DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Boyolali ni mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan ayat (2) Pasal 15, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Lampiran IV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menjaga ketertiban administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
c.bahwa dengan adanya pencabutan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka muatan materi dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 64); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 64) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
2. b.biaya parkir, biaya masuk jalan tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
(2)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.biaya tiket;
2. b.biaya … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3. b.biaya taksi;
4. c.biaya transportasi darat; dan/atau
5. d.biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol.
(3)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil bagi Pelaksana SPD.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2)huruf a dibayarkan untuk Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan moda transportasi umum, antara lain:
1. a.pesawat terbang;
2. b.kereta api;
3. c.bus;
4. d.kapal; atau
5. e.moda transportasi umum lainnya yang sejenis.
(2)Dalam penggunaan moda transportasi pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.tiket pesawat terbang untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD paling tinggi yaitu kelas bisnis; dan
2. b.tiket pesawat terbang untuk Anggota DPRD, ASN, Calon PNS, atau pihak lain yang mendampingi Perjalanan Dinas luar kota yaitu kelas ekonomi.
(3)Bagi ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Daerah di wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang dalam rangka, mengirim surat, dokumen, konsultasi, dan/atau koordinasi diperbolehkan dengan ketentuan tidak menginap kecuali terjadi keadaan kahar.
(4)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
1. a.bencana alam;
2. b.perang atau kerusuhan;
3. c.penyakit menular; dan/atau
4. d.kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi perjalanan tertentu.
(5)Satuan biaya tiket pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2)huruf b digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan ketentuan:
1. a.penggunaan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.penggunaan moda transportasi umum taksi hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas luar kota sebagai transportasi lokal;
3. b.keberangkatan diperhitungkan dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan;
4. c.kepulangan diperhitungkan dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
5. d.pembiayaan taksi Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
(7)Satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan yang merupakan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon PNS dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di ibu kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri.
(9)Biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:
1. a.dalam melakukan kegiatan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4 (empat) milik ASN tidak diberikan biaya transportasi, namun diberikan biaya yang timbul dari Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas tersebut (biaya bahan bakar minyak dan biaya tol);
2. b.penghitungan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional berlaku ketentuan bagi kendaraan roda 4 (empat) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 5 (lima) kilometer dan bagi kendaraan roda 2 (dua) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 25 (dua puluh lima) kilometer;
3. c.apabila … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.apabila dalam pengadaan bahan bakar minyak di lokasi Tempat Kedudukan Pelaksana SPD tidak terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum, dapat melakukan kerja sama dan/atau pengisian dengan penyedia bahan bakar minyak/pertamini; dan
5. d.biaya tol diperhitungkan dari print out e tol selama melakukan Perjalanan Dinas.
(10)Moda transportasi bagi ASN, Calon PNS atau pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III ke daerah lain dapat menggunakan transportasi yang sama dengan Pejabat yang didampingi dengan memperhatikan kelas tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(11)Apabila dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan atau memfasilitasi alat transportasi, penggunaan kendaraan umum dinilai tidak efektif, maka dapat menggunakan kendaraan milik ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(12)Penggunaan kendaraan roda 4 (empat) milik ASN paling sedikit 2 (dua) orang.
(13)Risiko kerusakan/kehilangan penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
1. a.di hotel; atau
2. b.di tempat menginap lainnya.
(2)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil bagi Pelaksana SPD.
(3)Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost) dengan batasan tertinggi sesuai tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan pengganti biaya penginapan secara Lumpsum.
(6)Dalam … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(6)Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.pelaksana SPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimama tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. b.pengganti biaya pengganti penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
(7)ASN dan/atau pihak lain yang menjadi pengikut atau pendamping Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II, atau pejabat eselon III, dapat menempati tempat penginapan yang sama dengan pejabat yang diikutinya dan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pelaksana SPD menyerahkan dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPD;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangannya dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.bukti SPD ditandatangani dan cap basah oleh pejabat/instansi/lembaga/badan usaha yang dikunjungi dan dilampirkan foto dan tag location;
4. d.bukti pembayaran transportasi, transport lokal, tiket transportasi, boarding pass, retribusi, dan/atau bukti pembayaran lainnya;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
6. f.bukti kompensasi atas kendaraan ASN yang dipakai untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan yang digunakan;
7. g.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan/atau
8. h.laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(3)Bukti … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan penyedia jasa yang isinya meliputi:
1. a.nama dan alamat penyedia jasa;
2. b.nomor telepon atau kontak personal yang dapat dihubungi;
