DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan, Tanggung Jawab dan Peran Pemda Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Tempat Khusu Buang Air Besar, Monitoring dan Evaluasi, Penghargaan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan:

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : L Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8.Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/ forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
9.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
10.Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
11.Tim Kerja Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Tim Kerja SBS adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.
12.Sistem Monitoring SBS dalam bentuk Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berbasis Website dan Aplikasi Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah system monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat desa kepada pihak lain yang akan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan aplikasi Smart melalui android.
13.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
16.Orgasisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan SBS adalah sebagai berikut :

a.upaya percepatan program daerah SBS dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku, » ga » 0

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat: meningkatkan produktivitas kerja, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat: meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban, meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Perilaku SBS diwujudkan melalui kegiatan, paling sedikit terdiri dari :

a.membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit,
b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan. Dalam penyelenggaraan percepatan SBS dilakukan dengan pemicuan di masyarakat dengan pendekatan SBS. Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat yang telah berhasil SBS di wilayah lain. Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
a.merencanakan perubahan perilaku,
b.penggerakan masyarakat, Cc. memantau terjadinya perubahan perilaku, dan
d.mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 4

Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai status SBS, dalam penyelenggaraan percepatan SBS berdasarkan evaluasi Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan dalam pencapaian SBS. Tim Verfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai tingkatannya oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

(1)PemangkukepentinganDaerahterhadappelaksanaanSBS, memiliki
(2)tanggung jawab dan peran sebagai berikut: a. g. mempeaarsiapkan rencana Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru, mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi Tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru, melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan percepatan SBS mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi sanitasi lingkungan: memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup: memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua Institusi di Daerah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemangku kepentingan Tingkat Kecamatan terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut :
1. a.berkoordinasi dengan OPD terkait dan memberikan dukungan bagi kader pemicu sanitasi lingkungan, mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya, mengevaluasi dan memonitor di lingkungan kerja desa dan tempat tinggal, dan melakukan verifikasi di tingkat Desa sebelum dilakukan deklarasi. Melakukan deklarasi kecamatan ODF jika seluruh desa diwilayah kerjanya telah memenuhi syarat untuk melakukan deklarasi ODF Pemangku kepentingan Tingkat Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
2. a.membentuk Satuan Tugas ( Satgas ) ODF Desa/Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa/Kelurahan, bidan desa, Pokja Desa /Kelurahan Sehat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat masyarakat sehingga bisa terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala
(4)(S) Desa/Lurah,
1. b.memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi wilayah SBS,
2. c.membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan SBS:
3. d.memonitor dan mengawasi masyarakat supaya tidak buang air besar besar di sembarang tempat:
4. e.mengusulkan Peraturan Desa tentang sanksi buang air besar di sembarang tempat terhadap warga masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan mengulangi kebiasaan buang air besar di sembarang tempat, dan,
5. f.melakukan verifikasi di tingkat Dusun atau RW sebelum dilakukan deklarasi. Satuan Tugas ( Satgas ) Open Devication Free ( ODF ) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas meningkatkan peran seluruh unsur masyarakat di Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan, antara lain :
6. a.melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program- program penggerakan masyrakat:
7. b.membantu dan memfasilitasi berbagai unsur di tingkat Desa/Kelurahan, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa, Posyandu, Kelompok Dasa Wisma, Tokoh Agama, Kader Kesehatan dan kelompok masyarakat lainnya, untuk menetapkan target SBS, menyusun strategi, rencana dan menetapkan kegiatan serta mekanisme/jaringan kerja,
8. c.menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi/jamban sendiri (swadaya),
9. d.melakukan monitoring untuk memastikan bahwa setiap individu dan komunitas di Desa/Kelurahan mempunyai akses terhadap sarana sanitasi jamban sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat,
10. e.mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong), untuk membangun sarana sanitasi jamban. Masyarakat terhadap pelaksanaan SBS, memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
11. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan perilaku buang air besar di sembarang tempat: melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan percepatan SBS, dan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

BAB V

TEMPAT KHUSUS BUANG AIR BESAR

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar.
(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. & d. jamban keluarga, jamban Umum, jamban komunal, dan tempat yang disediakankhusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
(3)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. kotoran yang ditampung tidak mencemari sumber air, menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia, kotoran tidak dihinggapi lalat atau serangga vector lainnya termasuk binatang lainnya, dan konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna, dan menjaga sarana buangan kotoran manusia dengan baik dan aman bagi pengguna.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SBS dilakukan secara berjenjangolehPemerintah KabupatendanKecamatansertaKaderdi TingkatDesa/Kelurahanterdiri dari:

a.monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambarantentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan kondisi masyarakat yang

