DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat I • I Menimbang PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1.. TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp598.451.306.148,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a.PAD;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut: PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2025. MEMUTUSKAN: tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);
3. 4.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 31); L __ I . Menetapkan

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp551.771.615.000,00 (lima ratus lima puluh satu rniliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.dana bagi hasil;
2. b.dana alokasi umum;
3. c.dana alokasi khusus fisik;
4. d.dana alokasi khusus non fisik;
5. e.dana insentif fiskal; dan
6. f.dana desa.
(2)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp21.767.520.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(3)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp392.298.055.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah). ( 4) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 10.053.613.000,00 (sepuluh miliar lima puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
(5)Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 51.465.409.000,00 (lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
(6)Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp567.703.164.549,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antardaerah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja barang dan jasa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp143. 770.420.113,00 (seratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu seratus tiga belas rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas; dan
5. e.belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufa sebesar Rp456.289.279.431,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja subsidi;
d.belanja hibah; dan
e.belanja bantuan sosial.
1. 5.Ketentuan Pasal l 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp615.665.420.200,00 (enam ratus lima belas miliar enam ratus enam puluh limajuta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terd uga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruff sebesar Rp76.187.018.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah}.

Pasal 17

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sebesar Rpl3.949.477.824,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
2. b.belanja hibah dana BOS;
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;dan
4. d.belanja hibah dana BOSP.
  1. 8.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 16A Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  2. 7.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufa sebesar Rp40.212.132.101,00 (empatpuluh miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu seratus satu rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 73.265.217.782,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus enam puluh limajuta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpS.595.778.730,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.971.027.100,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
(6)Belanja uang dan/ataujasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rpl.045.650.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

( 1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e sebesar Rp2.087.291.600,00 (dua miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus sernbilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja bantuan sosial kepada individu; dan
b.belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

(2)Belanja bantuan sosial kepada inctividu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rpl.253.441.600,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp833.850.000,00 (delapan tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 2.997.900.292,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuhjuta sembilan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RpS.225.764.900,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh limajuta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
(4)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c sebesar Rp607.813.632,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
(5)Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rpl.617.999.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebesar Rpl.933.538.948,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp38.860.601.321,00 (tiga puluh delapan m.iliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.677.501.854,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl4.886.539.885,00 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Belanja modal jalan, janngan dan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.702.313.982,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus tiga belas sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp419.245.600,00 (empat ratus sembilan belasjuta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rpl 75.000.000,00 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah).

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berik:ut:
16.Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15.Ketentuan Larnpiran III Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagai.mana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14.Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13.Ketentuan Larnpiran I Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…