DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2.Undang-Undang . . . 2 Menetapkan :
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI, KELANGKAAN PROFESI, BIAYA AKHIR STUDI, DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

. . . 3 Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Desa dan Kelurahan di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang telah diterima sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia;
b.untuk Mahasiswa berprestasi paling rendah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang- kurangnya:
1. 1.3,00 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan eksakta; dan
2. 2.3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan noneksakta.
c.untuk Beasiswa kelangkaan profesi diberikan kepada Individu atau masyarakat yang terdaftar pada fakultas dan jurusan yang sumber daya manusianya masih sangat langka di Daerah, dengan kriteria sebagai Mahasiswa kedokteran dan farmasi pada Perguruan Tinggi Negeri dan swasta;
d.Beasiswa penyelesaian studi diberikan kepada Mahasiswa yang pada saat verifikasi dokumen awal berstatus mahasiswa aktif;
e.bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat

(1)huruf d merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan yang diketahui camat dan bermeterai cukup atau digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. f.untuk Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; dan
2. g.apabila di kemudian hari hasil prestasi Mahasiswa penerima Beasiswa berprestasi, tidak sesuai dengan batas nilai paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penerima Beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

Pasal 5

2.Di antara . . . 4
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada tahun anggaran beijalan dapat diberikan bantuan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan biaya pendidikan dan ketersediaan anggaran.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi tidak pada tahun anggaran beijalan.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bagian Kesra menyampaikan informasi dan kuota bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
(2)Pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan diajukan melalui aplikasi yang sudah ditentukan, dengan kriteria persyaratan sesuai dengan jenis bantuan yang diajukan sebagai berikut:
1. a.persyaratan bantuan biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi bagi Mahasiswa kurang mampu:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.mengisi formulir biaya pendidikan;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas anak;
  4. 4.fotokopi kartu keluarga;
  5. 5.keterangan registrasi masuk dari perguruan tinggi;
  6. 6.surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa yang diketahui oleh camat dan bermeterai cukup;
  7. 7.rencana anggaran biaya;
  8. 8.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  9. 9.pakta integritas;
  10. 10.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah; dan
2. b.persyaratan . . . 5
3. b.persyaratan bantuan biaya akhir studi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk;
  3. 3.fotokopi kartu keluarga;
  4. 4.fotokopi kartu Mahasiswa;
  5. 5.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  6. 6.surat keterangan dari fakultas bahwa sedang dalam penyelesaian studi akhir
  7. 7.kartu rencana studi;
  8. 8.kartu hasil studi/transkrip nilai semester;
  9. 9.hasil cetakan data mahasiswa dari pangkalan data pendidikan tinggi;
  10. 10.rencana anggaran biaya;
  11. 11.pakta integritas; dan
  12. 12.rekening bank persepsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(3)Format surat permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Waktu penerimaan permohonan dibuka setiap tahun selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang, dengan jadwal pengumuman ditetapkan oleh Dinas/Bagian terkait melalui media resmi Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan yang tidak lengkap atau disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan tidak akan diproses lebih lanjut dan dinyatakan tidak diterima.
(3)Ketentuan teknis tentang tata cara dan proses pemberian beasiswa diatur dalam petunjuk teknis pemberian Beasiswa Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

5.ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

. . . 6

(1)Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi dapat diberikan dengan memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:
1. a.bantuan Beasiswa prestasi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk;
  3. 3.fotokopi kartu keluarga;
  4. 4.fotokopi kartu Mahasiswa;
  5. 5.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  6. 6.indeks kumulatif paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk skala 4 (empat);
  7. 7.prestasi akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat, medali, dan lain-lain;
  8. 8.prestasi non akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat, medali, dan lain-lain;
  9. 9.rencana anggaran biaya;
  10. 10.pakta integritas;
  11. 11.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah; dan
2. b.bantuan sosial biaya pendidikan kelangkaan profesi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.formulir Beasiswa kelangkaan profesi;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas anak;
  4. 4.fotokopi kartu keluarga;
  5. 5.fotokopi kartu Mahasiswa;
  6. 6.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  7. 7.rekomendasi dari fakultas;
  8. 8.kartu rencana studi;
  9. 9.kartu hasil studi/transkrip nilai;
  10. 10.surat pernyataan komitmen untuk mengabdi di Daerah;
  11. 11.hasil cetakan data mahasiswa dari pangkalan data pendidikan tinggi;
  12. 12.rencana anggaran biaya;
  13. 13.pakta integritas; dan
  14. 14.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pasal II . . . 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pasal II Diundangkan di Boroko pada tanggal 2 9SEPTEMBER XOXl _ r — JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1/

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang . . . 2 Menetapkan :
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI, KELANGKAAN PROFESI, BIAYA AKHIR STUDI, DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi, Kelangkaan Profesi, Biaya Akhir Studi, dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

