DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan adanya dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran a. Menetapkan: NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun 2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia6865); 3.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimana telahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun2019 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016tentangPerangkatDaerah{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor187,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6402); 4.PeraturanDaerahKabupatenBolaangMongondowNomor 14Tahun2016tentang PembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenBolaangMongondow (LembaranDaerahKabupatenBolaangMongondowTahun 2016Nomor14,TambahanLembaranDaerahKabupaten BolaangMongondowNomor14); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATITENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA PERANGKATDAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal l DalamPeraturanBupatiini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenBolaangMongondow. 2.BupatiadalahBupati BolaangMongondow. 3.PemerintahDaerah adalahBupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadikewenangan Daerah.
4.PerangkatDaerah adalah unsurpembantuBupatidanDewan PerwakilanRakyatDaerahdalampenyelenggaraan urusan pemerintahyang menjadi kewenanganDaerah. 5.SekretariatDaerahyang selanjutnyadisebutSetdaadalah PerangkatDaerahyang melaksanakanfungsi penunjang penyelenggaraan urusanPemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah.
6.SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnya disebutSekretariatDPRDadalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan PerwakilanRakyatDaerah. 7.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebutItda adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. @ Menetapkan: NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia6865); 3.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun2019 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016tentangPerangkatDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor187,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6402); 4.PeraturanDaerahKabupatenBolaangMongondowNomor 14Tahun2016 tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerahKabupatenBolaangMongondow (LembaranDaerahKabupatenBolaangMongondowTahun 2016Nomor14,TambahanLembaranDaerahKabupaten BolaangMongondowNomor14); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATITENTANGKEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA PERANGKAT DAERAH. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanBupati ini yangdimaksud dengan: 1.Daerah adalahKabupatenBolaangMongondow. 2.BupatiadalahBupati BolaangMongondow. 3.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadikewenangan Daerah.
4.PerangkatDaerah adalah unsurpembantuBupati danDewan PerwakilanRakyatDaerahdalam penyelenggaraan urusan pemerintahyang menjadi kewenanganDaerah. 5.SekretariatDaerahyang selanjutnyadisebutSetda adalah PerangkatDaerahyang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusanPemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 6.SekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnya disebutSekretariatDPRDadalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan PerwakilanRakyatDaerah. 7.InspektoratDaerah yang selanjutnya disebutItda adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <2 8.DinasKesehatanyangselanjutnyadisebutDinkesadalah PerangkatDaerahyangmelaksanakan urusanpemerintahan dibidangkesehatansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 9.DinasPerumahandanKawasanPermukimanyang selanjutnyadisebutDinasPerkimadalahPerangkatDaerah yang melaksanakanurusanpemerintahandibidang perumahandankawasanpermukimansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandankewenangan Daerah. 10.DinasSosialyangselanjutnyadisebutDinsos adalah PerangkatDaerahyangmelaksanakanurusanpemerintahan dibidangsosialsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 11.DinasKetahananPangan adalahPerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandibidangpangansesuai denganketentuanperaturanperundang-undangandan kewenanganDaerah. 12.DinasLingku.nganHidupyangselanjutnyadisingkatDLH adalahPerangkatDaerahyang melaksanakan urusan pemerintahandibidang lingku.nganhidupsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandankewenangan Daerah. 13.DinasKependudukandanPencatatanSipilyangselanjutnya disebutDisdukcapiladalahPerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandi bidangadministrasi kependudukandanpencatatansipilsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangandankewenanganDaerah. 14.DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesayang selanjutnya disebutDinasPMDadalahPerangkatDaerahyang melaksanakanurusanpemerintahandibidang pemberdayaanmasyarakatdandesasesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandan kewenangan Daerah. 15.DinasPerhubunganyang selanjutnyadisebutDishubadalah PerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahan di bidangperhubungansesuai denganketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 16.DinasKoperasi,UsahaKecildanMenengah yangselanjutnya disebutDiskopUKMadalahPerangkatDaerahyang melaksanakan urusanpemerintahandi bidang koperasi, usahakecildanmenengahsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangandankewenanganDaerah. 17.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu yang selanjutnyadisebutDinasPMPTSPadalahPerangkat Daerahyang melaksanakan urusanpemerintahandi bidang penanamanmodalsesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah.
