Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BupatidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenBone Bolango. PARAF HIERARKIS Ditetapkan di Suwawa WAKIL BUPATI : pada tanggal » “3 2025 BUPATI BONE BOLANGO, SEKDA "N ASISTEN | | ASISTEN II ni ASISTEN Ill pg i - KEPALA BADAN : X ISMET MILE KABID ? X l Diundangkan di Suwawa pada tanggal 2025 Pj. SEKRKTARIS DAERAH ATEN BONE BOLANGO, AMIR HAMZAH HADJU BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR PEMERINTAH KABUPATENBONEBOLANGO KABUPATENBONEBOLANGO “£Jin.Prof.DR.Ing.B.J.HabibieNo.1PUSATPERKANTORANBONEBOLANGO aa Nomor:180/HKM//2024Suwawa,Mei2025 Kepada Yth, BUPATI BONE BOLANGO Di Tempat LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango LA BAGIAN #UKUM RAMLAN ADAM, SH NIP 19680516 200501 1 008 PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466 TELAAHAN STAF Kepada Yth : Bupati Bone Bolango Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 007/SET.BB/TS/20 NV/2025 Tanggal : 5 Mei 2025 Perihal : Permohonan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025. I. Dasar 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
2.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025,
5.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025,
6.Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025, Le kejora Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun : 025 ng Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025,
8.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun y d5 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan,
9.« SurayEdaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan F aa Keuangan Republik Indonesia tentang Tindak lanjut Arahan Oya reslen Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
Il. Pertimbangan : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Ef Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 point keempat bahwa Gubernur dan "3 Bupati/Walikota untuk membatasi belanja bersifat seremonial, kajian dll, mengulangi belanja perdis sebesar 506, membatasi belanja honorarium, mengurangi belanja pendukung, selektif dalam ThEkDA-.memnberikanhibah danmelakukan penyesuaianbelanjaAPBDtahun aeMAanggaran2025 yangbersumberdaritransferkedaerah, —.b.BahwaberdasarkanSuratEdaranMenteriDalamNegeriRepublik UlIp)L$ESuPAIndonesiaNomor900/833/SJtentangPenyesuaian Pendapatandan EfisiensiBelanjaDaerah dalamAnggaran PendapatanBelanjaDaerah 1giahunAnggaran2025point4bahwahasilefisiensidialihkan untuk DIsPOSIS|RBUP32AAPAhuntuk bidang pendidikan, bidang kesehatan,infrastruktur& sanitasi,penangananinflasi,stabilitashargamakanandanminuman, &cadangan pangandanprioritas lainnya, 1gPic.Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 201677Tahun 2020 tentangPedomanTeknis Pengelolaan Keuangan DaerahButir D.h.bahwa pergeseran anggaran yangmenyebabkan perubahan APBDdapat dilakukan sebelum perubahanAPBDmelalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan W. Saran DPRD.Kondisitertentutersebutdapatberupakondisimendesakatau perubahanprioritaspembangunanbaikditingkatnasionalatau daerah, .KeputusanMenteriKeuanganRepublik IndonesiaNomor29Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rincian bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang sebelumnya berjumlah 9.172.086.000 dan DAK Fisik jalan yang semula berjumlah 10.880.000.000 ditetapkan menjadi nol rupiah, . Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik bahwa dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025 adalah sebesar 658.806.000: . Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) Melakukan pengurangan penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum dan DAK Fisik jalan. 2) Melakukan efisiensi dan merealokasi belanja sesuai dengan prioritas alokasi belanja yang telah ditetapkan. 3) Menganggarkan kembali pekerjaan kontrak/perikatan yang melewati tahun anggaran berkenaan berdasarkan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. 4) Melakukan penambahan alokasi DAK Non Fisik bantuan operasional penyuluh pertanian Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2025. 5) Melakukan penyesuaian alokasi APBD melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bupati Bone Bolango kiranya dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Demikiantelaahanstafinikamisampaikan,atasperhatian,pertimbangandanpersetujuanBapak Bupatikamiucapkanterimakasih. AP: SEKRETARIS D H L AMIR HAMZAH HADJU, S.Sos, M.Si NIP. 197108312002121005