DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 9, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 16, perubahan ayat (1) Pasal 19.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem remunerasi yang adil, proporsional, dan berbasis kinerja merupakan bagian dari upaya membangun profesionalisme dan integritas pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, perlu mengubah untuk kelima kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
2.Undang-Undang ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

a.Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 9);
a.Nomor ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
b.Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 47);
c.Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 85);
d.Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 2); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembayaran untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
1. a.Gaji Direktur;
2. b.Gaji Wakil Direktur;
3. c.Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur dan Wakil Direktur;
4. d.Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang; dan
5. e.Honorarium Dewan Pengawas.
(2)Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan bagian dari Remunerasi kepada Direktur dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.besaran Gaji Direktur yang berstatus PNS Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.besaran Gaji Direktur yang berstatus Non PNS Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. c.besaran Gaji wakil Direktur yang berstatus PNS 60% (enam puluh persen) dari Gaji Direktur yang dihitung termasuk Gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. c.besaran ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5. d.besaran Gaji wakil Direktur yang berstatus Non PNS adalah 60% (enam puluh persen) dari Gaji Direktur.
(3)Pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur harus membuat pengajuan pembayaran Gaji Direktur dari jasa pelayanan.
(4)Pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Wakil Direktur harus membuat pengajuan pembayaran Gaji Wakil Direktur dari jasa pelayanan.
(5)Format pengajuan pembayaran Gaji Direktur dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Format pengajuan pembayaran Gaji wakil Direktur dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur dan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d bagi yang berstatus Non PNS diberikan berdasarkan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang bagi yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Honorarium Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur;
2. b.Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Direktur; dan
3. c.Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Gaji Direktur;
(10)Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
(10)Ketua ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. pada bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
1. a.status kepegawaian;
2. b.pengalaman dan masa kerja;
3. c.kualifikasi jabatan;
4. d.risiko kerja;
5. e.tingkat kegawatdaruratan;
6. f.jabatan yang disandang; dan
7. g.kepemilikan sertifikat.
(2)Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
1. a.Fee For Service untuk kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
2. b.peran konsultasi untuk dokter konsultan;
3. c.peran perencanaan;
4. d.peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
5. e.peran pengadaan barang dan jasa;
6. f.peran mutu pelayanan;
7. g.peran pelaksana langsung penanganan bencana;
8. h.peran pembimbing klinik, assesor eksternal, peran penilai kelayakan etik penelitian, narasumber internal dokter, dan narasumber internal non dokter; dan
9. i.peran lain.
(3)Peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.Penanggung Jawab Data Base Teknologi Informasi dan Penanggung Jawab Jaringan
(3)Peran ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Teknologi Informasi;
1. b.Koordinator atau Ketua shift;
2. c.Ketua Komite Medik;
3. d.Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
4. e.Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
5. f.Ketua Komite Keperawatan;
6. g.Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
7. h.Ketua Tim/Komite Koordinasi Pendidikan; dan
8. i.Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan.
(4)Peran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
1. a.Kepala Instalasi Bedah Sentral;
2. b.Kepala Instalasi Gawat Darurat;
3. c.Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif;
4. d.Kepala Instalasi Maternal;
5. e.Kepala Instalasi Anak;
6. f.Kepala Instalasi Hemodialisis;
7. g.Kepala Instalasi Rawat Inap;
8. h.Kepala Instalasi Rawat Jalan;
9. i.Kepala Instalasi Onkologi Kemoterapi;
10. j.Kepala Instalasi Jantung Terpadu;
11. k.Kepala Instalasi Radiologi;
12. l.Kepala Instalasi Rekam Medis;
13. m.Kepala Instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi Darah;
14. n.Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik;
15. o.Kepala Instalasi Penjaminan;
16. p.Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
17. q.Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit;
18. r.Kepala Instalasi Farmasi;
19. s.Kepala Instalasi Gizi;
20. t.Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
21. u.Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department;
22. t.Kepala ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
23. v.Kepala Ruang Laboratorium;
24. w.Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat;
25. x.Kepala Ruang Rawat Inap;
26. y.Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan;
