DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 275); MEMUTUSKAN: … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sasaran dan sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistematika Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemuda adalah warga negara Republik Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6.Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
7.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan:

a.memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan jaringan organisasi Pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya di Daerah;
b.meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
c.meningkatkan koordinasi lintas sektor di jajaran Pemerintah Daerah dan juga di tataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing; dan
d.menyediakan perangkat monitoring dan evaluasi untuk berbagai kegiatan Kepemudaan dalam periode 2025-2029.

BAB II

LANDASAN HUKUM 2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki tujuan untuk memperkuat posisi serta kesempatan kepada seluruh warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun agar dapat mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri hingga cita-citanya. Disamping itu, disahkannya Undang- Undang ini juga mampu memberikan jaminan kepastian hukum atas adanya eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Selain memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas kepemudaan yang ada, Undang- Undang ini juga turut serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk dapat mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan di lingkup wewenangnya.

Pasal 3

(1)RAD Pelayanan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk koordinasi strategis lintas sektoral penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
(2)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RAN Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029.
(3)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: b.ab iv sasaran dan strategi;
(4)RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN 3.1 GAMBARAN UMUM DAERAH A. Aspek Geografis Luas wilayah Daerah kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 (empat puluh delapan) kilometer dan Utara-Selatan sejauh 54 (lima puluh empat) kilometer, yang secara administratif dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan terdiri atas 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.

Pasal 4

Pendanaan RAD Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Daerah maka ditetapkan sasaran dan indikator Pembangunan Kepemudaan Daerah adalah:

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2025 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029 RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029 Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui sebuah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pentingnya pembangunan kepemudaan didasarkan bahwa Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Pemuda dengan jumlah yang besar diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah ke arah yang lebih baik di masa depan. Oleh karenanya pemuda perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat sehingga jangan sampai menjadi beban sosial ekonomi di masa yang akan datang. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Lebih lanjut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan, dalam hal ini terdapat Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, dimana salah satu urusan tersebut adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dimana Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki rincian kewenangan kepemudaan yaitu: a) penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; b) pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota. Pentingnya pembangunan kepemudaan di Jawa Tengah dapat dilihat dari kebijakan berupa terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026. Daerah juga telah mengundangkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dimana dalam Pasal 13 disebutkan kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan disusun dalam rencana aksi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan didasarkan bahwa Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan latar belakang dan urgensi diatas, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 1.2 DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 5);
12.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 67);
13.Peraturan Daerah Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 183) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 309);
14.Peraturan Daerah Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 275); 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dan lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.memberikan gambaran tentang kondisi dan permasalahan terkait kepemudaan di Daerah;
2.merumuskan sinergitas regulasi dalam pelayanan kepemudaan di Daerah; dan
3.merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelayanan kepemudaan di Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 1.4 SASARAN Sasaran kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
1.merumuskan telaah dan landasan hukum bidang pelayanan Kepemudaan;
2.merumuskan Isu Strategis Kepemudaan;
3.merumuskan Strategi Kebijakan dan Program Prioritas;
4.merumuskan Pengorganisasian Rencana Aksi; dan
5.merumuskan Rencana Koordinasi Kegiatan Lintas Sektor untuk Pelayanan Kepemudaan. 1.5 METODOLOGI Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan, maka dibutuhkan suatu metodologi untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Metodologi ini mengacu pada dasar yang dapat diterima oleh regulasi yang berlaku dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi yang digunakan pada penyusunan dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah didasarkan pada permasalahan, tujuan, dan hasil regulasi yang harus implementatif kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang akan diterapkan dalam kajian ini didesain untuk menjawab pertanyaan dalam tujuan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif ini menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya. Selain berpedoman pada pendekatan metodologi di atas, diperlukan juga adanya diskusi antar stakeholder teknis yang antara lain melibatkan Disdikpora, Organisasi Kepemudaan, Perangkat Daerah lain, maupun stakeholder lainnya yang terkait dimana diskusi ini yang nantinya disebut sebagai Forum Group Discussion. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. FGD merupakan suatu bentuk interaksi antara sejumlah individu yang berkumpul untuk membahas dan mendiskusikan suatu topik tertentu. Dalam konteks ilmiah, forum ini sering kali digunakan sebagai platform untuk pertukaran ide, pandangan, dan pengetahuan di antara peserta yang memiliki minat atau keahlian serupa. Diskusi kelompok ilmiah dapat mencakup berbagai topik seperti penelitian, pemecahan masalah, atau analisis data. Dalam pelaksanaannya, forum group discussion menawarkan ruang bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman, informasi, dan pemahaman terkait dengan tema yang sedang dibahas. Diskusi ini seringkali dipandu oleh seorang moderator yang bertugas menjaga kelancaran dialog dan memastikan setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok menjadi kunci utama keberhasilan forum ini dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik ilmiah. Lebih lanjut, di dalam penyusunan dokumen ini juga digunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa atau data yang di ambil langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, dokumen kajian, dokumen perencanaan daerah, sementara data primer bersumber dari instrumen penelitian dan pelaksanaan diskusi. Selain itu, dalam hal penyusunan dokumen RAD Kepemudaan, diperlukan adanya upaya sinkronisasi antara RAN-RAD Provinsi untuk dapat diintegrasikan ke dalam RAD Kabupaten Boyolali. Hal ini bertujuan agar terciptanya koordinasi kepemudaan yang efektif melalui sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang terumuskan dalam berbagai produk perundang-undangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya sebagaimana tersaji pada gambar berikut. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Gambar 0-1 Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan Selengkapnya, kerangka pikir penyusunan dan instrument pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 tersaji sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. GAMBARAN KEPEMUDAAN KABUPATEN BOYOLALI MASALAH DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RENCANA AKSI
1.Indikator Makro kepemudaan
2.Indikator Domain IPP SISTEMATIKA
1.BAB I : Pendahuluan
2.BAB II : Landasan hukum
3.BAB III : Isu strategis kepemudaan
4.BAB IV : Sasaran dan strategi
5.BAB V : Pengorganisasian rencana aksi
6.BAB VI : Matrik rencana aksi
7.BAB VII : Penutup Gambar 0-2 Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 Dokumen Sektoral Pusat Terkait yang relevan Dokumen Sektoral Daerah Terkait yang relevan Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 1.6. KERANGKA TEORI A. Pemuda Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Terdapat beberapa definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figure yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia (Al Izzati dkk., 2022). Taufik Abdulah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Dalam hal ini, Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus websternya sebagai <the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person’’. Menurut WHO dalam Sarlito Sarwono (2008:9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis (2007:1) <pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan=. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa <Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun=. Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukan tanda-tanda kedewasaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Menurut Taufik Abdulah (1974;38) ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:
1.penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragnen itu mewakili nilai sendiri.
2.merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas. Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi 2 (dua) unsur pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua, unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:
1.kemurnian idealismenya;
2.keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru;
3.semangat pengabdiannya;
4.spontanitas dan dinamikanya;
5.inovasi dan kreativitasnya;
6.keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru;
7.keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri; dan
8.masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/generasi muda/kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. B. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Efendi, 2020; Muryadi, 2019). Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita- cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:
1.partisipasi dalam pemikiran;
2.partisipasi dalam pemikiran;
3.partisipasi Tenaga;
4.partisipasi dengan keahlian;
5.partisipasi dengan barang;
6.partisipasi dengan pemikiran dan tenaga;
7.partisipasi dengan jasa; dan
8.partisipasi dengan uang. Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:
1.partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
2.mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
3.mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan. C. Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu berkaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang dirasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi- potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Berikut akan diuraikan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini:
1.kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah. Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.
2.kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda. Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.
3.kurangnya kesadaran pemuda Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.
4.rendahnya Tingkat Pendidikan Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh,berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.= Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan. Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya: a) terbatasnya lapangan kerja; b) penyalahgunaan Narkoba; c) tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang; d) pergaulan bebas; e) masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; f) perkawinan di bawah umur terutama di pedesaan; dan g) perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya.

d.Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Dalam terminologi yang digunakan, kepemudaan mengacu pada segala aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pencapaian diri, dan harapan para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan bisa dipahami sebagai upaya memfasilitasi semua elemen terkait kepemudaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk mencapai pembangunan kepemudaan, perlu dilakukan layanan kepemudaan yang mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, memberdayakan, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi di kalangan pemuda. Gambar 0-3 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan Untuk mengatur hal ini, pemerintah daerah membentuk badan- badan yang bertanggung jawab atas masalah kepemudaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab mereka, yang disesuaikan dengan ciri-ciri khas pemuda dan potensi yang ada di wilayah mereka. Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:
a.Penyadaran Penyadaran pemuda merupakan upaya untuk memahami dan merespons perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Kegiatan ini mencakup berbagai gerakan pemuda dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, yang bertujuan untuk memahami serta merespons perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat domestik maupun global. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko yang mungkin timbul. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Penyadaran diwujudkan melalui: a) pendidikan agama dan akhlak mulia; b) pendidikan wawasan kebangsaan; c) penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d) penumbuhan semangat bela negara; e) pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; f) pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau g) penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
b.Pemberdayaan Pemberdayaan pemuda dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan potensi serta kualitas fisik, mental, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan pribadi dan kelompok, guna mencapai kemandirian pemuda. Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; c) penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; d) peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; e) peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau f) penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
c.Pengembangan Kepemimpinan Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dalam hal keteladanan, keberpengaruh, dan kemampuan memimpin para pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui: a) pendidikan; b) pelatihan; c) pengaderan; d) pembimbingan; e) pendampingan; dan/atau f) forum kepemimpinan pemuda. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
d.Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan kewirausahaan pemuda melibatkan upaya meningkatkan potensi keterampilan dan kemandirian dalam berwirausaha dengan mendirikan serta mengembangkan pusat- pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan melalui: a) pelatihan; b) pemagangan; c) pembimbingan; d) pendampingan; e) kemitraan; f) promosi; dan/atau g) bantuan akses permodalan.
e.Pengembangan Kepeloporan Pengembangan kepeloporan pemuda adalah usaha untuk mengoptimalkan potensi dalam menciptakan jalan baru, melakukan inovasi, mengatasi tantangan, dan menemukan solusi atas berbagai masalah. Ini dilakukan dengan tujuan mendorong kreativitas, inovasi, keberanian untuk menciptakan perubahan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilakukan melalui: a) pelatihan; b) pendampingan; dan/atau c) forum kepemimpinan pemuda.
