DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Harga Satuan Pokok Kegiatan, Pengendalian Dan Pengawasan HSPK, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2026 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Boyolali;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan harga satuan pokok kegiatan dengan Peraturan Bupati;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen HSPK telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan;
b.memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen HSPK; dan
c.memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen HSPK telah dimanfaatkan.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

(1)HSPK meliputi:
1. a.pemeliharaan bangunan gedung negara;
2. b.pemeliharaan bangunan rumah negara;
3. c.pemeliharaan pagar gedung negara;
4. d.pemeliharaan pagar rumah negara; dan
5. e.pemeliharaan berkala jalan kabupaten.
(2)Pemeliharaan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.bangunan gedung negara sederhana; dan
2. b.bangunan gedung negara tidak sederhana.
(3)Pemeliharaan bangunan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.bangunan rumah negara tipe a;
2. b.bangunan rumah negara tipe b; dan
3. c.bangunan rumah negara tipe c, tipe d, dan tipe e.
(4)Pemeliharaan pagar gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pagar gedung negara depan;
2. b.pagar gedung negara belakang; dan
3. c.pagar gedung negara samping.
(5)Pemeliharaan pagar rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.pagar rumah negara depan;
2. b.pagar gedung negara belakang; dan
3. c.pagar gedung negara samping.
(6)Pemeliharaan berkala jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 5 (lima) centimeter;
2. b.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter;
3. c.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter;
4. d.jalan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5. d.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SSB-B) tebal 2 (dua) centimeter;
6. e.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SSB-A) tebal 1,5 (satu koma lima) centimeter;
7. f.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dan (AC-Base) tebal 7,5 (tujuh koma lima) centimeter; dan
8. g.jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dan (AC-BC) tebal 6 (enam) centimeter.
(7)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Dalam hal pada saat pelaksanaannya HSPK lebih rendah dan/atau lebih tinggi, maka yang digunakan yaitu harga perhitungan yang berlaku di pasaran pada saat itu, berdasarkan hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut serta didukung dengan data ataupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan untuk diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Standar HSPK merupakan salah satu pedoman dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
(2)Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
(2)Alasan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
1. a.objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
2. b.kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
3. c.alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
(3)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA SKPD dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, untuk dimintakan permohonan persetujuan Bupati.
(4)Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Bupati dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HSPK

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…