3. c.jenis sarana yang disediakan/digunakan misalnya bus, minibus, pick up, sedan, sepeda motor;
4. d.identitas sarana yang digunakan misalnya nomor polisi kendaraan;
5. e.lama waktu penggunaan sarana;
6. f.lokasi atau tempat pelayanan; dan
7. g.harga.
(4)Dalam penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dengan menggunakan paket fullboard, fullday, halfday dan residence, pertanggung jawabannya meliputi:
1. a.izin Bupati;
2. b.undangan kepada peserta;
3. c.susunan acara;
4. d.daftar hadir;
5. e.notulen hasil kegiatan;
6. f.foto kegiatan;
7. g.penawaran dari tempat penyelenggaraan kegiatan;
8. h.surat pesanan; dan
9. i.rincian biaya paket dari tempat penyelenggaraan kegiatan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam tanda bukti pengeluaran.
(2)Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.
(3)PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

6.Ketentuan mengenai biaya penginapan dan penggantian biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf E dan mengenai uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV huruf F Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 19 September 2025 BUPATI BOYOLALI, AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI, # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP 19740115 200604 1 003 ttd ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG A.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT NO PROVINSI TUJUAN SATUAN Tingkat A, B, C, D, E, DAN F Tingkat G Tingkat H Tingkat I Tingkat J Tingkat K Uang Harian Diklat 1 Aceh Org/hr 360,000 315,000 275,000 220,000 210,000 210,000 110,000 2 Sumatera Utara Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 3 Riau Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 4 Kepulauan Riau Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 5 Jambi Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 6 Sumatera Barat Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 7 Sumatera Selatan Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 8 Lampung Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 9 Bengkulu Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 10 Bangka Belitung Org/hr 410,000 360,000 310,000 280,000 270,000 235,000 120,000 11 Banten Org/hr 370,000 325,000 280,000 255,000 245,000 215,000 110,000 12 Jawa Barat Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI A. UANG HARIAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO PROVINSI TUJUAN SATUAN Tingkat A, B, C, D, E, DAN F Tingkat G Tingkat H Tingkat I Tingkat J Tingkat K Uang Harian Diklat 13 D.K.I. Jakarta Org/hr 530,000 460,000 400,000 360,000 350,000 305,000 160,000 14 D.I. Yogyakarta Org/hr 420,000 365,000 320,000 290,000 280,000 240,000 130,000 15 Jawa Timur Org/hr 410,000 360,000 310,000 280,000 270,000 235,000 120,000 16 Bali Org/hr 480,000 420,000 365,000 330,000 320,000 275,000 140,000 17 Nusa Tenggara Barat Org/hr 440,000 385,000 335,000 300,000 290,000 255,000 130,000 18 Nusa Tenggara Timur Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 19 Kalimantan Barat Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 20 Kalimantan Tengah Org/hr 360,000 315,000 275,000 250,000 240,000 210,000 110,000 21 Kalimantan Selatan Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 22 Kalimantan Timur Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 23 Kalimantan Utara Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 24 Sulawesi Utara Utara Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 25 Gorontalo Org/hr 370,000 350,000 325,000 300,000 290,000 260,000 110,000 26 Sulawesi Barat Org/hr 410,000 360,000 310,000 280,000 270,000 235,000 120,000 27 Sulawesi Selatan Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 28 Sulawesi Tengah Org/hr 370,000 325,000 280,000 255,000 245,000 215,000 110,000 29 Sulawesi Tenggara Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 30 Maluku Org/hr 380,000 330,000 290,000 260,000 250,000 220,000 110,000 31 Maluku Utara Org/hr 430,000 375,000 325,000 295,000 285,000 250,000 130,000 32 Papua Org/hr 580,000 505,000 440,000 395,000 385,000 275,000 170,000 33 Papua Barat Org/hr 480,000 420,000 365,000 330,000 320,000 275,000 140,000 34 Papua Barat Daya Org/hr 480,000 420,000 365,000 330,000 320,000 275,000 140,000 35 Papua Tengah Org/hr 580,000 505,000 440,000 395,000 385,000 350,000 170,000 36 Papua Selatan Org/hr 580,000 505,000 440,000 395,000 385,000 350,000 170,000 37 Papua Barat Pegunungan Org/hr 580,000 505,000 440,000 395,000 385,000 350,000 170,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. A.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km 1 Tingkat A Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 2 Tingkat B Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 3 Tingkat C Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 4 Tingkat D Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 5 Tingkat E Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 6 Tingkat F Org/hr 370,000 350,000 100,000 150,000 - - 7 Tingkat G Org/hr 325,000 300,000 100,000 125,000 - - 8 Tingkat H Org/hr 280,000 250,000 100,000 90,000 - - 9 Tingkat I Org/hr 245,000 220,000 100,000 85,000 - - 10 Tingkat J Org/hr 245,000 210,000 100,000 80,000 - - 11 Tingkat K Org/hr 215,000 185,000 75,000 50,000 12 Tim Cek Lokasi Perizinan Org/hr - - - - 100,000 - 13 Tim Penegakan Perda Org/hr - - - - 100,000 - 14 Tim Unit Reaksi Cepat Org/hr - - - - 100,000 75,000 15 Tim penanganan ODGJ/Psikotik Org/hr - - - - 100,000 100,000 16 Kunjungan keluarga dan intervensi lanjut kegiatan akselerasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) Puskesmas Org/hr - - - - 100,000 100,000 17 Perjalanan Dinas dalam wilayah Puskesmas (yang bersumber dari dana Belanja Operasional Kesehatan) Org/hr - - - - 100,000 50,000 NO UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam) UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam) SATUANTINGKATAN PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM KOTA Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km NO UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam) UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam) SATUANTINGKATAN PERJALANAN DINAS UANG HARIAN DALAM KOTA 18 Tim Fasilitasi kegiatan Pemilihan Kepala Desa Org/hr - - - - 100,000 75,000 19 Pemberian Uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya 100,000 100,000 20 Pemberian uang trasportasi pada masyarakat, kader, peserta KB dan/atau petugas pendukung kegiatan operasional pelayanan KB (yang bersumber dari BOK) Org/hr 100,000 100,000 21 Petugas pelayanan kesehatan hewan yang dibiayai dari DAK 100,000 75,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. IV.A.3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO PROVINSI SATUAN FULLBOARD HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA 1 Aceh OP 120,000 85,000 120,000 2 Sumatra Utara OP 130,000 95,000 130,000 3 Riau OP 130,000 85,000 130,000 4 Kepulauan Riau OP 130.000 95.000 130.000 5 Jambi OP 130.000 95.000 130.000 6 Sumatra Barat OP 120.000 85.000 120.000 7 Sumatra Selatan OP 120.000 85.000 120.000 8 Lampung OP 130.000 95.000 130.000 9 Bengkulu OP 130.000 95.000 130.000 10 Bangka Belitung OP 130.000 95.000 130.000 11 Banten OP 120.000 85.000 120.000 12 Jawa Barat OP 150.000 105.000 150.000 13 D.K.I. Jakarta OP 180.000 130.000 180.000 14 Jawa Tengah OP 130.000 95.000 130.000 15 D.I. Yogyakarta OP 140.000 100.000 140.000 16 Jawa Timur OP 140.000 100.000 140.000 17 Bali OP 160.000 l15.000 160.000 18 Nusa Tenggara Barat OP 150.000 105.000 150.000 19 Nusa Tenggara Timur OP 140.000 100.000 140.000 20 Kalimantan Barat OP 130.000 95.000 130.000 21 Kalimantan Tengah OP 120.000 85.000 120.000 22 Kalimantan Selatan OP 130.000 95.000 130.000 23 Kalimantan Timur OP 150.000 105.000 150.000 24 Kalimantan Utara OP 150.000 105.000 150.000 25 Sulawesi Utara Utara OP 130.000 95.000 130.000 26 Gorontalo OP 130.000 95.000 130.000 27 Sulawesi Barat OP 120.000 85.000 120.000 28 Sulawesi Selatan OP 150.000 105.000 150.000 29 Sulawesi Tengah OP 130.000 95.000 130.000 30 Sulawesi Tenggara OP 130.000 95.000 130.000 31 Maluku OP 120.000 85.000 120.000 32 Maluku Utara OP 130.000 95.000 130.000 33 Papua OP 200.000 140.000 200.000 34 Papua Barat OP 160.000 115,000 160.000 35 Papua Barat Daya OP 160,000 115,000 I60.000 36 Papua Tengah OP 200,000 140,000 200.000 37 Papua Selatan OP 200,000 140,000 200.000 38 Papua Barat Pegunungan OP 200,000 140,000 200.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 1 Jakarta Ambon 13,285,000 7,081,000 2 Jakarta Balikpapan 7,412,000 3,797,000 3 Jakarta Banda Aceh 7,519,000 4,492,000 4 Jakarta Bandar Lampung 2,407,000 1,583,000 5 Jakarta Banjarmasin 5,252,000 2,995,000 6 Jakarta Batam 4,867,000 2,888,000 7 Jakarta Bengkulu 4,364,000 2,621,000 8 Jakarta Biak 14,065,000 7,519,000 9 Jakarta Denpasar 5,305,000 3,262,000 10 Jakarta Gorontalo 7,231,000 4,824,000 11 Jakarta Jambi 4,065,000 2,460,000 12 Jakarta Jayapura 14,568,000 8,193,000 13 Jakarta Yogyakarta 4,107,000 2,268,000 14 Jakarta Kendari 7,658,000 4,182,000 15 Jakarta Kupang 9,413,000 5,081,000 16 Jakarta Makassar 7,444,000 3,829,000 17 Jakarta Malang 4,599,000 2,695,000 18 Jakarta Mamuju 7,295,000 4,867,000 19 Jakarta Manado 10,824,000 5,102,000 20 Jakarta Manokwari 16,226,000 10,824,000 21 Jakarta Mataram 5,316,000 3,230,000 22 Jakarta Medan 7,252,000 3,808,000 23 Jakarta Padang 5,530,000 2,952,000 24 Jakarta Palangkaraya 4,984,000 2,984,000 25 Jakarta Palembang 3,861,000 2,268,000 26 Jakarta Palu 9,348,000 5,113,000 27 Jakarta Pangkalpinang 3,412,000 2,139,000 28 Jakarta Pekanbaru 5,583,000 3,016,000 29 Jakarta Pontianak 4,353,000 2,781,000 30 Jakarta Semarang 3,861,000 2,182,000 31 Jakarta Solo 3,861,000 2,342,000 32 Jakarta Surabaya 5,466,000 2,674,000 33 Jakarta Ternate 10,001,000 6,664,000 34 Jakarta Timika 13,830,000 7,487,000 35 Jakarta Tanjung Selor 6,057,000 4,057,000 36 Ambon Denpasar 8,054,000 4,471,000 37 Ambon Jayapura 7,434,000 4,161,000 38 Ambon Kendari 4,824,000 2,856,000 39 Ambon Makassar 6,022,000 3,455,000 40 Ambon Manokwari 5,177,000 3,027,000 41 Ambon Palu 6,140,000 3,508,000 42 Ambon Sorong 3,637,000 2,257,000 43 Ambon Surabaya 8,803,000 4,845,000 44 Ambon Ternate 4,022,000 2,449,000 45 Balikpapan Banda Aceh 12,739,000 6,749,000 46 Balikpapan Batam 10,354,000 5,305,000 47 Balikpapan Denpasar 10,739,000 5,648,000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET B. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (P P) Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 48 Balikpapan Jayapura 19,071,000 10,086,000 49 Balikpapan Yogyakarta 9,669,000 4,749,000 50 Balikpapan Makassar 12,664,000 6,150,000 51 Balikpapan Manado 15,702,000 7,295,000 52 Balikpapan Medan 12,493,000 6,140,000 53 Balikpapan Padang 10,942,000 5,369,000 54 Balikpapan Palembang 9,445,000 4,749,000 55 Balikpapan Pekanbaru 10,996,000 5,423,000 56 Balikpapan Semarang 9,445,000 4,674,000 57 Balikpapan Solo 9,445,000 4,813,000 58 Balikpapan Surabaya 10,889,000 5,113,000 59 Balikpapan Timika 18,408,000 9,445,000 60 Banda Aceh Denpasar 10,835,000 6,279,000 61 Banda Aceh Jayapura 19,167,000 10,717,000 62 Banda Aceh Yogyakarta 9,765,000 5,380,000 63 Banda Aceh Makassar 12,760,000 6,781,000 64 Banda Aceh Manado 15,798,000 7,926,000 65 Banda Aceh Pontianak 9,990,000 5,840,000 66 Banda Aceh Semarang 9,530,000 5,305,000 67 Banda Aceh Solo 9,530,000 5,444,000 68 Banda Aceh Surabaya 10,985,000 5,744,000 69 Banda Aceh Timika 18,504,000 10,076,000 70 Bandar Lampung Balikpapan 8,129,000 4,129,000 71 Bandar Lampung Banda Aceh 8,225,000 4,760,000 72 Bandar Lampung Banjarmasin 6,193,000 3,412,000 73 Bandar Lampung Batam 5,840,000 3,316,000 74 Bandar Lampung Biak 14,119,000 7,487,000 75 Bandar Lampung Denpasar 6,236,000 3,647,000 76 Bandar Lampung Jayapura 14,568,000 8,097,000 77 Bandar Lampung Yogyakarta 5,155,000 2,760,000 78 Bandar Lampung Kendari 8,354,000 4,482,000 79 Bandar Lampung Makassar 8,161,000 4,161,000 80 Bandar Lampung Malang 5,594,000 3,134,000 81 Bandar Lampung Manado 11,199,000 5,305,000 82 Bandar Lampung Mataram 6,246,000 3,626,000 83 Bandar Lampung Medan 7,979,000 4,150,000 84 Bandar Lampung Padang 6,439,000 3,380,000 85 Bandar Lampung Palangkaraya 5,947,000 3,401,000 86 Bandar Lampung Palembang 4,931,000 2,760,000 87 Bandar Lampung Pekanbaru 6,482,000 3,433,000 88 Bandar Lampung Pontianak 5,380,000 3,220,000 89 Bandar Lampung Semarang 4,931,000 2,685,000 90 Bandar Lampung Solo 4,931,000 2,824,000 91 Bandar Lampung Surabaya 6,386,000 3,123,000 92 Bandar Lampung Timika 13,905,000 7,455,000 93 Bandung Batam 6,289,000 3,583,000 94 Bandung Denpasar 5,626,000 3,252,000 95 Bandung Jakarta 2,064,000 1,476,000 96 Bandung Jambi 5,006,000 2,941,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 97 Bandung Yogyakarta 3,369,000 2,129,000 98 Bandung Padang 6,129,000 3,508,000 99 Bandung Palembang 4,385,000 2,631,000 100 Bandung Pangkalpinang 4,599,000 2,738,000 101 Bandung Pekanbaru 6,525,000 3,701,000 102 Bandung Semarang 3,027,000 1,957,000 103 Bandung Solo 3,647,000 2,268,000 104 Bandung Surabaya 4,824,000 2,856,000 105 Bandung Tanjung Pandan 4,439,000 2,663,000 106 Banjarmasin Banda Aceh 10,792,000 6,022,000 107 Banjarmasin Batam 8,407,000 4,578,000 108 Banjarmasin Biak 16,686,000 8,749,000 109 Banjarmasin Denpasar 8,792,000 4,920,000 110 Banjarmasin Jayapura 17,135,000 9,359,000 111 Banjarmasin Yogyakarta 7,723,000 4,022,000 112 Banjarmasin Medan 10,546,000 5,412,000 113 Banjarmasin Padang 9,006,000 4,642,000 114 Banjarmasin Palembang 7,498,000 