DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untukmemenuhikebutuhanhukumdalam pemberianpemotongan tambahanpenghasilanpegawai aparatursipilnegarapascaliburnasionaldancuti bersamasertapemberiantambahanpenghasilanpegawai aparatursipilnegarabagiaparatursipilnegarayang melaksanakan tugasbelajardan tidakmeninggalkan tugasdanfungsiaparatursipilnegara,perlumengubah PeraturanBupatiNomor3 Tahun2022 tentang TambahanPenghasilanPegawaiKepadaAparaturSipil NegarasebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan BupatiNomor1Tahun2023 tentang PerubahanAtas PeraturanBupatiNomor3 Tahun2022 tentang TambahanPenghasilanPegawaiKepadaAparaturSipil Negara; PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW NOMOR22- TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURAN BUPATIBOLAANGMONGONDOW NOMOR3TAHUN 2022TENTANGTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI KEPADAAPARATURSIPILNEGARA 1.Undang-UndangNomor29 tahun1959tentang PembentukanDaerahTingkatIIdiSulawesi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor74, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 1822); c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalamhurufadanhurufb, perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupatitentangPerubahanKeduaAtas PeraturanBupatiBolaangMongondowNomor3Tahun 2022TentangTambahanPenghasilanPegawaiKepada AparaturSipilNegara; tentang Republik Undang-UndangNomor23Tahun2014 PemerintahanDaerah(LembaranNegara IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdenganPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun 2022tentangCiptaKerja(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor238,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia6841);

3.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322);
4.PeraturanBupatiNomor3 Tahun2022 tentang TambahanPenghasilanPegawaiKepadaAparaturSipil Negara(BeritaDaerahKabupatenBolaangMongondow Tahun2022Nomor3)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanBupatiNomor1Tahun2023 tentang PerubahanAtasPeraturanBupatiNomor3 Tahun2022 tentangTambahanPenghasilanPegawaiKepadaAparatur SipilNegara(BeritaDaerahKabupatenBolaang MongondowTahun2022Nomor3); 2. Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3), sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Indikator disiplin dihitung berdasarkan instrumen dengan bobot sebagai berikut:

a.Pemenuhan apel pagi 10% (sepuluh persen);
b.Pemenuhan jam kerja dan/atau apel sore 10% (sepuluh persen);
c.Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional, keagamaan dan daerah 10% (sepuluh persen); dan
d.Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/ atau sidang paripurna 10% (sepuluh persen).

