DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2.Undang-Undang . . . 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah . . . 4
8.Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10.Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang diterima oleh Sangadi dan perangkat Desa.
11.Tunjangan adalah penerimaan tambahan untuk Sangadi dan perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawataran Desa.
13.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5

BAB II

JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

Jumlah ADD Tahun 2025 sebesar Rp42.419.891.500,00 (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

(1)Pembagian ADD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan Siltap; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(2)Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

(1)Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.
(2)Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
(3)Prinsip pengelolaan ADD adalah hemat, terarah, terkendali, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

(1)ADD digunakan untuk:
1. a.membiayai Siltap dan Tunjangan bagi Sangadi atau Penjabat Sangadi;
2. b.membiayai Tunjangan BPD serta operasional kegiatan BPD yang meliputi alat tulis kantor, biaya cetak/fotokopi, biaya peijalanan dinas dalam Daerah, peijalanan dinas luar Daerah, dan biaya konsumsi rapat BPD;
3. c.membiayai operasional Pemerintah Desa yang meliputi kegiatan rutin Pemerintah Desa, kebutuhan alat tulis menulis kantor, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Desa, biaya cetak/fotokopi, biaya bimbingan teknis, biaya kontribusi bimbingan teknis, perjalanan dinas dalam Daerah, luar Daerah dalam provinsi, luar provinsi, biaya konsumsi rapat, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dan biaya belanja bah an bakar minyak;
4. d.peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa melalui Pendidikan formal;
5. e.membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
6. f.membiayai operasional rehabilitasi balai Desa atau kantor Desa dan gapura Desa dan biaya token listrik balai Desa atau kantor Desa.
(2)Penentuan . . . 7
(2)Penentuan pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 6

Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
(2)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan:
1. a.Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
2. b.laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
3. c.daftar nominatif Sangadi dan perangkat Desa;
4. d.daftar nominatif BPD; dan
5. e.laporan data aset Desa pada aplikasi sistem informasi pengelolaan aset Desa tahun sebelumnya.
(4)Penyampaian . . . 8
(4)Penyampaian Peraturan Desa, laporan realisasi, dan konsolidasi daftar nominatif, serta laporan basis data transaksi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari.
(5)Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan realisasi yang menunjukkan paling rendah ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan laporan konsolidasi yang menunjukkan capaian hasil ADD tahap I paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
(6)Penyampaian laporan realisasi dan laporan konsolidasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Sangadi paling lambat minggu pertama bulan Juli.
(7)Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB VI

PERTAN GGUN GJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungj awaban terhadap penerimaan dan pengelolaan anggaran ADD dilakukan oleh Sangadi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungj awaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawas internal pemerintah.
(2)Pengawasan . . . 9
(2)Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan oleh BPD. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diundangkan di Boroko pada tanggal J sJU l! 40S& SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2025 NOMOR ^