4,022,000 115 Banjarmasin Pekanbaru 9,049,000 4,696,000 116 Banjarmasin Semarang 7,498,000 3,958,000 117 Banjarmasin Solo 7,498,000 4,097,000 118 Banjarmasin Surabaya 8,942,000 4,385,000 119 Banjarmasin Timika 16,472,000 8,717,000 120 Batam Banda Aceh 10,439,000 5,936,000 121 Batam Denpasar 8,450,000 4,824,000 122 Batam Jayapura 16,782,000 9,263,000 123 Batam Yogyakarta 7,370,000 3,936,000 124 Batam Makassar 10,375,000 5,337,000 125 Batam Manado 13,413,000 6,482,000 126 Batam Medan 10,193,000 5,316,000 127 Batam Padang 8,653,000 4,546,000 128 Batam Palembang 7,145,000 3,936,000 129 Batam Pekanbaru 8,707,000 4,599,000 130 Batam Pontianak 7,594,000 4,396,000 131 Batam Semarang 7,145,000 3,861,000 132 Batam Solo 7,145,000 4,000,000 133 Batam Surabaya 8,600,000 4,300,000 134 Batam Timika 16,119,000 8,621,000 135 Bengkulu Palembang 2,899,000 1,893,000 136 Biak Balikpapan 18,622,000 9,477,000 137 Biak Banda Aceh 18,718,000 10,108,000 138 Biak Batam 16,333,000 8,664,000 139 Biak Denpasar 16,729,000 8,995,000 140 Biak Jayapura 3,615,000 2,321,000 141 Biak Yogyakarta 15,648,000 8,108,000 142 Biak Manado 11,734,000 6,353,000 143 Biak Medan 18,472,000 9,498,000 144 Biak Padang 16,932,000 8,728,000 145 Biak Palembang 15,424,000 8,108,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 146 Biak Pekanbaru 16,985,000 8,781,000 147 Biak Pontianak 15,873,000 8,568,000 148 Biak Surabaya 12,782,000 7,081,000 149 Biak Timika 5,808,000 3,444,000 150 Denpasar Jayapura 11,680,000 6,845,000 151 Denpasar Kupang 5,091,000 2,952,000 152 Denpasar Makassar 4,182,000 2,631,000 153 Denpasar Manado 7,851,000 4,278,000 154 Denpasar Mataram 1,840,000 1,390,000 155 Denpasar Medan 10,589,000 5,658,000 156 Denpasar Padang 9,049,000 4,888,000 157 Denpasar Palangkaraya 8,557,000 4,909,000 158 Denpasar Palembang 7,541,000 4,278,000 159 Denpasar Pekanbaru 9,092,000 4,942,000 160 Denpasar Pontianak 7,990,000 4,738,000 161 Denpasar Timika 10,140,000 6,129,000 162 Jambi Balikpapan 7,733,000 4,407,000 163 Jambi Banjarmasin 7,690,000 4,193,000 164 Jambi Denpasar 7,733,000 4,439,000 165 Jambi Yogyakarta 6,653,000 3,551,000 166 Jambi Kupang 11,434,000 6,075,000 167 Jambi Makassar 9,659,000 4,952,000 168 Jambi Malang 7,091,000 3,925,000 169 Jambi Manado 12,707,000 6,097,000 170 Jambi Palangkaraya 7,444,000 4,193,000 171 Jambi Pontianak 6,878,000 4,011,000 172 Jambi Semarang 6,428,000 3,476,000 173 Jambi Solo 6,428,000 3,615,000 174 Jambi Surabaya 7,883,000 3,915,000 175 Jayapura Yogyakarta 13,274,000 7,690,000 176 Jayapura Manado 22,109,000 11,263,000 177 Jayapura Medan 18,932,000 10,097,000 178 Jayapura Padang 17,381,000 9,327,000 179 Jayapura Palembang 15,873,000 8,717,000 180 Jayapura Pekanbaru 17,435,000 9,380,000 181 Jayapura Pontianak 16,322,000 9,177,000 182 Jayapura Timika 3,615,000 2,289,000 183 Yogyakarta Denpasar 3,861,000 2,481,000 184 Yogyakarta Makassar 6,525,000 3,893,000 185 Yogyakarta Manado 10,536,000 5,722,000 186 Yogyakarta Medan 9,519,000 4,770,000 187 Yogyakarta Padang 7,969,000 4,000,000 188 Yogyakarta Palembang 6,460,000 3,380,000 189 Yogyakarta Pekanbaru 8,022,000 4,054,000 190 Yogyakarta Pontianak 6,910,000 3,840,000 191 Yogyakarta Timika 11,894,000 7,038,000 192 Kendari Banda Aceh 12,953,000 7,102,000 193 Kendari Batam 10,568,000 5,658,000 194 Kendari Denpasar 5,455,000 3,273,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 195 Kendari Yogyakarta 8,129,000 4,706,000 196 Kendari Padang 11,167,000 5,722,000 197 Kendari Palembang 9,659,000 5,102,000 198 Kendari Pekanbaru 11,220,000 5,776,000 199 Kendari Semarang 9,659,000 5,027,000 200 Kendari Solo 9,659,000 5,166,000 201 Kendari Surabaya 11,103,000 5,466,000 202 Kendari Timika 18,633,000 9,798,000 203 Kupang Jayapura 14,386,000 8,108,000 204 Kupang Yogyakarta 7,348,000 4,182,000 205 Kupang Makassar 7,637,000 4,311,000 206 Kupang Manado 11,648,000 6,140,000 207 Kupang Surabaya 6,749,000 3,722,000 208 Makassar Biak 8,493,000 4,931,000 209 Makassar Jayapura 10,193,000 5,787,000 210 Makassar Kendari 2,663,000 1,786,000 211 Makassar Manado 5,327,000 2,909,000 212 Makassar Timika 11,723,000 6,567,000 213 Malang Balikpapan 10,108,000 5,134,000 214 Malang Banda Aceh 10,204,000 5,765,000 215 Malang Banjarmasin 8,161,000 4,407,000 216 Malang Batam 7,819,000 4,311,000 217 Malang Biak 16,087,000 8,482,000 218 Malang Jayapura 16,536,000 9,092,000 219 Malang Kendari 10,322,000 5,487,000 220 Malang Makassar 10,129,000 5,166,000 221 Malang Manado 13,167,000 6,311,000 222 Malang Medan 9,958,000 5,145,000 223 Malang Padang 8,418,000 4,385,000 224 Malang Palangkaraya 7,915,000 4,407,000 225 Malang Palembang 6,899,000 3,765,000 226 Malang Pekanbaru 8,461,000 4,439,000 227 Malang Timika 15,873,000 8,461,000 228 Manado Medan 15,552,000 7,316,000 229 Manado Padang 14,012,000 6,546,000 230 Manado Palembang 12,504,000 5,926,000 231 Manado Pekanbaru 14,055,000 6,599,000 232 Manado Pontianak 12,953,000 6,396,000 233 Manado Semarang 12,504,000 5,851,000 234 Manado Solo 12,504,000 5,990,000 235 Manado Surabaya 9,937,000 5,262,000 236 Manado Timika 16,183,000 8,995,000 237 Mataram Balikpapan 10,750,000 5,615,000 238 Mataram Banda Aceh 10,846,000 6,246,000 239 Mataram Banjarmasin 8,803,000 4,888,000 240 Mataram Batam 8,461,000 4,803,000 241 Mataram Biak 11,552,000 6,546,000 242 Mataram Jayapura 13,092,000 7,327,000 243 Mataram Yogyakarta 4,417,000 2,781,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 244 Mataram Makassar 4,717,000 2,909,000 245 Mataram Manado 8,717,000 4,738,000 246 Mataram Medan 10,600,000 5,637,000 247 Mataram Padang 9,060,000 4,867,000 248 Mataram Palembang 7,551,000 4,246,000 249 Mataram Pekanbaru 9,102,000 4,909,000 250 Mataram Pontianak 8,001,000 4,706,000 251 Mataram Surabaya 3,829,000 2,321,000 252 Medan Banda Aceh 3,466,000 2,193,000 253 Medan Makassar 12,514,000 6,172,000 254 Medan Pontianak 9,733,000 5,230,000 255 Medan Semarang 9,284,000 4,696,000 256 Medan Solo 9,284,000 4,835,000 257 Medan Surabaya 10,739,000 5,134,000 258 Medan Timika 18,258,000 9,455,000 259 Padang Makassar 10,974,000 5,402,000 260 Padang Pontianak 8,193,000 4,460,000 261 Padang Semarang 7,744,000 3,925,000 262 Padang Solo 7,744,000 4,065,000 263 Padang Surabaya 9,199,000 4,364,000 264 Padang Timika 16,718,000 8,685,000 265 Palangkaraya Banda Aceh 10,546,000 6,022,000 266 Palangkaraya Batam 8,161,000 4,578,000 267 Palangkaraya Yogyakarta 7,477,000 4,022,000 268 Palangkaraya Mataram 8,557,000 4,888,000 269 Palangkaraya Medan 10,300,000 5,412,000 270 Palangkaraya Padang 8,760,000 4,642,000 271 Palangkaraya Palembang 7,252,000 4,022,000 272 Palangkaraya Pekanbaru 8,803,000 4,696,000 273 Palangkaraya Semarang 7,252,000 3,947,000 274 Palangkaraya Solo 7,252,000 4,086,000 275 Palangkaraya Surabaya 