1. 2.Pengembangan Indikator Pembangunan Kepemudaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai IPP semakin penting karena berkaitan erat dengan bonus demografi Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pembangunan pemuda menjadi prioritas strategis bagi Indonesia guna menyiapkan generasi mendatang yang tangguh dan berperan aktif dalam pembangunan negara secara menyeluruh. IPP berperan sebagai alat untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Gambar 0-4 Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini secara langsung berkaitan dengan lima hak yang diamanatkan kepada setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hak-hak tersebut meliputi:
a.perlindungan, terutama dari dampak negatif;
b.pelayanan tanpa diskriminasi dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya kepemudaan;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam program-program kepemudaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
a.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
b.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
c.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
d.perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
a.pelayanan Penyadaran Pemuda;
b.pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
c.pelayanan Pengembangan Pemuda. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
a.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
b.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
c.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
d.perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
e.perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
a.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
b.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
c.tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
d.tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
a.tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
b.tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
c.tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
d.tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
e.tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
f.tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda. 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Di dalam Undang-Undang tentang kepemudaan ini juga turut memuat peraturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Dalam upaya membangun negara, pemuda memegang peran krusial sebagai pilar moral, pengawas sosial, dan motor perubahan dalam mewujudkan fungsi, peran, karakteristik, serta posisi strategis mereka dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam semua aspek pembangunan harus ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan lokal. Peran vital ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pertimbangan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai berikut:
a.bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
b.bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
c.bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.
d.bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- Undang tentang Kepemudaan; Peran pemuda dalam pembangunan bangsa menjadi fokus utama, karena di masa depan, negara akan dihadapkan pada tantangan sosial yang memerlukan keberanian dan kemampuan pemuda Indonesia untuk mengatasinya. Kemajuan teknologi, informasi, dan ekonomi akan menjadi aspek kunci dalam mempersiapkan pemuda menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Pemuda yang cerdas dan terdidik oleh budaya lokal akan menjaga harmoni dalam masyarakat serta memelihara pluralisme sebagai bagian penting dari identitas Indonesia. Pelayanan kepemudaan harus sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik, sambil tetap mengakar pada budaya Indonesia yang kental dengan kebhinekaan. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan kepemudaan perlu disiapkan secara komprehensif dengan menyusun strategi, menetapkan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Kebijakan pelayanan kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme, sehingga menciptakan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan kompetitif. 2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Salah satu aspek penting yang selalu menyertai pelaksanaan desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah merupakan ekspresi dari kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan setempat. Peraturan daerah memegang peranan strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah secara prinsipial mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua perspektif: pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari perspektif pemerintah daerah adalah untuk mencapai kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan responsivitas lokal. Sementara itu, dari perspektif pemerintah pusat, tujuan desentralisasi adalah untuk memberikan pendidikan politik, memberikan pelatihan kepemimpinan politik, dan menciptakan stabilitas politik. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Peraturan Daerah memiliki berbagai fungsi, antara lain: a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; b) sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. c) sebagai wadah untuk mencerminkan kekhasan dan keragaman daerah serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, dengan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan d) sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas diberikan kepada daerah dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:
1. 1.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. 2.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. 3.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
4. 4.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 2.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN Di dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai tujuan dilaksanakannya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yaitu:
5. 1.efektivitas pelayanan Kepemudaan;
6. 2.sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
7. 3.kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:
8. 1.program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
9. 2.kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
10. 3.kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda mengatur segala hal teknis terkait pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda dilakukan dengan memperhatikan minat, bakat, dan potensi individu serta daerah, sejalan dengan arah pembangunan nasional. Fokus pengembangan kewirausahaan pemuda adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian berwirausaha, sementara pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian berinovasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepemudaan bertujuan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemuda. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bekerja sama dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, dengan harapan menciptakan pemuda yang maju, berintegritas, berkapasitas, dan mampu bersaing. Dalam memberikan dukungan untuk pelayanan kepemudaan, prasarana dan sarana yang memadai diperlukan. Meskipun tanggung jawab utama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ada pada Pemerintah dan pemerintah daerah, namun organisasi kepemudaan dan masyarakat juga dapat berperan dalam hal ini. Namun, perlu diingat bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur tugas, tanggung jawab, perencanaan, dan pendanaan terkait: a) pengembangan kewirausahaan pemuda; b) pengembangan kepemimpinan pemuda; dan c) penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan adalah tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, sementara tanggung jawab mereka adalah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Kerja sama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, atau antarpemerintah daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
11. 1.menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
12. 2.melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
13. 3.menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
14. 4.melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
15. 1.pelatihan;
16. 2.pemagangan;
17. 3.pembimbingan;
18. 4.pendampingan;
19. 5.kemitraan;
20. 6.promosi; dan/atau
21. 7.bantuan akses permodalan. 2.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Peraturan pemerintah ini memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) daerah yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LPKP kabupaten dibentuk oleh bupati. Personalia LPKP kabupaten berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP kabupaten ditetapkan oleh Bupati. LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Untuk menjalankan fungsi LPKP mempunyai tugas:
22. 1.menyusun rencana dan program kegiatan;
23. 2.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
24. 3.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
25. 4.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
26. 5.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
27. 6.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
28. 7.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
29. 8.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
30. 9.melaksanakan monitoring dan evaluasi. 2.6 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang memiliki kesadaran nasional, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan yang memiliki kesadaran nasional. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
31. 1.pendidikan;
32. 2.pelatihan;
33. 3.pengaderan.
34. 4.pembimbingan;
35. 5.pendampingan; dan/atau
36. 6.forum kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan bekerja sama dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan nasional terkait pengembangan kepemimpinan pemuda. Dengan mengacu pada arahan kebijakan, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, pemerintah daerah bertugas untuk mengoordinasikan upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. 2.7 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah juga berhak menetapkan kebijakan lokal untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada arahan kebijakan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
37. 1.pelatihan;
38. 2.pemagangan;
39. 3.pembimbingan;
40. 4.pendampingan;
41. 5.kemitraan;
42. 6.promosi; dan/atau
43. 7.bantuan akses permodalan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan melalui:
44. 1.penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
45. 2.pengembangan kurikulum;
46. 3.pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
47. 4.penyediaan prasarana dan sarana; dan
48. 5.penyediaan pendanaan. 2.8 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0945 TAHUN 2015 TENTANG FUNGSI DAN TUGAS PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA Menurut Peraturan Menteri ini, Pelaksana Lembaga Pengelola Kredit Pemuda (LPKP) bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi akses permodalan kepada Wirausaha Muda Pemula untuk memulai usaha mereka, dengan memperhatikan petunjuk dari Pengarah LPKP. Tugas Pelaksana LPKP dalam melaksanakan fungsi memberikan fasilitasi akses permodalan sebagai berikut:
49. 1.menyusun rencana dan program kegiatan;
50. 2.melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
51. 3.melakukan pendataan sumber dana permodalan;
52. 4.memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
53. 5.melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
54. 6.menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
55. 7.mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
56. 8.menyiapkan bahan kebijakan LPKP untuk dibahas dalam rapat pengarah;
57. 9.melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
58. 10.melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 2.9 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:
