DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan perjalanan clinas dalam negeri dan luar negeri oleh pemerintah daerah perlu diatur pelaksanaannya sebagai bagian dari tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Lampiran I huruf e, Lampiran V, dan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri; 2

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor l);
6.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 22); f 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalarn Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalarn Negeri dan Luar Negeri diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, huruf e, huruf f dan huruf i ayat (5) Pasal 2 diubah dan ditarnbahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf 1 dan huruf m pada ayat (5) Pasal 2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD yang terdiri dari:
1. a.pejabat Negara;
2. b.pimpinan dan Anggota DPRD;
3. c.PNS, CPNS, PPPK;
4. d.Dihapus; dan
5. e.Pihak Lainnya.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.
(3)PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
1. a.PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.PNS dan CPNS yang dipekerjakan dan/ atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan
3. c.PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah. 4
(4)Dihapus.
(5)Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.Ketua/Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan;
2. b.Sekretaris Pribadi Bupati, Sekretaris Pribadi Wakil Bupati, Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD, Asisten Pribadi Bupati, Asisten Pribadi Wakil Bupati, Petugas Pengawal Bupati, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati;
3. c.Staf Khusus;
4. d.Ketua/Wakil Ketua dan Penggurus Tim Pengerak PKK;
5. e.Pengurus dan Anggota organisasi Tani dan Nelayan;
6. f.Pengurus KONI, Atlet dan Official;
7. g.Kesatuan Isteri Anggota DPRD
8. h.Pengurus Kwarcab Pramuka dan Anggota;
  1. 1.Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
9. j.Pihak lain yang ditugaskan untuk membantu serta menunjang program dan urusan Pemerintah Daerah;
10. k.Pasukan Khusus Pengibar Bendera; I. Staf Khusus; dan
11. m.Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
  1. 2.Ketentuan huruf e, huruf f, huruf n, dan huruf o serta huruf p ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang yang tertuang dalam ST.
(2)Pejabat yang berwenang menerbitkan ST yaitu sebagai berikut:
1. a.bagi Bupati atau Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal kedua pejabat tersebut berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Atas Nama Bupati; 5
2. b.bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam Ketua DPRD berhalangan, ST ditandatangani salah satu Pimpinan DPRD;
3. c.bagi Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. d.bagi pejabat Eselon II ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
5. e.bagi eselon III, eselon IV, pejabat fungsional PNS, CPNS, PPPK, serta tenaga sipil lainnya, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
6. f.bagi Camat, Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS dan CPNS Staf di Kantor Kecamatan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dibebankan dalam APBD, ST ditandatangani oleh Camat;
7. g.bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga Non Pemerintah/Swasta yang ditugaskan untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBD, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
8. h.bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga Pemerintah yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk membantu atau menunjang tugas Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBD, ST dapat ditandatangani oleh pimpinan instansi asal ahli/narasumber bersangkutan;
  1. 1.bagi Sopir Pejabat Eselon II dan Sopir Camat, ST ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan; dan tenaga 6
9. j.bagi Sopir Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
10. k.bagi Staf Khusus Bupati, Sekretaris Pribadi Bupati/ Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Pengawal Bupati, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
  1. 1.bagi Ajudan, Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD dan Sopir Pimpinan DPRD, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
11. m.bagi pimpinan atau anggota lembaga negara dan Pihak Lainnya yang ditugaskan atau diminta untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
12. n.bagi PNS dan CPNS pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan biaya operasional pendidikan dan biaya operasional sekolah ST ditandatangani oleh kepala Dinas pendidikan;
13. o.bagi PNS dan CPNS pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan bantuan operasionaJ kesehatan ST ditandatangani oleh kepala Dinas kesehatan; dan
14. p.bagi PNS dan CPNS pada rumah sakit umum Daerah yang melaksanakan tugas untuk kegiatan rujukan pasien, ST ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah. 7
  1. 3.Ketentuan Larnpiran I huruf e Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  2. 4.Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  3. 5.Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Juni 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak pada tanggal 3\ 0ti 26?G (/�' r�'\L'I MONGONDOW,r \ ,� Diundangkan di Lolak pada tanggal 34 0( 202¥ SEKRETARIS DAERAH NO PENGELOLA
  4. 1.Pit. KABAG HUKUM
  5. 2.SEKERTARIS DAERAH
  6. 3.WAKIL BUPATI GINTA ATEN BOLAANG MONGONDOW TA""woioR l! PARAF 9 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR l TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS KOP PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SURATTUGAS Nomor : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (diisi nama jabatan Pejabat berwenang memberi perintah) atas nama Bupati Bolaang Mongondow dengan ini menugaskan kepada: Nama NIP : .... ( ) hari Tmt s/d...........2024 : Dibebankan pada APBD/DPA/DPPA ..Pembebanan Biaya Pangkat, Gol/Ruang: Jabatan Tujuan Maksud Jumlah Hari Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow cq. Pejabat Pemberi Perintah. Dikeluarkan di Lolak Pada tanggal Tembusan:
  7. 1.Bupati Bolaang Mongondow (sebagai laporan).