8,696,000 4,385,000 276 Palembang Balikpapan 9,894,000 5,220,000 277 Palembang Makassar 9,466,000 4,781,000 278 Palembang Pontianak 6,685,000 3,840,000 279 Palembang Semarang 6,236,000 3,305,000 280 Palembang Solo 6,236,000 3,444,000 281 Palembang Surabaya 7,690,000 3,744,000 282 Palembang Timika 15,210,000 8,076,000 283 Palu Makassar 4,268,000 2,578,000 284 Palu Poso 1,957,000 1,423,000 285 Palu Sorong 6,878,000 3,883,000 286 Palu Surabaya 6,878,000 3,883,000 287 Palu Toll-Toll 2,941,000 1,915,000 288 Pangkalpinang Balikpapan 9,038,000 4,631,000 289 Pangkalpinang Banjarmasin 7,091,000 3,915,000 290 Pangkalpinang Batam 6,739,000 3,818,000 291 Pangkalpinang Yogyakarta 6,065,000 3,262,000 292 Pangkalpinang Makassar 9,060,000 4,663,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET 293 Pangkalpinang Manado 12,097,000 5,808,000 294 Pangkalpinang Medan 8,888,000 4,653,000 295 Pangkalpinang Padang 7,337,000 3,883,000 296 Pangkalpinang Palembang 5,829,000 3,262,000 297 Pangkalpinang Pekanbaru 7,391,000 3,936,000 298 Pangkalpinang Pontianak 6,279,000 3,733,000 299 Pangkalpinang Semarang 5,829,000 3,187,000 300 Pangkalpinang Solo 5,829,000 3,326,000 301 Pangkalpinang Surabaya 7,284,000 3,626,000 302 Pekanbaru Pontianak 8,247,000 4,514,000 303 Pekanbaru Semarang 7,797,000 3,979,000 304 Pekanbaru Solo 7,797,000 4,118,000 305 Pekanbaru Surabaya 9,241,000 4,407,000 306 Pekanbaru Timika 16,771,000 8,739,000 307 Pontianak Makassar 9,915,000 5,241,000 308 Pontianak Semarang 6,685,000 3,765,000 309 Pontianak Solo 6,685,000 3,904,000 310 Pontianak Surabaya 8,140,000 4,204,000 311 Pontianak Timika 15,659,000 8,535,000 312 Semarang Makassar 9,466,000 4,706,000 313 Solo Makassar 9,466,000 4,845,000 314 Solo Denpasar 3,198,000 1,979,000 315 Surabaya Jayapura 12,675,000 7,231,000 316 Surabaya Makassar 5,936,000 3,433,000 317 Surabaya Timika 11,295,000 6,589,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO PROVINSI SATUAN BESARAN (RP) 1 Aceh Org/kali 127,000 2 Sumatra Utara Org/kali 308,000 3 Riau Org/kali 101,000 4 Kepulauan Riau Org/kali 165,000 5 Jambi Org/kali 147,000 6 Sumatra Barat Org/kali 190,000 7 Sumatra Selatan Org/kali 179,000 8 Lampung Org/kali 168,000 9 Bengkulu Org/kali 109,000 10 Bangka Belitung Org/kali 97,000 11 Banten Org/kali 536,000 12 Jawa Barat Org/kali 200,000 13 D.K.1.Jakarta Org/kali 256,000 14 Jawa Tengah Org/kali 108,000 15 D.1.Yogyakarta Org/kali 267,000 16 Jawa Timur Org/kali 233,000 17 Bali Org/kali 227,000 18 Nusa Tenggara Barat Org/kali 231,000 19 Nusa Tenggara Timur Org/kali 116,000 20 Kalimantan Barat Org/kali 171,000 21 Kalimantan Tengah Org/kali 134,000 22 Kalimantan Selatan Org/kali 180,000 23 Kalimantan Timur Org/kali 533,000 24 Kalimantan Utara Org/kali 218,000 25 Sulawesi Utara Org/kali 138,000 26 Gorontalo Org/kali 265,000 27 Sulawesi Barat Org/kali 313,000 28 Sulawesi Selatan Org/kali 187,000 29 Sulawesi Tengah Org/kali 165,000 30 Sulawesi Tenggara Org/kali 171,000 31 Maluku Org/kali 288,000 32 Maluku Utara Org/kali 215,000 33 Papua Org/kali 513,000 34 Papua Barat Org/kali 236,000 35 Papuabarat Daya Org/kali 236,000 36 Papua Tengah Org/kali 513,000 37 Papua Selatan Org/kali 513,000 38 Papua Pegunungan Org/kali 513,000 C. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Org/Kali 275,000 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Org/Kali 298,000 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Org/Kali 183,000 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Org/Kali 238,000 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Org/Kali 325,000 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Org/Kali 420,000 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Org/Kali 315,000 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Org/Kali 293,000 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Org/Kali 460,000 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Org/Kali 289,000 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Org/Kali 270,000 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Org/Kali 278,000 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Org/Kali 220,000 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Org/Kali 370,000 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Org/Kali 275,000 16 Banda Aceh Kab. Pidie Org/Kali 190,000 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Org/Kali 205,000 18 Banda Aceh Kota Langsa Org/Kali 301,000 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe Org/Kali 240,000 20 Banda Aceh Kota Subulussalam Org/Kali 400,000 SUMATRA UTARA 21 Medan Kab. Asahan Org/Kali 259,000 22 Medan Kab. Batubara Org/Kali 225,000 23 Medan Kab. Dairi Org/Kali 270,000 24 Medan Kab. Deli Serdang Org/Kali 186,000 25 Medan Kab. Humbang Hasundutan Org/Kali 300,000 26 Medan Kab. Karo Org/Kali 200,000 27 Medan Kab. Labuhan Batu Org/Kali 287,000 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Org/Kali 360,000 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Org/Kali 300,000 30 Medan Kab. Langkat Org/Kali 186,000 31 Medan Kab. Mandailing Natal Org/Kali 420,000 32 Medan Kab. Padang Lawas Org/Kali 420,000 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Org/Kali 420,000 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Org/Kali 300,000 35 Medan Kab. Samosir Org/Kali 330,000 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Org/Kali 200,000 37 Medan Kab. Simalungun Org/Kali 264,000 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Org/Kali 328,000 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Org/Kali 345,000 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Org/Kali 330,000 41 Medan Kab. Kab.Toba Org/Kali 300,000 42 Medan Kota Kota Binjai Org/Kali 180,000 43 Medan Kota Pematang Siantar Org/Kali 225,000 44 Medan Kota Sibolga Org/Kali 345,000 45 Medan Kota Tanjung Balai Org/Kali 285,000 46 Medan Kota Tebing Tinggi Org/Kali 203,000 D. SATUAN BIAYA TRASNPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY ) KOTA TUJUAN Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Org/Kali 380,000 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Org/Kali 315,000 49 Pekanbaru Kab. Kampar Org/Kali 200,000 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Org/Kali 300,000 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Org/Kali 225,000 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Org/Kali 350,000 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Org/Kali 322,000 54 Pekanbaru Kab. Siak Org/Kali 350,000 55 Pekanbaru Kota Dumai Org/Kali 400,000 KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Org/Kali 185,000 57 Jambi Kab. Batanghari Org/Kali 175,000 58 Jambi Kab. Bungo Org/Kali 270,000 59 Jambi Kab. Kerinci Org/Kali 325,000 60 Jambi Kab. Merangin Org/Kali 260,000 