DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan Yang Meliputi Strategi Pelayanan Kepemudaan, Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda, Kemitraan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2750); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Boyolali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
8.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberi jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun sinergi potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
17.Masyarakat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
17.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.strategi pelayanan Kepemudaan;
b.penyadaran Pemuda;
c.pemberdayaan Pemuda;
d.pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
e.pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
f.pengembangan Kepeloporan Pemuda;
g.pengembangan kabupaten layak Pemuda;
h.Kemitraan;
i.tata cara pengenaan sanksi administratif;
j.penghargaan; dan
k.pembinaan dan pengawasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

BAB II

STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN Pasal 4 ...

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
2. b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, Daerah, bangsa, dan negara.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
1. a.pembentukan tim koordinasi lintas sektoral penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
2. b.penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

(1)Tim koordinasi lintas sektoral penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim koordinasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pelayanan Kepemudaan antar perangkat daerah yang melayani Kepemudaan;
2. b.mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
3. c.membangun komunikasi dan kemitraan antar perangkat daerah.
(3)Tim koordinasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan:
1. a.tim pengarah:
  1. 1.ketua;
  2. 2.wakil ketua;
  3. 3.sekretaris ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
  4. 3.sekretaris; dan
  5. 4.anggota.
2. b.tim pelaksana:
  1. 1.ketua;
  2. 2.sekretaris; dan
  3. 3.anggota.
3. c.sekretariat:
  1. 1.ketua;
  2. 2.sekretaris; dan
  3. 3.anggota.
4. d.bidang-bidang kelompok kerja:
  1. 1.kelompok kerja bidang pendidikan;
  2. 2.kelompok kerja bidang kesehatan dan kesejahteraan;
  3. 3.kelompok kerja bidang lapangan dan kesempatan kerja;
  4. 4.kelompok kerja bidang partisipasi dan kepemimpinan; dan
  5. 5.kelompok kerja bidang gender dan diskriminasi.

Pasal 6

(1)Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf b dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
(2)Rencana Aksi Daerah bertujuan memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

PENYADARAN PEMUDA

Pasal 7

(1)Penyadaran ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(1)Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi Kepemudaan serta komunitas Pemuda melalui kegiatan:
1. a.pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang; dan
8. h.pendidikan kesadaran hukum.
(2)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.temu wicara ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
6. e.temu wicara, tanya jawab dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. f.perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
8. g.pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
9. h.diseminasi kesadaran hukum;
10. i.pendidikan dan pelatihan bela negara;
11. j.perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
12. k.perlindungan Pemuda dari penyakit human immunodeficiency virus dan acquired immuno deficiency syndrome; dan/atau
13. l.perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.
(3)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dengan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 8

(1)Pengaturan Pemberdayaan Pemuda digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan.
(2)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi aspek:
1. a.politik;
2. b.hukum;
3. c.keamanan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.keamanan;
5. d.ekonomi;
6. e.transformasi digital; dan
7. f.aspek lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Strategi Pemberdayaan Pemuda meliputi:

a.penguatan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
b.peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pemuda dalam mengenali dan mengatasi permasalahan dalam berbagai aspek;
c.penguatan kehadiran Pemuda untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
d.peningkatan kesadaran Pemuda melalui penggerakan Pemuda;
e.pengembangan dan pengorganisasian Pemuda;
f.penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
g.peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta;
h.peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan
i.pengintegrasian program dan kegiatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan di Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda dapat dilakukan bersama dengan tenaga pendamping.
(2)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.lembaga kemasyarakatan; dan/atau
5. e.organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat.
(3)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping yang didapat melalui pelatihan.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berperan sebagai:
1. a.katalisator;
2. b.pendukung;
3. c.penghubung;
4. d.pendamping dalam penyelesaian masalah;
5. e.pemantau;
6. f.evaluator; dan
7. g.pelaksana kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait.
(2)Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)membuat berita acara atas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
(3)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
(4)Dinas membuat laporan kegiatan Pemberdayaan Pemuda paling sedikit meliputi:
1. a.jumlah ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.jumlah peserta;
3. b.maksud dan tujuan kegiatan;
4. c.jadwal kegiatan;
5. d.uraian kegiatan; dan
6. e.umpan balik kegiatan.
(5)Laporan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…