DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Ketola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan persandian.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPEE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 2 informatika, statistik dan 4
11.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
17.Aplikasi SPBE adalah satu a tau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
19.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lain.
20.lntegrasi aplikasi adalah proses penggabungan berbagai aplikasi menjadi satu kesatuan aplikasi besar yang terpadu.
21.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utarna untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
22.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. 5
23.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengumumkan, mengolah, menganalisis, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24.Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
25.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
28.Sub Nama Domain adalah bagian dari sebuah Nama Domain.
29.Registrar adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pendaftaran, renewal, dan transfer domain.
30.Registrar Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan Perangkat Daerah.
31.Domain Perangkat Daerah penyelenggara adalah alamat internet dari Perangkat Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
32.Sub Domain adalah bagian dari Domain yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
33.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
34.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
35.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 6
36.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
37.Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Ketola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
38.Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan data dan metadata yang disampaikan oleh produsen data.
39.Platform adalah lingkungan perangkat lunak atau kerangka kerja yang digunakan untuk membuat, menguji, dan meluncurkan aplikasi perangkat lunak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

(1)memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
(2)mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE; dan
(3)mensinergikan program/kegiatan SPBE setiap Perangkat Daerah dengan Dinas agar dapat dilaksanakan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pasal 4

Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.Arsitektur SPBE;
b.peta rencana SPBE;
c.rencana dan anggaran SPBE;
d.Proses Bisnis;
e.data dan informasi;
f.aplikasi SPBE; 7
g.Infrastruktur SPBE;
h.Keamanan SPBE; dan
1. 1.Layanan SPBE.

Pasal 5

Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Tata Kelola SPBE ini.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(2)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis; @ 8
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus sudah mengatur integrasi SPBE an tar Perangkat Daerah dan/ atau an tar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Reviu Arsitektur SPBE dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

PETA RENCANA SPBE

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah, dan rcncana stratcgis Pcmcrintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan pemerintahan dikonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang aparatur negara. 9

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE; C. Layanan SPBE;
3. d.Infrastruktur SPBE;
4. e.Aplikasi SPBE;
5. f.Keamanan SPBE; dan
6. g.Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah harus mengatur keselarasan program/kegiatan SPBE antar Perangkat Daerah, dan/atau keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah harus diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…