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Org/Kali 170,000 62 Jambi Kab. Sarolangun Org/Kali 241,000 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Org/Kali 225,000 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Org/Kali 190,000 65 Jambi Kab. Tebo Org/Kali 250,000 66 Jambi Kota Sungai Penuh Org/Kali 308,000 SUMATRA BARAT 67 Padang Kab. Agam Org/Kali 225,000 68 Padang Kab. Dharmasraya Org/Kali 250,000 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Org/Kali 225,000 70 Padang Kab. Padang Pariaman Org/Kali 205,000 71 Padang Kab. Pasaman Org/Kali 250,000 72 Padang Kab. Pasaman Barat Org/Kali 250,000 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Org/Kali 205,000 74 Padang Kab. Sijunjung Org/Kali 225,000 75 Padang Kab. Solok Org/Kali 210,000 76 Padang Kab. Solok Selatan Org/Kali 250,000 77 Padang Kab. Tanah Datar Org/Kali 220,000 78 Padang Kota Bukit Tinggi Org/Kali 215,000 79 Padang Kota Padang Panjang Org/Kali 210,000 80 Padang Kota Pariaman Org/Kali 200,000 81 Padang Kota Payakumbuh Org/Kali 225,000 82 Padang Kota Sawahlunto Org/Kali 215,000 83 Padang Kota Solok Org/Kali 210,000 SUMATRA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin Org/Kali 203,000 85 Palembang Kab. Empat Lawang Org/Kali 315,000 86 Palembang Kab. Lahat Org/Kali 250,000 87 Palembang Kab. Muara Enim Org/Kali 235,000 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Org/Kali 235,000 89 Palembang Kab. Musi Rawas Org/Kali 320,000 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Org/Kali 325,000 91 Palembang Kab. Ogan Ilir Org/Kali 205,000 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Org/Kali 205,000 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Org/Kali 248,000 94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Org/Kali 250,000 95 Palembang Kab. Komering Ulu Timur Org/Kali 245,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 96 Palembang Kab. Pali Org/Kali 265,000 97 Palembang Kab. Lubuk Linggau Org/Kali 290,000 98 Palembang Kab. Pagar Alam Org/Kali 280,000 99 Palembang Kab. Prabumulih Org/Kali 205,000 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Org/Kali 270,000 101 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Org/Kali 234,000 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Org/Kali 246,000 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Org/Kali 246,000 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Org/Kali 252,000 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Org/Kali 276,000 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Org/Kali 216,000 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Org/Kali 200,000 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Org/Kali 222,000 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus Org/Kali 240,000 110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Org/Kali 252,000 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Org/Kali 267,000 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Org/Kali 270,000 113 Bandar Lampung Kab. Metro Org/Kali 234,000 BENGKULU 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Org/Kali 344,000 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Org/Kali 232,000 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Org/Kali 313,000 117 Bengkulu Kab. Kaur Org/Kali 385,000 118 Bengkulu Kab. Kepahiang Org/Kali 298,000 119 Bengkulu Kab. Lebong Org/Kali 375,000 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Org/Kali 423,000 121 Bengkulu Kab. Rajang Lebong Org/Kali 313,000 122 Bengkulu Kab. Seloma Org/Kali 282,000 BANGKA BELITUNG 123 Pangkal Pinang Kab. Bangka Org/Kali 250,000 124 Pangkal Pinang Kab. Bangka Barat Org/Kali 275,000 125 Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Org/Kali 275,000 126 Pangkal Pinang Kab. Bangka Timur Org/Kali 230,000 BANTEN 127 Serang Kab. Lebak Org/Kali 208,000 128 Serang Kab. Pandeglang Org/Kali 138,000 129 Serang Kab. Serang Org/Kali 160,000 130 Serang Kab. Tangerang Org/Kali 254,000 131 Serang Kota Cilegon Org/Kali 160,000 132 Serang Kota Tangerang Org/Kali 313,000 133 Serang Kota Tangerang Selatan Org/Kali 347,000 JAWA BARAT 134 Bandung Kab. Bandung Org/Kali 183,000 135 Bandung Kab. Bandung Barat Org/Kali 275,000 136 Bandung Kab. Bekasi Org/Kali 265,000 137 Bandung Kab. Bogor Org/Kali 185,000 138 Bandung Kab. Ciamis Org/Kali 245,000 139 Bandung Kab. Cianjur Org/Kali 215,000 140 Bandung Kab. Cirebon Org/Kali 280,000 141 Bandung Kab. Garut Org/Kali 243,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 142 Bandung Kab. Indramayu Org/Kali 275,000 143 Bandung Kab. Karawang Org/Kali 248,000 144 Bandung Kab. Kuningan Org/Kali 275,000 145 Bandung Kab. Majalengka Org/Kali 235,000 146 Bandung Kab. Pangandaran Org/Kali 283,000 147 Bandung Kab. Purwakarta Org/Kali 218,000 148 Bandung Kab. Subang Org/Kali 208,000 149 Bandung Kab. Sukabumi Org/Kali 245,000 150 Bandung Kab. Sumedang Org/Kali 230,000 151 Bandung Kab. Tasikmalaya Org/Kali 245,000 152 Bandung Kota Banjar Org/Kali 283,000 153 Bandung Kota Bekasi Org/Kali 265,000 154 Bandung Kota Bogor Org/Kali 285,000 155 Bandung Kota Cimahi Org/Kali 168,000 156 Bandung Kota Cirebon Org/Kali 270,000 157 Bandung Kota Depok Org/Kali 275,000 158 Bandung Kota Sukabumi Org/Kali 226,000 159 Bandung Kota Tasikmalaya Org/Kali 245,000 JAWA TENGAH 160 Semarang Kab. Banjarnegara Org/Kali 260,000 161 Semarang Kab. Banyumas Org/Kali 257,000 162 Semarang Kab. Batang Org/Kali 240,000 163 Semarang Kab. Blora Org/Kali 270,000 164 Semarang Kab. Boyolali Org/Kali 240,000 165 Semarang Kab. Brebes Org/Kali 263,000 166 Semarang Kab. Cilacap Org/Kali 280,000 167 Semarang Kab. Demak Org/Kali 230,000 168 Semarang Kab. Grobogan Org/Kali 235,000 169 Semarang Kab. Jepara Org/Kali 240,000 170 Semarang Kab. Karanganyar Org/Kali 250,000 171 Semarang Kab. Kebumen Org/Kali 260,000 172 Semarang Kab. Kendal Org/Kali 230,000 173 Semarang Kab. Klaten Org/Kali 250,000 174 Semarang Kab. Kudus Org/Kali 235,000 175 Semarang Kab. Magelang Org/Kali 240,000 176 Semarang Kab. Pati Org/Kali 240,000 177 Semarang Kab. Pekalongan Org/Kali 245,000 178 Semarang Kab. Pemalang Org/Kali 250,000 179 Semarang Kab. Purbalingga Org/Kali 270,000 180 Semarang Kab. Purworejo Org/Kali 250,000 181 Semarang Kab. Rembang Org/Kali 250,000 182 Semarang Kab. Semarang Org/Kali 230,000 183 Semarang Kab. Sragen Org/Kali 250,000 184 Semarang Kab. Sukoharjo Org/Kali 250,000 185 Semarang Kab. Tegal Org/Kali 260,000 186 Semarang Kab. Temanggung Org/Kali 240,000 187 Semarang Kab. Wonogiri Org/Kali 250,000 188 Semarang Kab. Wonosobo Org/Kali 250,000 189 Semarang Kota Magelang Org/Kali 240,000 190 Semarang Kota Pekalongan Org/Kali 245,000 191 Semarang Kota Salatiga Org/Kali 235,000 192 Semarang Kota Surakarta Org/Kali 245,000 193 Semarang