  8. 2.Arsip. 10 B. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS KOP NASKAH DINAS/SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Lembar ke: Nomor SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
  9. 1.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
  10. 2.Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perialanan dinas
  11. 3.a. Pangkat dan Golongan a.
15. b.Jabatan/Instansi b.
16. c.Tingkat Biava Perialanan Dinas C.
  1. 4.Maksud Perialanan Dinas
  2. 5.Alat angkut vang dipergunakan
  3. 6.a. Tempat berangkat a.
17. b.Tempat tuiuan b.
  1. 7.a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
18. b.Tanggal Berangkat b.
19. c.Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru C. +
  1. 8.Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5.
  2. 9.Pembebanan Anggaran a.SKPD a.
20. b.Kode Rekening b.
  1. 10.Keterangan lain-lain *)Caret yang tidak perlu Dikeluarkan di Lolak pada tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna NIP . I I Berangkat dari ... (Tempat Kedudukan) Ke ... Pada Tanggal... Kepala ... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( ) NIP. NIP. II.Tiba ... Pada Tanggal... Kepala ( ) NIP. III.Tiba ... Pada Tanggal... Kepala ( ) NIP. IV.Tiba ... Pada Tanggal... Kepala ( ) NIP. V.Tiba... Pada Tanggal Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran ( ) NIP. VI.Catatan Lain-Lain : Tiba... Pada Tanggal... Kepala ( ) NIP. Tiba ... Pada Tanggal ... Kepala ( ) NIP. Tiba ... Pada Tanggal... Kepala ( ) NIP. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. VII.PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannva. 12 C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Biaya Jenis Perjalanan Dinas Uang Biaya Biaya Jumlah Pemetian Harian/Uang Transpor Hariyang dan Jabatan Representasi Penginapan Pegawai dibayarkan Angkutan Jenazah
21. a.Perjalanan Dinas Jabatan dalam Sesuai rangka pelaksanaan v V V - tugas pokok dan penugasan fungsi SKPD
22. b.Perjalanan Dinas Jabatan untuk Sesuai mengikuti rapat, V V v - seminar dan penugasan seienisnva
23. c.Perjalanan Dinas Maksimal Jabatan dalam 90 rangka V ✓ 1) V2) (sembilan - Pengumandahan (Detasering) puluh) hari
24. d.Perjalanan Dinas Jabatan untuk V V V Sesuai menempuh ujian - penugasan dinas/uiian iabatan
25. e.Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter pengun v v v Sesuai kesehatan - yang penugasan ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan iabatan
26. f.Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat NV v V Sesuai keterangan dokter - penugasan karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas - 13
27. g.Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan ✓ ✓ ✓ Sesuai Pegawai Negeri penugasan
28. h.Perjalanan Dinas Jabatan untuk Maksimal mengikuti ✓ ✓ ✓ 2 (dua) - pendidikan setara hari Dioloma/Sl /S2/S3
  1. 1.Perjalanan Dinas Maksimal Jabatan untuk ✓ 3) ✓ 4) ✓ 5 (lima) - mensikuti bimtek hari J. Perjalanan Dinas Jabatan untuk ✓ 5) ✓ 6) V Sesuai pendidikan dan Penugasan - oelatihan
29. k.Perj alanan dinas dalam rangka NV V V Sesuai koordinasi dan penugasan konsultasi 2.V 2)
  1. 5.V6)
  2. 3.V3)
  3. 4.✓ 4) ✓ 4) ✓ 3) 6. Keterangan:
