DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penrbahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025:

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambqhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822l.:' g BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW, \ Menimbang Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentarg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambaha-tr Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangrrnan Daerah, Tata Cara Eva.luasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjalg Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4.Peraturar Bupati Bolaalg Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentanr Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Taiun 2024 Nomor 19); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah uatuk periode 1 {satu) tahun.
4.Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah adalah rencana keuangan ta}lunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daera.l.. fl
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4.Peraturan Supati Solaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Supati adalah Supati Solaang Mongondow.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8 3
5.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijalan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) taiun.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementa.ra yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas darr patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam pen5n-rsunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perarrgkat Daerah.

Pasal 2

(l) Pembahan RKPD Tahun 2O2S disusun dengan sistematika pen)rusunan sebagai berikut:

a.BAB I yang memuat pendahuluan;
b.BAB II yang memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025:
c.BAB III yang memuat kerangka ekonomi dan Keuangan Daerah;
d.BAB IV yarlg memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e.BAE! V yang memuat Rencana Ke{a dan Pendanaan Daerah; dan
f.BAB VI yang memuat penutup.

(2)Ketentuan mengenai Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD taiun 2025 dUadikan sebagai:
1. a.dasar penetapan perubahan rencana keqa perangkat daerah; dan
2. b.pedomar pen1rusunan rancangan perubahan KUA dan r:rncang{rn perubahan PPAS.
(2)Perubahan rencana ke{a perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling lambat I (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. r

5.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tabun.
6.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerab.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. a.BAB I yang memuat pendabuluan;
2. b.BAB II yang memuat evaluasi hasil triwulan I tabun 2025;
3. c.BAB III yang memuat kerangka ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.BAB V yang memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai Perubaban RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(I) Perubahan RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai:

a.dasar penetapan perubaban rencana kerja perangkat daerah; dan
b.pedoman penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

(2)Perubahan rencana kerja perangkat Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. 4
(3)Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalial dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda.rlgan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di lrlak ,pada tanfflal 31 Jtll, 20.25 , uruPATI BOLAANG MONGONDoW r g Diundangkan di l,olak pada tanggal 71 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, d LLAH GINTA BERITA NoMoR..l) pATEN BoLAANG MoNGoNDow rasuN {92r

(3)Perubahan rencana kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak fPada tanggal 34 Jl? 2025 LBUPATI BOLAANG MONGONDOW,t 4 sND#8s Diundangkan di Lolak pada tanggal 34 2lj 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, BERITA NOMOR.13 GINTA BUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ?02¢

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…