DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, jenis pajak dan retribusi, target penerimaan pajak dan retribusi, insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana l. dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang ... 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
13.Peraturan ... 13. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9); Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 60); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bogor. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9.Pajak ... 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Retribusi ... 21. 22. 23. 24. _5- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas: a. b. C. PBB-P2; BPHTB; PBJT atas: Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan g R e N Jasa Kesenian dan Hiburan. Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Opsen PKB; dan

h.Opsen ...
h.Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

a.Retribusi Jasa Umum, meliputi:
1. 1.pelayanan kesehatan;
2. 2.pelayanan kebersihan, dan
3. 3.pelayanan parkir di tepi jalan umum.
b.Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. 1.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,
2. 2.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,
3. 3.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
4. 4.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
5. 5.pemanfaatan aset Daerah.
c.Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. 1.retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
2. 2.retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1)Target penerimaan Pajak adalah target Pajak Tahun Anggaran 2025.
(2)Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
(3)Target penerimaan Pajak disusun untuk per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
(4)Target ...
(4)Target penerimaan setiap jenis Pajak disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Pasal 5

(1)Target penerimaan Retribusi Daerah adalah target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2)Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
(3)Target penerimaan Retribusi disusun untuk per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
(4)Target penerimaan setiap jenis Retribusi disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan Retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN/RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1)Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(8)Terhadap ...
(3)Terhadap jenis pajak daerah Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h tidak menjadi perhitungan dalam insentif pemungutan pajak daerah. (4 Terhadap Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah yang menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5 Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. BABV

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Maret 2025 BUPATI BOGOR, ttd. RUDY SUSMANTO Diundangkan di Cibinong pada tanggal 4 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. AJAT ROCHMAT JATNIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KERALA BAGIAN PEI ANG-UiyjANGAN, / ADI MULYADI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : TAHUN ANGGARAN 2025 5 Tahun 2025 4 Maret 2025 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN I S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN IV TARGET No URAIAN TAHUN 2025 JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % I | Pajak Daerah 3.817.688.382.057 004.751.308.296 | 23,70 1.831.450.404.575 | 47,97 | 2.777.187.372.033 | 72,75 | 3.817.688.382.057 | 100 A PBB-P2 680.308.933.800 238.571.324.437 | 35,06 442.965.379.127 | 65,10 624.527.073.257 | 91,79 680.398.933.800 | 100 B BPHTB 1.174.717.782.503 198.500.364.677 | 16,90 427.924.252.843 | 36,43 668.920.780.248 | 56,94 | 1.174.717.782.503 | 100 c igta:(n?:ra“g dan Jasa 1.063.891.802.691 256.714.335.675 | 24,13 517.028.741.027 | 48,60 790.647.570.647 | 74,32 1.063.891.802.691 | 100 E:(Z;:] dan/atau 380.085.463.110 95.263.721.587 | 25,06 190.229.477.434 | 50,05 287.206.966.860 | 75,56 380.085.463.110 | 100 2| Tenaga Listrik 421.730.814.948 06.944.875.643 | 22,99 203.267.531.293 | 48,20 311.190.636.986 | 73,79 421.730.814.948 | 100 3 | Jasa Perhotelan 160.003.812.977 40.333.725.631 | 25,19 76.590.491.189 | 47,84 118.172.676.735 | 73,81 160.003.812.977 | 100