Pasal 10

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 10 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025 DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MASING-MASING DESA KECAMATAN NO DESA JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp) KETERANGAN (Status Desa) 1 2 3 4 5 SANGKUB 1 Sangkub I 423.857.000,00 Definitif 2 Busisingo 393.016.000,00 Definitif 3 Sangtombolang 455.566.000,00 Definitif 4 Tombolango 425.477.000,00 Definitif 5 Pangkusa 396.593.000,00 Definitif 6 Sangkub II 410.242.000,00 Definitif 7 Sidodadi 369.996.000,00 Definitif 8 Sampiro 361.315.000,00 Definitif 9 Sangkub III 384.543.000,00 Definitif 10 Busisingo Utara 389.115.000,00 Definitif 11 Apeng Sembeka 361.256.000,00 Definitif 12 Suka Makmur 388.314.000,00 Definitif 13 Sangkub Timur 389.470.000,00 Definitif 14 Monompia 385.037.000,00 Definitif 15 Mokusato 358.807.000,00 Definitif 16 Sangkub IV 388.334.000,00 Definitif BINTAUNA 1 Huntuk 389.550.000,00 Definitif 2 Mome 389.120.000,00 Definitif 3 Kuhanga 424.108.000,00 Definitif 4 Padang 419.152.000,00 Definitif 5 Pimpi 384.663.000,00 Definitif 6 Bunia 417.177.000,00 Definitif 7 Talaga 423.132.000,00 Definitif 8 Batulintik 422.341.000,00 Definitif 9 Bintauna Pantai 409.009.000,00 Definitif 10 Minanga 393.479.000,00 Definitif 11 Kopi 392.611.000,00 Definitif 12 Voa’a 419.056.000,00 Definitif 13 Bunong 412.980.000,00 Definitif 14 Padang Barat 414.401.000,00 Definitif 15 Vahuta 385.924.000,00 Definitif 11 KECAMATAN NO DESA JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp) KETERANGAN (Status Desa) BOLANGITANG TIMUR 1 Mokoditek 437.732.000,00 Definitif 2 Nunuka 410.283.000,00 Definitif 3 Saleo 424.567.000,00 Definitif 4 Bohabak I 457.596.000,00 Definitif 5 Bohabak II 417.125.000,00 Definitif 6 Binjeita 449.105.000,00 Definitif 7 Biontong 427.660.000,00 Definitif 8 Biontong I 461.042.000,00 Definitif 9 Biontong II 381.664.000,00 Definitif 10 Binuanga 405.990.000,00 Definitif 11 Bohabak III 416.743.000,00 Definitif 12 Bohabak IV 455.346.000,00 Definitif 13 Binjeita I 450.047.000,00 Definitif 14 Binjeita II 413.956.000,00 Definitif 15 Mokoditek I 445.614.000,00 Definitif 16 Lipu Bogu 405.363.000,00 Definitif 17 Binuni 408.788.000,00 Definitif 18 Tanjung Labuo 409.734.000,00 Definitif 19 Nagara 409.364.000,00 Definitif 20 Saleo Satu 412.864.000,00 Definitif BOLANGITANG BARAT 1 Paku 395.451.000,00 Definitif 2 Ollot 386.658.000,00 Definitif 3 Sonuo 465.868.000,00 Definitif 4 Jambusarang 422.542.000,00 Definitif 5 Talaga Tomoagu 400.976.000,00 Definitif 6 Bolangitang 391.633.000,00 Definitif 7 Langi 381.331.000,00 Definitif 8 Iyok 389.468.000,00 Definitif 9 Tote 380.207.000,00 Definitif 10 Wakat 415.094.000,00 Definitif 11 Ollot I 388.102.000,00 Definitif 12 Ollot II 447.275.000,00 Definitif 13 Bolangitang I 428.909.000,00 Definitif 14 Bolangitang II 387.744.000,00 Definitif 15 Talaga 388.807.000,00 Definitif 16 Tanjung Buaya 383.652.000,00 Definitif 17 Keimanga 390.610.000,00 Definitif 18 Paku Selatan 400.908.000,00 Definitif 12 KECAMATAN NO DESA JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp) KETERANGAN (Status Desa) KAIDIPANG 1 Solo 387.559.000,00 Definitif 2 Boroko 448.260.500,00 Definitif 3 Bigo 401.557.000,00 Definitif 4 Kuala 404.104.000,00 Definitif 5 Pontak 391.396.000,00 Definitif 6 Inomunga 390.067.000,00 Definitif 7 Komus II 382.524.000,00 Definitif 8 Boroko Timur 410.675.000,00 Definitif 9 Kuala Utara 405.710.000,00 Definitif 10 Gihang 415.467.000,00 Definitif 11 Boroko Utara 392.270.000,00 Definitif 12 Bigo Selatan 392.153.000,00 Definitif 13 Soligir 365.068.000,00 Definitif 14 Inomunga Utara 359.933.000,00 Definitif 15 Komus II Timur 358.444.000,00 Definitif PINOGALUMAN 1 Komus I 359.274.000,00 Definitif 2 Tuntung 384.131.000,00 Definitif 3 Batu Taj am 383.279.000,00 Definitif 4 Dalapuli 383.481.000,00 Definitif 5 Buko 430.342.000,00 Definitif 6 Dengi 386.688.000,00 Definitif 7 Tombulang 388.578.000,00 Definitif 8 Tontulow 392.447.000,00 Definitif 9 Kayuogu 362.44r.000,00 Definitif 10 Tanjung Sidupa 390.134.000,00 Definitif 11 Buko Selatan 366.340.000,00 Definitif 12 Busato 391.038.000,00 Definitif 13 Batu Bantayo 363.806.000,00 Definitif 14 Padango 360.782.000,00 Definitif 15 Tontulow Utara 387.697.000,00 Definitif 16 Dalapuli Timur 383.443.000,00 Definitif 17 Dalapuli Barat 388.370.000,00 Definitif 18 Buko Utara 388.178.000,00 Definitif 19 •Tombulang Timur 386.605.000,00 Definitif 20 Tombulang Pantai 366.901.000,00 Definitif 21 Tuntung Timur 361.158.000,00 Definitif 22 Duini 386.126.000,00 Definitif T O T A L 42.419.891.500,00 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, IRAJUDIN LASENA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang . . . 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sangadi adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah . . . 4
8.Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10.Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan yang diterima oleh Sangadi dan perangkat Desa.
11.Tunjangan adalah penerimaan tambahan untuk Sangadi dan perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawataran Desa.
13.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5

