DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Jenis Dan Komponen ASB, Penerapan ASB, Pengendalian Dan Pengawasan ASB, Ketentuan Lain Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8.ASB Fisik adalah ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9.ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 2

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:

a.menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.sebagai tolak ukur dalam menetapkan sasaran kinerja penyusunan RKA SKPD; dan
d.sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah guna pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN ASB

Pasal 4

(1)Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB sebagai standar dan pedoman pada fungsi penyusunan anggaran dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan besaran rupiah yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:
1. a.ASB Fisik; dan
2. b.ASB Non Fisik.
(3)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki komponen sebagai berikut:
1. a.deskripsi;
2. b.pengendali belanja;
3. c.satuan pengendali belanja tetap;
4. d.satuan pengendali belanja variabel;
5. e.rumus perhitungan belanja total; dan
6. f.batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

Pasal 5

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas 2 (dua) bidang yakni:

a.ASB cipta karya; dan
b.ASB bina marga.

Pasal 6

(1)ASB cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.pembangunan gedung negara tidak sederhana;
2. b.pembangunan gedung negara sederhana;
3. c.pembangunan rumah negara tipe A;
4. d.pembangunan rumah negara tipe B;
5. e.pembangunan rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E;
6. f.pembangunan pagar gedung negara;
7. g.pembangunan pagar rumah negara; dan
8. h.bangunan baru.
(2)ASB cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)ASB bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pembangunan peningkatan jalan.
(2)ASB bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Fisik ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.
(2)Pembagian zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.tingkat kesulitan wilayah;
2. b.jarak;
3. c.kondisi harga setempat; dan
4. d.beban angkutan/muatan.
(3)Zona … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) zona yang terdiri atas:
1. a.zona I;
2. b.zona II; dan
3. c.zona III.
(4)Nama wilayah yang terbagi dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.deskripsi kegiatan;
b.rumusan ASB;
c.jumlah total aktivitas; dan
d.harga satuan aktivitas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

JENIS DAN KOMPONEN ASB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

JENIS DAN KOMPONEN ASB

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020