. . . 3 Beasiswa diberikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Desa dan Kelurahan di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang telah diterima sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia;
b.untuk Mahasiswa berprestasi paling rendah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang- kurangnya:
1. 1.3,00 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan eksakta; dan
2. 2.3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta jurusan noneksakta.
c.untuk Beasiswa kelangkaan profesi diberikan kepada Individu atau masyarakat yang terdaftar pada fakultas dan jurusan yang sumber daya manusianya masih sangat langka di Daerah, dengan kriteria sebagai Mahasiswa kedokteran dan farmasi pada Perguruan Tinggi Negeri dan swasta;
d.Beasiswa penyelesaian studi diberikan kepada Mahasiswa yang pada saat verifikasi dokumen awal berstatus mahasiswa aktif;
e.bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat

(1)huruf d merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan yang diketahui camat dan bermeterai cukup atau digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. f.untuk Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; dan
2. g.apabila di kemudian hari hasil prestasi Mahasiswa penerima Beasiswa berprestasi, tidak sesuai dengan batas nilai paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penerima Beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

Pasal 5

2.Di antara . . . 4
2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada tahun anggaran beijalan dapat diberikan bantuan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan biaya pendidikan dan ketersediaan anggaran.
(2)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi tidak pada tahun anggaran beijalan.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bagian Kesra menyampaikan informasi dan kuota bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa melalui situs resmi Pemerintah Daerah.
(2)Pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan diajukan melalui aplikasi yang sudah ditentukan, dengan kriteria persyaratan sesuai dengan jenis bantuan yang diajukan sebagai berikut:
1. a.persyaratan bantuan biaya pendidikan awal masuk perguruan tinggi bagi Mahasiswa kurang mampu:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.mengisi formulir biaya pendidikan;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas anak;
  4. 4.fotokopi kartu keluarga;
  5. 5.keterangan registrasi masuk dari perguruan tinggi;
  6. 6.surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa yang diketahui oleh camat dan bermeterai cukup;
  7. 7.rencana anggaran biaya;
  8. 8.surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  9. 9.pakta integritas;
  10. 10.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah; dan
2. b.persyaratan . . . 5
3. b.persyaratan bantuan biaya akhir studi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk;
  3. 3.fotokopi kartu keluarga;
  4. 4.fotokopi kartu Mahasiswa;
  5. 5.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  6. 6.surat keterangan dari fakultas bahwa sedang dalam penyelesaian studi akhir
  7. 7.kartu rencana studi;
  8. 8.kartu hasil studi/transkrip nilai semester;
  9. 9.hasil cetakan data mahasiswa dari pangkalan data pendidikan tinggi;
  10. 10.rencana anggaran biaya;
  11. 11.pakta integritas; dan
  12. 12.rekening bank persepsi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(3)Format surat permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Waktu penerimaan permohonan dibuka setiap tahun selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang, dengan jadwal pengumuman ditetapkan oleh Dinas/Bagian terkait melalui media resmi Pemerintah Daerah.
(2)Permohonan yang tidak lengkap atau disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan tidak akan diproses lebih lanjut dan dinyatakan tidak diterima.
(3)Ketentuan teknis tentang tata cara dan proses pemberian beasiswa diatur dalam petunjuk teknis pemberian Beasiswa Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

5.ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

. . . 6

(1)Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan kelangkaan profesi dapat diberikan dengan memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:
1. a.bantuan Beasiswa prestasi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk;
  3. 3.fotokopi kartu keluarga;
  4. 4.fotokopi kartu Mahasiswa;
  5. 5.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  6. 6.indeks kumulatif paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk skala 4 (empat);
  7. 7.prestasi akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat, medali, dan lain-lain;
  8. 8.prestasi non akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan, sertifikat, medali, dan lain-lain;
  9. 9.rencana anggaran biaya;
  10. 10.pakta integritas;
  11. 11.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah; dan
2. b.bantuan sosial biaya pendidikan kelangkaan profesi:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.formulir Beasiswa kelangkaan profesi;
  3. 3.fotokopi kartu tanda penduduk/kartu identitas anak;
  4. 4.fotokopi kartu keluarga;
  5. 5.fotokopi kartu Mahasiswa;
  6. 6.surat keterangan aktif dari perguruan tinggi;
  7. 7.rekomendasi dari fakultas;
  8. 8.kartu rencana studi;
  9. 9.kartu hasil studi/transkrip nilai;
  10. 10.surat pernyataan komitmen untuk mengabdi di Daerah;
  11. 11.hasil cetakan data mahasiswa dari pangkalan data pendidikan tinggi;
  12. 12.rencana anggaran biaya;
  13. 13.pakta integritas; dan
  14. 14.fotokopi rekening bank persepsi yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022