DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2026

Nomor: 12
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta mendorong terlaksananya pengawasan yang baik dan terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen rencana pembinaan dan pengawasan tahunan yang menjadi acuan bagi Kementerian, Kementerian teknis, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja Pemerintah Daerah yang memuat rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dari pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
7.Fokus adalah materi pengawasan dari setiap aspek pembinaan dan pengawasan umum, teknis, dan tematik.
8.Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek Presiden yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9.Standar… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
9.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10.Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12.Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
14.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BAB. II RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
(2)Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 memuat:
1. a.pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah.
(3)Pembinaan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Pembinaan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat Program Strategis Nasional, sasaran, dan fokus.
(4)Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat aktivitas pembinaan dan pengawasan melalui:
1. a.reviu;
2. b.monitoring dan evaluasi;
3. c.pemeriksaan ketaatan;
4. d.pemeriksaan kinerja;
5. e.pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. f.pengawasan keuangan desa,
7. g.peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
8. h.pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 4

Sasaran dan fokus Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) berbasis prioritas dan risiko. Pasal 5… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 5

Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026 dijabarkan dalam PKPT.
(2)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PKPT Daerah.
(3)PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis risiko serta memperhatikan ketersediaan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan/atau pejabat fungsional auditor.
(4)PKPT paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan, memuat: 1) latar belakang; 2) tujuan; dan 3) ruang lingkup.
2. b.arah kebijakan pengawasan, memuat: 1) prioritas pengawasan; 2) teknis dan ketentuan dalam pengawasan; 3) objek pengawasan; 4) bentuk pengawasan; 5) perhitungan level risiko; dan 6) perhitungan sumber daya pengawasan.
3. c.rencana pelaksanaan pengawasan, memuat 1) jadwal pelaksanaan pengawasan; dan 2) anggaran pengawasan.
4. d.penutup. Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 7

Penetapan PKPT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Bupati dilaporkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
(2)Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah pada hasil pengawasan oleh Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2026 TANGGAL 12 MARET 2026 URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2026 I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMATIK TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut: NO. PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SASARAN FOKUS A. Penanggulangan Kemiskinan