27. z.Kepala Ruang Intensive; aa. Kepala Ruang Onkologi Kemoterapi; bb. Kepala Ruang Jantung Terpadu; cc. Kepala Ruang Radiologi; dd. Kepala Ruang Hemodialisis; ee. Kepala Ruang Rehabilitasi Medik; ff. Kepala Ruang Anestesiologi; gg. Kepala Ruang Bedah Sentral; hh. Kepala Ruang Rekam Medis; ii. Kepala Ruang Penjaminan; jj. Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah; kk. Koordinator PONEK; ll. Koordinator Instalasi Gawat Darurat; mm. Koordinator Emergency Medical Service; nn. Koordinator Rawat Inap; oo. Koordinator Rawat Jalan; pp. Koordinator Unit Transfusi Darah; qq. Koordinator Laboratorium IGD; rr. Koordinator Satuan Pengawas Internal; ss. Apoteker Koordinator Farmasi; tt. Penangung Jawab Satelit Farmasi; uu. Koordinator Tenaga Teknis Kefarmasian; vv. Koordinator Filling Rekam Medis; ww. Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan; xx. Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap; yy. Koordinator Analising Koding Indeksing/ Pengolahan Data Rekam Medis; zz. Koordinator Intensive Cardiovascular Care Unit /Unit Stroke; aaa. Koordinator Pengemudi; bbb. Koordinator Satuan Pengamanan; zz. Koordinator ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ccc. Koordinator Informasi; ddd. Koordinator Coding Rawat Inap; eee. Koordinator Coding Rawat Jalan; fff. Koordinator Costing JKN; ggg. Koordinator Costing Non JKN; hhh. Koordinator Billing; iii. Koordinator Produksi dan Distribusi Gizi; jjj. Koordinator Pelayanan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan; kkk. Koordinator Administrasi, Logistik, dan Sarana Prasarana Gizi; lll. Koordinator Penelitian, Pengembangan Gizi Terapan dan Mutu Gizi; mmm. Koordinator Sarana Prasarana Rumah Sakit; nnn. Koordinator Sanitasi; ooo. Koordinator Elektromedis; ppp. Koordinator Rehabilitasi Medik Rawat Inap; qqq. Koordinator Kesehatan Keselamatan Kerja; rrr. Pengelola Kegiatan dan Anggaran; sss. Penanggung Jawab Alat; ttt. Tim Emergency Medical Service; uuu. Tim Tindakan Cito; vvv. Tim Mini Intensive Care Unit; www. Tim Resusitasi Bayi; xxx. Tim Home Visite; yyy. Verifikator Internal; dan zzz. Operator Aplikasi Nasional/Provinsi/ Kabupaten;
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Besaran pemberian Insentif status kepegawaian (staffting index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS dan Calon PNS sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
(2)Besaran pemberian Insentif pengalaman dan masa kerja (basic index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS dan
(2)Besaran ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. yang berstatus Pegawai Non PNS yang disetarakan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1.golongan IV sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2.golongan III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3.golongan II sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
4.golongan I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3)Besaran pemberian Insentif kualifikasi jabatan (competency index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.besaran kualifikasi jabatan PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV:
  1. 1.dokter sub spesialis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. 2.dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  3. 3.dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
2. b.besaran kualifikasi jabatan PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III:
  1. 1.dokter sub spesialis sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  2. 2.dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
  3. 3.dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Risiko kerja (risk index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tingkat risiko I sebesar kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sebesar
2. a.tingkat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. pegawai yang berada di instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi onkologi kemoterapi, instalasi jantung terpadu, instalasi radiologi, intensive care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, high care unit, intensive cardiovascular care unit/unit stroke, Cath Lab, kamar bersalin, perinatologi, tempat pendaftaran pasien rawat inap pada instalasi rekam medis dan PONEK;
3. b.tingkat risiko II sebesar kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sebesar pegawai yang berada di instalasi rawat inap, instalasi laboratorium dan unit transfusi darah, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi hemodialisis dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
4. c.tingkat risiko III sebesar kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sebesar pegawai yang berada di instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksana rehabilitasi medis, instalasi central sterile suplly department, unit ambulans/mobil jenazah;
5. d.tingkat risiko IV sebesar kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja sebesar pegawai yang berada di instalasi promosi kesehatan dan pemasaran rumah sakit, instalasi penjaminan, dan perkantoran; dan
6. e.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(5)Besaran pemberian Insentif risiko kerja (risk index) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tingkat risiko I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. b.tingkat risiko II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus
3. a.tingkat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ribu rupiah);
4. c.tingkat risiko III sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
