DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupatitentangStandar HargaSatuanPemerintahDaerahTahunAnggaran2026; 1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan DaerahTingkatIIdiSulawesi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1959Nomor74,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor1822); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakalidiubah,terakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-undang Nomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856);

3.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322); Mengingat 2
4.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBolaang Mongondow Nomor 4); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

( 1) Standar harga satuan menjadi pedoman bagi satuan kerja perangkat Daerah dalam menyusun belanja kegiatan pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.standar satuan harga barang dan jasa; dan
2. b.satuan biaya honorarium.
(3)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah; dan
2. b.pelaksanaan APBD.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3
(2)huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak ada tanggal 47 November 2025 / , ��.--.,�(NJi"IG MONGONDOWt ABSYI Diundangkan di Lolak pada tanggal 47 Novewber 205 =SEKRETARIS DAERAH OLAANG MONGONDOW, % ,, ATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR .2f NO PENGELOLA PARAF 1 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH t 2 KEPALA BAGIAN HUKUM k 3 SEKRETARIS DAERAH UV

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…