Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2025
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
1822); 2
6856);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
BAB I
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:
Ruang lingku p
pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
} 4 BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB II
Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
5 BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
BAB III
( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
Paragraf2 Model Pembentukan Koperasi
6
dan C. revitalisasi Koperasi, Desa/Kelurahan yang tidak aktif/lemah dilaksanakan pada Koperasi sudah ada namun kinerjanya yang dilalrukan melalui restrukturisasi manajemen dan/ atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi
7 Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan U saha Koperasi
( 1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:
gerai penyediaan sembako; gerai penyediaan obat murah; penyediaan kantor Koperasi; unit simpan pinjam Koperasi; gerai klinik desa; penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang; logistik/ distribusi; dan/ ataug.
Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa: a. b. C. d. e. f. (2)
Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Membuka PDF…