18.DinasPerikanan adalahPerangkatDaerah yang melaksanakan urusanpemerintahandi bidang kelautandan perikanan sesuai dengan ketentuanperaturanperundang- undangan dan kewenanganDaerah. 19.Dinas Pertanian adalahPerangkatDaerah yang melaksanakan urusan pemerintahandi bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenanganDaerah.
20.Dinas Pendidikan adalah PerangkatDaerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 9? sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan dankewenanganDaerah. 21.DinasTransmigrasi danTenagaKerjayangselanjutnya disebutDistransnakeradalahPerangkatDaerahyang melaksanakanurusanpemerintahandibidangtenagakerja danbidangtransmigrasisesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 22.DinasPengendalianPendudukdanKeluargaBerencanayang selanjutnyaclisebutDinasPPKBadalahPerangkatDaerah yang melaksanakanurusanpemerintahandibidang pengendalianpendudukdankeluargaberencanasesuai denganketentuanperaturanperundang-undangandan kewenanganDaerah. 23.DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangyang selanjutnyadisebutDinasPUPRadalahPerangkatDaerah yangmelaksanakanurusanpemerintahandibidang pekerjaanumumdanpenataan ruang sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandankewenangan Daerah. 24.DinasKomunikasidanInformatikayang selanjutnyadisebut DinasKominfoadalahPerangkatDaerahyangmelaksanakan urusanpemerintahandi bidangkomunikasidaninformatika, bidang persandiandanbidangstatistiksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandankewenangan Daerah. 25.DinasPerpustakaandanKearsipan adalahPerangkatDaerah yang melaksanakanurusanpemerintahandibidang perpustakaandanbidangkearsipansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangandankewenanganDaerah. 26.DinasPariwisatadanKebudayaan adalahPerangkatDaerah yang melaksanakanurusanpemerintahandi bidang pariwisatadankebudayaansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangandankewenanganDaerah. 27.DinasPerdagangandanEnergiSumberDayaMineral yang selanjutnyadisebutDinasPerdagangandanESDMadalah PerangkatDaerahyang melaksanakanurusanpemerintahan di bidang perdagangandanenergisumberdayamineral sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan dankewenanganDaerah. 28.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak yang selanjunyadisebutDP3AadalahPerangkatDaerahyang menyelenggarakan urusanpemerintahandi bidang pemberdayaanperempuandanperlindungan anaksesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangandan kewenanganDaerah. 29.DinasPemudadanOlahragayangselanjutnyadisebut Disporamenyelenggarakan urusanpemerintahandibidang pemudadanolahragasesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangandan kewenanganDaerah.
30.DinasPerkebunan adalahPerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahandi bidang pertanian danperkebunansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan kewenanganDaerah. 31.SatuanPolisi Pamong Praja yang selanjutnya disebutSatpol PP adalahPerangkatDaerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah. � 32.BadanKepegawaianPendidikandanPelatihanyang selanjutnyadisingkatBKPPadalahPerangkatDaerahyang melaksanakanfungsiadministrasikepegawaiandan pengembangansumberdayamanusiaDaerahsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandankewenangan Daerah. 33.BadanPerencanaanPembangunanDaerahyangselanjutnya disebutBappedaadalahPerangkatDaerahyang melaksanakanfungsi penunjangperencanaanpembangunan sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan dan kewenanganDaerah. 34.BadanKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatBKD adalahPerangkatDaerahyang melaksanakanfungsi penunjangkeuangansesuaidengan ketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 35.BadanKesatuanBangsadanPolitikyang selanjutnyadisebut BadanKesbangpoladalahPerangkatDaerahyang melaksanakanurusanpemerintahandibidangkesatuan bangsadanpolitiksesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangandankewenanganDaerah. 36.BadanPenanggulanganBencanaDaerahyangselanjutnya disingkatBPBDadalahPerangkatDaerahyang melaksanakansuburusanbencanasesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangandankewenanganDaerah. 37.Kecamatan adalahbagianwilayahdariDaerahyang dipimpin olehcamat. 38.UnitPelaksanaTeknisDaerahyang selanjutnyadisingkat UPTDadalahorganisasi yangmelaksanakankegiatanteknis operasionaldan/ataukegiatan teknispenunjangtertentu padadinasataubadanDaerah. 39.AparaturSipilNegarayang selanjutnyadisingkatASNadalah profesi bagipegawainegeri sipil danpegawai pemerintah denganperjanjian kerjayang bekerjapadainstansi pemerintah. 40.PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNSadalah warga negaraIndonesiayang memenuhi syarat tertentu, diangkatsebagaipegawaiASNsecara tetapolehpejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 41.PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerjayang selanjutnya disingkatPPPKadalahwarganegaraIndonesiayang memenuhi syarat tertentu,yang diangkatberdasarkan perjanjian kerjauntuk jangkawaktu tertentudalam rangka melaksanakan tugas pemerintahandan/atau menduduki jabatanpemerintahan. 42.KelompokJabatan Fungsionaladalah unsurpejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
43.Tim Teknis adalah kelompok kerjayang dibentuksesuai kebutuhandalam rangkapenyelenggaraanpenanamanmodal danpelayanan terpadusatupintu,yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasiatas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.