5. d.tingkat risiko IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(6)Tingkat kegawatdaruratan (emergency index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pelaksanaan pelayanan tindakan medis kepada pasien secara langsung yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, intensive care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, high care unit, intensive cardiovascular care unit, dan PONEK;
2. b.tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat inap shift, instalasi radiologi shift, instalasi laboratorium dan unit transfusi darah shift, kamar bersalin, perinatologi, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, instalasi farmasi shift, instalasi pemulasaraan jenazah shift, instalasi gizi shift, bidang keuangan shift, instalasi rekam medis shift, instalasi central sterile suplly department shift, unit stroke shift, cath lab shift, instalasi onkologi kemoterapi shift, ruang anak dan unit ambulans/mobil jenazah;
3. c.tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rehabilitasi medik, instalasi rekam medis non-shift, instalasi rawat inap non-shift, instalasi rawat jalan, instalasi maternal perinatal non-shift, instalasi gizi non-shift, instalasi farmasi non-shift, instalasi radiologi non-shift, instalasi laboratorium dan unit darah non-shift, unit Stroke non-Shift, Cath Lab non-Shift, instalasi onkologi kemoterapi non-shift, instalasi jantung terpadu dan unit transfusi darah non-shift, instalasi pemulasaraan jenazah non-shift, instalasi hemodialisis, instalasi central sterile suplly department non-shift; dan
4. d.tingkat emergensi ringan dengan kriteria pegawai pada instalasi promosi kesehatan dan pemasaran rumah sakit, instalasi penjaminan, bidang
5. d.tingkat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. keuangan non-shift, dan administrasi perkantoran.
(7)Besaran pemberian Insentif tingkat kegawatdaruratan (emergency index) sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. b.tingkat emergensi tinggi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. c.tingkat emergensi sedang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
4. d.tingkat emergensi ringan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(8)Besaran pemberian Insentif jabatan yang disandang (position index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kelompok jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional dengan ketentuan golongan:
  1. 1.jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS golongan IV dan non PNS setara golongan IV dengan ketentuan: a) Direktur sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); b) Wakil Direktur sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); c) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah); d) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan e) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
  2. 2.jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS
  3. 2.jabatan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. golongan III dan non PNS setara golongan III dengan ketentuan: a) Wakil Direktur sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); b) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); c) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan d) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
2. b.kelompok jabatan fungsional dengan ketentuan golongan:
  1. 1.jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS level IV dengan ketentuan: a) Fungsional Perencana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b) Apoteker sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); c) Psikolog sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); d) Penata Anestesi, Bidan, Perawat, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapis Wicara, Fisikawan Medis, Radiografer, Pranata Laboratorium, Sosiomedik, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Teknik Pelayanan Darah dan Tenaga Teknis Kardiovaskuler sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan e) Nutrisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  2. 2.jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS level III dengan ketentuan: a) Fungsional Perencana sebesar
  3. 2.jabatan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); b) Apoteker sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah); c) Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); d) Psikolog sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); e) Penata Anestesi, Bidan, Fisikawan medis, Fisioterapis, Okupasi Terapi, Perawat, Pranata Laboratorium, Radiografer, Sanitarian Sosiomedik, Teknik Pelayanan Darah, Sanitarian, Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi dan Mulut, Tenaga Teknis Kardiovaskuler dan Terapis Wicara, sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dan f) Asisten Penata Anestesi, Nutrisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Pembimbing Kesehatan Kerja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  4. 3.jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS level II dengan ketentuan: a) Fungsional Perencana sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); b) Apoteker sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); c) Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); d) Psikolog sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); e) Penata Anestesi, Bidan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Perawat, Pranata Laboratorium, Radiografer, Sosiomedik, Sanitarian, Teknisi Elektromedis Terapis Gigi dan Mulut, Teknik Pelayanan Darah, Tenaga Teknis Kardiovaskuler, dan Terapis Wicara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan f) Asisten Penata Anestesi, Nutrisionis, Perekam Medis dan Informasi dan Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta f) Asisten ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. empat ratus ribu rupiah).
