DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kebupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: ha Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembenangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone Bolango. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

(1)
(1)
(2)Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. . Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. 11. 12. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar 10 Yo (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan
b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan. Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll), dilakukan untuk mengalokasikan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan anggota BPD. Tata Cara Pengalokasian Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa digunakan untuk: a. b. penghasilan tetap kepala Desa, penghasilan tetap perangkat Desa, ap La

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)tunjangan anggota BPD, biaya operasional pemerintah Desa: biaya operasional BPD, dan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.

Pasal 5

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan:

a.melalui mekanisme pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa, dan
b.khusus penyaluran transfer Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan setelah dilakukan perhitungan pemotongan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyaluran Alokasi dana Desa dilakukan melalui rekening kas umum Desa. Penyaluran Alokasi dana Desa berpedoman pada peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan atau peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Penatausahaan dan pertanggunjawaban alokasi dana Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Paling lambat tanggal 31 Desember, seluruh penggunaan alokasi dana Desa sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa. Dalam hal terjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa.
(2)Bupati dalam melaksanakan pembinaaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang DesadanCamat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenBoneBolango. PARAF HIERARKHIS WABUP an | Ditetapkan di Suwawa SEKDA 3 pada tanggal |, 2025 4 BUPATI BONE BOLANGO,ASISTEN I : ASISTEN II # 4J ASISTEN III : 5 Ny — &X 5——. KEPALA DINAS ———f Ismermie si KABID : — Diundangkan di Suwawa pada tanggal...'/ '..: 2025 Pj.SEKRETARIS DAERA BUPATEN BONE BOLANGO, AMIRHAMZAHHADJU BERITADAERAH KABUPATEN BONEBOLANGO TAHUN2025NOMOR " LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR: “ TAHUN 2025 TANGGAL £ 17 deret 2025 TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Besaran Alokasi Dana Desa sebesar 10”o (sepuluh persen) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Tata cara Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada masing-masing Desa menggunakan perhitungan alokasi dasar, alokasi berdasarkan formula dan alokasi berdasarkan kinerja yaitu:

1.Alokasi Dasar adalah alokasi yang digunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Desa, Tunjangan BPD, dan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 96Y6 (sembilan puluh enam persen) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan.
2.Alokasi Formula adalah alokasi yang didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 14 (satu perseratus) dari jumlah besaran Alokasi Dana Desa tahun berkenaan. Besaran alokasi formula ini dilakukan pembagian sebagai berikut:

a.Berdasarkan jumlah penduduk sebesar 10Y6 (sepuluh persen),
b.Berdasarkan jumlah penduduk miskin sebesar 40Yo (empat puluh persen),
c.Berdasarkan luas wilayah sebesar 10Y6 (sepuluh persen), dan
d.Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40Y6 (empat puluh persen).
1. 3.Alokasi Kinerja Desa sebesar 3Yo (tiga persen) adalah Pengalokasian Alokasi Kinerja berdasarkan:
a.Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten, Kinerja Lomba Desa Tingkat kabupaten berupa bonus lomba Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b.Kinerja status indeks Desa membangun, Kinerja status indeks Desa membangun adalah nilai yang diperoleh setiap Desa yang ditetapkan menteri Desa dan pembangunan daerah tertinggal.
c.Kinerja status Desa, Kinerja status Desa adalah nilai yang diperoleh setiap Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa dan kelurahan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Bobot Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, masing- masing sebesar 50764 (lima puluh persen) setelah dikurangi kinerja lomba Desa. PARAN HERAN BUPATI BONE BOLANGO, WABUP SEKDA | ASISTEN I : Be as AA . md ASISTENIL |): | j ISMET MILE ASISTEN III : KEPALA DINAS : - KABID : a PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN BONE BOLANGO 4 Jin. Prof.DR. Ing.B.J.Habibie No. 1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO Nomor : 180/HKM/ /2024 Suwawa, Maret 2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK PENGELOLA : CATATAN LAMPIRAN UNTUK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI :1 (Satu ) Berkas : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango RAMLAN ADAM, SH NIP. 19880516 200501 1 008 | PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jin. Prof. DR. B. J. Habibie, Kecamatan Suwawa 96184 TELAAHAN STAF Kepada Yth : Bupati Bone Bolango Dari : Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanggal : 30 Desember 2024 Nomor : 900/DPMD-BBIXII/ /Y 12024 Perihal : Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025. I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):
1. 2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
2. 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025,
5. 6.Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025. Il. Pertimbangan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur alokasi dana desa kepada desa:
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025. Ill. Saran Berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025. Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan kami ucapkan terima kasih. Pit.KEPALADINAS JD peculki ktaADOLONG,S.Sos.,MM NIP/19770410 2003121005

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…