Pasal 2

(1)Ruanglingkup pengaturan dalam PeraturanBupati ini mencakup kedudukan, susunanorganisasi, tugas dan &R fungsiserta tatakerjaPerangkatDaerah.
(2)Kedudukan,susunanorganisasi,tugasdanfungsiserta tatakerjaPerangkatDaerahsebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.Setda; b.SekretariatDPRD; c.Itda; d.dinasDaerah; e.badanDaerah;dan f.Kecamatan. BABII KEDUDUKAN BagianKesatu Setda Pasal 3 SetdasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2)huruf a, berkedudukandi bawahdanbertanggungjawab kepadaBupati. BagianKedua SekretariatDPRD Pasal 4 SekretariatDPRDsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat
(2)hurufb,berkedudukandi bawahdanbertanggungjawab kepadaBupati melaluiSekretarisDaerah. BagianKetiga Itda Pasal 5 ItdasebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2)hurufc, berkedudukandi bawahdanbertanggungjawabkepadaBupati melalui SekretarisDaerah. BagianKeempat DinasDaerah Pasal 6
(1)DinasDaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat
(2)huruf d,berkedudukan di bawahdanbertanggung jawab kepadaBupati melaluiSekretarisDaerah.
(2)DinasDaerahmerupakan unsurpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. BagianKelima BadanDaerah

Pasal 7

(1)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui sekretaris Daerah.
(2)Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
(2)Kecamatan merupakan unsur kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi dan pelayanan tertentu.

Pasal 9

(!) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:

a.Kecamatan dengan tipe A; dan
b.Kecamatan dengan tipe B.