  5. 4.jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS level I dengan ketentuan: a) Fungsional Perencana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); b) Apoteker sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); c) Tenaga Teknis Kefarmasian, sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); d) Psikolog sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); e) Penata Anestesi, Bidan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Perawat, Pranata Laboratorium, Radiografer, Sanitarian, Sosiomedik, Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi dan Mulut, Teknik Pelayanan Darah, Tenaga Teknis Kardiovaskuler dan Terapis Wicara sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); dan f) Asisten Penata Anestesi, Nutrisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. c.jabatan fungsional umum dengan ketentuan:
  1. 1.jabatan fungsional umum PNS dan Pegawai Non PNS berdasarkan tingkat golongan dengan ketentuan: a) Case Manager golongan IV sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b) Duty Manager golongan IV sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); c) Infection Prevention and Control Nurse golongan IV sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); d) Case Manager golongan III sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); e) Duty Manager golongan III sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan f) Infection Prevention and Control Nurse golongan III sebesar Rp2.500.000,00 e) Duty... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. 2.jabatan fungsional umum PNS dan Pegawai Non PNS dengan ketentuan: a) Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Internal, dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); b) Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); c) Pengelola Barang Milik Negara dan Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga ruja rupiah); d) Analis Kepegawaian, Analis Hukum, Inspektur Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengelola Gaji sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); e) Penanggung jawab Pemasaran, Penanggung Jawab Promosi Kesehatan, Penanggung Jawab Multimedia, Pengelola Perencanaan, Pengelola Komite Medik, Pendukung Teknologi Informasi, Pelaksana Koding, dan Pelaksana Costing dan Billing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); f) Pengelola Barang Persediaan, Pengelola Produk Hukum, Kasir, dan Pengelola Kegiatan dan Anggaran Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); g) Pekerja Sosial, Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengelola Pelayanan Kesehatan, Pengelola Penyelenggaraan Diklat, dan Pengolah Data sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan h) Pengemudi, Petugas Pemelihara Sarana Prasarana, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Petugas Central Sterile Supply Department, Juru Masak, Pramusaji, Petugas Pemulasaraan h) Pengemudi ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
(9)Ketentuan jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil kredensial.
(10)Besaran pemberian Insentif kepemilikan sertifikat (certificate index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g ditentukan berdasarkan sertifikat keahlian yang dimiliki pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sertifikat pelatihan hemodialisis sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. b.sertifikat pelatihan medikal bedah Lanjutan (operatie kamer), dan sertifikat pelatihan anestesi lanjutan, dan sertifikat kardiovaskuler intervensi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
3. c.sertifikat pelatihan medikal bedah (operatie kamer) sertifikat pelatihan anestesi dan sertifikat kardiovaskuler diagnostik sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. d.sertifikat pelatihan intensive care unit, sertifikat pelatihan pediatric intensive care unit, sertifikat pelatihan neonatal intensive care unit, sertifikat pelatihan intensive cardiovaskular care unit dan sertifikat pelatihan Tenaga Teknis Kardiovaskuler sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.sertifikat pelatihan advanced cardiac life support, pelatihan stroke, pelatihan PONEK, pelatihan infection prevention and control nurse, pelatihan kemoterapi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. f.sertifikat pelatihan Manajer Pengendalian Pencemaran Air, sertifikat pelatihan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Air, sertifikat pelatihan Operator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sertifikat pelatihan Operator C-Arm, f) sertifikat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. sertifikat pelatihan Petugas Proteksi Radiasi, sertifikat pelatihan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara, sertifikat pelatihan maintenance repair hemodialisis, sertifikat pelatihan aseptik dispensing, pelatihan patologi anatomi, pelatihan microbiologi, pelatihan magnetic reconance imaging dan ct-scan, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, dan pelatihan audiometri sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
7. g.ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(11)Dokter wajib kerja dokter spesialis, memperoleh Insentif Statis sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(12)Dokter konsultan, tidak memperoleh Insentif Statis.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Besaran pemberian Insentif Fee For Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.besaran Fee For Service dokter umum di instalasi hemodialisis sebesar 10% (sepuluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum di instalasi hemodialisis;
2. b.besaran Fee For Service dokter umum kecuali di instalasi hemodialisis sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi hemodialisis;
3. c.besaran Fee For Service dokter spesialis patologi klinik sebesar 30% (tiga puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik;
4. d.besaran Fee For Service dokter gigi, dokter spesialis radiologi, dan dokter spesialis
5. c.besaran ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. rehabilitasi medik sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik;
6. e.besaran Fee For Service dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis radiologi, dan dokter spesialis rehabilitasi medik sebesar 50% (lima puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis rehabilitasi medik;
