DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 termasuk didalamnya Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025: "ID Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099), MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan,

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi/ Anggota DPRD Kabupaten/ Anggota DPRD Kota. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalahPegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 Yo (seratus persen). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebutPPPKadalahwarga Negara Indonesia yangmemenuhisyarat tertentu,yang diangkatberdasarkanperjanjiankerjauntukjangka waktutertentudalamrangkamelaksanakantugaspemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
9.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS:
2. b.Pejabat Negara,
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD,
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan
6. f./'”PPPK. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
7. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi,
8. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, Cc. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas,
9. d.fungsional utama,
10. e.fungsional ahli madya:
11. f.fungsional ahli muda,
12. g.fungsional ahli pertama,
13. h.fungsional penyelia,
14. i.fungsional mahir,
15. j.fungsional terampil,
16. k.fungsional pemula, dan
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Il. pelaksana. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara, atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunajangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga,
c.tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah: dan

(5)
(6)
(7)b.pegawainon-PegawaiAparaturSipilNegarayang bertugas pada instansipemerintahyangmenerapkanpolapengelolaan keuanganBadanLayananUmum/BadanLayananUmum Daerah. palingbanyaksebesartunjanganHariRayadangajiketiga belas yangdiberikankepadaPNS padaBadan LayananUmum/Badan LayananUmumDaerahtersebutyang pangkat,jabatan,peringkat jabatan,ataukelasjabatannyasetara. TunjanganHariRayadangajiketiga belasbagiPPPKberlaku ketentuan: a.PPPK denganmasakerjakurangdari1(satu)tahundiberikan tunjanganHariRayadangajiketiga belassecaraproporsional sesuaibulanbekerjayangmengacupada besaranpenghasilan1 (satu)bulan yangditerima, b.PPPK dengan masakerjakurangdari1(satu)bulankalender sebelumHariRayaTahun2025,tidakdiberikantunjanganHari Raya,dan c.PPPK dengan masakerjakurangdari1(satu)bulan kalender sebelumtanggal1JuniTahun2025,tidakdiberikangajiketiga belas. Dalamhalpenghasilan1(satu)bulan pada2(dua)bulansebelum bulanHariRayasebagaimana dimaksudpadaayat(1)belum dibayarkansebesarpenghasilanyangseharusnyaditerimakarena berubahnyapenghasilan,kepadayangbersangkutantetapdiberikan selisihkekurangan TunjanganHariRaya. Penghasilansebagaimanapadaayat(1)diberikanbagiCPNS meliputi: a.80Yo(delapanpuluhpersen)darigajipokokPNS, b.tunjangankeluarga, c.tunjangan pangan, d.tunjanganumum,dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterimaD dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. -.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARKIS WAKIL BUPATI/ 7 Ditetapkan di Suwawa SEKDA A SA | pada tanggal dr 2025 ASISTEN I : BUPATJBONE BOLANGO, ASISTEN II F f- h 3 ASISTEN Il! | —. KEPALA BADAN : 49, KABID 7 Diundangkan di Suwawa Pada tanggal - 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH ATEN BONE BOLANGO, RS AMIR HAMZAH HADJU BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR - PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO KABUPATENBONEBOLANGO “-Jln.Prof.DR.Ing.B.J.HabibieNo.1PUSATPERKANTORANBONEBOLANGO Nomor : 180/HKM/ /2025 Suwawa, Maret 2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango APSepan RAMLAN ADAM, (5

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…