(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Kecamatan Passi Timur;
2. b.Kecamatan Passi Barat;
3. c.Kecamatan Dumoga Barat;
4. d.Kecamatan Sangtombolang;
5. e.Kecamatan Lolak;
6. f.Kecamatan Poigar;
7. g.Kecamatan Dumoga Timur;
8. h.Kecamatan Dumoga Utara;
9. i.Kecamatan Lolayan; dan
10. j.Kecamatan Bolaang.
(3)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Kecamatan Dumoga Tengah;
2. b.Kecamatan Dumoga Tenggara;
3. c.Kecamatan Bolaang Timur;
4. d.Kecamatan Bilalang; dan
5. e.Kecamatan Dumoga.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1)Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh sekretaris Daerah dan membawahi: < a.asistenpemerintahandankesejahteraan rakyat; b.asistenperekonomiandanpembangunan;dan c.asistenadministrasiumum.
(2)Asistenpemerintahandankesejahteraan rakyat sebagaimanadimaksud padaayat(1) hurufamembawahi: a.bagian tatapemerintahanyang dipimpinolehkepala bagiandanmembawahiKelompokJabatanFungsional; b.bagiankesejahteraan rakyatyangdipimpinolehkepala bagiandanmembawahiKelompokJabatanFungsional; dan c.bagianhukumyangdipimpinolehkepalabagiandan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(3)Asistenperekonomiandanpembangunansebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb membawahi:
1. a.bagianperekonomiandansumberdayaalamyang dipimpinolehkepalabagiandanmembawahiKelompok JabatanFungsional; b.bagian administrasipembangunanyang dipimpinoleh kepalabagiandanmembawahiKelompokJabatan Fungsional;dan c.bagianpengadaanbarangdanjasayang dipimpinoleh kepalabagianyang membawahi: 1.sub bagianpengelolaanpengadaanbarangdanjasa; dan 2.KelompokJabatanFungsional.
(4)Asistenadministrasiumumsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufcmembawahi:
1. a.bagianumumyang dipimpinolehkepalabagiandan membawahi:
  1. 1.sub bagiantata usahapimpinan,staf ahlidan kepegawaian;dan 2.KelompokJabatanFungsional; b.bagianorganisasi yang dipimpinolehkepalabagiandan membawahiKelompokJabatanFungsional; c.bagianprotokol dankomunikasi pimpinanyang dipimpinolehkepalabagiandanmembawahi: 1.sub bagianprotokol;dan 2.KelompokJabatanFungsional;dan d.bagianperencanaandan keuanganyang dipimpinoleh kepalabagiandanmembawahiKelompokJabatan Fungsional. BagianKedua SekretariatDPRD Pasal 11
(1)SekretariatDPRD dipimpinoleh sekretarisDewan PerwakilanRakyatDaerah.
(2)SekretarisDewan PerwakilanRakyatDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) membawahi: � a.bagianadministrasidanumum; b.bagianpersidangandanrisalah;dan c.bagiankeuangan.
(3)Bagianadministrasidanumumsebagaimanadimaksud padaayat(2)huruf adipimpinolehkepalabagiandan membawahi: a.subbagianumum;dan b.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bagianpersidangandanrisalahsebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufbdipimpinolehkepalabagiandan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bagiankeuangansebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufc dipimpinolehkepalabagiandanmembawahi KelompokJabatanFungsional. BagianKetiga Itda Pasal 12
(1)Itdadipimpinolehinspektur.
(2)Itdasebagaimanadimaksud pada ayat(1)membawahi: a.sekretariat;dan b.inspekturpembantu.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumumdankepegawaian;dan b.KelompokJabatanFungsional.
(4)Inspekturpembantusebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufbmembawahiKelompokJabatanFungsional. BagianKeempat DinasDaerah Paragraf1 Dinkes Pasal 13
(1)Dinkesdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinas sebagaimanadimaksudpada ayat(1) membawahi:
1. a.sekretariat; b.bidangkesehatan masyarakat; c.bidang pencegahandanpengendalianpenyakit;
2. d.bidang pelayanan kesehatan; e.bidang sumberdaya kesehatan, farmasi dan alat kesehatan;dan
3. f.rumah sakit umum Daerah;
4. g.UPTD laboratorium kesehatan masyarakat;
5. h.UPTD gudang farmasi dan perbekalan kesehatan;dan <
6. i.UPTD pusat kesehatan masyarakat.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.subbagian umum dan kepegawaian; dan
2. b.subbagian program keuangan dan pelaporan.
(4)Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Bidang sumber daya kesehatan, farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dipimpin oleh direktur yang merupakan pejabat struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinkes.
(9)UPTD laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, UPTD gudang farmasi dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dipimpin oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 14

(I) Dinas Perkim dipimpin oleh kepala dinas.

