DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas tertentu dari Bupati Bolaang Mongondow, diperlukan adanya orang-orang terten tu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai staf khusus;
b.bahwa untuk mengangkat staf khusus Bupati perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati; BUPATIBOLAANGMONGONDOW, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 8 TAHUN. 2.02.s TENTANG PEDOMANPENGANGKATANSTAF KHUSUSBUPATI BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA Mengingat Menimbang

Pasal 3

Staf Khusus Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.warga negara Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat; 2 f:T

Pasal 2

(1)Staf Khusus Bupati diangkat oleh Bupati.
(2)Staf Khusus Bupati berasal dari unsur:
1. a.akademisi;
2. b.advokat; atau
3. c.seseorang yang memiliki keahlian khusus.
(3)Staf Khusus Bupati secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Masa jabatan Staf Khusus Bupati selama satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Bupati.
(5)Pengangkatan Staf Khusus Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5.Staf Khusus Bupati adalah unsur pembantu Bupati di luar struktur perangkat Daerah yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati, dalam perencanaan, penyusunan program, pemecahan masalah dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah. PENGANGKATANSTAF KHUSUS BUPATI. PEDOMANTENTANGBUPATIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan

Pasal 4

(1)Staf Khusus Bupati berjumlah paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang.
(2)Staf Khusus Bupati memiliki 2 (dua) koordinator.
(3)Koordinator Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari koordinator bidang:
1. a.hukum dan pemerintahan; dan
2. b.ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat.
(4)Koordinator Staf Khusus Bupati bidang hukum dan pemerintahan sebagaimana dirnaksud ayat pada (3) huruf a mengoordinir Staf Khusus Bupati bidang:
1. a.hukum;
2. b.pemerintahan;
3. c.kesehatan;
4. d.pendidikan;
5. e.hak asasi manusia;
6. f.perlindungan perempuan dan anak;
7. g.keamanan dan ketertiban;
8. h.narkotika;
  1. 1.kebudayaan; J. keagamaan;
9. k.olah raga kepemudaan;
  1. 1.bahasa;
10. m.perkebunan;
11. n.kerja sama antar daerah;
12. o.organisasi kemasyarakatan;
13. p.ketenagakerjaan; dan
14. q.informasi dan teknologi.
(5)Koordinator Staf Khusus Bupati bidang ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengoodinir Staf Khusus Bupati bidang:
1. a.politik;
2. b.kesejahteraan rakyat;
3. c.keuangan daerah;
4. d.lingkungan hidup;
5. e.penataan ruang;
6. f.sumber daya alam; 3 TY
7. e.berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
8. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah daerah;
9. g.tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
10. h.tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia a tau anggota Kepolisian Negara Repu blik Indonesia.

Pasal 6

(1)Staf Khusus Bupati dapat diberikan:
1. a.honorarium; dan/ atau
2. b.biaya perjalanan dinas. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 4~ pembidangannya;
1. c.melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh perangkat daerah; dan
2. d.menghadiri kegiatan kemasyarakatan yang dihadiri Bupati sesuai bidang tugasnya atas perintah Bupati.
3. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Khusus Bupati berkewajiban:
1. a.melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
2. b.menjunjung tinggi profesionalitas dan loyalitas;
3. c.menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
4. d.menjalin kerja sama dan koordinasi antar Staf Khusus Bupati;
5. e.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan perangkat daerah; dan
6. f.menyampaikan laporan tugas kinerja bulanan secara tertulis kepada Bupati. dan pemantauan ruang lingku p

Pasal 5

(1)Staf Khusus Bupati bertugas:
1. a.memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam perencanaan, penyusunan program, pemecahan masalah dan penentuan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.melakukan pengkajian, analisis kebijakan Bupati sesuai
3. g.penzinan;
4. h.pertambangan;
  1. 1.industri; J. pertanian;
5. k.perikanan;
  1. 1.pariwisata;
6. m.penanaman modal
7. n.perdagangan;
8. o.badan usaha milik daerah; dan
9. p.koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 3); dan
b.Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Laporan tugas kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi tugas Staf Khusus Bupati.

Pasal 7

(1)Staf Khusus Bupati berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.selesainya tahun anggaran berkenaan;
3. c.permintaan sendiri; dan
4. d.diberhentikan.
(2)Staf Khusus Bupati diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka;
2. b.berhalangan tetap; atau
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
(3)Pemberhentian Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6 UPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .. +02.s ~r~ ifABDU BERITA NOMOR .. 8 Diundangkan di Lolak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, Ditetapkan di Lolak r- tanggal 4 .J~..,; :io1.) ~UPATI BOL.MNG MONGONDOW, r

3.WAKIL BUPATI
2.SEKRETARIS DAERAH
1.K.ABAG HUKUM PARAFNO PENGELOLA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…