DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran dan Besaran Tunjangan Hari Raya, Pendanaan, Tata Cara Pembayaran dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan hari raya;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6.Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh panitia pemilihan kecamatan yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
8.Surat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretaris Desa;
2. b.kepala urusan;
3. c.kepala dusun; dan
4. d.kepala seksi.
(3)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih aktif sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.
(4)Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PEMBAYARAN DAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan Maret Tahun 2026.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 5

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala Desa sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
b.sekretaris Desa sebesar Rp1.837.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
c.kepala urusan sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
d.kepala dusun sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
e.kepala seksi sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa pos sumber pendapatan alokasi dana Desa.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan kebutuhan anggaran Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari alokasi dana Desa untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(2)Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan menerbitkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku pengguna anggaran.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan ke rekening bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas Desa di Bank yang ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah.

BAB VI

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Maret 2026 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 10 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…