(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. c.bidang sarana prasarana;
4. d.bidang pertanahan;
5. e.bidang perencanaan program; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.sub bagian program, keuangan dan pelaporan; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang perumahan dan kawasan permukiman .R sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbdipimpinoleh kepalabidang yang membawahiKelompokJabatan Fungsional.
(5)Bidangsaranaprasaranasebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufcdipimpinolehkepalabidangyang membawahiKelompokJabatanFungsional.
(6)Bidangpertanahansebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufd dipimpinolehkepalabidangyang membawahi KelompokJabatanFungsional.
(7)Bidangperencanaanprogramsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufedipimpinolehkepalabidang yang membawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf3 Dinsos Pasal 15
(1)Dinsosdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksud padaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidang pemberdayaansosial; c.bidangrehabilitasisosial; d.bidang penangananfakirmiskin; e.bidang perlindungandanjaminansosial;dan f.KelompokJabatanFungsional.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksud padaayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi:
1. a.subbagian umumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatan Fungsional.
(4)Bidang pemberdayaansosialsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufb dipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bidangrehabilitasi sosialsebagaimanadimaksud padaayat
(2)hurufc dipimpinolehkepalabidang danmembawahi KelompokJabatan Fungsional.
(6)Bidang penangananfakirmiskinsebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufd dipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)Bidang perlindungandan jaminansosial sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufedipimpinoleh kepala bidang dan membawahiKelompok Jabatan Fungsional.
(1)DinasKetahanan Pangan dipimpinoleh kepalactinas.
(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) & membawahi:
1. a.sekretariat; b.bidangkewaspadaan; c.bidang penganekaragamandankonsumsi pangan; d.bidangdistribusipangan;dan e.bidangketersediaandancadanganpangan.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidangkewaspadaansebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufb dipimpinolehkepalabidang danmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(5)Bidangpenganekaragamandankonsumsipangan sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufc dipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(6)Bidangdistribusipangansebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufddipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(7)Bidangketersediaandancadanganpangansebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufedipimpinolehkepala bidang danmembawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf5 DLH Pasal 17 (I)DLHdipimpinoleh kepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksud padaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidang penataan,penaatanperlindunganpengelolaan lingkunganhidup danpeningkatan kapasitas; c.bidang pengendalianpencemaran,kerusakan lingkungan hidup,pengelolaansampahdanlimbah bahanberbahayaberacun;dan d.UPTD.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.sub bagian umum dankepegawaian; b.sub bagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatan Fungsional.
(4)Bidang penataan, penaatanperlindunganpengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf b dipimpinoleh kepala bidang dan membawahiKelompokJabatan Fungsional.
(5)Bidang pengendalian pencemaran,kerusakanlingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya � beracunsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufc dipimpinolehkepalabidangdanmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf6 Disdukcapil Pasal 18
(1)Disdukcapildipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidangpelayananpendaftaranpenduduk; c.bidang pelayananpencatatansipil; d.bidang pengelolaaninformasiadministrasi kependudukan;dan e.bidangpemanfaatandatadaninovasipelayanan.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufa dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidang pelayananpendaftaranpenduduksebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufb dipimpinolehkepala bidang danmembawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bidang pelayananpencatatansipil sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufcdipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(6)Bidang pengelolaaninformasiadministrasikependudukan sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufd dipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)Bidang pemanfaatandatadaninovasipelayanan sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufedipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional. Paragraf7 Dinas PMD Pasal 19
(1)DinasPMD dipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinas sebagaimanadimaksud pada ayat(1) membawahi:
1. a.sekretariat; b.bidang bina kelembagaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