59. 1.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
60. 2.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
61. 3.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
62. 4.perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
63. 1.pelayanan Penyadaran Pemuda;
64. 2.pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
65. 3.pelayanan Pengembangan Pemuda. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
66. 1.perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
67. 2.perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
68. 3.perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
69. 4.perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
70. 5.perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
71. 1.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
72. 2.meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
73. 3.tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
74. 4.tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
75. 1.tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
76. 2.tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
77. 3.tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
78. 4.tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
79. 5.tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
80. 6.tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda. 2.10 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN Ditinjau berdasarkan apa yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk:
81. 1.mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
82. 2.menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
83. 1.fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
84. 2.tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
85. 3.peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
86. 4.Pelayanan Kepemudaan;
87. 5.pengembangan kepemudaan;
88. 6.perencanaan, koordinasi, kemitraan, dan kerja sama pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
89. 7.sarana dan prasarana kepemudaan; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
90. 8.organisasi kepemudaan;
91. 9.peran serta masyarakat;
92. 10.pembinaan dan pengawasan;
93. 11.penghargaan;
94. 12.pendanaan; dan
95. 13.sistem informasi kepemudaan. 2.11 PERATURAN DAERAH DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
96. 1.tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
97. 2.peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
98. 3.arah dan strategi;
99. 4.perencanaan;
100. 5.pelaksanaan pembangunan Kepemudaan;
101. 6.Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;
102. 7.Kemitraan;
103. 8.Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
104. 9.organisasi dan satuan koordinasi Kepemudaan;
105. 10.pencatatan data dan informasi;
106. 11.peran serta masyarakat;
107. 12.penghargaan;
108. 13.pembinaan dan pengawasan;
109. 14.pendanaan; dan
110. 15.perencanaan dan koordinasi. Daerah juga telah mengundangkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dimana dalam Pasal 13 disebutkan kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan disusun dalam rencana aksi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 1) sebelah utara yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 2) sebelah timur yaitu Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo dan Surakarta; 3) sebelah selatan yaitu Kabupaten Klaten dan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan 4) sebelah barat yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Daerah terletak pada posisi geografis antara 110022’-110050’ Bujur Timur dan antara 707’-7036’ Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Daerah yang strategis merupakan modal utama pembangunan daerah karena berada pada segitiga emas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, menilik keberadaan jalan tol serta Bandara Adi Soemarmo di wilayah Boyolali, maka Daerah memiliki potensi perekonomian dan industri yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Daerah adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Daerah secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan di bagian utara terdapat Waduk Kedungombo. Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu. Kemudian secara berangsur semakin bertopografi rendah ke arah timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Gambar 0-1 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali B. Aspek Demografis Penduduk Daerah pada Tahun 2019 berjumlah 1.051.867 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 529.904 jiwa dan perempuan sebanyak 521.963 jiwa, dengan luas wilayah 101.510,20 ha maka kepadatan penduduk sebesar 1.036 jiwa/Km≤. Sedangkan pada akhir Tahun 2023 berdasarkan database kependudukan jumlah penduduk menjadi 1.099.628 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 549.612 jiwa dan perempuan sebanyak 550.070 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 1.083 jiwa/Km≤. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Daerah selama 5 (lima) tahun terjadi penambahan 59.609 jiwa atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 1.11%. Data perkembangan penduduk Daerah sejak akhir Tahun 2019 sampai dengan akhir Tahun 2023, tersaji sebagaimana tabel berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-1 Data Kependudukan Daerah Tahun 2019-2023 No Tahun Jenis Kelamin Jumlah Peru- bahan Pertumbuhan (%) Kepadatan penduduk (Jiwa /Km≤) Laki-laki Perempuan 1 2019 529.904 521.963 1.051.867 11.794 1,12 1.036 2 2020 534.658 528.055 1.062.713 10.846 1,02 1.047 3 2021 539.806 537.407 1.077.213 14.500 1,35 1.061 4 2022 541.956 541.568 1.083.524 6.311 0,58 1.067 5 2023 549.612 550.070 1.099.682 16.158 1.49 1.083 Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Boyolali, 2024 Penjelasan tabel di atas, bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Daerah dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 rata-rata sebesar 1.11% persen. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk maka tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam penyediaan lahan pemukiman dan pertanian. Untuk mengetahui data perkembangan penduduk Daerah per Kecamatan pada tahun 2019-2023, bisa dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 0-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Daerah Tahun 2019-2023 No Kecamatan Penduduk 2018 2019 2020 2021 2023
111. 1.Selo 29.566 30.098 30.355 30.639 31.059
112. 2.Ampel 40.601 41.044 41.458 41.511 42.127
113. 3.Cepogo 59.723 60.542 61.119 61.437 62.433
114. 4.Musuk 32.199 32.454 32.718 32.834 33.454
115. 5.Boyolali 72.143 73.189 73.584 73.980 74.919
116. 6.Mojosongo 58.118 59.116 69.925 60.544 61.760
117. 7.Teras 49.459 50.052 50.544 50.993 51.951
118. 8.Sawit 32.959 32.570 32.861 32.644 33.001
119. 9.Banyudono 52.632 52.946 53.325 53.483 54.052
120. 10.Sambi 47.865 47.894 48.350 48.636 49.275
121. 11.Ngemplak 88.508 90.377 91.496 92.405 93.525
122. 12.Nogosari 72.456 72.687 73.536 74.039 75.245 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. No Kecamatan Penduduk 2018 2019 2020 2021 2023
123. 13.Simo 50.219 50.932 51.523 51.636 52.502
124. 14.Karanggede 46.442 46.783 47.243 47.495 48.203
125. 15.Klego 49.104 49.578 50.114 50.446 51.308
126. 16.Andong 61.763 62.286 62.909 63.176 64.247
127. 17.Kemusu 34.640 35.161 35.477 35.692 36.112
128. 18.Wonosegoro 39.085 39.592 39.980 40.254 40.765
129. 19.Juwangi 35.553 35.766 36.059 36.016 36.339
130. 20.Gladagsari 41.852 42.629 43.205 43.548 44.262
131. 21.Tamansari 29.225 29.775 30.184 30.328 30.755
132. 22.Wonosamodro 30.250 30.938 31.248 31.788 32.388 JUMLAH 1.054.362 1.066.409 1.077.213 1.083.524 1.099.682 Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Boyolali, 2024 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2023, jumlah penduduk di Daerah sebanyak 1.099.682 jiwa. Jumlah penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 93.525 jiwa dan Kecamatan Tamansari dengan jumlah penduduk paling rendah sejumlah 30.755 jiwa. Penduduk Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 apabila dibagi menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 0-3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Daerah Tahun 2019-2023 Rentang Usia (Tahun) Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 0 – 4 73.877 75.840 75.496 75.750 67.087 5 – 9 82.249 83.902 84.685 83.535 83.801 10 – 14 81.405 84.483 84.947 86.497 86.517 15 -19 67.125 74.558 74.710 73.553 73.795 20 – 24 79.682 81.217 81.492 81.899 83.520 25 – 29 77.843 80.064 81.191 82.299 81.527 30 – 34 76.473 75.809 75.656 76.120 78.185 35 – 39 83.361 84.602 84.648 83.398 80.546 40 – 44 75.869 78.030 78.998 81.799 85.008 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Rentang Usia (Tahun) Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 45-49 71.044 70.781 72.096 72.311 73.887 50 -54 69.644 68.232 69.558 71.067 72.092 55 – 59 60.948 60.592 62.257 63.210 64.638 60 – 64 50.525 52.614 53.229 53.555 56.602 > 65 36.973 95.685 98.250 98.531 112.477 JUMLAH 1.054.362 1.066.409 1.077.213 1.083.524 1.099.682 Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Boyolali, 2024 3.2 DOMAIN PENDIDIKAN A. Basis Indikator IPP Domain Pendidikan Tabel 0-4 Capaian Domain Pendidikan No Domain Pendidikan Formula/ Defenisi Operasional 2020 2021 2022 2023 1 Rata-rata lama sekolah Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani 13,23 13,32 10,75 10,8 2 APK sekolah menengah Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun 84,03 85,08 93,7 99,09 3 APK perguruan tinggi Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun 21,22 21,03 20,92 21,56 Sumber: BPS, Daerah Tahun 2024 B. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah secara umum mengalami kemajuan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2023. IPM Daerah konstan selalu di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2023, IPM Daerah telah mencapai mencapai angka 75,41, sedangkan Provinsi 73,39 dan Nasional 74,39. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sumber: BPS, Tahun 2024 Gambar 0-2 Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tahun 2019 – 2023 Perbandingan IPM kabupaten/kota di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023 menunjukkan bahwa Daerah berada di bawah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten, serta berada di atas Kabupaten Sragen dan Wonogiri. Nilai IPM Daerah Tahun 2023 menduduki peringkat 5 (lima) di wilayah Subosukawonosraten, sedangkan bila dibandingkan nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah, Tahun 2023 menunjukkan bahwa Daerah duduk di peringkat ke-12. Tabel 0-5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2019-2023 Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 Kab. Boyolali 73,80 74,25 74,40 74,97 75,41 Kab. Klaten 75,29 75,56 76,12 76,95 77,59 Kab. Sukoharjo 76,84 76,98 77,13 77,94 78,65 Kab. Wonogiri 69,98 70,25 70,49 71,04 71,97 Kab. Karanganyar 75,89 75,86 75,99 76,58 77,31 Kab. Sragen 73,43 73,95 74,08 74,65 75,10 Kota Surakarta 81,86 82,21 82,62 83,08 83,54 Sumber: BPS Daerah Tahun 2024 Indikator pembentuk IPM di Daerah terdiri dari Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. 2019 2020 2021 2022 2023 Kab. Boyolali 73.80 74.25 74.40 74.97 75.41 Prov. Jawa Tengah 71.73 71.87 72.16 72.79 73.39 Nasional 71.92 72.81 73.16 73.77 74.39 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah Nasional Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi AHH, maka semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat. AHH Daerah pada Tahun 2023 sebesar 76,23, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 76,12. Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada Tahun 2022 HLS di Daerah sebesar 12,62 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 12,66. Untuk mencapai daya saing SDM yang berkualitas, maka angka HLS harus terus ditingkatkan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun efektif yang dicapai penduduk untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, mulai jenjang SD hingga SMA (12 (dua belas) tahun). Semakin tinggi, capaian RLS, maka kualitas SDM masyarakat semakin tinggi. Penghitungan tersebut tanpa memperhatikan aspek pernah tinggal kelas atau tidak. Capaian RLS Daerah Tahun 2023 sebesar 8,09. Artinya rata-rata penduduk dapat lulus sekolah selama 7 (tujuh) tahun atau setara dengan kelas 1 (satu) SMP. Peningkatan angka RLS di Daerah dapat dikejar melalui intervensi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan setiap tahun. Selain itu, mengingat program wajib belajar 9(sembilan) tahun merupakan program prioritas nasional, maka Daerah minimal harus bisa memenuhi standar nasional tersebut. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp13.250.000,00/tahun, sedangkan pada tahun 2023 pengeluaran per kapita disesuaikan Daerah sebesar Rp13.716.000,00/tahun. Kenaikan pengeluaran per kapita ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Daerah mengalami peningkatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. C. Kinerja Bidang Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang Pendidikan dilakukan terhadap indikator ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah, ketersediaan guru yang layak mengajar dengan kualifikasi pendidikan D4/S1, rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar, perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 0-6 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Daerah Tahun 2019 -2023 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2024 *Sejak tahun 2017 urusan pendidikan di tingkat SMA/ SMK dikelola oleh Provinsi Tabel 0-7 Ketersediaan Guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Tahun 2019-2023 No Jenjang Pendidikan Jumlah Guru 2019 2020 2021 2022 2023 1 TK 1.801 1.466 1.224 1229 1.191 2 SD 5.086 5.011 5.100 4971 4.910 3 SMP 1.874 1.925 1.921 1842 1.950 4 SMU/SMK* - - - - - Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2024 *Sejak tahun 2017 urusan pendidikan di tingkat SMA/ SMK dikelola oleh Provinsi Tabel 0-8 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Daerah Tahun 2019 -2023 No Jenjang Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rasio SD/MI 14 14 13 13 13 2 Rasio SMP/MTs 17 17 17 15 16 3 Rasio SMA/MA/SMK - - - - - Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024 No Jenjang Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rasio SD/MI 86,92 78,84 76,98 78,52 77,91 2 Rasio SMP/MTs 33,41 30,87 29,58 29,71 27,22 3 Rasio SMA/MA/SMK* - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-9 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Daerah Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2024 *Sejak tahun 2017 urusan pendidikan di tingkat SMA/ SMK dikelola oleh Provinsi Tabel 0-10 Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Tahun 2019-2023 No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 1 Angka melek huruf 99,89 99,94 99,94 86,69 91,43 2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8,71 8,71 8,71 8,71 8,09 3 APK (Angka Partisipasi Kasar): APK SD/MI 101,60 100,02 99,46 92,63 86,95 APK SMP/MTs 100,80 98,62 98,78 96,78 93,33 APK SMA/MA/SMK* - - - - 4 APM (Angka Partisipasi Murni): APMSD/MI 91,83 87,71 87,36 85,72 82,26 APM SMP/MTs 75,75 78,50 74,13 86,27 76,19 APMSMA/MA/SMK* - - - - - Sumber: BPS Daerah Tahun 2024 APM SD Indikator ini pada tahun 2023 dengan target 90,38 persen dapat terealisasi 82,26 persen atau capaian kinerja sebesar 92,02%. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan-kegiatan: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD; Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan cukup berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih kurangnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah optimalisasi kegiatan yang mempunyai output perluasan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Boyolali. No Jenjang Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023 1 APS SD/MI 99,72 95,67 92,63 90,09 89,72 2 APS SMP/MTs 98,40 81,70 75,83 104,16 93,42 3 APS SMA/MA/SMK - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. APM SMP Indikator ini pada tahun 2023 dengan target 79,10% dapat terealisasi 76,19% atau capaian kinerja sebesar 96,32%. Capaian kinerja ini didukung adanya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP; Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SMP; Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, namun secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih kurangnya peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan memberikan lebih banyak lagi subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan optimalisasi SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP Reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Fokus Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan faktor geografi yang menyebabkan wilayah-wilayah tertentu di pedesaan dan pegunungan menjadi wilayah tersulit dalam jangkauan layanan pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil adalah pemberian lebih banyak subsidi untuk membantu anak dalam menjangkau hak pendidikannya, seperti beasiswa dan pendirian sekolah satu atap, serta pendirian SMP Terbuka yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak lulusan SD/MI atau sederajat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMP reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya. Solusi lainnya ialah penjaringan anak usia sekolah baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah untuk masuk ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu ditawarkan untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada di luar sistem sekolah, dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2023 dapat terealisasi 80,77%. Capaian pada indikator ini diraih berkat pelaksanaan program yang mempunyai dampak secara signifikan pada indikator ini yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini, melalui kegiatan-kegiatan: pembangunan gedung sekolah, sarana air bersih dan sanitary, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan PAUD, penyelenggaraan PAUD, publikasi dan sosialisasi PAUD dan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi PAUD secara berkesinambungan. Hambatan/permasalahan yang dihadapi adalah masih kurangnya akses anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga miskin serta pemahaman orang tua yang masih rendah akan pentingnya pendidikan anak pada usia dini. Penyelenggaraan PAUD dengan biaya pendidikan murah belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, serta masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam PAUD, terlebih pada masyarakat pedesaan. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan PAUD antara lain melalui peningkatan hubungan silaturahmi dan kerja sama antara lembaga PAUD dengan orang tua anak didik. Fokus dapat dipusatkan pada perencanaan program agar tujuan dari program bisa dicapai secara maksimal dan meningkatkan peranan orang tua murid dalam pelaksanaan program-program lembaga. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PAUD antara lain dilakukan dengan cara mendorong pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pendirian lembaga PAUD, memperkuat pelayanan PAUD di daerah-daerah pegunungan, perbatasan dan pelosok, dengan demikian, akan tercipta pemerataan pendidikan usia dini. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada Tahun 2023 dengan target 0,02 persen terealisasi 0,02% atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah beberapa faktor, yaitu kemiskinan, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, kurangnya akses terhadap sarana dan anak berkebutuhan khusus. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah pemberian beasiswa untuk siswa miskin, mendekatkan akses kepada anak di daerah pedesaan dan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada Tahun 2023 terealisasi pada angka 0,15%. Dengan kata lain, indikator ini dapat tercapai. Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah kemiskinan, budaya dan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dasar. Upaya- upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah adanya beasiswa retrieval, pemberian pengertian kepada orang tua melalui guru/tokoh masyarakat.Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada Tahun 2023 dengan target 0,02% terealisasi 0,03% atau capaian kinerja sebesar 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan domain pendidikan di Daerah sebagai berikut:
133. 1.belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah;
134. 2.masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal;
135. 3.belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi;
136. 4.belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan; dan
137. 5.Angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA/Sederajat yang masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah lulusan SMA/Sederajat. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 3.3 DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN A. Basis Indikator IPP Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tabel 0-11 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan No Domain Pendidikan Formula/ Defenisi Operasional 2020 2021 2022 2023 1 Angka kesakitan pemuda Angka Kesakitan Pemuda yaitu Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16- 30 tahun 199.383 kunjungan 174.500 kunjungan 222.103 kunjungan 261.749 kunjungan 2 Persentase Pemuda Korban Kejahatan Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun 3 Persentase pemuda yang merokok Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16– 30 tahun 86 87 4 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun - 0,027 0,088 0,074 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Dinas Kesehatan dan Polres Kabupaten Boyolali) Tahun 2024 B. Kinerja Bidang Kesehatan Capaian aspek pelayanan bidang Kesehatan di Daerah tahun 2019 sampai dengan 2023 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-12 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kesehatan Daerah Tahun 2019-2023 No Bidang Urusan/Indikator Satuan Hasil 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rasio Posyandu per satuan balita Per 1.000 balita - NA 24,3 26,80 27,9 2 Rasio puskesmas, poliklinik, postu per satuan penduduk NA 0,00 085 NA NA 8,3 8,5 3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Per 100.000 Penduduk 0.95 1,035 1,06 1,15 1,14 4 Rasio Dokter (umum) per satuan penduduk Per 100.000 Penduduk 16 16.4 21,83 27,66 24,41 5 Rasio tenaga medis (umum & gigi) per satuan penduduk Per 100.000 Penduduk Bidan 54 57.8 67 70,45 69,62 Perawat 87 97.6 132,8 137,3 143,15 6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100 100 100 100 100 7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100 100 99,9 94,8 91,95 8 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100 92,1 100 100 9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Orang 1500 820 515 811 1.289 11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Per 100.000 Penduduk 100 100 100 100 41 12 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin % 43.1 4 39.6 43,4 44,47 52,43 13 Rawat jalan % 26 19,13 18,76 20,4 26,4 14 Rawat inap % 1.06 0,25 0,21 0,63 0,82 15 Cakupan kunjungan bayi % 99.1 1 100 98,2 96,4 (KN1) 98,54 16 Cakupan Puskesmas Unit 25 25 25 25 25 17 Cakupan Puskesmas Pembantu Unit 41 44 43 36 36 Sumber: Diolah dari Data Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2024 Rasio Posyandu per satuan balita pada Tahun 2023 sebesar 27,9 per 1.000 balita, dengan jumlah posyandu sebanyak 1.860 posyandu, sedangkan jumlah balita yang ada sebanyak 66.530 balita. Sehingga 1 (satu) posyandu kurang lebih mampu melayani 36 (tiga puluh enam) balita. