DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana dan Jenis Perjalanan Dinas, Kewenangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, Biaya dan Sistim Pembayaran Perjalanan Dinas dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa daiam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagai bentuk dari koordinasi, konsultasi dan evaluasi baik dengan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang rutin dilaksanakan sehubungan dengan tugas dan fungsi:
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah berhak

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka perlu mengatur terkait dengan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada hurut adan hurut b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah,
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik PARAF HIERARKIS Indonesia Tahun 1945: WAKIL. BUPATI SEKDA ASISTEN | ASISTEN II MX ASISTEN IU | KEPALA BAGAN : KABID Nomor 4269),
2. 2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. J Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo. 10. 1. 2. 22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Daerah. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. Biaya rriil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan yang melaksanakan Perjalanan Dinas, baik sebelum dan sesudah maupun selama pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum. Uang Kontribusi adalah sebagian dari Lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan/atau penginapan/akomodasi. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu, dan Tenaga penunjang kegiatan Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. . Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja/unit kerja berada. .Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas. . Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. . Bupati adalah Bupati Bone Bolango. . Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. . Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. . Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi8 23. 24. 25. 26. 27. 28.

(1)
(3)DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim Ahli DPRD adalah Tim Ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Persatuan Istri Anggota Legislatif yang selanjutnya disebut PIAL adalah organisasi yang beranggotakan istri Anggota DPRD. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepagawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengikut Pejabat Tertentu adalah orang yang bukan Pejabat Negara dan/atau bukan ASN karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak protokoler dari Pejabat Tertentu yang ditunjuk mendampingi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang ditugaskan oleh instansi pemerintah, seperti tokoh masyarakat, atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan dinas seperti mengikuti seminar, rapat, atau kegiatan lain yang mendukung tugas dinas. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas memperhatikan asas umum:

a.selektif,
b.tertib: Cc. taat pada peraturan perundang-undangan,
d.relevan,
e.efektif dan efisien,
f.ekonomis,
g.transparan, dan
h.dapat dipertanggungjawabkan. Se lektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan. Tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpeng tindih dengan Perjalanan Dinas yang lain, dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawahkan dan disampaikan secara tepat waktu.

(4)UN
(6)
(7)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. Relevan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d adalah Perjalanan Dinas berkesesuaiandengan tugas pokok dan fungsi dan tugas pemerintahan. Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, adalah bahwa pencapaian hasil dari Perjalanan Dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi dan memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f adalah bahwa:
1. a.jumlah ASN/Pejabat Lainnya/unsur lainnya yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan,
2. b.rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya rendah, dan
3. c.jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimalAna mn maan RAIN INAP SATA maan DAA
(8)Transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g, adalah
(9)pelaksanaan perjalanan dinas pejabat tertentu atau bersama-sama dengan pengikutnya bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan mendapatkan askes informasi hasil dari perjalanan dinas. Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h adalah hahwa Perjalanan Dinas henar dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil Perjalanan Dinas dan bukti yang sah lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. pelaksana dan jenis Perjalanan Dinas, kewenangan persetujuan dan menandatangani surat tugas dan surat Perjalanan Dinas, dan biaya dan sistem pembayaran biaya Perjalanan Dinas.

BAB II

PELAKSANA DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Pelaksana Perjalanan Dinas, meliputi:

a.Bupati dan Wakil Bupati,
b.Pimpinan dan Anggota DPRD,
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama:
d.Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya dan PNS Golongan IV/c keatas,
e.Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Muda, Fungsional Pertama, Fungsional Penyelia, dan Fungsional Mahir. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b: PNS Golongan I, PNS Golongan II, dan PNS Golongan III:
i.Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Tim Penggerak PKK di to Lingkungan Pemerintah Daerah,
j.Ketua, Wakil Ketua, dan anggota PIAL,
k.Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Il. Pengurus dan anggota organisasi/Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran Perjalanan Dinas melalui APBD, dan
m.Pengikut Pejahat Tertentu. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua PIAL, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan pejabat administrator. Anggota Tim Penggerak PKK, anggota PIAL dan anggota Dharma Wanita Persatuan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana Golongan III. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pengurus dan anggota organisasi/ Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran Perjalanan Dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dan huruf (S)

(9)| mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana Golongan II. Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf Yyaitii:, YA:m
1. a.Anggota Forum koordinasi pimpinan Daerah,
2. b.Tim Advokasi Pemerintah Daerah: Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan: Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD,
3. g.Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD, dan Kelompok Pakar DPRD: Cc
4. d.Juru bicara Bupati: e f
5. h.Pejabat/Pegawai instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi Bupati atau Perangkat Daerah dalam rangka kedinasan:
6. i.Tenaga jurnalis, |
7. j.Pengurus lembaga lainnya yang diminta untuk mendampingi pejabat dalam rangka kedinasan, dan
8. k.Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah. Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g, mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III. Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf h sampai dengan huruf i, pemberian biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jabatan atau kepangkatan yang melekat. Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (S5) huruf j dan huruf k mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan II.

Pasal 5

a.Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan
b.Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka: W pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerahl:

b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, Cc. pengumandahan (detasering),
d.menghadap majelis penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan,
e.memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena
f.mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri: penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3,ga
h.mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis substantif: dan
i.pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan APIP, nengawasan dan reses DPRD, dan optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.Perjalanan Dinas Luar Daerah,
b.Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi, dan
c.Perjalanan Dinas dalam Daerah.

Pasal 9

(1)Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 huruf a, untuk setiap kali penugasan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan, Perjalanan Dinas paling lama 4 (empat) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
(2)Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan hanya pada 1 (satu) tempat tujuan, Perjalanan Dinas untuk sekali penugasan paling lama 3 (tiga) hari, 1 hari (satu) sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat melebihi lamanya hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam rangka mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dengan menyesuaikan lamanya hari yang ditetapkan dalam tentatif undangan dari penyelenggara kegiatan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…