2. c.bidang bina pemerintahandesadan pengembangan desa;dan
3. d.bidang bina usahaekonomi desa. %
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumum dankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidangbinakelembagaandanpemanfaatanteknologitepat gunasebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb dipimpinolehkepalabidangdanmembawahiKelompok JabatanFungsional.
(5)Bidangbinapemerintahandesadanpengembangandesa sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufcdipimpinoleh kepalabidangdanmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(6)Bidang binausahaekonomidesasebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufdyangdipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf8 Dishub Pasal 20
(1)Dishubdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidanglalulintasdanangkutan; c.bidang prasarana; d.bidang pengembangandankeselamatan;dan e.UPTD.
(3)SekretariatDinas sebagaimanadimaksudpadaayat(2) huruf adipimpinolehsekretarisyang membawahi: a.subbagian umumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidanglalulintasdan angkutanjalansebagaimana dimaksudpada ayat(2)hurufb dipimpinolehkepala bidang danmembawahi: a.seksilalulintasdan angkutan; b.seksi pengujian sarana;dan c.KelompokJabatan Fungsional.
(5)Bidang prasaranasebagaimanadimaksudpada ayat(2) hurufcdipimpinoleh kepalabidang danmembawahi: a.seksiperencanaandanpembangunan prasarana;
1. b.seksi pengoperasiandanperawatan prasarana;dan c.KelompokJabatan Fungsional.
(6)Bidang pengembangandan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huru.f d dipimpinoleh kepala bidang dan membawahi:
1. a.seksi pemadu moda dan teknologi perhubungan;
2. b.seksi keselamatan dan lingkungan hidup perhubungan; < dan c.KelompokJabatanFungsional.
(7)UPTDsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufe dipimpinolehkepalaUPTDdanmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf9 DiskopUKM Pasal 21
(1)DiskopUKMdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidangkoperasisimpanpinjam/unitsimpanpinjam, pengawasandanpemeriksaan; c.bidang pemberdayaandanpengembanganusaha mikro; d.bidangpemberdayaandanperlindungankoperasi;dan e.bidangpenilaiankesehatankoperasisimpan pinjam/unitsimpanpinjam.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumum dankepegawaian; b.sub bagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidangijinkoperasisimpanpinjam/unitsimpanpinjam, pengawasandanpemeriksaansebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufb dipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bidang pemberdayaandanpengembanganusahamikro sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufc dipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(6)Bidang pemberdayaandanperlindungankoperasi sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufd dipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)Bidang penilaiankesehatan koperasi simpanpinjam/unit simpanpinjamsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf edipimpinolehkepalabidang danmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf10 DinasPMPTSP Pasal 22
(1)DinasPMPTSP dipimpinoleh kepaladinas.
(2)Sekretariat dipimpinoleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian;dan b.Kelompok Jabatan Fungsional. < Paragraf11 DinasPerikanan Pasal 23
(1)DinasPerikanandipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidangpemberdayaannelayankecil; c.bidang pengelolaandanpenyelenggaraantempat pelelanganikan; d.bidang pemberdayaanusahakecilpembudidayaan ikan; e.bidangpengelolaanpembudidayaanikan;dan f.KelompokJabatanFungsional.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufa dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumumdankepegawaian;dan b.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidang pemberdayaan nelayan kecilsebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufb dipimpinoleh kepala bidang danmembawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bidang pengelolaandanpenyelenggaraan tempat pelelanganikansebagaimanadimaksudpada ayat(2) hurufcdipimpinolehkepalabidang danmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(6)Bidang pemberdayaan usahakecilpembudidayaanikan sebagaimanaclimaksudpadaayat(2)hurufddipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)Bidang pengelolaanpembudidayaanikansebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufedipimpinolehkepala bidangdanmembawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf12 DinasPertanian Pasal 24
(1)DinasPertaniandipimpinoleh kepaladinas.
(2)Kepaladinas sebagaimanadimaksud pada ayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidang prasaranadansaranapertanian; c.bidang produksitanamanpangan dan hortikultura; d.bidang produksi petemakan; e.bidang penyuluhan pertanian; f.UPTD; dan g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf a < dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. b.kelompok jabatan fungsional.
(4)Bidang prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. (SJ Bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang produksi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Bidang penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