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) per jumlah seluruh penduduk: jumlah Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima), jumlah klinik 36 (tiga puluh enam), jumlah Pustu 33 (tiga puluh tiga), sehingga dari jumlah keseluruhan dibagi jumlah penduduk 1.099.682 didapatkan rasio 0,000085 (8,5 per 100.000 penduduk). Jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta pada Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Rumah sakit. Dengan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 1.254 TT, dan jumlah penduduk 1.099.682. Sehingga Rasio RS per satuan penduduk sebesar 1,14 per 1.000 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah penduduk 1.099.682) jumlah dokter umum sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) orang sehingga rasio per 100.000 penduduk adalah 23,92. Rasio dokter umum tersebut termasuk dokter internsip yang ditugaskan di RSUD dan beberapa Puskesmas yang menjadi wahana. Rasio tenaga medis per satuan penduduk: Bidan: jumlah bidan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang sehingga rasio bidan 68,20 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat sebanyak 1.542 orang sehingga rasio perawat per 100.000 penduduk yaitu 140,22. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah sebagai berikut: Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2023 diperoleh dari jumlah kasus komplikasi yang ada sebanyak 5.806 kasus, dan secara keseluruhan telah ditangani, sehingga capaian 100 (seratus) persen. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan: Pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan) diperoleh dari jumlah sasaran ibu bersalin pada Tahun 2023 sejumlah 13.522 ibu bersalin, dan yang persalinannya dilakukan oleh tenaga kesehatan sejumlah 12.433 ibu bersalin, sehingga cakupannya 91,95%. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2023 sebesar 100%, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sudah mencapai >80% dari jumlah sasaran yaitu sebesar 100,43% berdasarkan laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sedangkan bersumber laporan PWS manual sebesar 105%. Dibandingkan dengan tahun 2022 laporan PWS manual IDL sebesar 103% capaian desa/kelurahan UCI sudah mencapai target 100%. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan: Tahun 2023 terdapat 83 (delapan puluh tiga) kasus balita gizi buruk. Capaian indikator ini yaitu 100% (seratus persen) karena semua balita yang menderita gizi buruk telah mendapatkan perawatan dan monitoring baik di setelah pulang dari perawatan rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2023 jumlah kasus TBC Paru, TBC anak, TBC Ekstra Paru yang ditemukan dengan melibatkan peran serta dari fasyankes pemerintah, swasta, klinik dan Peran dari dokter praktik mandiri yang didahului dalam pelaporan adanya suspek TBC dan dilakukan penegakan diagnose dengan Tes Cepat Molekuler (TCM), dapat tercapai sebanyak 1.289 kasus. (*data SITB). Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD: Tahun 2023 penemuan kasus penderita DBD sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) orang, semua penderita DBD telah tertangani 100%. Sedangkan jumlah yang meninggal sebanyak 5 (lima) orang, dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kasus, untuk kematian mengalami kenaikan dari 4 (empat) penderita, menjadi 5 (lima) orang. Kematian DBD disebabkan keterlambatan pengobatan dan pengobatan berpindah-pindah dari faskes satu ke faskes lain, sehingga penanganan juga terlambat. Indikator Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin pada tahun 2023 terealisasi 128.377, jumlah masyarakat yang dibiayai pemerintah sebanyak 574.350 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 1.095.297 (data BPJS), atau sebesar 52,43% dari total penduduk. Pada Tahun 2023 bulan Desember cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah telah mencapai 95,69%, atau sebanyak 1.048.143 jiwa. Sehingga Daerah telah mencapai UHC. Cakupan total kunjungan rawat jalan adalah cakupan kunjungan rawat jalan baru di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi, puskesmas, klinik, praktek bersama dan perseorangan. Cakupan total rawat jalan (selain di Rumah Sakit swasta dan Pemerintah) di Daerah selama Tahun 2023 tercatat sebanyak 290.829 kunjungan. Jumlah penduduk di Daerah sejumlah 1.099.682 jiwa, sehingga cakupan kunjungan total mencapai sebesar 26,4% dari jumlah penduduk. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Peningkatan ini oleh karena kesadaran masyarakat yang semakin meningkat sehingga angka kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Namun yang lebih diharapkan kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan bukan merupakan kunjungan sakit namun kunjungan sehat sejalan dengan perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Cakupan total kunjungan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah seluruh kunjungan baru di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan rawat inap sejumlah 9.026 pasien atau sebesar 0,82% dari seluruh jumlah penduduk (1.099.682). Cakupan kunjungan bayi (KN1), jumlah sasaran bayi pada Tahun 2023, sebanyak 12967 bayi lahir hidup, sedangkan yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 12778 bayi, sehingga cakupan 98,54%. Cakupan Puskesmas, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Jumlah puskesmas di Daerah sebanyak 25 (dua puluh lima) Puskesmas, dengan jumlah kecamatan di Daerah 22 (dua puluh dua) Kecamatan, maka cakupan puskesmas sebesar 113,6%. Cakupan Puskesmas Pembantu, sesuai dengan rumus perhitungan jumlah Pustu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Pustu Puskesmas, dan jumlah desa di Daerah 267 (dua ratus enam puluh tujuh), maka cakupan puskesmas pembantu sebesar 13,85%, jumlah pustu tahun 2023 mengalami penambahan 1 (satu) pustu. C. Kinerja Bidang Kesejahteraan Angka kemiskinan Daerah tahun 2023 sebesar 9,81%, angka kemiskinan Daerah mengalami penurunan 0,01% dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun demikian masih di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Sumber Data: BPS, 2023). Sedangkan menurut data Monitoring Centre of Development (MCD) Kabupaten Boyolali, angka kemiskinan di Daerah Tahun 2023 sebesar 6,68% (per 31 Oktober 2023). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Gambar 0-3 Angka Kemiskinan Daerah Tahun 2019 - 2023 Sumber : BPS, Tahun 2024 Konsep BPS untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan MCD menggunakan parameter kemajuan pembangunan yang diterjemahkan dari SDGs, rumusan 7 (tujuh) indikator kemiskinan yaitu pendidikan, penghasilan, kebutuhan akan konsumsi/pangan, pakaian/sandang, rumah tinggal/papan, kesehatan dan informasi, yang dilengkapi data detail catatan sipil atau kependudukan serta target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Boyolali Maju, turunan dari RPJPN dan RPJMD. Posisi garis kemiskinan Daerah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Wilayah Subosukawonosraten (rupiah/kapita/bulan) pada tahun 2019-2023 dapat kami sajikan pada tabel berikut: 2019 2020 2021 2022 2023 Boyolali 9.53 10.18 10.62 9.82 9.81 Jawa Tengah 10.8 11.41 11.79 10.93 10.77 Nasional 9.22 10.19 9.71 9.57 9.36 0 2 4 6 8 10 12 14 % Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-13 Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Wilayah Subosukawonosraten (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2019-2023 No Kab/Kota Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kab. Boyolali 332.996,00 347.520,00 361.922,00 383.030,00 420.339,00 2 Kab. Klaten 405.537,00 419.510,00 436.896,00 458.872,00 488.102.00 3 Kab. Sukoharjo 377.319,00 393.776,00 410.273,00 434.318,00 476.675.00 4 Kab. Wonogiri 327.364,00 341.643,00 356.728,00 376.763,00 414.901.00 5 Kab. Karanganyar 365.151,00 385.563,00 401.542,00 424.677,00 465.703.00 6 Kab. Sragen 335.334,00 348.890,00 363.349,00 389.265,00 426.482,00 7 Kota Surakarta 473.516,00 487.445,00 511.216,00 538.441,00 600.953.00 Sumber: BPS Kab Boyolali, 2024 Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Seseorang dinyatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. GK diukur dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK selalu naik setiap tahunnya mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. GK Daerah tahun 2023 sebesar Rp420.339,00 per kapita per bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Daerah selama periode tahun 2022-2023 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2022 P1 Daerah pada angka 1,13 turun pada angka 1,02 di tahun 2023, sedangkan P2 dari angka 0,20 di tahun 2022 turun ke angka 0,18 di Tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Terkait kemiskinan ekstrem, berdasarkan Arahan Presiden dalam rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, pencapaian target kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinanan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan. Hal ini yang mendasari terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai dasar penerbitan Data Kemiskinan Ekstrem BNBA yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Daerah mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan mengajukan permohonan Data P3KE ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2022 dan
138. 2023.Daerah memperoleh data P3KE tahun 2023 Desil 1 (satu) sampai 4 (empat) dengan jumlah individu sebanyak 447.970 jiwa dengan rincian Desil 1 (satu) sejumlah 142.245 jiwa, Desil 2 (dua) sejumlah 108.260 jiwa, Desil 3 (tiga) sejumlah 92.753 jiwa dan Desil 4 sejumlah 104.712 jiwa. Data P3KE yang diperoleh Daerah dijadikan sebagai salah satu dasar data awal pelaksanaan program kegiatan pengentasan Kemiskinan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Program Kegiatan Daerah yang memanfaatkan Data P3KE yaitu pelaksanaan musyawarah Desa di tingkat Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. Program Kegiatan lainnya yang memanfaatkan Data P3KE yaitu melakukan verifikasi dan validasi terkait intervensi lanjutan terkait penajaman sasaran prioritas penanganan stunting sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan domain kesehatan dan kesejahteraan di Daerah sebagai berikut:
139. 1.masih banyak remaja khususnya Perempuan yang belum aware terhadap pentingnya kontrasepsi;
140. 2.permasalahan stunting yang masih membayang bayangi;
141. 3.masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan;
142. 4.adanya ancaman bahaya narkoba; dan
143. 5.Lemahnya penerapan PHBS di kalangan Pemuda. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 3.4 DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA Jumlah Angkatan Kerja Daerah tahun 2023 sebesar 636.730 orang dengan rincian 610.950 orang adalah penduduk yang bekerja (95,95%) sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 25.780 orang atau 4,05%. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Daerah sebanyak 851.900 orang, maka didapat angka partisipasi Angkatan kerja sebesar 74,73%. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2023 sebesar 77,97%. Persentase angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja di tahun 2023 sebesar 90%. Ada 10 (sepuluh) kasus di perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Boyolali, dapat diselesaikan sebanyak 9 (sembilan) kasus dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan dibuat perjanjian bersama, sedangkan 1 (satu) kasus masih proses sidang mediasi. Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 0-14 Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah Tahun 2019- 2023 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
144. 1.Penduduk yang Bekerja (%) 96,91 94,72 94,91 95,08 95,95
145. 2.Penduduk yang Tidak Bekerja (%) 3,09 5,28 5,09 4,92 4,05