7. f.besaran Fee For Service dokter subspesialis sebesar 60% (enam puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter subspesialis;
8. g.besaran Fee For Service dokter wajib kerja dokter spesialis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis; dan
9. h.besaran Fee For Service dokter atas pelayanan di poliklinik eksekutif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
(2)Besaran pemberian Insentif peran konsultasi untuk dokter konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(3)Besaran pemberian Insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. b.Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. d.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
5. d.Pejabat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. rupiah); 2) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 3) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. e.Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(4)Besaran pemberian Insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2)huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PPKom dengan ketentuan: 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan 2) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. b.Pejabat Pengadaan dan/atau panitia pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 2) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan 3) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 3) nilai ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. c.Pejabat dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(5)Besaran pemberian Insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penanggung Jawab Database Teknologi Informasi dan Penanggung Jawab Jaringan Teknologi Informasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. b.Ketua Komite Medik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. c.Ketua Komite Keperawatan dan Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Ketua Tim/Komite Koordinasi Pendidikan, Ketua Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dan Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
4. d.Koordinator dan/atau ketua shift sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(6)Besaran pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang terlibat secara langsung dalam penanganan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) dokter spesialis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan 2) dokter umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
2. b.paramedis sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari; dan
3. c.non medis sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(7)Ketentuan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(8)Besaran pemberian Insentif peran Pembimbing Klinik dan Assesor Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa pelayanan non medis pendidikan.
(9)Besaran pemberian Insentif peran Penilai Kelayakan Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif jasa pelayanan non medis pendidikan.
(10)Besaran pemberian Insentif peran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif, Kepala Instalasi Maternal, Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala Instalasi Anak, dan Kepala Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.Kepala Instalasi Hemodialisis, Kepala Instalasi Rawat Inap, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi Darah, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medis, Kepala Instalasi Penjaminan, Kepala Instalasi Onkologi Kemoterapi, dan Kepala Instalasi Jantung Terpadu dan Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. d.Kepala Instalasi Gizi, Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit, dan Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. e.Kepala Ruang Laboratorium dan Unit Transfusi Darah, Kepala Ruang Rekam Medis, Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan,
6. e.Kepala ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Kepala Ruang Onkologi Kemoterapi, Kepala Ruang Jantung Terpadu, Kepala Ruang Neoperinatal, Kepala Ruang Intensive, Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Satuan Pengawas Internal, Kepala Ruang Hemodialisis, Kepala Ruang Anestesi, Kepala Ruang Bedah, dan Kepala Ruang Rehabilitasi Medik sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. f.Apoteker Koordinator Farmasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. g.Kepala Ruang Instalasi Penjaminan, Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah dan Penanggung Jawab Satelit Farmasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. h.Koordinator Instalasi Gawat Darurat, Koordinator PONEK, Koordinator Rawat Inap, Koordinator Rawat Jalan, dan Koordinator Intensive Cardiovascular Care Unit/Cath Lab sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. i.Koordinator Pengemudi, Koordinator Satuan Pengamanan, Pengelola Kegiatan dan Anggaran dan Koordinator Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
11. j.Koordinator Laboratorium IGD Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Koordinator Filling Rekam Medis, Koordinator Analising Koding Indeksing/ Pengolahan Data Rekam Medis, Koordinator Coding Rawat Inap, Koordinator Coding Rawat Jalan, Koordinator Costing JKN, Koordinator Costing Non JKN, Koordinator Billing, Koordinator Informasi, Koordinator High Care Unit, Koordinator Prasarana dan Sarana Rumah Sakit, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator Emergency Medical Service, Koordinator Produksi dan Distribusi Gizi, Koordinator Administrasi, Logistik, dan Sarana Prasarana Gizi, Koordinator Penelitian, Pengembangan Gizi Terapan dan Mutu Gizi, Penanggung jawab Alat Kesehatan Canggih dan Operator Aplikasi Nasional/Provinsi/Kabupaten sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. k.Pelayanan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. l.Tim Emergency Medical Service, Tim Tindakan Cito, Tim Mini Insentive Care Unit non Medis, Tim
14. k.Pelayanan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Resusitasi Bayi, Tim Home Visite sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/per orang;
15. m.Tim Mini Insentive Care Unit Medis sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan/per orang;
16. n.Narasumber Internal Dokter sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/per orang;
17. o.Narasumber Internal non Dokter sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/per orang; dan
18. p.Saksi ahli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan.
