung. Namun demikian dalam rangka pemenuhan target UHC (Universal Health Coverage) 100% maka diuypayakan semua penduduk miskin ekstrem mendapatkan bantuan subdisi jaminan kesehatan, dan penduduk yang tidak lagi layak menerima subsidi dapat dikeluarkan dari data penerima bantuan. 80 LEUWlSADENG --n~ Kl.APANUN • PARUNG PANJANG / • ~~. CIOMAS CIBINONG ~ABAKAN MAD~ DRAMAGA GOl • CfTEU,REUP ~ •• PAR~%OJO G RIU --...GUNUNG_f> URHAlANG W ~ ~ ~ ro M Persenrase Keluarga Miskin Ekstrem yang Berisiko Stunting 10 .S~NG UEUWlllANG _....-v--- CUERUK PAMlJAH.W-- SUKAMAKMUR NANGGUNG __.-:: RUMPI~ CIGUDEG .. SUKAIAYA --- 1200 1000 E ~ ~ 800 c ~ ~ c: E 600 .;: ~ =>a; "'" 400 ~ '"E ~ 200 0 0 Persentase Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem yang belum menjadl PSI (Penerima Santuan luran) so40302010 CltlEUNG51 60 • CITEUREUP • RUMPIN PAMIJ~AN 'I MEGAME ~DUNG 5UKAMAK.,UR. CIGUDEG _ NANGGUNG + ~ S-llflW,K • LE~w'iH~G' 500 450 E 400 e ~ 350 c ~ ~ 300 c ~ :J! 250 1. '"V> '"l!."200 '":> (ij "" 150 ~ '"E 100 ~ 50 10 0 Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 11 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Menerima PBI Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 12 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Beresiko Stunting K. Bidang Ketemagakerjaan Wilayah yang menjadi prioritas untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk pelatihan tenaga kerja maupun perluasan kesempatan kerja akan difokuskan pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak dan persentase penduduk tidak bekerja terbesar. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Tidak Bekerja s: 100~ E ~ 50 • O~ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 • RUMPIN PAMU,HANlEGAMENDUNG SUKAMAIjMU~ OGUDEG e- NANGGUNG E 450 ~400 ~ w ~ 350 ~ ~300 c ~ : 250 ~ '" ~200 ~ ~ 150 "" SOIl Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Megamendung. Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 13 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Bekerja .ORAMAGA • BABAKANMAOANG • TAI4A+W~~~OI.AYA CILEUNGSlKEJ!,,~~~UTRI 50 60 70 80 90 100 • MEGAMENOUNi RUMPIN PAMU~ SU~UR -NANGGUNG • CIGUQEG o 40 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Vanl Menladl Peke,ja lnfo,mal 302010 o • OJERUK • lfUWlUANG • SUKAJAVA 50 450 500 e400 ~ 8350 c: :x ~300 c: I!: ~ 250 ~ ._----------------------~~----~----------------_e '"~ ~200 ~ .. ~ 150 ~ E .=: 100 Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 14 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Merupakan Pekerja Informal (Petani, Nelayan, Pedagang, Pekerja Lepas) L. Hunian Layak Sasaran prioritas program perbaikan rumah tidak layak huni dapat ditentukan melalui kondisi kelayakan dinding dan lantai. Wilayah yang menjadi prioritas perbaikan rumah tidak layak huni diantaranya adalah Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Rumpin karena jumlah keluarga miskin estrem banyak dan jumlah keluarga yang memiliki dinding dan lantai tidak layak juga banyak. persentasi~eluarga MJski~kstrem dengfr?lanta; RumahS?idaklayak o BINONG .. • TANJUNGSARI .._ SUKAMAKMUR • CUERUK .- LEUWIUANG PAMIJAHAN • ..- CIGUDElfuM~ NAN UNG MEGAMEN~NG LEUWISADENG • ..UlOONG ~ PARUNG ... "~DI • PANJANG ~A BASAKMlTENJ<XlAP ~l -r-SUKAJAYA • • CARIU o Persentase Keluarga Miskin Ekstrem dengan Dinding Rumah TIdak lavak 6050302010o 100 TANJUNGSARI .-- __MEGAMENIi1NG LEUIIVlSADENG .~~~ENG "~A • PARUNG 1200 Elooo g ~ ii'j ~800 ~ ~ e ~ ~600 ~ '"to ~ .. .2400 :. L .!! ~2oo .CARIU 70 o SllkAMAxMUR «: LEUIIVlWJNG 80 I=-SUXAJA'tA. • • OJERUK PAMUAHAN ·..-OGUDEG uoo c e 600~ ~ ~ '"~ ~ ~ 400 " '"'"L ~ E 200 ~ ~ lCXX) ~ ~ w c ~800 ~ Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 15 Analisis Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekterim Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Memiliki Dinding Rumah Layak Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 16 Analisa Kuadran Penduduk Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Memilki Lantai Rumah Layak M. Air Minum Layak Sasaran prioritas program penyediaan sistem air minum layak adalah pada wilayah dengan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki Persentase Keluarga Miks-in Ekstrem dengan Fasilitas Air Minum Tidak layak 70605040302010 SU~MUR • lEUWlUANG 4IIf"'"_.PAMUAHAN .- ClGUDEG • RUMPIN 80 • SUKAJAYA • CIJERUK 1200 1000 E ~ to ~ t.u c 800 :a ~ c e ~ 600~ ~ '"~ !!!' ~ .2 400 '" '"s: ~ E ~ 200 0 0 sumber air minum layak terbanyak dam jumlah keluarga miskin ekstrem terbesar. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin. Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 17 Analisa Kuadran Keluarga Sasaran Miskin Eksterim Tahun 2025 Kabupaten N. Sanitasi Sasaran prioritas program penyediaan sanitasi layak adalah pada wilayah dengan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak terbanyak dam jumlah keluarga miskin ekstrem terbesar. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Nanggung. 90so706050 CUERUKLEUWILIANG . ...- PAMUAHAN .- aGutE~ SUKAMAKMUR • RU~IIl'ANGGUNG 40 Persentase Keluarga Miskin EKstrem yang Tidak Memiliki Fasilitas BAS lavak 302010 MEGAMENOli ~ lE~_SADENG • CARING"'OM80I~. J~~'l' OBUNGBU~tJilSEENG .. -aG _. ,- TANJUNGSARI • 0-"" PARUN<O.PANJANG • TAMANSA I ... ··CIAMPE" KLAPANUNGGAl • sU~ ~_A ~ T~£lgMAS OBINONG... • IIABAJ(AN MDANG • DRAMP.GA \ "'l CITEUREUP RANCA BUNGUR II•• BOJONGGEOE• PARUNG TAJURliAlANG • ~~~'1ft;~ ... CILE~lJN~2U11U- 1200 E 1000 ~ ~ w c 800 :a ~ c e ~ 600.., '"~ ""'0 ""'0 C 4()().. 0.. .<: .. ~ 200 0 0 Sumber : Data Padan P3KE dan DTKS (2024) Gambar 5. 18 Analisa Kuadran Keluarga Sasaran Miskin Ekstrem Tahun 2025 Kabupaten Bogor yang Tidak Memiliki Fasilitas BAB Layak Monitoring berperan sebagai proses pengamatan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, guna menilai konsistensi pelaksanaan terhadap rencana awal. Informasi dari proses monitoring menjadi dasar pengambilan keputusan taktis dan operasional dalam jangka pendek. Sebaliknya, evaluasi berfokus pada penilaian yang lebih mendalam terhadap hasil dan manfaat program secara keseluruhan. Evaluasi menilai apakah strategi yang diterapkan relevan, efektif, efisien, serta memiliki keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat miskin. Keduanya saling melengkapi dalam siklus pembangunan dan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy making). B. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan komponen integral dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), fungsi monev tidak hanya bertujuan menilai capaian program, tetapi juga menjadi alat navigasi untuk mengarahkan strategi agar tetap adaptif, akuntabel, dan berbasis hasil (result-based). Efektivitas monev sangat bergantung pada ketersediaan instrumen yang tepat serta koordinasi antar- pelaksana yang solid, terutama dalam ekosistem kelembagaan daerah. Instrumen utama dalam monev penanggulangan kemiskinan meliputi sejumlah komponen yang saling melengkapi. Pertama, indikator kinerja penanggulangan kemiskinan baik makro seperti tingkat kemiskinan dan indeks keparahan, maupun mikro seperti persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman menjadi tolok ukur utama evaluasi. Kedua, penggunaan dashboard data terintegrasi memungkinkan pelacakan kinerja antar-sektor secara real time dan spasial. Ketiga, pemanfaatan sistem data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) memberikan informasi by name by address yang akurat sebagai dasar perencanaan dan monev berbasis keluarga. Keempat, laporan kinerja rutin dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis merupakan elemen wajib dalam monev berkala. Kelima, forum koordinasi dan desk monev menjadi media deliberatif dalam menyinergikan hasil capaian dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Instrumen pelengkap lainnya mencakup survei umpan balik dari masyarakat serta evaluasi tematik dan independen yang dapat memperkaya perspektif terhadap efektivitas intervensi. Dari sisi kelembagaan, aktor utama yang bertanggung jawab dalam monev adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dipimpin oleh Wakil Kepala Daerah. TKPKD berperan strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan program lintas sektor, mengonsolidasikan laporan dari OPD, dan memastikan konvergensi program berbasis data P3KE. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertindak sebagai sekretariat TKPKD sekaligus pengendali teknis perencanaan dan evaluasi program. OPD teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja menjalankan monitoring sektoral serta menyampaikan laporan capaian secara periodik. Inspektorat Daerah turut melakukan pengawasan dan audit pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Pelibatan unsur non-pemerintah seperti perguruan tinggi, LSM, dan media juga menjadi bagian dari monev partisipatif yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan dukungan instrumen yang memadai dan tata kelola kelembagaan yang kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pendekatan RPKD yang menekankan pentingnya konvergensi, integrasi data, serta pelibatan multipihak dalam memastikan efektivitas program. Tanpa sistem monev yang kuat, intervensi penanggulangan kemiskinan berisiko tidak tepat sasaran, tidak terukur, dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong inovasi sistem monev, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). BUPATI BOGOR ttd. RUDY SUSMANTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…