146. 3.Angka partisipasi kerja (%) 72,70 75,11 72,39 75,51 74,73 Sumber data: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Daerah dan BPS, Tahun 2024 Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun peru sahaan. Indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain tersaji pada tabel berikut: Tabel 0-15 Indikator Ketenagakerjaan Daerah Tahun 2019-2023 No Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,70 75,11 75,79 75,51 74,73 2 Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 51,8 44,58 55,75 51,12 77,97 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. No Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,09 5,28 5,09 4,92 4,05 4 Keselamatan dan Perlindungan/K3 (%) N/A N/A N/A N/A N/A 5 Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja (%) 100 100 100 100 90 Sumber data: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Daerah dan BPS, Tahun 2024 Keterangan: Sesuai UU no 23 Tahun 2014 dengan perubahannya sudah menjadi kewenangan Provinsi, sehingga Kabupaten tidak bisa memberikan data dimaksud Tingkat Partisipasi Agkatan Kerja (TPAK) Daerah sebesar 74,73%. Pencari Kerja yang ditempatkan sebesar 77,97%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05%. Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja sebesar 90%. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja. Mengingat urgensi dari aspek ketenagakerjaan, di mana manfaat langsung dari pembangunan dapat diukur melalui tingginya kesempatan kerja, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja. Sejak 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah selalu lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional. Namun pada tahun 2020 TPT Daerah meningkat menjadi 5,28% akibat dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 mulai berkurang karena mulai terdapat pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT menjadi 4,05%. Tabel 0-16 Perkembangan TPAK dan TPT di Daerah Tahun 2019-2023 No. Tahun TPAK TPT 1 2019 72.70 3,09 2 2020 75,11 5,28 3 2021 75,79 5,09 4 2022 75,51 4,92 5 2023 74,73 4,05 Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Boyolali, 2024 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 3.5 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN Dari jumlah organisasi kepemudaan yang ada pada akhir Tahun 2023 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) kelompok. Peningkatan tersebut diyakini karena setelah mengalami vakum dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi pada masa pandemi, pemuda membutuhkan ruang untuk beraktivitas dan tampil. Meningkatnya beberapa capaian dalam faktor Kepemudaan dan Keolahragaan secara garis besar diyakini karena:
a.Meningkatnya animo masyarakat untuk bergabung dalam wadah organisasi pemuda dan olahraga; dan
b.Iklim kondusif mampu membuat rasa nyaman masyarakat untuk dapat dimanfaatkan untuk berorganisasi dalam rangka meningkatkan prestasi dengan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam rangka untuk terus berinovasi dan berekspresi. Sedangkan jumlah organisasi olahraga disebut pengurus cabang (pengcab) yang menginduk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) data terakhir masih berada di angka 44 pengcab pada akhir tahun 2023. Selain itu juga terdapat organisasi olahraga lain yaitu National Paralympic Committe Indonesia (NPCI), Special Olympics Indonesia (SOINA) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Jadi secara keseluruhan terdapat 47 (empat puluh tujuh) organisasi olahraga di Boyolali. Tabel 0-17 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2019-2023 No Bidang Urusan/Indikator Satuan HASIL 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah organisasi pemuda Buah 36 24 20 38 38 2 Jumlah organisasi olahraga Buah 30 40 41 41 47 3 Jumlah kegiatan kepemudaan Keg 15 2 1 6 7 4 Jumlah kegiatan olahraga Keg 8 0 3 4 5 5 Lapangan olahraga Buah 20 20 22 22 25 Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali, 2024 Kemudian jumlah kegiatan kepemudaan Tahun 2022 sejumlah 6 (enam) kegiatan, sedangkan di Tahun 2023 terlaksana 7 (tujuh) kegiatan terkait kepemudaan. Realisasi kegiatan tersebut yaitu: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
a.pelatihan Kewirausahaan Pemuda;
b.sosialisasi Perijinan Wirausaha Pemuda;
c.pembinaan Kepemimpinan/Wawasan Kebangsaan Pengurus OSIS SMA/SMK/MA;
d.seminar Kepemudaan;
e.pelatihan dan Pembinaan KNPI;
f.jambore Pemuda; dan
g.pembentukan Saka Wisata. Untuk jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) kegiatan baik bertaraf kabupaten, karesidenan maupun provinsi, beberapa kegiatan difokuskan untuk penjaringan atlet-atlet untuk menciptakan atlet berprestasi. Kemudian berkaitan dengan data jumlah lapangan olahraga di Boyolali pada Tahun 2023 menjadi 27 (dua puluh tujuh) buah yang dikelola Pemerintah daerah. Jumlah tersebut terbagi sebagai berikut: 3 (tiga) lapangan sepakbola, 1 (satu) lapangan basket, 3 (tiga) lapangan bulutangkis, 5 (lima) kolam renang, 4 (empat) lapangan tenis, 1 (satu) lapangan futsal, 1 (satu) sirkuit, 1 (satu) gelanggang atletik, 1 (satu) lapangan volley, 1 (satu) sasana tinju, 1 (satu) lapangan panahan. Kemudian 1 (satu) gedung tenis meja, 1 (satu) papan panjat dinding, 1 (satu) lapangan pentaque. Sementara untuk total jumlah lapangan yang ada di Daerah baik dikelola pemerintah daerah maupun pihak desa maupun swasta pada tahun ini data terakhir berjumlah 427 (empat ratus dua puluh tujuh) buah. Sementara itu kepemudaan yang meliputi kepramukaan dengan memberikan dukungan berupa sarana pendukung dan motivasi kepada peserta didik, inovasi kegiatan kepramukaan dengan kegiatan yang menarik, menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik, perkembangan zaman dan tantangan global. Selain itu, pembina pramuka harus dibekal pengetahuan, keterampilan, dan yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan zaman. Sehingga proses pembinaan berjalan sesuai dengan kurikulum pembinaan gerakan pramuka dan mampu menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan pembangunan. 3.6 DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI Capaian aspek pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah pada tahun 2019-2023 tersaji sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-18 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2019-2023 No Bidang Urusan/ Indikator Satuan Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 1 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak % 25 56 56 49 * 56 2 Penyediaan data pilah gender % 0 0 0 0 * 3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 51,3 55,8 - 58 * 57,9 4 Rasio KDRT Kasus 3 14 13 24 * 18 5 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % 100 100 100 100 * 100 6 Jumlah Kasus Kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani kasus - - - 49 ** 56 7 Jumlah kasus kekerasan pada Perempuan usia > 18 tahun yang tertangani Kasus - - - 24** 22 8 Jumlah korban kekerasan pada Perempuan usia > 18 tahun yang tertangani Orang - - - 24** 22 9 Jumlah Kasus Kekerasan pada anak yang ditangani Kasus - - - 26 ** 33 10 Jumlah Korban Kekerasan pada anak yang ditangani Orang - - - 28** 43 11 Jumlah layanan Konseling anak < 19 tahun untuk dispensasi nikah pasang - - - 170** 170 12 Jumlah anak usia < 19 tahun yang dilayani konseling untuk pengajuan dispensasi nikah Orang - - - 205** 214 Sumber: Diolah dari data DP2KBP3A Daerah Tahun 2024 Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Daerah tahun 2023 berjumlah 56 (lima puluh enam) kasus. Upaya Pemerintah yang telah dilaksanakan untuk mencegah melalui beberapa kegiatan dan sarana pengaduan yang ditindaklanjuti melalui pendampingan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Berbagai kegiatan dilaksanakan yaitu sekolah ramah anak di satuan pendidikan serta membangun komitmen desa dalam hal perlindungan perempuan dan anak melalui desa ramah perempuan dan peduli anak, sebagai fasilitas layanan Pemerintah melalui DP2KBP3A membentuk layanan online SAMARA yang berfungsi sebagai layanan konseling dan pendampingan kasus kekerasan dengan harapan kasus kekerasan bisa diminimalisir, layanan P2TP2A, layanan Puspaga SAMARA, Forum Anak sebagai Konselor sebaya yang berfungsi sebagai pelapor dan pelopor untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak. Adapun Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2019-2023 tersaji sebagai berikut: Tabel 0-19 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2019-2023 No Bidang Urusan/ Indikator Satuan Realisasi 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - 81,88 81,95 82,23 82.94 Belum rilis 2 Jumlah Desa Layak Anak desa 67 31 34 31,11 98 3 Kecamatan Sayang Ibu dan Anak % 57 78 100 48,58 Kegiatan sudah tidak ada 4 Jumlah produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dokum en 3 3 3 40,97 6 (SK BUPATI) 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) - 93,50 94,19 94,22 94,37 Belum rilis 6 Cakupan penanganan aduan % 100 100 100 31,11 100 Sumber: Diolah dari data DP2KBP3A Daerah Tahun 2024
1. 1.Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Ada 3 (tiga) indikator keberhasilan dalam meningkatkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2022 yaitu sumbangan pendapatan perempuan adalah 41,7%, Perempuan sebagai tenaga Profesional yaitu 54,53% dan keterlibatan perempuan dalam parlemen adalah 31,11%. Tahun 2022 di Daerah angka IDG sebesar 82,94 dalam hal ini lebih besar dibandingkan angka IDG tahun lalu yaitu sebesar 82,23 (Tahun 2022 Publis di bulan Februari 2023). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. 2.Desa Layak Anak Tahun 2023 pemerintah Daerah bersama dengan pemerintahan desa/kelurahan telah mendeklarasikan desa layak anak di 267 (dua ratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan dan telah berkomitmen dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di desa/kelurahan. Adapun sebagai bentuk wujud komitmen adalah dengan disusunnya satu bentuk produk kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak. Melalui peraturan daerah dimaksud, diharapkan dari jajaran pemerintah dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa untuk bersama-sama melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dalam Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 63 telah diatur tentang Desa Layak Anak, melalui pasal tersebut berdampak pada peningkatan komitmen desa untuk melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tahun 2023 target sebesar 98 (sembilan puluh delapan) desa dapat tercapai 100%. Berdasarkan hasil evaluasi Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Daerah memperoleh predikat Nindya.
3. 3.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Keberhasilan pembangunan gender ditentukan oleh 4 (empat) indikator yaitu:
a.Usia Harapan Hidup (UHH);
b.rata-rata Lama Sekolah;
c.harapan Lama Sekolah; dan
d.pengeluaran Perkapita. Keempat indikator komposit di atas saling berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Boyolali. Capain IPG Daerah pada tahun 2022 sebesar 94,37 hal ini menunjukan angka kenaikan apabila disandingkan pada tahun 2021 yaitu 94,22. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
1. 4.Jumlah Produk Hukum Sebagai wujud komitmen pemerataan akses kontrol fungsi manfaat dalam pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa produk hukum dengan bentuk surat keputusan Bupati Boyolali sebanyak 6 (enam) Keputusan Bupati yaitu:
a.pembentukan forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan anak dan perempuan tahun 2021-2023;
b.pembentukan kepengurusan forum anak Daerah dan fasilitator forum anak Daerah masa bakti tahun 2022-2024;
c.pembentukan tim pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Daerah tahun anggaran 2023;
d.pembentukan kelompok kerja penyelenggara sistem data gender dan anak Daerah tahun anggaran 2023;
e.pembentukan gugus tugas dan sub gugus tugas kabupaten layak anak di Daerah tahun anggaran 2023; dan
f.penetapan besaran pemberian bantuan belanja barang kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersumber dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah tahun anggaran 2023 pada DP2KBP3A Kabupaten Boyolali.