  4. 1.V1) Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas. Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan. Vang harian dan uang representasi yang diberikan maksimal 4 (empat) hari. Khusus Kegiatan Bimtek/Diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD uang harian dan uang representasi yang diberikan maksimal 5 (lima) hari Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang tidak disediakan penginapan bagi Peserta, maka pelaksana ST dapat diberikan biaya Penginapan selama kegiatan. Khusus untuk kegiatan Diklat yang tidak disediakan penginapan bagi Peserta, maka pelaksana ST dapat diberikan biaya Penginapan selama kegiatan. Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang biaya perjalanan dinasnya ditanggung semua oleh pelaksana SPD, maka uang harian dan uang representasi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam ST. 14 D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNY Al KOMPONEN BIAYA PERJALANAN UANG UANG UANG BIAYA DINAS SAKU HARIAN TRANSPOR PENGINAPAN RAPAT I. MELEWATI BATAS KOTA
  5. 1.Peserta - v ✓ 1) V
  6. 2.Panitia/Moderator - - - -
  7. 3.Narasumber - - ✓ 1) ✓ II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
  8. 1.Peserta - - ✓ 2) ✓ 3)
  9. 2.Panitia/Moderator - - - -
  10. 3.Narasumber - - ✓ 2) ✓ 3) IL. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM
  11. 1.Peserta - - ✓ 2) -
  12. 2.Panitia/Moderator - - - -
  13. 3.Narasumber - - ✓ 2) - Keterangan:
  14. 1.V1) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
  15. 2.V 2) Vang Transpor Pelaksana SPD diberikan sesuai biaya rii1. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
  16. 3.V3) Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
  17. 4.Uang Transpor Pelaksana SPD dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat perintah tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama. 15 II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) UANG UANG SAKU KOMPONEN BIAYA SAKU PAKET PAKET UANG BIAYA UANG PERJALANAN DINAS FULLBOARD FULLDAY/ TRANSPOR PENGINAPAN HARIAN HALFDAY I. MELEWATI BATAS KOTA
  18. 1.Peserta ✓ 3) - ✓ 2) ✓ ✓ 1)
  19. 2.Panitia/ Moderator ✓ 3) - ✓ 2) ✓ ✓ 1)
  20. 3.Narasumber - - ✓ 2) ✓ ✓ 1) II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
  21. 1.Peserta ✓ 3) ✓ 3) ✓ ✓ 4) ✓ 1)
  22. 2.Panitia / Moderator ✓ 3) ✓ 3) ✓ ✓ 4) ✓ 1)
  23. 3.Narasumber - - ✓ ✓ 4) ✓ 1) III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM
  24. 1.Peserta - ✓ 3) ✓ - -
  25. 2.Panitia / Moderator - ✓ 3) ✓ - -
  26. 3.Narasumber - - ✓ - - Keterangan:
  27. 1.✓ 1) Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  28. 2.V 2) Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
  29. 3.✓ 3) Uang Saku Fullboard/ Fullday/ Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar dan sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
  30. 4.✓ 4) Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  31. 5.Uang Saku Paket Fullboard/ Fullday/ Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
  32. 6.Uang Transpor Pelaksana SPD dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 16 E. FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD MODA TRANSPORTASI NO PELAKSANA SPD TINGKAT KERETA BIAYA PESAWAT KAPAL AP!/ HARGA UDARA LAUT BUS TIKET Bupati, Wakil Bupati VIP/ Spesial / Dibayar
  33. 1.Al Bisnis Secara dan Ketua DPRD Kelas I A Eksekutif Riil VIP/Kelas Spesial/ Dibayar
  34. 2.Pimpinan DPRD A2 Bisnis IA Eksekutif Secara Riil Dibayar
  35. 3.Anggota DPRD Bl Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara Riil Pejabat Eselon Dibayar
  36. 4.B2 Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara IIA/Sekretaris Daerah Riil Pejabat Eselon IIB, Ketua TP-PKK, W akil TP-PKK, Perwira Dibayar 5. Menegah TNI-POLRI, B3 Ekonomi Kelas I B Eksekutif Secara Kapolres, Dandim, Riil Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri Dibayar
