DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026: “1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 10. 11, 12. Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2025-2045, Menetapkan : MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Proiritas Plafon Anggaran sementara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan, pelaksanaan APBD.
11.Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII : PENUTUP
(2)Uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 5

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

(1)Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026.
(2)Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 untuk :

1.bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD,
2.Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), dan
3.memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD 2026, maka seluruh OPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

Pasal 7

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 8

(1)Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2024 dan2025 yangberisiuraiantentangkeluarandan indikatorkerja masing-masingprogram.
(2)LaporanKinerjamenjadimasukandanbahanpertimbanganbagi analisisdanevaluasipencapaiantargetpembangunanyangtermuat dalamRKPDTahun2026.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARHKIS TERTORURADitetapkandiSuwawa SEKDA:padatanggal(Juli'2025 ASISTEN134BUPATIBONPBOLANGO, asisTENnIL: ASISTEN II : —. KEPALA BAD. : KABID - Diundangkan di Suwawa Pada Tanggal | Juli 2025 SEKRETARIS DAERAFA KA Pygan BONE BOLANGO IWANMU A BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR :! PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO KABUPATEN BONE BOLANGO “ Jin. Prof. DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO Nomor : 180/HKM/ /2024 Suwawa, Juni 2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango AN ADAMASH NIP. 1dposio 200501T 008 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie Nomor 01 Kompleks Kantor BupatiKecamatanSuwawa - 96184 TELAHAAN STAF Kepada : Yth, Bupati Bone Bolango Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Nomor : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/15/VI/2025 Tanggal : 30 Juni 2025 Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Dasar 4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo:

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Vetkebken Untan undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Vi | 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang LK 3 G Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana BA ai Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara £ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur | Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pertimbangan : a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 — 2030 Kabupaten Bone Bolango dan RPJMD Provinsi Gorontalo sebagai pedoman perencanaan tahunan, RKPD memuat kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan, Bahwa program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KUA) APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango maupun sumber-sumber lain, v Cc. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b maka perlu dibuat Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Saran . Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih. KEPALA BADAN, NIP 19F01127 199603 2/03 BUPATI BONE BOLANGO Jl. Prof. Dr. Bj. Ing. Habibie no. 01 desa ulantha kecamatn suwawa SURAT DARI TGL SURAT NO. SURAT LEMBAR DISPOSISI : Kgato Bogel baung koh Iboe PNOnITERIMA TANGGAL : NO. AGENDA : 110Jan&terSIFAT:BIASASEGERA #1 000 -“p-& Ibapgatn Litbang. Cg fnlis Ivloos SANGAT SEGERA RAHASIA PERIHAL tehanan Persela luan Peneiatan Perajuran Pala Daerah utang Mtxcoue , Paw Peerah (tep) Tahun Irob tg ii 1 DISPOSISI BUPATI DITERUSKAN KEPADA Sdr : WABUP SEKDA ASISTEN | ASISTEN 1! hj ASISTEN III TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN PANTAU PROSES LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI PERHATIAN KOORDINASI/KONFIRMASI TINDAK LANJUT DAN LAPOR AGENDAKAN PROSES SESUAI KETENTUAN PJ HADIRI/WAKILI BAHAS TINDAK LANJUT CATATAN : DISPOSISI WAKIL BUPATI DITERUSKAN KEPADA Sdr : # H SEKDA ASISTEN I J ASISTEN II (7 ASISTEN II (J TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN (J PANTAU PROSESLEBIHLANJUTYUNTUKMENJADI PERHATIAN TA ORA TINDAK LANJUT DAN LAPOR FS AGENDAKAN 4 Pa SESUAI KETENTUAN OHADIRI/WAKILIUBAHAS TINDAK LANJUT CATATAN :

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…