DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); { BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR I7TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 264 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dlerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 terrtang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kefa Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 0 2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3 MEMUTUSI(AN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanazrn Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. # Menetapkan 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Daerah.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 4
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka men1rusun Rencana Ke{a Pembangunan Daerah. BAB ]I KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan:

a.dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; dan
b.RPJMD merupakan penjabaran dari RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu I (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

SITEMATIKA Pasal 3

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan; f 4
  1. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. 9.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan:

a.dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; dan
b.RPJMD merupakan penjabaran dari RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(1)RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan; 5
2. b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab V yang memuat rencana kery'a dan pendanaan Daerah;
6. f.bab VI yang memuat kine{a dan penyelenggaraan Pemerinta}r; dan
7. g.bab VII yang memuat penutup. (21 Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2026 sebagarmana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam tampir€rn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e 5

b.bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d.bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e.bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f.bab VI yang memuat kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah; dan
g.bab VII yang memuat penutup.

(2)Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak pada tanggal .3L 2\<TOOER leuto, BoLAANG MoNGoN 2oz5 DOW,r 0 YUS SYI Diundangkan di Lolak pada tanggal .rL oKT1gEK 2025 SEKRETARIS (.*rro"ron o GINTA0 ABDU BERITA D NoMoR..Ir UpATEN BoLAANG MoNGoNDow rAHUN eO?5 DAERAH BOLAANG MONGONDOW, 6 BABV

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak pada tanggal .1 oTo@ER 2025 (BUPATI BOLAANG MONGONDOW,t ,#YUS�SYI UPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN Z025BERITA DARAJ NOMOR..[j Diundangkan di Lolak pada tanggal .1 0KT0@€K 2025 SEKRETARIS DAERAH �UPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…