1. 5.Cakupan Penanganan Aduan Melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah semakin meningkatkan pelayanan pengaduan dari masyarakat terkait korban kekerasan perempuan dan anak. Fungsi koordinasi dari lintas sektor dari berbagai unsur baik Pemerintah, non Pemerintah unsur Penegak Hukum semakin meningkatkan fungsi layanan pengaduan korban kekerasan. Tahun 2023 jumlah kasus kekerasan sebanyak 56 (lima puluh enam) kasus yang terlaporkan yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak berhasil dilayani dan dilaksanakan pendampingan secara keseluruhan (100%). Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) proses pengaduan semua bisa terlayani tahun 2022 sejumlah 49 (empat puluh sembilan) kasus dan tahun 2021 sejumlah 50 (lima puluh) kasus bisa terlayani 100%. Sebagai langkah berikutnya melakukan pendampingan psikologis korban melalui konseling yang dilakukan oleh seorang psikolog dengan dipanggil hadir dilayanan pengaduan atau kita kunjungan rumah di lokasi rumah korban. Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Daerah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 0-20 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Daerah Tahun 2019-2023 No Bidang Urusan/Indikator Satuan Hasil 2019 2020 2021 2022 2023 1 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keluarga 78.173 67.340 61.487 - * - 2 Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB – Posyandu PADU % 1,01 1,02 -17,21 15,72 ** 14,43 3 Cakupan jumlah kelompok KRR aktif Kelompok 57 57 38 20 * 118 4 Cakupan desa yang mendapat layanan KIE KB KS Desa 30 33 13 33 * 33 5 Tersedianya data jumlah KK yang terkini KK 310.042 345.482 319.176 322.112 ** 326.290 6 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun % 1,02 1 0,49 0,39 ** 0,13 7 Cakupan jumlah kelompok KRR aktif % 57 75,90 92,68 17,86 ** 100 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. No Bidang Urusan/Indikator Satuan Hasil 2019 2020 2021 2022 2023 8 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL) % 63 84 72,16 59,55 ** 72,66 9 Terlaksananya pengelolaan data dan informasi program KB Kecamatan 19 19 22 22 ** 22 10 Cakupan kader aktif dalam pemberian informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Orang 174 232 239 1.067 * 1262 11 Cakupan pemenuhan data pengendalian penduduk. dokumen 5 5 5 5* 5 12 Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin % 100 100 100 100 100 13 Cakupan peserta KB aktif % 71,69 71,20 61,95 64,11 62,5 14 Cakupan Peserta KB Aktif Modern (mCPR) % 61,55 63,61** 62,1 15 Cakupan peserta KB Pria % 0,88 0,90 1,99 1,96 1,5 16 Cakupan peserta MKJP. % 31,98 32 27,34 27,36 30,6 17 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi /DO % 7,11 7 - 71 18 Jumlah Faskes yang teregristrasi melayani KB Faskes 49 50 51 59** 61 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. No Bidang Urusan/Indikator Satuan Hasil 2019 2020 2021 2022 2023 19 Angka kelahiran total (TFR) % 2,1 2,1 1,88 2,15 20 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need). % 14,29 14,25 15,79 12,2 12,6 21 Cakupan MUKP (Median Usia Kawin Pertama) Angka - - - 21,1** 21,7 22 Cakupan ASFR Remaja Angka - - - 19,6** 23 Tersedianya data jumlah KKI (Kode Keluarga Indonesia) yang terkini Keluarga - - 314.161 321.662 ** 325.690 24 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Desa 36 36 36 41** 267 25 Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Sekolah - - 1 1** 1 26 Jumlah Kader PPKBD Orang 237 244 274 281 283 27 Jumlah Kader Sub PPKBD Orang 1432 1432 1432 1432 1458 28 Jumlah PIK-R Kelompok 18 23 23 30 ** 34 29 Cakupan desa yang memiliki kelompok BKB % 28,46 37,08 45,69 59,55 ** 72,66 30 Cakupan desa yang memiliki kelompok BKR % 14,23 20,22 20,22 30,71 ** 31,46 31 Cakupan desa yang memiliki kelompok BKL % 13,86 24,34 25,09 34.46 ** 37,08 32 Jumlah UPPKA Kelompok 35 53 53 72 ** 78 Sumber: DP2KBP3A Kab. Boyolali, 2024 Keterangan : * di hapus di ganti dengan ** Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Cakupan peserta KB aktif adalah prosentase jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi modern dibagi jumlah PUS dikalikan 100%. Tahun 2019 tercapai sebesar 71,69% dari PUS sebanyak 178.204 dengan jumlah peserta KB aktif 127.748. Tahun 2020 tercapai sebesar 71,20% dari PUS sebesar 168.865 dengan jumlah peserta KB aktif 120.226. Penurunan cakupan peserta KB aktif sejak tahun 2020, disebabkan proses validasi data yang berkelanjutan dengan meminimalisir pencatatan ganda dan pembatasan usia PUS 15 – 49 tahun, untuk mendapatkan data cakupan peserta KB aktif riil. Pada akhir Tahun 2021 berdasarkan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang sudah termutakhirkan, cakupan peserta KB Aktif Daerah yang menggunakan metode kontrasepsi modern (mCPR) sebesar 61,55% dari Pasangan Usia Subur sebanyak 170.277 dengan jumlah peserta KB aktif modern 104.812. Cakupan peserta KB aktif modern Daerah sebesar 61,55 % masih di atas rata- rata cakupan peserta KB aktif modern Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,70% dan Nasional sebesar 57,0%. Capaian tersebut disebabkam oleh hal – hal sebagai berikut:
a.semakin gencarnya advokasi dan KIE tentang program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui berbagai media;
b.kerjasama yang baik dengan mitra dan Perangkat Daerah terkait termasuk dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada; dan
c.kesadaran dari masyarakat dan dukungan dari Kader KB akan baik di Tingkat Desa (PPKBD) dan di Tingkat RW (sub PPKBD). Pada Tahun 2022 berdasarkan hasil rilis Parameter program Bangga Kencana dari BKKBN RI, cakupan peserta KB Aktif yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern (mCPR) Daerah sebesar 65,52%. Cakupan mCPR Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian mCPR Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 65,00%. Setelah mengalami masa pandemi covid-19 selama 2 (dua) tahun, peningkatan pemakaian kontrasepsi modern sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan warga bersemangat berpartisipasi dalam Safari KB yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Petugas Lapangan KB, Bidan Desa, dan Kader KB. Pada tahun 2022, peningkatan jumlah partisipasi warga masyarakat cukup banyak, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan, seperti beberapa kali pernah menolak karena kondisi kesehatannya secara medis tidak memenuhi syarat untuk dilayani. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dalam rangka meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif modern ini, DP2KBP3A Daerah selalu melakukan upaya yang diperlukan untuk dapat meningkatkan Capaian Peserta KB Aktif modern pada tahun-tahun berikutnya, antara lain:
a.Pembinaan/koordinasi dengan Pimpinan dan petugas R/R Faskes se-Daerah untuk mengoptimalkan pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN secara kuantitas dan kualitas;
b.Asistensi dan koordinasi dengan PKB Kecamatan beserta Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB Kecamatan, untuk mengoptimalkan capaian cakupan laporan hasil pelayanan KB di masing-masing Fasyankes setiap bulannya;
c.Optimalisasi peran Kader KB Tingkat Desa (PPKBD) dalam membantu dan mendampingi PKB pada saat pelaksanaan pelayanan KB serentak di Fasyankes beserta pencatatan dan pelaporan. Dengan keterbatasan jumlah Penyuluh KB sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang dibagi ke dalam 22 (dua puluh dua) wilayah Kecamatan (masing-masing Kecamatan mendapatkan 1 (satu) orang PKB dan hanya ada 7 (tujuh) kecamatan yang mendapatkan 2 (dua) orang PKB), maka menjadikan Kader KB tingkat Desa (PPKBD dan Sub-PPKBD) sebagai mitra strategis untuk membantu pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan dan Desa. Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil release Parameter program Bangga Kencana dari BKKBN RI, cakupan peserta KB Aktif yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi modern (mCPR) Daerah sebesar 62,10%. Cakupan mCPR Daerah lebih rendah dibandingkan dengan capaian mCPR Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 65,00%. Penurunan prosentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Kabupaten Boyolali, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a.peserta KB aktif modern (mCPR) yang dicatat adalah untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya maksimal 49 (empat puluh sembilan) Tahun. Untuk Wanita PUS yang usianya 50 (lima puluh) tahun ke atas walaupun masih subur tetap harus dikeluarkan dari catatan, sehingga banyak PUS yang masih memakai kontrasepsi di atas usia 50 (lima puluh) tahun akhirnya mengurangai prosentase mCPR. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
b.masih tingginya angka unmetneed (Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi) sebesar 12,6%, lebih tinggi dibandingkan prosentase unmetneed provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 8,6%. Tingginya unmetneed Daerah disebabkan oleh faktor takut akan efek samping dan suami bekerja di luar daerah.
c.masih tingginya angka ASFR15-19 tahun (angka kelahiran remaja) Kabupaten Boyolali. Tahun 2022 angka kelahiran remaja Daerah tercatat sebesar 19,6 lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran remaja Provinsi Jawa Tengah sebesar 19,1. ASFR15-19 tahun berkontribusi memperbanyak PUS yang tidak ikut KB. Penurunan cakupan peserta KB aktif modern (mCPR) sangat mempengaruhi peningkatan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun. Tahun 2022 angka TFR Boyolali sebesar 2,15 sama dengan angka TFR Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,15. Namun dengan penurunan cakupan peserta KB aktif modern sebesar 3,42% pada tahun 2023, maka ada kemungkinan TFR Daerah akan meningkat di tahun 2023. Realisasi Total Fertility Rate (TRF) di Daerah pada tahun 2019 sebesar 2,1, pada tahun 2020 sebesar 2,1, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,88 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar 2,15. Menyikapi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat sasaran untuk menjaga angka TFR Daerah pada kisaran 2,1. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah: • menurunkan angka kelahiran remaja (ASFR 15-19 tahun), melalui program Pendewasaan Usia Kawin Pertama. Program Pendewasaan Usia Perkawinan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), Forum GenRe (Generasi Berencana) Boyolali, Forum Anak Boyolali dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). • menurunkan unmetneed (Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi), dengan melakukan advokasi dan KIE terhadap Pasangan Usia Subur yang tidak ikut KB sesuai pemetaan sasaran by name by address unmetneed. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-21 Sasaran Strategis RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 Sasaran Indikator 2022 (kondisi awal) Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Pembangunan Pemuda Boyolali yang berdaya saing Menuju Boyolali yang berkeadaban, maju, dan berkelanjutan IPP NA 55,5 57,31 61,12 65,93 70,11 Sumber: Diolah dari data tren capaian IPP Provinsi Jateng sebagai acuan dasar Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas maka ditetapkan strategi yang sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai berikut:
1. 1.optimalisasi layanan pada aspek pendidikan pemuda yang merata dan berkualitas;
2. 2.peningkatan pemenuhan layanan pada aspek kesehatan untuk peningkatan kesejateraan pemuda;
3. 3.penciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi pemuda yang aksesible dan merata;
4. 4.peningkatan peran, kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah; dan
5. 5.perwujudan pemuda yang responsif gender, tangguh dan memiliki kepekaan sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. I Pengarah : Tugas : memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
a.Ketua : Bupati Boyolali;
b.Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
c.Sekretaris : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
d.Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali; dan
1. 2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali. II Pelaksana : Tugas : 1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
2. 2.menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah;
3. 3.menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. 4.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dibutuhkan;
5. 5.membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan; dan
6. 6.melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
a.Ketua : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
b.Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali;
c.Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
1. 2.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
2. 3.Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali;
3. 4.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
4. 5.Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali;
5. 6.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
6. 7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7. 8.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali;
8. 9.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali;
9. 10.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;
10. 11.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
11. 12.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali; dan
12. 13.Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. III Sekretariat :
a.Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
b.Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
c.Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali; dan
1. 2.Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. IV Bidang-Bidang Kelompok Kerja
a.Kelompok Kerja Bidang Pendidikan
1. 1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
2. 2.Anggota : 1. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. 2.Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
4. 3.Perencana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali;
5. 4.Perencana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
6. 5.Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali;
7. 6.Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali; dan
8. 7.Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.