Kota Tegal Org/Kali 260,000 194 Yogyakarta Kab. Bantul Org/Kali 250,000 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Org/Kali 350,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Org/Kali 350,000 197 Yogyakarta Kab. Sleman Org/Kali 200,000 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan Org/Kali 225,000 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Org/Kali 285,000 200 Surabaya Kab. Blitar Org/Kali 255,000 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Org/Kali 225,000 202 Surabaya Kab. Bondowoso Org/Kali 255,000 203 Surabaya Kab. Gresik Org/Kali 225,000 204 Surabaya Kab. Jember Org/Kali 261,000 205 Surabaya Kab. Jombang Org/Kali 235,000 206 Surabaya Kab. Kediri Org/Kali 235,000 207 Surabaya Kab. Lamongan Org/Kali 225,000 208 Surabaya Kab. Lumajang Org/Kali 261,000 209 Surabaya Kab. Madiun Org/Kali 245,000 210 Surabaya Kab. Magetan Org/Kali 253,000 211 Surabaya Kab. Malang Org/Kali 228,000 212 Surabaya Kab. Mojokerto Org/Kali 225,000 213 Surabaya Kab. Nganjuk Org/Kali 245,000 214 Surabaya Kab. Ngawi Org/Kali 253,000 215 Surabaya Kab. Pacitan Org/Kali 285,000 216 Surabaya Kab. Pamekasan Org/Kali 243,000 217 Surabaya Kab. Pasuruan Org/Kali 228,000 218 Surabaya Kab. Ponorogo Org/Kali 255,000 219 Surabaya Kab. Probolinggo Org/Kali 228,000 220 Surabaya Kab. Sampang Org/Kali 235,000 221 Surabaya Kab. Sidoarjo Org/Kali 240,000 222 Surabaya Kab. Situbondo Org/Kali 255,000 223 Surabaya Kab. Sumenep Org/Kali 255,000 224 Surabaya Kab. Trenggalek Org/Kali 245,000 225 Surabaya Kab. Tuban Org/Kali 245,000 226 Surabaya Kab. Kab. Tulungagung Org/Kali 245,000 227 Surabaya Kota Batu Org/Kali 242,000 228 Surabaya Kota Blitar Org/Kali 255,000 229 Surabaya Kota Bojonegoro Org/Kali 225,000 230 Surabaya Kota Kediri Org/Kali 235,000 231 Surabaya Kota Madiun Org/Kali 245,000 232 Surabaya Kota Malang Org/Kali 228,000 233 Surabaya Kota Mojokerto Org/Kali 225,000 234 Surabaya Kota Probolinggo Org/Kali 228,000 BALI 235 Denpasar Kab. Badung Org/Kali 188,000 236 Denpasar Kab. Bangli Org/Kali 225,000 237 Denpasar Kab. Buleleng Org/Kali 265,000 238 Denpasar Kab. Gianyar Org/Kali 225,000 239 Denpasar Kab. Jembrana Org/Kali 270,000 240 Denpasar Kab. Karangasem Org/Kali 263,000 241 Denpasar Kab. Tabanan Org/Kali 225,000 242 Mataram Kab. Lombok Barat Org/Kali 325,000 243 Mataram Kab. Lombok Tengah Org/Kali 450,000 244 Mataram Kab. Lombok Timur Org/Kali 350,000 NUSA TENGGARA BARAT Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 245 Kupang Kab. Belu Org/Kali 325,000 246 Kupang Kab. Kupang Org/Kali 175,000 247 Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Org/Kali 218,000 248 Kupang Kab. Timor Tengah Utara Org/Kali 275,000 249 Pontianak Kab. Bengkayang Org/Kali 270,000 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Org/Kali 550,000 251 Pontianak Kab. Kayong Utara Org/Kali 550,000 252 Pontianak Kab. Ketapang Org/Kali 550,000 253 Pontianak Kab. Kubu Raya Org/Kali 185,000 254 Pontianak Kab. Landak Org/Kali 270,000 255 Pontianak Kab. Melawi Org/Kali 430,000 256 Pontianak Kab. Mempawah Org/Kali 230,000 257 Pontianak Kab. Sambas Org/Kali 300,000 258 Pontianak Kab. Sanggau Org/Kali 303,000 259 Pontianak Kab. Sekadau Org/Kali 343,000 260 Pontianak Kab. Sintang Org/Kali 392,000 261 Pontianak Kab. Singkawang Org/Kali 257,000 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Org/Kali 290,000 263 Palangkaraya Kab. Barito Timur Org/Kali 333,000 264 Palangkaraya Kab. Barito Utara Org/Kali 425,000 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas Org/Kali 300,000 266 Palangkaraya Kab. Kapuas Org/Kali 275,000 267 Palangkaraya Kab. Katingan Org/Kali 250,000 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Org/Kali 425,000 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Org/Kali 300,000 270 Palangkaraya Kab. Lamandau Org/Kali 525,000 271 Palangkaraya Kab. Murung Raya Org/Kali 448,000 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Org/Kali 250,000 273 Palangkaraya Kab. Seruyan Org/Kali 328,000 274 Palangkaraya Kab. Sukamara Org/Kali 525,000 275 Banjarmasin Kab. Balangan Org/Kali 230,000 276 Banjarmasin Kab. Banjar Org/Kali 170,000 277 Banjarmasin Kab. Barito Kuala Org/Kali 200,000 278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Org/Kali 200,000 279 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Org/Kali 212,000 280 Banj armasin Kab. Hulu Sungai Org/Kali 218,000 281 Banjarmasin Kab. Kota Baru Org/Kali 290,000 282 Banjarmasin Kab. Tabalong Org/Kali 234,000 283 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Org/Kali 300,000 284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Org/Kali 200,000 285 Banjarmasin Kab. Tapin Org/Kali 189,000 286 Banjarmasin Kab. Banjarbaru Org/Kali 225,000 287 Samarinda Kab. Kutai Barat Org/Kali 1,500,000 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Org/Kali 500,000 289 Samarinda Kab. Kutai Timur Org/Kali 1,350,000 290 Samarinda Kab. Paser Org/Kali 1,650,000 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Org/Kali 650,000 KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTANTENGAH NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTANBARAT Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 292 Samarinda Kota Balikpapan Org/Kali 550,000 293 Samarinda Kota Bontang Org/Kali 600,000 SULAWESI UTARA 294 Manado Kab. Bolaang Mongondow Org/Kali 250,000 295 Manado Kab. Bolaang Mongondow Org/Kali 275,000 296 Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Org/Kali 250,000 297 Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Org/Kali 300,000 298 Manado Kab. Minahasa Org/Kali 180,000 299 Manado Kab. Minahasa Selatan Org/Kali 180,000 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Org/Kali 200,000 301 Manado Kab. Minahasa Utara Org/Kali 175,000 302 Manado Kab. Bitung Org/Kali 175,000 303 Manado Kota Kotamobagu Org/Kali 250,000 304 Manado Kota Tomohon Org/Kali 170,000 GORONTALO 305 Gorontalo Kab. Boalemo Org/Kali 400,000 306 Gorontalo Kab. Gorontalo Org/Kali 300,000 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Org/Kali 35,000 308 Gorontalo Kab. Pahuwato Org/Kali 650,000 309 Mamuju Kab. Majene Org/Kali 240,000 310 Mamuju Kab. Mamasa Org/Kali 359,000 311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Org/Kali 200,000 312 Mamuju Kab. Pasangkayu Org/Kali 270,000 313 Mamuju Kab. Pulowali Mandar Org/Kali 260,000 SULAWESI SELATAN 314 Makassar Kab. Bantaeng Org/Kali 235,000 315 Makassar Kab. Barru Org/Kali 210,000 316 Makassar Kab. Bone Org/Kali 240,000 317 Makassar Kab. Bulukumba Org/Kali 240,000 318 Makassar Kab. Kab. Enrekang Org/Kali 250,000 319 Makassar Kab. Gowa Org/Kali 175,000 320 Makassar Kab. Jeneponto Org/Kali 230,000 321 Makassar Kab. Luwu Org/Kali 350,000 322 Makassar Kab. Luwu Timur Org/Kali 375,000 323 