(1)Dinas Pendidikan dipimpin oleh kepala dinas.
(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. c.bidang pembinaan pendidikan dasar;
4. d.bidang pembinaan ketenagaan;
5. e.UPTD; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi:
1. a.seksi kurikulum dan penilaian, peserta didik pembangunan karakter;
2. b.seksi kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang pembinaan pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf c (SJ a.seksikurikulumdanpenilaian,pesertadidik pembangunankarakterdankebudayaan; b.seksikelembagaandansaranaprasaranapembinaan pendidikandasar;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(6)Bidang pembinaanketenagaansebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufddipimpinolehkepalabidangdan membawahi: a.seksipeningkatantenagapendidikdankependidikan pendidikan anakusiadinidanpendidikannonformal; b.seksipeningkatan tenagapendidikdankependiclikan pendidikandasar;dan
1. c.KelompokJabatanFungsional.
(7)UPTDsebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufe dipimpinolehkepalaUPTDdanmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf14 Distransnaker Pasal 26
(1)Distransnakerdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksud padaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidang pelatihankerjadanpenempatantenagakerja; c.bidanghubunganindustrialdanjaminansosialtenaga kerja; d.bidang perencanaankawasan transmigrasi dan persebaranpenduduk; e.bidang pembangunandanpengembangankawasan transmigrasi;dan f.KelompokJabatanFungsional.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagian umumdankepegawaian;dan b.KelompokJabatan Fungsional;
(4)Bidang pelatihankerjadanpenempatan tenagakerja sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb dipimpinoleh kepalabidang danmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(5)Bidanghubunganindustrial danjaminansosialtenaga kerjasebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufc dipimpinolehkepalabidang danmembawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang perencanaan kawasan transmigrasi dan persebaran penduduk sebagaimanadimaksud pada ayat(2)hurufd dipimpinoleh kepala bidang dan membawahiKelompok Jabatan Fungsional.
(7)Bidang pembangunan dan pengembangan kawasan R transmigrasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufe dipimpinolehkepalabidangdanmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf15 DinasPPKB Pasal 27
(1)DinasPPKBdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidangpenyuluhandanpenggerakan; c.bidangkeluargaberencana; d.bidangketahanandankesejahteraankeluarga;dan e.bidangpengendalianpenduduk.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.sub bagiantatausahadankepegawaian;
1. b.sub bagian keuangandansarana;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidang penyuluhandanpenggerakansebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufb dipimpinolehkepala bidang danmembawahiKelompokJabatanFungsional.
(5)Bidangkeluargaberencanasebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufcdipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional.
(6)Bidangketahanandankesejahteraan keluarga sebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufd dipimpinoleh kepalabidangdanmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)Bidang pengendalianpenduduksebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufedipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf16 DinasPUPR Pasal 28
(1)DinasPUPRdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinas sebagaimanadimaksud pada ayat(1) membawahi: a.sekretariat;
1. b.bidang sumberdayaair; c.bidang binamargadanbinakontruksi; d.bidang ciptakarya; e.bidangtata ruang;
2. f.UPTD; dan g.Kelompok Jabatan Pungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf a @' dipimpinolehsekretarisyangmembawahi: a.subbagian umumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional;
(4)Bidangsumberdayaairsebagaimanadimaksudpadaayat
(2)hurufb dipimpinolehkepalabidangdanmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(5)Bidangbinamargadanbinakontruksisebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufcdipimpinolehkepala bidangdanmembawahiKelompokJabatanFungsional.
(6)Bidangciptakaryasebagaimanadimaksudpadaayat(2) hurufddipimpinolehkepalabidangdanmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(7)Bidangtataruang sebagaimanadimaksudpada ayat(2) hurufedipimpinolehkepalabidangdanmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(8)UPTDsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruff dipimpinolehkepalaUPTDdanmembawahiKelompok JabatanFungsional. Paragraf17 DinasKominfo Pasal 29
(1)DinasKominfodipimpinoleh kepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidang pengelolaaninformasidankomunikasi publik; c.bidang penyelenggaraane-goverment; d.bidang persandiandanstatistik;dan e.KelompokJabatanFungsional.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.sub bagian umumdankepegawaian; b.subbagianprogram,keuangandanpelaporan;dan
1. c.KelompokJabatan Fungsional.
(4)Bidang pengelolaaninformasi dankomunikasi publik sebagaimanadimaksud pada ayat(2)hurufb dipimpinoleh kepalabidang danmembawahi KelompokJabatan Fungsional;
(5)Bidang penyelenggaraane-govermentsebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufc dipimpinolehkepala bidang danmembawahiKelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang persandian danstatistik sebagaimanadimaksud pada ayat(2)huruf d dipimpinoleh kepalabidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf18 Dinas Perpustakaan danKearsipan a