(11)Penanggung jawab Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf j diberikan kepada penanggung jawab alat kesehatan canggih magnetic reconance imaging, ct-scan, c-arm, dan ultrasonografi.
(12)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf l dan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(13)Ketentuan besaran pemberian insentif peran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf l diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
(14)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf m diberikan paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
(15)Ketentuan tindakan cito sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf l diberikan apabila dikerjakan di luar jam kerja dan berdasarkan kasus kegawatdaruratan.

5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Hasil atau capaian kinerja untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
1. a.predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh persen);
2. a.predikat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. b.predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh persen);
4. c.predikat cukup baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen), diberikan Insentif Statis sebesar 45% (empat puluh lima persen);
5. d.predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen), diberikan Insentif Statis sebesar 40% (empat puluh persen);
6. e.predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen), diberikan Insentif Statis sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
7. f.predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
8. g.predikat buruk, dengan kriteria capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu persen), diberikan Insentif Statis sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
(2)Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja (performance index) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang maka:
1. a.Direktur sebagai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan;
2. b.Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi; dan
3. c.Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional
4. b.pejabat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tertentu, dan Non PNS membuat Perjanjian Kinerja Pegawai.
(3)Perjanjian kinerja masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang dibuat 1 (satu) tahun sekali.
(4)Dalam hal tertentu perjanjian kinerja dapat dilakukan perubahan.
(5)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila terjadi;
1. a.pergantian atau mutasi pejabat;
2. b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran sebesar program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
3. c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
(6)Sebagai tindak lanjut perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang setiap 1 (satu) tahun sekali.
(7)Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dilakukan perubahan Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang.
(8)Ketentuan mengenai format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)Ketentuan mengenai format rencana aksi kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
1. a.Insentif ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.Insentif Statis diberikan sebesar 100% (seratus persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. b.Insentif Statis diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. c.Insentif Statis diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
5. d.Insentif Statis diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
6. e.Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
7. f.Insentif Statis diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan kurang Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
8. g.Insentif ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
9. g.Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
10. h.Insentif Statis diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
11. i.Insentif Statis diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
12. j.Insentif Statis diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kurang dari atau sama dengan Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
13. k.dalam hal darurat bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian Insentif Statis dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
14. l.ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Statis dalam keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
15. m.besaran pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2)Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.pada awal tahun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap Pegawai RSUD Pandan Arang wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
3. b.1 (satu) hari setelah pelayanan dilakukan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan membuat rekapitulasi harian Fee For Service;
4. c.pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Sekretaris Daerah wajib membuat Capaian Kinerja Direktur;
5. d.pada setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Direktur wajib membuat:
  1. 1.rekapitulasi capaian kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang;
  2. 2.rekapitulasi capaian kinerja pegawai RSUD Pandan Arang;
  3. 3.rekapitulasi capaian kinerja RSUD Pandan Arang;
  4. 4.rekapitulasi pengajuan pembayaran insentif;
  5. 5.rekapitulasi pengajuan pembayaran insentif statis;
  6. 6.rekapitulasi pengajuan pembayaran insentif dinamis; dan
  7. 7.surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
(3)Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh).
(4)Ketentuan mengenai format rekapitulasi harian Fee For Service sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan mengenai format rekapitulasi capaian kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang, rekapitulasi capaian kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dan rekapitulasi capaian kinerja RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1,angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Ketentuan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(6)Ketentuan mengenai format rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 7 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD Pandan Arang tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
(9)Direktur tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
(10)RSUD Pandan Arang berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(11)Apabila terdapat selisih lebih antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat memberikan Insentif ke 13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Pandan Arang.
(12)Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selam 1 (satu) tahun anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat mempertimbangkan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya. Pasal II ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 3 September 2025 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 3 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRI SIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018