  37. 6.Pejabat Eselon IIIA Cl Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara Riil Pejabat Eselon IIIB, Dibayar
  38. 5.Perwira Pertama TNI- C2 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara POLRI Riil Pejabat Eselon IV, PNS Dibayar
  39. 6.Go!. IV, PNS/CPNS Gol. D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara III, Pejabat Fungsional Riil PNS/CPNS Go!. II, Dibayar
  40. 7.El Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara PNS/CPNS Go!. I, PPPK Riil
  41. 8.Non PNS Sopir E2 - - - - Sopir Bupati/Wakil
  42. 9.Bupati dan sopir E2.1 - - - - Pimoinan DPRD 17 Ketua Dharma Wanita, Wakil Dharma Wanita, PengurusPKK,Pengurus Dharma Wanita, Staf Khusus, Ajudan Ketua DPRD, Kesatuan Istri Anggota Dewan (KIAD), KTNA, Pengurus KONI,
  43. 10.Atlet dan Official, E3 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Dibayar Pengurus Kwarcab dan Secara Pramuka, Paskibraka Riil Bintara/Tantama TNI- POLRI dan Wartawan, Direksi dan pegawa1 Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Lainya. Sekretaris Pibadi Bupati/Wakil Bupati/ Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Dibayar
  44. 11.Ajudan Bupati/Wakil E3.1 Ekonomi Kelas II A Eksekutif Secara Bupati dan Petugas Riil Pengawal Bupati, Sekretaris Pribadi Pimoinan DPRD. LHABSYI NO PENGELOLA PARAF
30. l.PIt. KABAG HUKUM L
  1. 2.SEKERTARIS DAERAH I '3. WAKIL BUPATI • 18 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR l l TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NO KATEGORVTINGKAT A1 A2 81 82 83 Ct c2 D E1 E2 E2.1 E3 E3.1 DALAM DAERAH KA8. BOL-MONG KABUPATEN KE A KECAMATANIKECAMTAN KE KABUPATEN Uang Harian 250 000 250 000 250 000 250.000 250.000 250.000 250.000 250 000 250 000 250.000 250 000 . . . . . . . . . . . Jumlah Per Harl 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 . . 250.000 250.000 8 KECAMATAN KE DESA I Uana Harian : I Uana Harian . . . . 100.000 100.000 100.000 100 000 . 100.000 . Jumlah Per Hari . . . . . 100.000 100.000 100.000 100.000 . 100.000 . C KECAMATAN KE DESA (DAERAH SULIT) Uana Harian : I I Uana Harian I . I . . . . 150.000 150.000 150.000 150.000 . . 150.000 . Jumlah Per Hart . I . . . . 150.000 150.000 150.000 150.000 . . 150.000 . D KECAMATAN KE DESA (DAERAH SANGAT SULIT Uang Harian : Uana Harian . . . . 150.000 150.000 150.000 150 000 . . 150.000 . Jumlah Per Harl . . . . . 150.000 150.000 150.000 150.000 . . 150.000 . Keterangan I. Uang Harian dibayarkan secara Laumpsum sesuai Jumlah Hari yang ditetapkan dalam SPT.
  2. 2.Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) hanya diperuntukan bagi ASN dan Non PNS yang berada di Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas dan di Kantor Kecamatan.
  3. 3.Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit scbagaimana dimaksud pada kolom di atas merupakan Daerah/ Desa yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi khusus. Daerah Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Serasi Kecamatan Dumoga dan Desa Kanaan Kecamatan Dumoga. Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Kolingangaan Kecamatan Bilalang dan Desa Pomoman Kecamatan Poigar. Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) bagi ASN dan Non PNS yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas hanya digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dan dibayarkan secara Lumpsum.
