DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan dan Serah Terima, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-lain dan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupati tentangTataCaraPengadaanBarang dan Jasa Di Desa: AD Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 10. Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6856): PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor43 Tahun2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor6Tahun2014tentangDesasebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganPeraturanPemerintahRepublik IndonesiaNomor11Tahun2019tentangPerubahanKeduaatas PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor43Tahun 2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 tahun 2014tentangDesatentangPeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6tahun 2014tentang Desa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6321) PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDana Desa yangbersumberdariAnggaran Pendapatandan Belanja Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor168,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5558)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor22Tahun2015tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014 tentangDana Desa yangbersumberdariAnggaran PendapatandanBelanja Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor88,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5694), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6322), PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor44Tahun2016 tentangKewenanganDesa(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2016Nomor1037), Peraturan MenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor20Tahun2018 tentang PengelolaanKeuanganDesa, PeraturanLembagaKebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor12Tahun2019 tentangPedomanTata Cara Pengadaan Barang/JasadiDesa, MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. danBelanjaDesa,swadaya masyarakatDesa,dan /atauAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahKabupaten/Kota. KewenanganDesa adalahkewenanganyangdimilikiDesameliputi kewenanganberdasarkanhakasal-usul,kewenanganlokalberskalaDesa, kewenanganyangditugaskanolehPemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi, atauPemerintah DaerahKabupaten/Kotasertakewenanganlainyang ditugaskanolehPemerintah,Pemerintah DaerahProvinsi,atauPemerintah DaerahKabupaten/Kotasesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan. Kepala Desa adalahpejabatPemerintahDesa yangmempunyaiwewenang, tugas dankewajiban untukmenyelenggarakan rumahtanggaDesanyadan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah. KepalaUrusanyang selanjutnyadisebutKaur adalahperangkatDesa yang berkedudukansebagaiunsurstafsekretariatDesa yangmenjalankantugas PelaksanaPengelolaanKeuanganDesa(PPKD). KepalaSeksiyang selanjutnyadisebutKasiadalahperangkatDesayang berkedudukansebagaipelaksanateknisyangmenjalankanPelaksana PengelolaanKeuanganDesa(PPKD). TimPelaksanaKegiatan yang selanjutnyadisingkatTPKadalahtimyang membantuKasi/Kaurdalammelaksanakankegiatanpengadaan barang/jasayang karenasifatdanjenisnyatidakdapatdilakukansendiri olehKasi/Kaur. MasyarakatadalahmasyarakatDesasetempatdan/atau masyarakatdesa sekitar lainnya. PenyediaBarang/Jasayang selanjutnyadisebutPenyedia adalahbadan usahaatauorangperoranganyangmenyediakanbarang/jasa. Pembelian langsungadalahmetodepengadaanyangdilaksanakan dengan caramembeli/membayarlangsung kepada1(satu)Penyediatanpa permintaanpenawarantertulisyangdilakukanolehKasi/Kauratau TPK. Permintaan PenawaranadalahmetodePengadaandengan membeli/membayarlangsung dengan permintaan penawarantertulispaling sedikitkepada2(dua)Penyedia yang dilakukanolehTPK. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuksemuapekerjaan yang dapatdiikuti olehsemuaPenyedia yangmemenuhisyarat. Swakelola adalahcaramemperolehbarang/jasa dengandikerjakansendiri olehTPK dan/atau masyarakatsetempat. AparatPengawasInternPemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yangmelakukan pengawasanmelaluiaudit, reviu,pemantauan, evaluasi,dankegiatanpengawasanlainterhadappenyelenggaraantugas danfungsiPemerintah. 22.PembinaanPengadaanadalahkegiatanyangmeliputiprosespembentukan peraturanBupatikonsultasidanbimbinganteknisPengadaan Barang/Jasa diDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturanbagiPemerintahDesadalammelaksanakanPengadaanyang dibiayaidengandanaAPBDesa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukansesuaidengantatakelolayangbaikdansesuaidenganprinsip- prinsip Pengadaan.

BAB III

TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,
b.efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,
c.transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat,
d.terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semuaPenyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e.pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya,
f.gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaankegiatanpembangunandidesa, g.bersaing,berartiPengadaanharusdilakukanmelaluipersaingan yangsehat diantarasebanyakmungkinPenyediayangsetaradanmemenuhi persyaratan, adil,berartimemberikanperlakuanyangsamabagisemuacalonPenyedia dantidakmengarahuntukmemberikeuntungankepadapihaktertentu: dan akuntabel,berartiharussesuaidenganaturandanketentuanyangterkait denganPengadaansehinggadapatdipertanggungjawabkan.

Pasal 5

ParapihakyangterlibatdalampelaksanaanPengadaanharusmematuhietika sebagaiberikut: a.

(2)melaksanakantugas secaratertib,disertairasatanggung jawab untuk mencapaisasaran,kelancaran,danketepatantujuanPengadaan: bekerja secaraprofesional,mandiri, danmenjagakerahasiaaninformasi yangmenurutsifatnyaharusdirahasiakan untukmencegahpenyimpangan Pengadaan, tidaksalingmempengaruhibaiklangsungmaupuntidaklangsungyang berakibatpersaingan usahatidak sehat, menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusanyang ditetapkan sesuaidengan kesepakatantertulispihak yangterkait, menghindaridanmencegahterjadinyapertentangan kepentinganpihak yangterkait,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung, yang berakibat persaingan usahatidaksehatdalamPengadaan, menghindaridanmencegah pemborosandankebocorankeuangandesa, menghindaridanmencegah penyalahgunaanwewenangdan/ataukolusi, dan tidakmenerima,tidakmenawarkan,atautidakmenjanjikan untukmemberi ataumenerimahadiah, imbalan,komisi,rabat,danapasaja dariatau kepada siapapunyang diketahuiatau patutdiduga berkaitandengan Pengadaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. KewenanganDesa sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan.

Pasal 7

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

PengadaanmelaluiPenyediadapatdilakukanuntuk:

a.mendukung Swakelola: atau b.kegiatanyangtidakdapatdilaksanakan denganSwakelola. a. b. Cc,

BAB V

PARA PIHAK

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari: Kepala Desa: Kasi/ Kaur, TPK, Masyarakat, dan Penyedia.

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalamPengadaanadalah: a. b.

(1)menetapkanTPKhasilMusrenbangdes, mengumumkanPerencanaan Pengadaanyangadadidalam RKPDesa sebelum dimulainyaprosesPengadaanpada tahun anggaranberjalan,dan menyelesaikanperselisihan antaraKasi/Kaur denganTPK,dalamhal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 11

Kasi/ Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Tugas Kasi/ Kaur dalam mengelola Pengadaan:

a.menetapkan dokumen persiapan Pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK,
c.melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes:
d.menandatangani bukti transaksi Pengadaan,
e.mengendalikan pelaksanaan Pengadaan:
f.menerima hasil Pengadaan,
g.melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa: dan
h.menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(3)Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
(4)Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…