Makassar Kab. Luwu Utara Org/Kali 365,000 324 Makassar Kab. Maros Org/Kali 170,000 325 Makassar Kab. Pinrang Org/Kali 230,000 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang Org/Kali 230,000 327 Makassar Kab. Sinjai Org/Kali 235,000 328 Makassar Kab. Soppeng Org/Kali 235,000 329 Makassar Kab. Takalar Org/Kali 190,000 330 Makassar Kab. Tanatoraja Org/Kali 350,000 331 Makassar Kab. Toraja Utara Org/Kali 350,000 332 Makassar Kab. Wajo Org/Kali 230,000 333 Makassar Kab. Palo po Org/Kali 350,000 334 Makassar Kab. Pare-Pare Org/Kali 225,000 SULAWESI TENGAH 335 Palu Kab. Luwuk Org/Kali 400,000 336 Palu Kab. Buol Org/Kali 472,000 337 Palu Kab. Donggala Org/Kali 130,000 338 Palu Kab. Morowali Org/Kali 400,000 339 Palu Kab. Morowali Utara Org/Kali 400,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. NO IBUKOTA PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KOTA TUJUAN 340 Palu Kab. Parigi Moutong Org/Kali 250,000 341 Palu Kab. Poso Org/Kali 280,000 342 Palu Kab. Sigi Org/Kali 219,000 343 Palu Kab. Tojouna-Una Org/Kali 350,000 344 Palu Kab. Toli-Toli Org/Kali 412,000 SULAWESI TENGGARA 345 Kendari Kab. Bombana Org/Kali 355,000 346 Kendari Kab. Kolaka Org/Kali 370,000 347 Kendari Kab. Kolaka Timur Org/Kali 300,000 348 Kendari Kab. Kolaka Utara Org/Kali 425,000 349 Kendari Kab. Konawe Org/Kali 300,000 350 Kendari Kab. Konawe Selatan Org/Kali 305,000 351 Kendari Kab. Konawe Utara Org/Kali 300,000 MALUKU UTARA 352 Sofifi Kab. Halmahera Org/Kali 850,000 353 Sofifi Kab. Halmahera Org/Kali 1,000,000 354 Sofifi Kab. Halmahera Org/Kali 1,250,000 355 Sofifi Kab. Halmahera Org/Kali 900,000 PAPUA 356 Jayapura Kab. Jayapura Org/Kali 600,000 357 Jayapura Kab. Keerom Org/Kali 900,000 358 Jayapura Kab. Sarmi Org/Kali 2,700,000 PAPUA BARAT 359 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Org/Kali 900,000 360 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Org/Kali 750,000 361 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Org/Kali 2,650,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tingkat A, B dan C Tingkat D, E Tingkat F Tingkat, G, H, I, J dan K Tingkat A, B, dan C Tingkat D, E Tingkat F Tingkat, G, H, I. J dan K 1 Aceh Org/hr 4,420,000 3,526,000 1,533,000 770,000 1,326,000 1,058,000 460,000 231,000 2 Sumatra Utara Org/hr 4,960,000 2,195,000 1,100,000 699,000 1,488,000 659,000 330,000 210,000 3 Riau Org/hr 3,820,000 3,119,000 1,650,000 852,000 1,146,000 936,000 495,000 256,000 4 Kepulauan Riau Org/hr 5,344,000 2,318,000 1,297,000 792,000 1,604,000 696,000 390,000 238,000 5 Jambi Org/hr 5,000,000 4,102,000 1,225,000 580,000 1,500,000 1,231,000 368,000 174,000 6 Sumatra Barat Org/hr 5,236,000 3,332,000 1,353,000 701,000 1,571,000 1,000,000 406,000 211,000 7 Sumatra Selatan Org/hr 5,850,000 3,083,000 1,955,000 861,000 1,755,000 925,000 587,000 259,000 8 Lampung Org/hr 4,491,000 2,488,000 1,425,000 580,000 1,348,000 747,000 428,000 174,000 9 Bengkulu Org/hr 2,140,000 1,628,000 1,546,000 692,000 642,000 489,000 464,000 208,000 10 Bangka Belitung Org/hr 3,827,000 2,838,000 1,957,000 649,000 1,149,000 852,000 588,000 195,000 11 Banten Org/hr 5,725,000 2,373,000 1,204,000 724,000 1,718,000 712,000 362,000 218,000 12 Jawa Barat Org/hr 5,381,000 2,755,000 1,201,000 686,000 1,615,000 827,000 361,000 206,000 13 D.K.1.Jakarta Org/hr 8,720,000 2,063,000 992,000 730,000 2,616,000 619,000 298,000 219,000 14 Jawa Tengah Org/hr 5,303,000 1,850,000 1,201,000 750,000 1,591,000 555,000 361,000 225,000 15 D.1.Yogyakarta Org/hr 5,017,000 2,695,000 1,384,000 845,000 1,506,000 809,000 416,000 254,000 16 Jawa Timur Org/hr 4,449,000 2,007,000 1,153,000 814,000 1,335,000 603,000 346,000 245,000 17 Bali Org/hr 6,848,000 2,433,000 1,138,000 1,138,000 2,055,000 730,000 342,000 273,000 18 Nusa Tenggara Barat Org/hr 4,375,000 2,648,000 1,418,000 907,000 1,313,000 795,000 426,000 273,000 19 Nusa Tenggara Timur Org/hr 3,750,000 2,133,000 1,355,000 688,000 1,125,000 640,000 407,000 207,000 20 Kalimantan Barat Org/hr 2,654,000 1,923,000 1,125,000 538,000 797,000 577,000 338,000 162,000 21 Kalimantan Tengah Org/hr 4,901,000 3,391,000 1,160,000 659,000 1,471,000 1,018,000 348,000 198,000 22 Kalimantan Selatan Org/hr 4,797,000 3,316,000 1,500,000 697,000 1,440,000 995,000 450,000 210,000 23 Kalimantan Timur Org/hr 4,000,000 2,188,000 1,507,000 804,000 1,200,000 657,000 453,000 242,000 24 Kalimantan Utara Org/hr 4,000,000 2,735,000 1,507,000 904,000 1,200,000 821,000 453,000 272,000 E. BIAYA PENGINAPAN DAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN NO PROVINSI SATUAN BIAYA PENGINAPAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN 30% Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Tingkat A, B dan C Tingkat D, E Tingkat F Tingkat, G, H, I, J dan K Tingkat A, B, dan C Tingkat D, E Tingkat F Tingkat, G, H, I. J dan K NO PROVINSI SATUAN BIAYA PENGINAPAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN 30% 25 Sulawesi Utara Org/hr 4,919,000 2,290,000 1,207,000 978,000 1,476,000 687,000 363,000 294,000 26 Gorontalo Org/hr 4,168,000 3,107,000 1,606,000 955,000 1,251,000 933,000 482,000 287,000 27 Sulawesi Barat Org/hr 4,076,000 3,098,000 1,344,000 704,000 1,223,000 930,000 404,000 212,000 28 Sulawesi Selatan Org/hr 4,820,000 1,938,000 1,423,000 745,000 1,446,000 582,000 427,000 224,000 29 Sulawesi Tengah Org/hr 2,309,000 2,027,000 1,679,000 951,000 693,000 609,000 504,000 286,000 30 Sulawesi Tenggara Org/hr 3,088,800 2,574,000 1,297,000 786,000 927,000 773,000 390,000 236,000 31 Maluku Org/hr 3,467,000 3,240,000 1,059,000 667,000 1,041,000 972,000 318,000 201,000 32 Maluku Utara Org/hr 4,611,600 3,843,000 1,160,000 605,000 1,384,000 1,153,000 348,000 182,000 33 Papua Org/hr 3,859,000 3,318,000 2,521,000 1,038,000 1,158,000 996,000 757,000 312,000 34 Papua Barat Org/hr 3,872,000 3,341,000 2,056,000 967,000 1,162,000 1,003,000 617,000 291,000 35 Papua Barat Daya Org/hr 3,872,000 3,341,000 2,056,000 967,000 1,162,000 1,003,000 617,000 291,000 36 Papua Tengah Org/hr 3,859,000 3,318,000 2,521,000 1,038,000 1,158,000 996,000 757,000 312,000 37 Papua Selatan Org/hr 5,673,000 4,877,000 3,706,000 1,038,000 1,702,000 1,464,000 1,112,000 312,000 38 Papua Pegunungan Org/hr 5,711,000 4,911,000 3,731,000 1,536,000 1,714,000 1,474,000 1,120,000 461,000 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Luar Kota lebih dari 8 jam Dalam Kota Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km 1 Tingkat A Org/hr 250,000 125,000 2 Tingkat B Org/hr 250,000 125,000 3 Tingkat C Org/hr 250,000 125,000 4 Tingkat D Org/hr 200,000 100,000 5 Tingkat E Org/hr 150,000 75,000 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO TINGKATAN PERJALANAN DINAS SATUAN UANG REPRESENTASI Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…