Pasal 30

(1)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh kepala dinas.
(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang pembinaan, pengembangan, pengolahan bahan pustaka, deposit dan pelestarian bahan pustaka;
3. c.bidang pelayanan;
4. d.bidang arsip; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang pembinaan, pengembangan, pengolahan bahan pustaka, deposit dan pelestarian bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

(1)Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas.
(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
3. c.bidang pemasaran dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan kebudayaan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.sub bagian program keuangan dan pelaporan; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan @.. Fungsional.
(5)Bidangpemasarandanpengembangankelembagaan kepariwisataandankebudayaansebagaimanadimaksud padaayat(2)hurufcdipimpinolehkepalabidang dan membawahiKelompokJabatanFungsional. Paragraf20 DinasPerdagangandanESDM Pasal 32
(1)DinasPerdagangandanESDMdipimpinolehkepaladinas.
(2)Kepaladinassebagaimanadimaksudpadaayat(1) membawahi: a.sekretariat; b.bidangperdagangan; c.bidangpanasbumi; d.bidangpromosiperlindungankonsumendantertib niaga; e.UPTD;dan f.KelompokJabatanFungsional.
(3)Sekretariatsebagaimanadimaksudpada ayat(2)huruf a dipimpinolehsekretarisdanmembawahi: a.subbagianumumdankepegawaian; b.subbagianprogram keuangandanpelaporan;dan c.KelompokJabatanFungsional.
(4)Bidang perdagangansebagaimanadimaksud padaayat(2) hurufb dipimpinolehkepalabidangdanmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(5)Bidangpanasbumi sebagaimanadimaksud padaayat(2) hurufcdipimpinolehkepalabidangdanmembawahi KelompokJabatanFungsional.
(6)Bidang promosiperlindungankonsumendantertib niaga sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufd dipimpinoleh kepalabidangdanmembawahiKelompokJabatan Fungsional.
(7)UPTDsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufe dipimpinolehkepalaUPrDdanmembawahiKelompok Jabatan Fungsional. Paragraf21 DP3A Pasal 33
(1)DP3Adipimpinoleh kepaladinas.
(2)Kepaladinas sebagaimanadimaksud pada ayat(1) membawahi: a.sekretariat;
1. b.bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; c.bidang perlindungan anak;
2. d.bidang perlindungan perempuan; dan <
3. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian;
2. b.sub bagian program keuangan dan pelaporan; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bidang perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

(1)Dispora dipimpin oleh kepala dinas.
(2)Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang layanan kepemudaan;
3. c.bidang pembudayaan dan olahraga;
4. d.bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris dan membawahi:
1. a.sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bidang layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bidang pembudayaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Bidang peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf23 Dinas Perkebunan

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…