4.Jasa ... TRIWULAN I S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN III S.D TRIWULAN IV TARGET No URAIAN TAHUN 2025 JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 4 | Jasa Parkir 13.590.294.591 3272.163.863 | 24,08 6.721.742.668 | 49,46 10.030.352.260 | 73,81 13.590.204.591 | 100 5 [Jasa Kesenian dan 88.382.417.065 20.899.848.051 | 23,65 40.219.498.443 | 45,51 64.046.937.805 | 72,47 88.382.417.065 | 100 Hiburan D Pajak Reklame 34.200.442.721 7.577.620.491 | 22,10 15.230.704.858 | 44,42 23.048.727.697 | 67,22 34.200.442.721 | 100 E Pajak Air Tanah 67.582.556.426 16.744.142.804 | 24,78 32.732.706.624 | 48,43 50.128.267.716 | 74,17 67.582.556.426 | 100 F Pajak Mineral Bukan 117.616.755.769 28.276.337.303 | 24,04 55.214.180.420 | 46,94 86.102.430.672 | 73,21 117.616.755.769 | 100 Logam dan Batuan G Opsen PKB 370.542.830.946 88.152.585.314 | 23,79 178.253.032.435 | 48,11 283.042.741.102 | 76,39 370.542.830.946 | 100 H Opsen BBNKB 308.647.277.192 70.214.687.595 | 22,75 162.110.308231 | 52,52 250.769.771.693 | 81,25 308.647.277.192 | 100 I Retribusi Daerah 1.114.144.878.174 252.926.203.381 | 22,70 523.690.122.181 | 47,00 808.011.503.360 | 72,52 | 1.114.144.878.174 | 100 A Retribusi Jasa Umum 1.102.201.273.886 232.038.201.121 | 22,92 477.632.244.441 | 47,10 736.734.576.700 | 72,79 | 1.012.201.273.886 | 100 1 | Retribusi Pelayanan 081.876.384.486 224.426.459.382 | 22,86 462.423.760.963 | 47,10 713.044.141.492 | 72,71 081.876.384.486 | 100 Kesehatan 2 | Retribusi Pelayanan 20.350.391.000 7.431.207.739 | 25,16 14.823.295.478 | 50,20 22.200.593.217 | 75,18 20.530.391.217 | 100 Kebersihan
3.Retribusi ... TRIWULAN I S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN III S.D TRIWULAN IV TARGET No URAIAN TAHUN 2025 JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 3 | Retribusi Pelayanan 794.498.400 180.534.000 | 22,72 395.188.000 | 22,72 580.842.000 | 48,48 704.408.400 | 100 Parkir di Tepi Jalan Umum B Retribusi Jasa Usaha 12.445.404.288 2.786.402.260 | 22,39 5.604.677.740 | 45,03 8.472.216.660 | 68,08 12.445.404.288 | 100 I | Retribusi Penyediaan 79.150.000 - - 30.575.000 | 50,00 39.575.000 | 50,00 79.150.000 | 100 Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 2 | Retribusi Penyediaan 430.440.000 85.260.000 | 19,81 200.322.000 | 46,54 315.384.000 | 73,27 430.440.000 | 100 Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 3 | Retribusi Pelayanan 597.000.000 147.710.000 | 24,74 208.490.000 | 50,00 447.690.000 | 74,99 507.000.000 | 100 Rumah Pemotongan Hewan Ternak 4 | Retribusi Pelayanan 2.827.901.150 1.176.512.150 | 41,60 1.878.681.150 | 66,43 2541.610.150 | 89,88 2.827.901.150 | 100 Tempat Rekreasi 5 | Retribusi Pemanfaatan 8.510.013.138 1.376.920.110 | 16,18 3.187.600.500 | 37,45 5.127.057.510 | 60,25 8.510.013.138 | 100 Aset Daerah c Retribusi Perizinan 89.498.200.000 18.101.600.000 | 20,23 40.453.200.000 | 45,20 62.804.800.000 | 70,17 80.408.200.000 | 100 Tertentu 1 | Retribusi Persetujuan 85.000.000.000 17.000.000.000 | 20,00 38.250.000.000 | 45,00 59.500.000.000 | 70,00 85.000.000.000 | 100 Bangunan Gedung
2.Retribusi ... TRIWULAN I S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN III S.D TRIWULAN IV TARGET No URAIAN TAHUN 2025 JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 2 | Retribusi Penggunaan 4.498.200.000 1.101.600.000 | 34,49 2.203.200.000 | 73,47 3.304.800.000 | 73,47 4.498.200.000 | 100 Tenaga Kerja Asing 4.031.833260.231 | 1.157.677.691.677 | 23,47 | 2.355.149.526.755 | 47,75 | 3.585.108.965.402 | 72,70 | 4.931.833.260.231 | 100Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KERALA BAGIAN PEI ANG-UNDANGAN, 4 ADI MULYADI BUPATI BOGOR, ttd. RUDY SUSMANTO

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…