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)tidakbuangairbesarsembarangansertaupaya percepatanmenuju Desa/KelurahanSBS: . monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh Petugas Kesehatan/Sanitarian,TenagaPromosiKesehatanPuskesmasdan fasilitatoruntukmelakukankompilasipemicuan,rencanakerja masyarakatdanaktivitastimkerjamasyarakat,dan monitoringdiDesa/KelurahandilakukanolehKader,Bidan/Perawat DesadanPetugasKesehatan/Sanitarianuntukmelihatperkembangan kegiatanpemicuandimasyarakatdanmengumpulkandatadasar akses sanitasi.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten bisa memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat yang telah mencapai status SBS. Penghargaan bisa diberikan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan, perorangan, komunitas masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan percepatan SBS, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana Daerah berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan tugasnya. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan percepatan SBS juga dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat bersumber dari sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Daerah SBS.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Pemerintahan di Kecamatan dan Desa.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.
(4)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. PARAF HIERARKHIS WABUP : Ditetapkan di Suwawa Tana 2025 ASISTENI | 4 ASISTEN II ASISTENIN | : L KEPALA DINAS : Aja KABID Diundangkan di Suwawa Pada tanggal 2) Th 2025 Pj. SEKRETARIS DAERA UPATEN BONE BOLANGO, —u. AMIR HAMZAH HADJU BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO KABUPATEN BONE BOLANGO -Jin.Prof.DR.Ing.B.J.HabibieNo.1PUSATPERKANTORANBONEBOLANGO Nomor:180/HKM//2024Suwawa,Maret2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK PENGELOLA : CATATAN LAMPIRAN UNTUK : PERATURAN BUPATI TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DINAS KESEHATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI : 1 (Satu) Berkas : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango AMLAN ADAM, SH NIP. Nafas 200501 1 008 Ann A Can 186 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH Jl. Prof. Dr. Bj. Ing. Habibie no. 01 desa ulantha kecamatn suwawa LEMBAR DISPOSISI SURATDARI — : Oiwag kxsouadar DITERIMATANGGAL: 2 « ra y— Ra kav . Momo Yo kamyO NO. AGENDA: 162 . TGL SURAT Ah Ma 201G SIFAT : BIASA SEGERA NO. SURAT Goo (DP Neaa H5 / LE la / TO LG SANGAT SEGERA RAHASIA PERIHAL#Ipawimakauaupenor bi-auPewatuwo LNRAA enhnSopPuanAN agar2ceanDanwarujamu DITERUSKAN KEPADA Sdr : ASISTEN | TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN PANTAU Pi ASISTEN II PROSES LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI PERHATIAN Pi Lb ASISTEN III KOORDINASI/KONFIRMASI TINDAK LANJUT DAN LAPOR | 4 HA STAF AHLI ia 1 CATATAN : PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANG: P DINAS KESEHATAN S Jin. Kesehatan Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila & TELAHAAN STAF Kepada Yth : Bupati Bone Bolango Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango Nomor : 800/Dikes-BB/16/962 /111/2025 Tanggal : 13 Maret 2025 Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan I. Dasar :

1.Undang —- Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041),
2.Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 6757) :
5.Undang — Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4737) :Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402),
8.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, “Demo TP aa
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Il. Pertimbangan :
1.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Kabupaten Kota Sehat yakni tercapainya kondisi Kabupaten/Kota yang bersih aman, nyaman dan sehat, sebagai tempat bekerja bagi warganya melalui program-program Kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas bagi perekonomian Masyarakat , Dalam mencapai penilaian Swasti Saba harus terlaksana desa ODF 10055. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut di atas, di rasa perlu membuat Peraturan Bupati tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk mendukung pencapaian desa ODF HI. Kesimpulan : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka diperlukan dasar hukum sebagai penunjang kegiatan yang berhubungan dengan Kabupaten Sehat melalui Peraturan Bupati Bone Bolango. IV.Saran : Mencermati uraian tersebut diatas maka dengan ini kami bermohon kepada Bupati kiranya dapat memberikan pertimbangan sekaligus petunjuk atas permohonan dimaksud. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Bone Bolango DINAS KESEHATAN S PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO » Jln. Kesehatan Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila ?, SURAT PENGAJUAN NASKAH DINAS Nomor : 800/Dikes — BB/16/864 /111/2025 Kepada Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Cg. Kabag Hukum dan Organisasi di — Suwawa Dengan ini disampaikan/diajukan Naskah Dinas Rancangan Peraturan Bupati Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), untuk mendapat penetapan. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih. Tilongkabila, 13 Maret 2025 Kepala Dinas.Kesehatan keehiamen Bone Bolango, NIP: 197 103042200604 2 025

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…