DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW NOMOR 4 TAHUN .'}_O?.)"" TENTANG PEMBEBASANBEA PEROLEHANHAKATASTANAHDAN BANGUNANBAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH BUPATIBOLAANGMONGONDOW PROVINS!SULAWESIUTARA - BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHANHAK ATAS TANAH DAN BANGUNANBAGI MASYARAKATBERPENGHASILANRENDAH.
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1); Menetapkan :

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
2. b.kriteria MBR.
(2)Pembebasan BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diberikan terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan dalam rangka dukungan percepatan pembangunan tiga juta rumah. dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

8.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
9.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. serta aset bagi pemiliknya.
7.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
4.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
5.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, BABIV KRITERIAMBR

Pasal 5

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Pasal 4

Pengecualian objek BPHTBterhadap perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR. BABIII PEMBEBASANBPHTB BAGIMBR

Pasal 3

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.hak rnilik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak rnilik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(3)Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan bagi MBR dikecualikan dari objek BPHTBsebagaimana dimaksud pada ayat (1). pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/ a tau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bantuana tauperolehankemudahanpemberian

Pasal 6

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ a tau hasil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ a tau hasil usaha sendiri. ' b

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan

Pasal 7

( 1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.hargajual pemilikan Rumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB bagi MBR mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pemungutan pajak Daerah.

Pasal 9

( 1) Besaran penghasilan MBR di Daerah per bulan paling banyak untuk:

a.kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
b.kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
c.kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(2)Luas lantai paling tinggi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling tinggi 48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya. PARAF KOGINTA UPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .. :JtJi~BERITA D NOMOR.~ NO PENGELOLA 1 KEPALABKD 2 KABAG HUKUM 3 SEKRETARIS DAERAH 4 WAKIL BUPATI Diundangkan di Lolak pada tanggal 1 M ~,i 'J.o ).~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, Ditetapkan di Lolak pada tanggal ? Mc,~~ 9 C> 9 ~ ~UPATI BOLAANG MONGONDOW, r Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…