BAB II

JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

Jumlah ADD Tahun 2025 sebesar Rp42.419.891.500,00 (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

(1)Pembagian ADD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan Siltap; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(2)Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

(1)Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.
(2)Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
(3)Prinsip pengelolaan ADD adalah hemat, terarah, terkendali, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

(1)ADD digunakan untuk:
1. a.membiayai Siltap dan Tunjangan bagi Sangadi atau Penjabat Sangadi;
2. b.membiayai Tunjangan BPD serta operasional kegiatan BPD yang meliputi alat tulis kantor, biaya cetak/fotokopi, biaya peijalanan dinas dalam Daerah, peijalanan dinas luar Daerah, dan biaya konsumsi rapat BPD;
3. c.membiayai operasional Pemerintah Desa yang meliputi kegiatan rutin Pemerintah Desa, kebutuhan alat tulis menulis kantor, pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Desa, biaya cetak/fotokopi, biaya bimbingan teknis, biaya kontribusi bimbingan teknis, perjalanan dinas dalam Daerah, luar Daerah dalam provinsi, luar provinsi, biaya konsumsi rapat, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dan biaya belanja bah an bakar minyak;
4. d.peningkatan kapasitas/kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa melalui Pendidikan formal;
5. e.membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
6. f.membiayai operasional rehabilitasi balai Desa atau kantor Desa dan gapura Desa dan biaya token listrik balai Desa atau kantor Desa.
(2)Penentuan . . . 7
(2)Penentuan pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 6

Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
(2)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Sangadi menyampaikan:
1. a.Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
2. b.laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
3. c.daftar nominatif Sangadi dan perangkat Desa;
4. d.daftar nominatif BPD; dan
5. e.laporan data aset Desa pada aplikasi sistem informasi pengelolaan aset Desa tahun sebelumnya.
(4)Penyampaian . . . 8
(4)Penyampaian Peraturan Desa, laporan realisasi, dan konsolidasi daftar nominatif, serta laporan basis data transaksi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari.
(5)Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Sangadi menyampaikan laporan realisasi yang menunjukkan paling rendah ADD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan laporan konsolidasi yang menunjukkan capaian hasil ADD tahap I paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
(6)Penyampaian laporan realisasi dan laporan konsolidasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Sangadi paling lambat minggu pertama bulan Juli.
(7)Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa.

BAB VI

PERTAN GGUN GJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungj awaban terhadap penerimaan dan pengelolaan anggaran ADD dilakukan oleh Sangadi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungj awaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawas internal pemerintah.
(2)Pengawasan . . . 9
(2)Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan oleh BPD. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Diundangkan di Boroko pada tanggal J sJU l! 40S& SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2025 NOMOR ^