DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, perubahan ayat (2) Pasal 18, penambahan Bagian Kesembilan, penyisipan Pasal 20A, 20B, 20C, 20D, dan 20E, perubahan Pasal 21, Penyisipan Bab VA, penyisipan Pasal 23A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat, dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOYOLALI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3.Perangkat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonasia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan organisasi DP2KBP3A terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2) Subbagian Keuangan.
3. c.Bidang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.Bidang Pengendalian Penduduk;
5. d.Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
6. e.Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. f.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. h.UPT PPA.
(2)Bagan susunan organisasi DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. b.menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
4. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
5. e.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
6. f.melaksanakan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7. f.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
8. g.mengoordinasikan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
9. h.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
10. i.melaksanakan advokasi kebijakan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
11. j.melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
12. k.mengoordinasikan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;
13. l.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
14. m.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
15. n.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
16. o.mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
17. p.mengoordinasikan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
18. q.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha;
19. r.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak;
20. s.mengoordinasikan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
21. t.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
22. u.mengoordinasikan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
23. v.mengoordinasikan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
24. w.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
25. x.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
26. y.melaksanakan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
27. y.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
28. z.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; aa. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja; bb. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal; cc. menyusun laporan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dd. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
  1. 4.Setelah Bagian Kedelapan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 5.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 20A, 20B, 20C, 20D, dan 20E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Susunan Organisasi pada DP2KBP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dibentuk UPT PPA kelas B.

Pasal 20B

UPT PPA pada DP2KBP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP2KBP3A.

Pasal 20C

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 20C

(1)UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A mempunyai tugas:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan korban;
2. b.memberikan informasi tentang hak korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. f.menyediakan layanan hukum;
7. g.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
10. j.mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
11. k.memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan.
(2)UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
2. b.penataan pola pelayanan;
3. c.penjaminan kualitas pelayanan;
4. d.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20D

(1)Susunan Organisasi UPT PPA terdiri dari:
1. a.Kepala UPT PPA; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20E

(1)UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dipimpin oleh Kepala UPT PPA yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PPA mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan teknis penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. b.menyusun … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. b.menyusun perencanaan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
4. c.mengoordinasikan pelaksanaan tugas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban perempuan dan perlindungan anak berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
5. d.mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
6. e.menindaklanjuti laporan atau penjangkauan korban;
7. f.menyampaikan informasi tentang hak korban;
8. g.melaksanakan fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
9. h.melaksanakan fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
10. i.melaksanakan fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
11. j.memberikan fasilitasi layanan hukum;
12. k.melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
13. l.melakukan identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
14. m.melaksanakan fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
15. n.melaksanakan koordinasi dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
16. o.melaksanakan pemantauan dalam rangka pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan;
17. p.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
18. q.mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;
19. r.membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT PPA;
20. s.melaksanakan administrasi UPT PPA;
21. t.melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
22. u.menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak;
23. v.melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
24. w.melaksanakan koordinasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat, sinkronisasi, dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
25. x.melaksanakan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
26. x.melaksanakan koordinasi pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
27. y.memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis saran, pendapat, dan masukan kepada atasan langsung berdasarkan kajian dan/atau telaahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kinerja secara optimal;
28. z.menyusun laporan terkait kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Â. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan ketentuan dan hasilnya sesuai dengan target kinerja; dan ‰. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Jabatan pada DP2KBP3A yang diatur dalam Peraturan Bupati ini:
1. a.Kepala DP2KBP3A merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Sekretaris DP2KBP3A merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
3. c.Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
4. d.Kepala Subbagian pada Sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
5. e.Kepala UPT PPA merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan manajerial.
(3)Selain jabatan manajerial sebagaimana dimaksud ayat
(2), terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA
8.Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…