  4. 7.Uang Harian/Transpor dalam Tabel ini adalah betas tertinggi. "/t s
  5. 8.Ketentuan tentang besaran uang harian dari Kabupaten ke Kecamatan/Kecamatan ke Kabupaten mulai berlaku scjak Januari Tahun 2026. A .�? 4fest,9,' NGoNoow. / es l Yus} [Uh]psY1 ,,_ - / �-4 4. 5. 6. NO PENGELOLA PARAF l Pt. KABAG HUKUM ,. 2 SEKERTARIS DAERAH 3 WAKIL BUPATT 19 LAMPIRAN III PERATURANBUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR l\ TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! DAN LUAR PROVINS! NO Provinsi A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 D E1 E2 E2.1 E3 E3.1
  6. 1.D.K.I JAKARTA 8.720.000 8.720.000 2.063.000 2.063.000 2.063.000 992.000 992.000 730.000 730.000 500.000 500.000- -
  7. 2.SULAWESI UTARA 4.919.000 4.919.000 2.290.000 2.290.000 2.290.000 1.207.000 1.207.000 978.000 978.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3. ACEH 4.420.000 4.420.000 3.526.000 3.526.000 3.526.000 1.533.000 1.533.000 770.000 770.000 500.000 500.000- - 4. SUMATERA UTARA 4.960.000 4.960.000 2.195.000 2.195.000 2.195.000 1.100.000 1.100.000 699.000 699.000 500.000 500.000- - 5. RIAU 3.820.000 3.820.000 3.119.000 3.119.000 3.119.000 1.650.000 1.650.000 852.000 852.000 700.000 700.000- - 6. KEPULAUAN RIAU 5.344.000 5.344.000 2.318.000 2.318.000 2.318.000 1.297.000 1.297.000 792.000 792.000 500.000 500.000- - 7. JAMBI 5.000.000 5.000.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 1.225.000 1.225.000 580.000 580.000 500.000 500.000- - 8. SUMATERA BARAT 5.236.000 5.236.000 3.332.000 3.332.000 3.332.000 1.353.000 1.353.000 701.000 701.000 500.000 500.000- - 9. SUMATERA SELATAN 5.850.000 5.850.000 3.083.000 3.083.000 3.083.000 1.955.000 1.955.000 861.000 861.000 600.000 600.000- - 10. LAMPUNG 4.491.000 4.491.000 2.488.000 2.488.000 2.488.000 1.425.000 1.425.000 580.000 580.000 500.000 500.000- - 11. BENGKULU 2.140.000 2.140.000 1.628.000 1.628.000 1.628.000 1.546.000 1.546.000 692.000 692.000 500.000 500.000- - 12 BANGKA BELITUNG 3.827.000 3.827.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 1.957.000 1.957.000 649.000 649.000 500.000 500.000- - • 20 13 BANTEN 5.725.000 5.725.000 2.373.000 2.373.000 2.373.000 1.204.000 1.204.000 724.000 724.000 - - 500.000 500.000 14 JAWA BARAT 5.381.000 5.381.000 2.755.000 2.755.000 2.755.000 1.201.000 1.201.000 686.000 686.000 - - 500.000 500.000 15 JAWATENGAH 5.303.000 5.303.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.201.000 1.201.000 750.000 750.000 500.000 500.000- - 16. D.I YOGYAKARTA 5.017.000 5.017.000 2.695.000 2.695.000 2.695.000 1.384.000 1.384.000 845.000 845.000 600.000 600.000- - 17. JAWATIMUR 4.449.000 4.449.