DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Hak dan Larangan, Displin Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Atribut, Hukuman Disiplin, Upaya Administratif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga dianggap perlu untuk mengatur urusan terkait dengan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa di Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6856): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1, Disiplin Aparatur Pemerintah Desa adalah sikap dan perilaku Aparatur Pemerintah Desa yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Aparatur Pemerintah Desa untuk menaati ketentuan kehadiran dan kepulangan Aparatur Pemerintah Desa sesuai Jam Kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Pemerintah Desa karena melanggar peraturan disiplin Aparatur Pemerintah Desa. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Pemerintah Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Aparatur Pemerintah Desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Desa untuk jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulisdan dituangkan dalam surat permohonan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Jam Kerja adalah rentang waktu operasional bagi Aparatur Pemerintah Desa untuk kepeentingan pelayanan publik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa, meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas kerja, meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, dan Disiplin Kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, menjaga dan merawat sarana kerja, dan f.menjagamartabatdan kewibawaansebagaiAparaturPemerintahDesa. BABII KEWAJIBAN,HAK DAN LARANGAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa wajib: a. OI S5 0 mengutamakan kepentingan Desa, Daerah, dan Negara daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan: mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan presensi secara manual/elektronik: mengikuti apel pagi, masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja: melaksanakan Tugas Kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, dan memelihara dan mengamankan dokumen dan barang milik Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Disiplin Kerja, Aparatur Pemerintah Desa berhak:

a.mengajukan izin, dan
b.mengajukan Cuti.

Pasal 6

Aparatur Pemerintah Desa dilarang:

a.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa, meninggalkan kantor pada saat Jam Kerja tanpa izin Kepala Desa, menggunakan pakaian dan atribut serta berpenampilan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

(1)
(2)
(8)
(5)
(1)
(2)menggunakanbarangmilikDesadiluarketentuanyangberlaku: beradaditempatprostitusi,klubmalam,diskotik,dan/atautempatlain yangtidakpatutbagiAparatur PemerintahDesa,kecualisedang bertugas,dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

BAB III

DISIPLIN KERJA

Pasal 7

Aparatur Pemerintah Desa wajib menaati Hari Kerja dan Jam Kerja. Hari Kerja Aparatur Pemerintah Desa mengikuti Hari Kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, Jam Kerja dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.15 Wita, dan
b.hari Jum'at Jam Kerja dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 Wita. Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk bulan Ramadhan yang menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Daerah. Pelayanan masyarakat di luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di setiap Desa.

Pasal 8

Aparatur Pemerintah Desa wajib melakukan presensi manual atau elektronik setiap Hari Kerja. Aparatur Pemerintah Desa dilarang memanipulasi presensi.

Pasal 9

Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan presensi bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)Tugaspenanggung jawabsebagaimanadimaksud padaayat(1)meliputi: a.membuatdaftarpresensibagiAparatur PemerintahDesa: b.melakukanpenatausahaan,validasidanrekapitulasikehadiran Aparatur PemerintahDesa,dan c.menyampaikanlaporanhasilrekapitulasikehadiran Aparatur Pemerintah Desa kepada Kepala Desa setiap seminggu sekali.
(4)KepalaDesamelaporkanhasilrekapitulasikehadiran Aparatur
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Pemerintah Desa kepada Camat setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.izin terlambat masuk kerja,
b.izin pulang sebelum waktunya, dan
c.izin tidak masuk kantor. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
a.Camat bagi Kepala Desa, dan
b.Kepala Desa bagi Perangkat Desa. Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b berhalangan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Desa atas persetujuan dari Kepala Desa. Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala seksi/urusan yang berada ditempat atas persetujuan dari Kepala Desa. Dalam hal kepentingan yang sangat mendesak, surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan. Aparatur Pemerintah Desa dilarang melaksanakan izin melebihi

(1)
(2)
(1)ketentuanwaktusebagaimanadimaksudpadaayat(8).

Pasal 11

Penilaian tingkat kedisipilinan Aparatur Pemerintah Desa didasarkan pada hasil rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). Kegiatan kedinasan yang meliputi:

a.mengikuti pendidikan dan pelatihan,
b.menghadiri rapat, melaksanakan perjalanan dinas, dan
d.pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperhitungkan sebagai masuk kerja.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…