DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Pi UN Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026,
11.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Organissi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
3.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1)Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusundengansistematikasebagaiberikut: BABI:PENDAHULUAN BABII—:HASILEVALUASI RENJAPERANGKATDAERAHTAHUN LALU BABIII:TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH. BABIV:RENCANAKERJADANPENDANAAN PERANGKAT DAERAH BABV:PENUTUP
(2)Perubahan RencanaKerjaOrganisasiPerangkat DaerahTahun2025 sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dimuat dalam lampiran yang merupakanbagian yangtidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalammenyusunRKAPerangkatDaerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenBone Bolango. PARAF HIERARHKIS WAKI, BUPATI YA Ditetapkan di Suwawa SEKDA : Fa pada tanggal 7 Juli 2025 ASISTEN I : BUPATI BOME BOLANGO, ASISTEN Il n ASISTEN II —.o KEPALA BAD KABID / Diundangkan di Suwawa Pada Tanggal 7 Juki 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO IW STAPA BERITADAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN2025NOMOR12 PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO KABUPATEN BONE BOLANGO Jin.Prof.DR.Ing.B.J.HabibieNo.1PUSATPERKANTORAN BONEBOLANGO Nomor : 180/HKM/ /2024 Suwawa, Juni 2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK PENGELOLA : CATATAN LAMPIRAN UNTUK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI : 1 (Satu) Berkas : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango KEPA AGIAN HUKUM NIP. 1 0516 200501 1 008 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie Nomor 01 Kompleks Kantor BupatiKecamatanSuwawa - 96184 TELAHAAN STAF Kepada : Yth, Bupati Bone Bolango Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Nomor : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/16/V1/2025 Tanggal : 30 Juni 2025 Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025 Dasar "A4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan - Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi orontalo, dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, : ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata /Krgag lea —angira Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan (en ian Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana p— Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja &k Pemerintah Daerah: n Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025,
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pertimbangan : a. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah agar tetap relevan, efektif, efisien dan sesuai dengan kondisi aktual serta arah kebijakan pembangunan daeerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 Cc. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a maka perlu dibuat Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Perubanan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025. Saran . Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025. Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih. KEPALA BADAN, NIP. 19701127199603 2003 La | BUPATI BONE BOLANGO Jl.Prof.Dr.Bj.Ing.Habibieno.01desa ulanthakecamatnsuwawa SURAT DARI TGL SURAT NO. SURAT LEMBAR DISPOSISI ag Bagada littang kabupatan DITERIMA TANGGAL: 1 tone Rolo » NO. AGENDA: 120JiJessSIFAT:BIASASEGERA : B-000:7 -3-6/ Beppada Liang-ep IT Io vilacas SANGAT SEGERA RAHASIA PERIHAL:Remohonan“PerselulaaadagaParakanKepalaDaerahdatangDokumen Perubahan encana beda Ctenja) opo Tahun Sea DISPOSISI BUPATI DITERUSKAN KEPADA Sdr : WABUP SEKDA ASISTEN | ASISTEN II LJ ASISTEN Il TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN PANTAU PROSES LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI PERHATIAN KOORDINASI/KONFIRMASI TINDAK LANJUT DAN LAPOR AGENDAKAN PROSES SESUAI KETENTUAN IN HADIRI/WAKILI BAHAS TINDAK LANJUT CATATAN : DISPOSISI WAKIL BUPATI DITERUSKAN KEPADA Sdr : br ASISTEN | (j ASISTEN II (7 ASISTEN II TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN 7) PANTAU ) PA “pR0sES LEBIH LakuuT - UNTUK MENJADI PERHATIAN (j KOORDINASI/KONFIRMASI Tn TINDAK LANJUT DAN LAPOR n AGENDAKAN NG SESUAI KETENTUAN - HADIRI/WAKILI Y BAHAS TINDAK LANJUT r-. CATATAN : TAI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…