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 1.153.000 1.153.000 814.000 814.000 500.000 500.000- - 18. BALI 6.848.000 6.848.000 2.433.000 2.433.000 2.433.000 1.685.000 1.685.000 1.138.000 1.138.000 700.000 700.000- - 19. NUSA TENGGARA BARAT 4.375.000 4.375.000 2.648.000 2.648.000 2.648.000 1.418.000 1.418.000 907.000 907.000 500.000 500.000- - 20. NUSA TENGGARA TIMUR 3.750.000 3.750.000 2.133.000 2.133.000 2.133.000 1.355.000 1.355.000 688.000 688.000 500.000 500.000- - 21. KALIMANTAN BARAT 2.654.000 2.654.000 1.923 000 1.923.000 1.923.000 1.125.000 1.125.000 538.000 538.000 500.000 500.000- - 22. KALIMANTAN TENGAH 4.901.000 4.901.000 3.391.000 3.391.000 3.391.000 1.160.000 1.160.000 659.000 659.000 500.000 500.000- - 23 KALIMANTAN SELATAN 4.797.000 4.797.000 3.316.000 3.316.000 3.316.000 1.500.000 1.500.000 697.000 697.000 500.000 500.000- - 24. KALIMANTAN TIMUR 4.000.000 4.000.000 2.188.000 2.188.000 2.188.000 1.507.000 1.507.000 804.000 804.000 600.000 600.000- - 25. KALIMANTAN UTARA 4.000.000 4.000.000 2.735.000 2.735.000 2.735.000 1.507.000 1.507.000 904.000 904.000 600.000 600.000- - 26. GORONTALO 4.168.000 4.168.000 3.107.000 3.107.000 3.107.000 1.606.000 1.606.000 955.000 955.000 500.000 500.000 500.000 500.000 27. SULAWESI BARAT 4.076.000 4.076.000 3.098.000 3.098.000 3.098.000 1.344.000 1.344.000 704.000 704.000 500.000 500.000 500.000 500.000 28. SULAWESI SELATAN 4.820.000 4.820.000 1.938.000 1.938.000 1.938.000 1.423.000 1.423.000 745.000 745.000 600.000 600.000 600.000 600.000 29. SULAWESI TENGAH 2.309.000 2.309.000 2.027.000 2.027.000 2.027.000 1.679.000 1.679.000 951.000 951.000 700.000 700.000 700.000 700.000 30. SULAWESI TENGGARA 3.088.800 3.088.800 2.574.000 2.574.000 2.574.000 1.297.000 1.297.000 786.000 786.000 500.000 500.000 500.000 500.000 31. MALUKU 3.467.000 3.467.000 3.240.000 3.240.000 3.240.000 1.059.000 1.059.000 667.000 667.000 500.000 500.000- - 32. MALUKU UTARA 4.611.600 4.611.600 3.843.000 3.843.000 3.843.000 1.160.000 1.160.000 605.000 605.000 500.000 500.000- - 21
  8. 33.PAPUA 3.859.000 3.859.000 3.318.000 3.318.000 3.318.000 2.521.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 - - 600.000 600.000 34. PAPUABARAT 3.872.000 3.872.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 2.056.000 2.056.000 967.000 967.000 500.000 500.000- - 35 PAPUA BARAT DAYA 3.872.000 3.872.000 3.341.000 3.341.000 3.341.000 2.056.000 2.056.000 967.000 967.000 700.000 700.000- - 36. PAPUA TENGAH 3.859.000 3.859.000 3.318.000 3.318.000 3.318.000 2.521.000 2.521.000 1.038.000 1.038.000 800.000 800.000- - 37. PAPUA SELATAN 5.673.000 5673.000 4.877.000 4.877.000 4.877.000 3.706.000 3.706.000 1.526.000 1.526.000 900.000 900.000- - 38. PAPUA PEGUNUNGAN 5.711.000 5.711.000 4.911.000 4.911.000 4.911.000 3.731.000 3.731.000 1.536.000 1.536.000 900.000 900.000- - Keterangan: I. Biaya Penginapan dibayarkan secara Riil.
  9. 2.Dalam Hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh pcrsen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  10. 3.Khusus pelaksana SPD tingkat E2. I dan tingkat E3. I yang ditugaskan untuk mengantar atau mendampingi Pejabat Negara atau Pejabat Eselon II agar memperhatikan ketentuan Pasal 14.
  11. 4.Biaya Penginapan dalam Tabel ini adalah Batas Tertinggi. NO PENGELOLA PARAF I. PIt. KABAG HUKUM l'7
  12. 2.SEKERTARIS DAERAH A
  13. 3.WAKIL BUPATI lj,. #opensou.sic «Mo«co0ow.]

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…