DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Perlindungan Koperasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619), MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 10. LL. 12. 13. iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal- hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: a. b. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi, dan memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

RuanglingkuppengaturandalamPeraturan Bupatiini,meliputi: a.kewenanganPemerintahDaerah: b.PemberdayaanKoperasi, Cc.pembentukansatuantugas, d.PelindunganKoperasi: e.pemantauan,evaluasidanpelaporan: f.pembinaan danpengawasan,dan g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: “2 berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi: menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi, menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi, menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi, dan melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

(2)
(4)
(5)(e)
(7)

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi. Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.sosialisasi program pembentukan koperasi,
b.pendampingan pembentukan koperasi: C. pendataan dan penilaian kinerja koperasi. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah desa dan kelurahan dan hasil kinerja koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

(1)ModelpembentukanKoperasi didahuluipelaksanaanmusyawarahdesa
(2)
(1)khususataumusyawarahkelurahankhususdengan memperhatikan karakteristikdesa/kelurahan,potensidesa/kelurahan,danlembaga ekonomi yangtelahadadidesa/kelurahan. ModelpembentukanKoperasisebagaimanadimaksud padaayat(1) dilakukandengan3(tiga)modelpendekatan,yaitu: a.pendirian Koperasibaru: b.pengembangankoperasiyang sudahada,dilaksanakanpada desa/kelurahanyangtelahmemiliki koperasiaktifdengankinerja minimalcukupbaikgunameningkatkankapasitasdancapaian cakupanusaha,dan Cc.revitalisasikoperasi,dilaksanakanpadakoperasidesa/kelurahan yang sudah adanamunkinerjanyatidakaktif/lemahyang dilakukanmelaluirestrukturisasimanajemendan/atau penggabungankoperasi sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:

a.pembentukan koperasi: anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal: dan Cc. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.

(4)Hasilmusyawarahdesakhususataumusyawarahkelurahankhusus
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 8

Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:”,

a.diawali dengan kata “Koperasi
b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”, dan
c.diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat. Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan-

Pasal 9

Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex-officio. Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako,
b.gerai penyediaan obat murah,
c.penyediaan kantor koperasi,
d.unit simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang, logistik/distribusi, dan/atau ga HM — lain-lainsesuaipenugasandankebutuhanusaha,kearifanlokal, kebutuhanmasyarakatdesa setempatsertakarakteristikwilayah.

(2)Koperasidapatbekerjasamadenganperangkatdaerahterkaitsesuai jenisusahaKoperasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufeyang diaturdalamperjanjiankerjasamadengan berpedoman padaAD/ART dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…