b.Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
1. 1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
2. 2.Anggota : 1. Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
3. 2.Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
4. 3.Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
5. 4.Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
6. 5.Ketua DPD KNPI Kabupaten Boyolali; dan
7. 6.Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
c.Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja
1. 1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali;
2. 2.Anggota : 1. Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
3. 2.Perencana pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali;
4. 3.Perencana pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali;
5. 4.Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
6. 5.Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
7. 6.Perencana pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Boyolali;
8. 7.Perencana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
9. 8.Ketua DPD KNPI Kabupaten Boyolali;
10. 9.Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali;
11. 10.Direktur Bank Boyolali; dan
12. 11.Direktur BKK Boyolali.
d.Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan
1. 1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali;
2. 2.Anggota : 1. Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
3. 2.Perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
4. 3.Perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali; Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5. 4.Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
6. 5.Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
7. 6.Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;
8. 7.Ketua DPD KNPI Kabupaten Boyolali; dan
9. 8.Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali.
e.Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi
1. 1.Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
2. 2.Anggota : 1. Statistik Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali;
3. 2.Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
4. 3.Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
5. 4.Perencana pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali;
6. 5.Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
7. 6.Ketua DPD KNPI Kabupaten Boyolali; dan
8. 7.Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. 5.2 PEMANTAUAN DAN EVALUASI Terdapat 2 cara atau mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dan pencapaian RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Boyolali, yakni (1) pengukuran kinerja secara mandiri oleh setiap Perangkat Daerah yang kemudian dikompilasi oleh Tim Pelaksana; dan (2) pengukuran tingkat apresiasi pemuda atas dampak kinerja Perangkat Daerah yang juga dikompilasi oleh Tim Pelaksana. Pengukuran kinerja oleh setiap Perangkat Daerah Masing-masing Perangkat Daerah melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap target capaian yang telah ditetapkan di dalam matriks RAD. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Tim Pelaksana Koordinasi untuk selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat. Pengukuran apresiasi oleh pemuda Pemuda (di daerah) adalah penerima manfaat utama dari dokumen RAD pelayanan kepemudaan, karenanya pemuda justru menjadi pihak yang paling berkompeten untuk menjadi sumber informasi tentang pencapaian dari rumusan rencana-rencana di dalam RAD pelayanan kepemudaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Strategi Domain Kegiatan/Aktifitas Indikator Stn Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Optimalisasi layanan pada aspek pendidikan pemuda yang merata dan berkualitas Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Unit 1 1 2 2 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah Ruang 2 4 5 6 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Ruang 1 1 2 2 2 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 100 100 100 100 100 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Satuan Pendidikan 10 10 10 10 10 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Dokumen 1 1 2 2 2 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unit 1 1 2 2 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Orang 100 100 100 100 100 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 40 40 40 40 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 1 1 2 2 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 1 1 2 2 2 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 100 100 100 100 100 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 100 100 100 100 100 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Laporan 10 10 10 10 10 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Perpustakaan 5 5 5 5 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Lokus 15 15 15 15 15 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Orang 2 2 4 4 4 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Orang 5 5 5 5 5 Pelaksanaan koordinasi APK sekolah menengah dan APK perguruan tinggi Terlaksananya koordinasi dalam mengawal APK sekolah menengah dan APK Perguruan Tinggi Kegiatan 2 2 2 2 2 Peningkatan pemenuhan layanan pada aspek kesehatan untuk peningkatan kesejahteraan pemuda Kesehatan dan Kesejahteraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 10 10 10 10 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 100 100 100 100 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 10 10 10 10 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 60 60 60 60 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 60 60 60 60 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Orang 60 60 60 60 60 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Ibu Bersalin Kesehatan Sesuai Standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 6 6 6 6 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 15 15 15 15 15 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 4 4 4 4 4 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 60 60 60 60 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 4 4 4 4 4 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 84 84 84 84 84 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Orang 60 60 60 60 60 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 100 100 100 100 100 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 1 15 15 15 15 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 10 16 16 16 16 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 3 3 3 3 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 16 16 16 16 16 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Dokumen 1 1 1 1 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Dokumen 6 6 6 6 6 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Dokumen 2 2 2 2 2 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Unit 10 10 10 10 10 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 100 100 100 100 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 16 16 16 16 16 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 4 4 8 12 12 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 50 50 50 50 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 100 100 100 100 100 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 50 50 50 50 50 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 50 50 50 50 50 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 50 50 50 50 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Orang 12 12 12 12 12 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Jumlah Masyarakat yang dilatih dalam pengolahan pangan Lokal Orang 24 24 24 24 24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Masyarakat yang diedukasi Gerakan sayang pangan Orang 12 12 12 12 12 Penciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi pemuda yang aksesible dan merata Lapangan dan Kesempatan Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Orang 100 100 100 100 100 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Orang 500 500 500 500 500 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang 500 500 500 500 500 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Orang 5 10 15 20 20 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Orang 500 500 500 500 500 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Hub) Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang 500 550 850 950 950 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Orang 5 10 15 20 20 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 200 200 200 200 200 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Unit Usaha 400 400 400 400 400 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 100 100 100 100 100 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 200 200 200 200 200 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan Orang 200 200 200 200 200 Produksi dan Pengolahan, Jumlah Unit Usaha UMKM yang Unit Usaha 500 500 500 500 500 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 400 400 400 400 400 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 300 300 300 300 300 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha Orang 500 500 500 500 500 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 500 500 500 500 500 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha 150 250 300 350 350 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Sertifikat 350 350 350 350 350 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Mengikuti Proses Standarisasi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 600 600 600 600 600 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Pelaku Usaha 10 10 10 10 10 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM 30 30 30 30 30 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi UMKM 30 30 30 30 30 Pelatihan sumber daya tenaga kerja oleh Bank Boyolali Jumlah orang yang dilatih Orang 100 100 100 100 100 Pelatihan wirausaha baru oleh Bank Boyolali Jumlah orang yang dilatih Orang 100 100 100 100 100 Peningkatan peran, kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Partisipasi dan Kepemimpinan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Orang 100 100 100 100 100 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Dokumen 5 5 5 5 5 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Kabupaten/Kota Kepemudaan Temu Pemuda Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Temu Pemuda se Kabupaten Boyoali Orang 150 200 200 200 200 Paskibraka Jumlah Pemuda yang Menjadi Paskibraka Tingkat Kabupaten Orang 27 27 45 45 45 Kemah Bela Negara Jumlah Siswa SMA/SMK se Kabupaten Boyoali Orang 100 100 100 100 100 Kemah Pembauran Jumlah Pemuda dari Suku Ras Bangsa yang mengikuti Kemah Pembauran Orang 0 100 100 100 100 Fasilitasi Kegiatan P4GN Jumlah Sumber daya Manusia yang mengikuti kegiatan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba meningkat Orang 0 50 75 100 100 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Organisasi Kemasyarakatan Jumlah SDM ormas kepemudaan yang mengikuti pengembangan kompetensi organisasi kemasyarakatan meningkat Orang 0 50 75 100 100 Group Discussion Competitions antar Universitas Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Group Discussion Competitions antar Universitas Universitas 5 5 5 5 5 Sosialisasi Lomba Pemilihan Ketua OSIS SMA, SMK dan MA Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Lomba Pemilihan Ketua OSIS SMA, SMK dan MA Sekolah 0 0 25 30 30 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Dokumen 12 12 12 12 12 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Umum konsolidasi DantonLinmas Kabupaten Boyoali jumlah peserta linmas Orang 40 40 40 40 40 Peningkatan kapasitas SDM linmas jumlah SDM linmas Orang 480 480 480 480 480 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Dokumen 2 2 2 2 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 1 1 1 1 1 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dokumen 4 4 4 4 4 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Kegiatan Saka Kalpataru) Orang 40 40 40 40 40 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Lembaga 200 200 200 200 200 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Lembaga 60 60 60 60 60 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya Orang 400 400 400 400 400 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Dokumen 6 6 6 6 6 Perwujudan pemuda yang responsif gender, tangguh dan memiliki kepekaan sosial Gender dan Diskriminasi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 5 5 5 5 5 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Organisasi 25 25 25 25 25 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Ekonomi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Organisasi 25 25 25 25 25 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 80 80 80 80 80 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Orang 200 200 200 200 200 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 1 1 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 2 2 2 2 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tabel 0-22 Matriks Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Tahun 2025-2029 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Kegiatan 4 4 4 4 4 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Kegiatan 5 5 5 5 5 Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Kerja sama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan Kegiatan 12 12 12 12 12 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 14 14 14 14 14 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung 177 177 177 177 177 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Orang 243 243 243 243 243 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…