1.Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menurunnya angka kemiskinan dan terwujudnya pengentasan kemiskinan ekstrem
1.Terdapat program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dan rencana kerja pemerintah daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Data, informasi, dan dokumentasi pemutakhiran data penerima berdasarkan nama dan alamat (by name by address); Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Dilaksanakan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
4.Penyampaian laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara berkala, setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
5.Pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem (angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional);
6.Pencapaian target penurunan tingkat Kemiskinan 9 angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional); dan
7.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2.Sekolah Rakyat Terwujudnya Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin
1.Penyediaan lahan dan bangunan sekolah rakyat bagi daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat;
2.Dukungan daerah berupa kemudahan perizinan;
3.Penyediaan guru dan tenaga kependidi yang siap dan terlatih sesuai standar kebutuhan untuk sekolah rakyat;
4.Pencapaian target rombongan belajar sekolah rakyat; dan
5.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk pelaksanaan sekolah rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah Hambatan implementasi program 3 (tiga) juta rumah
1.Penetapan Peraturan Bupati mengenai penghapusan bea perolehan hak katas tanah dan bengunan serta penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2.Data dan informasi, dan /atau dokumentasi fasilitasi percepatan proses pelayanan penertiban persetujuan bangunan gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
3.Sosialisasi pembangunan 3 juta rumah melalui berbagai kanal;
4.Evaluasi pelaksanaan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung, dan percepatan proses pelayanan penertiban persetujuan bangunan gedung;
5.Pencapaian target pembangunan perumahan di daerah; dan
6.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Ketahanan Pangan Mewujudkan ketahanan pangan nasional Implementasi program ketahanan pangan di Daerah
1.Surat penugasan Bupati kepada perangkat daerah terkait pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah;
2.Koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang membahas topik pengadaan/penyaluran cadangan beras pemerintah; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Pemenuhan cadangan pangan beras 1 (satu) tahun sesuai target yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
4.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untukpengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Kesehatan untuk Semua
1.Jaminan Kesehatan Nasional Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di daerah
1.Penetapan regulasi/kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
2.Program kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dalam rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3.Pencapaian target realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) semester tahun berjalan;
4.Pencapaian prosentase penduduk yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
5.Pencapaian prosentase pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
6.Pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran/bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) secara tepat waktu dan sesuai jumlah sasaran; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7.Pengalokasian dan pembayaran 4% (empat persen) iuran wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dari jumlah pekerja penerima upah;
8.Penyediaan obat dan alat Kesehatan dan fasilitas Kesehatan; dan
9.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk mempercepat jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanan.
2.Makan Bergizi Gratis Implementasi dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan makan bergizi gratis
1.Satuan tugas makan bergizi gratis daerah dan berfungsi aktif sesuai kebijakan badan gizi nasional;
2.Penyediaan sarana dan prasana satuan tugas dengan lengkap dan mendukung pelaksanaan tugas;
3.Penyampaian laporan satuan tugas tepat waktu dan sesuai ketentuan;
4.Pencapaian prosentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi gratis sesuai target;
5.Pencapaian prosentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target;
6.Pencapaian prosentase siswa dan santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai target; dan
7.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk program makan bergizi gratis sesuai dengan peraturan perundang-undanan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. D. Perluasan Akses Pendidikan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah Implementasi pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah
1.Penyediaan program, kegiatan, dan anggfaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2.Pelaksanaan digitalisasi pembelajaran satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul garuda sesuai dengankewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.Pencapaian prosentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif;
4.Pencapaian prosentase satuan pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif; dan
5.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. E. Pertumbuhan Ekonomi
1.Pengendalian Inflasi Implementasi pelaksanaan pengendalian inflasi di Daerah
1.Penyediaan program, kegiatan, dan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025;
2.Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan sembilan bahan pokok penting masyarakat, dimana inflasi/indeks perkembangan harga tinggi;
3.Penyediaan data dan/atau informasi Langkah-langkah konkrit dalam pengendalian inflasi Daerah;
4.Penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok secara rutin setiap hari;
5.Peningkatan laju inflasi daerah selama 6 (enam) bulan berada di bawah rata-rata nasional;
6.Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional per tahun; dan
7.Penetapan inovasi Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Implementasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap koperasi desa/kelurahan merah putih
1.Program, kegiatan, dan anggaran untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta anggaran pendapatan dan belanja Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2.Penetapan lokasi lahan minimal 1.000 m2 (seribu meter persegi) dan siap digunakan untuk pembangunan koperasi desa/kelurahan merah putih (sudah memenuhi 4 (empat) kritera lahan yaitu memiliki alas hak, luasan lahan, lokasi strategis dan kondisi lahan);
3.Penerbitan perizinan dalam rangka pembangunan fisik gerai pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih;
4.Penyelesaian konflik pertanahan dan lahan/tanah;
5.Pelaksnaaan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6.Penyampaian laoran perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan;
7.Pembentukan koperasi merah putih dan aktif sesuai target nasional; dan
8.Penetapan inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Bupati Boyolali sebagai kepala daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah untuk anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun aktivitas pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah Tahun 2026 dilakukan melalui: A. Reviu, terhadap:
1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

a.rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
b.laporan kinerja Pemerintah Daerah.
1. 2.Dokumen keuangan Daerah terdiri dari:
a.rancangan standar harga satuan;
b.rancangan analisis standar belanja ;
c.belanja yang melampaui tahun anggaran;
d.laporan keuangan pemerintah daerah;
e.rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
f.dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan.
1. 3.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. B. Monitoring dan Evaluasi, terhadap:
2. 1.penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa;
3. 2.penerapan manajemen risiko;
4. 3.tindak lanjut hasil pengawasan;
5. 4.upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
6. 5.reformasi birokrasi;
7. 6.strategi nasional pencegahan korupsi;
8. 7.kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
9. 8.penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
10. 9.penjaminan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
11. 10.akuntabilitas kinerja intern pemerintah; dan
12. 11.program strategis nasional. C. pemeriksaan ketaatan (compliance audit) merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. D. pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. E. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, dengan tahapan:
13. 1.pengumpulan bahan keterangan;
14. 2.permintaan keterangan/klarifikasi;
15. 3.pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
16. 4.rekomendasi. F. Pengawasan keuangan desa; G. Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah, melalui:
17. 1.Kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah level 3 (tiga);
18. 2.Meningkatnya nilai maturitas system pengendalian internal pemerintah;
19. 3.Meningkatnya penerapan manajemen resioko; dan
20. 4.Terselenggaranya Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. H. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…