DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); • Tahun 2007 tentang Penanama

2.Undang-Un«dang Nomor 25 Ta! T 2007 bLik Indonesia aun Modal (Lembaran Negara Repubn Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara (" L·b a kali diubah Nomor 4724); scbagaimana telah bcberap N 6 Tahun 2023 terakhir dengan Undang-Undang iomor ··th Pengganti Undang- tentang Penctapan Peraturan Pemerintai ' Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi I N Rcpublik Indonesia Undang-Undang (Lembaran Ieyara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor I 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 0 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pcmcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 0 Menetapkan: 2 T I 2023 tcntung Tunggung 6, Peruturan Daerah Nomor I hum D I U•ahn jLcmbaron Jawnb Sosinl dan Lingkunan a(nm Daerah Kabupaten olaan Mongondow Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bolaan Monondow Nomor 12), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kcwcnangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah.
5.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum a tau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. • 0
7.Forum Tangung Jawnb Sosinl dan Linkungan adalah suatu lembngu yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tangung jawab sosial dan linkungannya.

Pasal 2

(I) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan dalam bidang:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur; dan
h.lingkungan.

(2)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan daJam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial;
2. b.jaminan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial; dan
4. d.perlindungan sosial bagi penyandang masaJah kesejahteraan sosial.
(3)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.bantuan pendidikan; dan
2. b.fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. I • • .-5. S I I I L,inkunan dalam
(4)Program Tangung Jawab losial an 1IM" bidang keschatan sebaaimana dimaksud pada ayat th huruf c, meliputi:
1. a.bantuan pelayanaan kesehatan dan;
2. b.fasilitas penunjang keschatan untuk meningkatkan keschatan masyarakat.
(5)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang olah raga, seni, budaya, dan pariwisata scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mcliputi a.bantuan pelayanaan dan/atau b.fasilitas kcpada masyarakat untuk menunjang kegiatan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata.
(6)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.bantuan pelayanan; dan/atau
2. b.fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
(7)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruff, meliputi:
1. a.bantuan; dan/atau
2. b.fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan kewirausahan.
(8)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf g, meliputi:
1. a.bantuan sarana; dan
2. b.prasarana fisik.
(9)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
1. a.bantuan pcngadaan bank sampah, tempat pengelolaan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle dan tempat pengelolaan sampah terpadu; ¢ r • • 6
2. b.pembangunan tern pat pwnarnpungan me ntarn;
3. e.pengalann truk /mobil samnpah,
4. d.nlat pemantau kulitnn nir portable,
5. e.lat pernantau unlit udarn portable, f alat pemantau kunlitnn tnnah,
6. g.bantunn kegintan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
7. h.bantuan evalunsi jnlur hijau untuk kerusakan fisik pohon. (I0Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilaksanakan dalam bidang lainnya yang sccara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

(I) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan:

a.secara langsung oleh Badan Usaha;
b.melalui pihak ketiga;
c.bermitra dengan masyarakat; dan/atau

(2)berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 4

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikoordinasikan oleh Forum Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 5

(I) Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pemerintah Daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. b • .7. I S 1(11 ·'on Lingkungan

(2)Forum Tangung Jawab sos ' scbagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
1. a.pengurus; dan
2. b.angota.
(3)Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.DPRD; dan
3. c.Badan Usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bcrasal dari unsur perwakilan masyarakat yang berada disekitar Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
(5)Susunan pengurus dan anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.Bupati sebagai Pembina Pertama;
2. b.Wakil Bupati sebagai Pembina Kedua;
3. c.unsur DPRD sebagai penasehat;
4. d.sekretaris Daerah sebagai Ketua;
5. c.kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah sebagai Sekretaris;
6. f.Sadan Usaha pclaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai anggota;
7. g.perangkat Daerah teknis sebagai anggota; dan
8. h.perwakilan masyarakat sebagai anggota.
(6)Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkedudukan di kantor Pcrangkat Dacrah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah.
(7)Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; • / b • Pasul 6 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertugas:
1. a.membangun kcsepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
2. b.mcndorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. c.memberikan asistcnsi, advokasi, rckomcndasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. d.melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui kebutuhan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
5. e.memberikan informasi kepada Badan Usaha mengenai program kcgiatan yang dibutuhkan untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
6. f.memberikan informasi mengenai alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada calon penerima manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
7. g.melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
8. h.menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada pihak lain;
9. i.menyampaikan laporan pclaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati;
10. j.menjadi mediator atas sengketa yang diakibatkan oleh pclaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
11. k.menerima usul, saran dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bcrwcnang: • • 9

a.mengatur mcknninme koordinani palnksanann Tang@gun Jawab Sonia] dan Linkungan; dun
b.menentuknn prioritns keyiatan sebani referensl pclaksanaan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan. Paal 8 (l) Pendanaan operasional kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersumber dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat. [2) Pendanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Dacrah.

Pasal 9

(I) Pemerintah Dacrah memberi penghargaan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2)Pemberian pcnghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan berdasarkan usulan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(3)Badan Usaha yang akan diberikan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Bentuk dan jenis penghargaan berupa souvenir/cendera mata atau sertifikat. {5) Pemberian penghargaan dilaksanakan pada acara hari ulang tahun Daerah.

Pasal 10

(1)Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. / -10 (l) Pembinann dan pengwassn sebaaimana dimaksud pada aynt (1), dilaknannkan mlaui:
1. a.bimbingun teknis;
2. b.osialinasi;
3. c.fasilitasi;
4. d.pemantauan, evaluasi, dan supervisi; dan
5. e.digitalisasi sistem informasi, tcknologi, dan komunikasi.

Pasal 11

(I) Setiap Badan Usaha yang mclaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, mcnyampaikan laporan • perencanaan dan realisasi Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Bupati mclalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat:
1. a.program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
2. b.pemetaan program dan kcgiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bcrsifat bcrkelanjutan;
3. c.program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dilaksanakan;
4. d.lokasi wilayah sasaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disasar;
5. e.capaian program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosia1 dan Lingkungan; dan
6. f.lampiran dokumenpendukung lainnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun berikutnya.
(4)Laporan perencanaan dan realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat () disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang berjalan. I D . I I • Posnl 12 (I) Masyarnkat dnpat berpartisipasi dalam pcnyclenggaraan Tungung .Jawab Soinl dan Linkunan.
(2)Partisipnsi masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksnnakan dalarm bentuk:
1. a.penyampaian usulan dan/atau saran dalam proscs penyusunan program Tangyung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan/atau
2. b.pengaduan terhadap pclaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. NO PENGELOLAH PARAF I. KABAG HUKUM 93

2.SEKRETARIS DAERAH ,'p
3.WAKIL BUPATI I' Ditetapkan di Lolak mada tanggal 21 vu 2025 E\UPATI BOLAANG MONGONDOW,t- Diundangkan di Lolak pada tanggal Mi 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, 3. ABov GINTA BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR...

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…