(2)Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrumen apel pagi dan peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan bagi PNS guru dan tenaga medis yang bertugas pada hari yang berkenaan.
(3)Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf (a) adalah sebagai berikut:
1. a.Nilai 100 % (seratus persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan mengikuti apel pagi.
2. b.Nilai 80 % (delapan puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 1 sampai dengan 2 kali.
3. c.Nilai 60 % (enam puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 3 sampai dengan 4 kali.
4. d.Nilai 40 % (empat puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 5 sampai dengan 10 kali.
5. e.Nilai 0 % (nol persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi lebih dari 10 kali.
(4)Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah sebagai berikut:
1. a.Nilai 100 % (seratus persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan yang bersangkutan setiap harinya mencapai minimal 7,5 jam dan/atau apel sore;
2. b.Nilai 90 % (sembilan puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 1 sampai dengan 2 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
3. c.Nilai 80 % (delapan puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 3 sampai dengan 4 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
4. d.Nilai 70 % (tujuh puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 5 sampai dengan 6 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
5. e.Nilai 60 % (enam puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 7 sampai dengan 8 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
6. f.Nilai 50 % (lima puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 9 sampai dengan 10 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
7. g.Nilai 0 % (nol persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat lebih dari 10 hari tidak mencapai 7 ,5 jam dan/ atau apel sore.
(5)Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen kehadiran pada upacara/peringatan hari- hari besar nasional, keagamaan, upacara korpri dan upacara HUT kabupaten/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dihitung dengan rumus sebagai berikut: Nilai = jumlah yang diikuti dibagi dengan jumlah total kegiatan upacara/peringatan pada bulan tersebut dikali 100 % (seratus persen).
(6)Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen kehadiran pada rapat-rapat dan/sidang paripurna sebagai mana di maksud ayat (1) huruf (d), dihitung dengan rumus sebagai berikut: Nilai = jumlah yang diikuti dibagi dengan jumlah total pelaksanaan rapat-rapat dan/atau sidang paripurna pada bulan tersebut dikali 100 % (seratus persen).
(7)Penghitungan untukbobotnilaiinstrumenkehadiran padarapat-rapatsidang paripurnaberdasarkan klasifikasi jabatandidasarkanpadaketentuansebagai berikut:
1. a.Sidangparipurnahanyaberlakuuntukpejabat pimpinantinggipratama,administrator,dan pengawas. b.Rapat-rapatyangmengharuskanpejabattinggi pratama untukhadirmakaobjekpenghitunganya hanyalingkuppadapejabatpimpinantinggi pratama.
2. c.Rapat-rapatyangmengharuskanpejabattinggi pratama,administrator,danpengawasuntukhadir makaobjekpenghitunganyameliputi pejabat pimpinantinggi pratama,administrator,dan pengawas. d.KhususPejabatPelaksana/Staf/ JFU/ JFfdapat menggunakaninstrumenrapat-rapatdiinternal OPDyang bersangkutan.
(8)Dalam halASNtidakmengikutipertemuanperdana kerjapascaliburnasionaldancuti Bersamatahun berkenaan,dikenakanpemotonganTPPASNsebesar 50%(limapuluhpersen).
(9)Dalam halASNtidakmengikutiupacarapelaksanaan haribesarnasionalyang dilaksanakan tidakpadahari kerja,hariliburnasional,ataucuti bersamadikenakan pemotonganTPP sebesar50%(limapuluhpersen).
(10)BagiASNyangtidakmengikutiataumenghadiri kegiatan haribesarkeagamaandikenakanpemotongan TPP sebesar35%.
(11)Setiap pegawaiASNyangtidakmengikuti pertemuan perdanakerjasebagaimanadimaksud padaayat(8), upacarasebagaimanadimaksudpada ayat(9)dan kegiatan hari besarkeagamaansebagaimanadimaksud pada ayat(10)denganalasanyang sah tidak dikenakan penguranganTPP dengan melampirkan dokumenpendukung. . . '

2.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)ASN yang menjabat sebagai Plt, Plh atau penjabat diberikan TPP terhitung mulai tanggal menjabat.
(2)ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat, menerima TPP pada jabatan defenitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan yang di rangkapnya.
(3)ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat jabatan lainnya menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.

3.Ketentuan huruf f Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

TPP ASN tidak diberikan kepada:

a.ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang belum melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.ASN yang masih menguasai barang milik daerah secara tidak sah berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan/ atau Inspektorat;
c.ASN yang belum mengganti dan/ atau mengangsur kerugian negara/ daerah berdasarkan hasil Keputusan Tim Majelis TP-TGR;
d.ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
e.Calon Pegawai Negeri Sipil; ett f.ASNyang sedang mengikutitugasbelajardengan meninggalkantugasdanfungsi sebagaiASN;atau g.ASNpindahandariluarPemerintahpadatahun berjalankecualiuntukyang menduduki jabatan struktural. PasalII PeraturanBupati inimulaiberlakupadatanggalditetapkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahKabupatenBolaangMongondow. DitetapkandiLolak datanggal.t7Novewbe2of NGMONGONDOW, t SYI DiundangkandiLolak padatanggal.17Nov&ber202f EKRETARISDAERAH • OLAANGMONGONDOW, BERITADAERAHKABUPA'EN BOLAANGMONGONDOWTAHUN2NOMOR.22- NOPENGELOLAHPARAF 1.Plt.KabaHukum 2.SekertarisDaerah
1. 3.WakilBuati

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…