DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangMengingat Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); •
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Bolaang Mongondow. •
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
5.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
6.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
7.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan bar atau nilai jual pengganti.
8.Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB- P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, metode nilai perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.
9.Penilaian Massa! adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal.
10.Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
11.Pejabat Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat fungsional penilai yang merupakan pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan ruang 9 • lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian pajak.
12.Petugas Penilai PBB-P2 yang selanjutnya disebut Petugas Penilai adalah pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2 yang bersifat sementara.
13.Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai Bangunan berdasarkan metode biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.
14.Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat JPB adalah pengelompokan Bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.
15.Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
16.Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

BAB II

PENILAIAN PBB-P2

Pasal 2

(1)Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. • 0 I
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a tas:
1. a.objek pajak umum; dan
2. b.objek pajak khusus.
(4)Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.objek pajak standar; dan
2. b.objek pajak nonstandar.
(5)Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
1. a.jalan to!;
2. b.bandar udara;
3. c.stasiun;
4. d.bendungan;
5. e.pelabuhan, dermaga, galangan kapal;
6. f.lapangan golf;
7. g.stadion;
8. h.sirkuit balap;
9. i.pabrik semen/pupuk;
10. j.tempat rekreasi;
11. k.tempat penampungan/kilang minyak, air, atau gas; I. pipa minyak, air, atau gas;
12. m.stasiun pengisian bah an bakar;
13. n.menara; dan
14. o.Bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Termasuk objek pajak khusus sebagaimana • dimaksudpada ayat (4) huruf b adalah Bangunan yang berada di bawah permukaan Bumi, baik yang menjadi bagian dari Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)maupun yang berdiri sendiri.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melaui proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
1. a.NJOP Bumi; dan/atau
2. b.NJOP Bangunan.
(4)NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.NJOP Bangunan objek pajak umum; dan
2. b.NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Pasal 4

(1)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP Bumi per meter persegi.
(2)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:
1. a.usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan
2. b.kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan burni berupa tanah di sekitarnya. g? •

Pasal 5

(1)NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total Juas Bangunan dan NJOP Bangunan per meter persegi.
(2)NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian Bangunan ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

Pasal 6

(1)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dan NJOP Bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal .
(2)Dalam hal Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek pajak umum dilakukan melalui Penilaian Individual.
(3)NJOP Bumi atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)dan NJOP Bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung melalui Penilaian Individual.

Pasal 7

(1)Penilaian Massal untuk penentuan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk objek pajak berupa tanah dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
(2)NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
(3)Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

Pasal 8

(1)Penilaian Massa! untuk menentukan NJOP Bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap JPB.
(2)JPB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) • diklasifikasikan atas:
1. a.perumahan;
2. b.perkantoran;
3. c.pabrik;
4. d.toko / apotek/ pasar / ruko;
5. e.rumah sakit/klinik;
6. f.olahraga/ rekreasi;
7. g.hotel/ restoran / wisma;
8. h.bengkel/ gudang/ pertanian;
9. i.gedung pemerintah;
10. j.Bangunan tidak kena pajak;
11. k.Bangunan parkir; I. apartemen/kondominium;
12. m.pompabensin(kanopi);
13. n.tangki minyak; dan
14. o.gedung sekolah.
(3)Klasifikasi JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)dan ayat (3) dilakukan dengan metode:
1. a.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
2. b.nilai perolehan baru; atau
3. c.nilai jual pengganti. •
(2)Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan dengan metode nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghitung Bumi dan Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoieh dari Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

(1)Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.
(2)Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara .
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah Pejabat Penilai tidak mencukupi, Bupati dapat menunjuk Petugas Penilai yang bersifat sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini; dan/atau
2. b.menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproyeksikan sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pejabat Penilai.
(4)Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Penilaian PBB- P2 sampai dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang jumlahnya sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
(5)Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan: •
1. a.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/ a tau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;
2. b.memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2; dan;
3. c.telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PBB-P2 atau telah memiliki sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh Bupati dengan memperhatikan usulan atau rekomendasi Kepala Badan Keuangan Daerah.
(7)Pemenuhan sertifikasi penilai PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penilaian PBB-P2 dengan penilai publik atau instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2, dalam ha!:
1. a.belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.jumlah Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tersedia belum mencukupi; dan
3. c.optimalisasi penerimaan PBB-P2.
(9)Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 yang dikerjasamakan dengan penilai publik dan instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Teknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. •
(2)Dalam proses pelaksanaan Penilaian PBB-P2, Pemerintah Daerah memanfaatkan Aplikasi SmartGov.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…