DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika, Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Cerdas, Kelembagaan Kabupaten Cerdas, Pemantauan dan Evaluasi, Laporan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kabupaten Cerdas Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 288); MEMUTUSKAN … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KABUPATEN CERDAS TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memantau, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
6.Kabupaten Cerdas adalah pengelolaan Daerah yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
7.Rencana Induk Kabupaten Cerdas adalah dokumen yang digunakan untuk memberi arah pelaksanaan Kabupaten Cerdas agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Pasal 2

(1)Rencana Induk Kabupaten Cerdas memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Daerah.
(2)Rencana Induk Kabupaten Cerdas bertujuan untuk memberi arah pelaksanaan Kabupaten Cerdas Tahun 2025-2029 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II

VISI KABUPATEN CERDAS 2.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Cerdas Sasaran Kabupaten Cerdas Boyolali harus selaras dengan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boyolali berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021-2026. Kedua sasaran perencanaan tersebut sinkron, saling mendukung, dan saling menguatkan. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa perencanaan pembangunan Daerah dalam RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah memiliki posisi paling kuat dalam perencanaan. Sehingga pelaksanaan Kabupaten Cerdas yang membutuhkan anggaran dipastikan mendukung/melaksanakan amanat pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

(1)Sistematika Rencana Induk Kabupaten Cerdas meliputi:
1. a.bab i pendahuluan;
2. b.bab ii visi Kabupaten Cerdas;
3. c.bab iii strategi pembangunan Kabupaten Cerdas;
4. d.bab iv rencana aksi Kabupaten Cerdas;
5. e.bab v peta jalan pembangunan Kabupaten Cerdas; dan
6. f.bab vi penutup.
(2)Rincian sistematika Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN CERDAS Membangun Boyolali mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Cerdas Boyolali seperti membuat dan menata puzzle dalam satu bingkai menjadi satu kesatuan sehingga dapat memberikan gambaran utuh dari Kabupaten Cerdas Boyolali. Adanya lubang pada bingkai puzzle menyebabkan gambar yang tersebut dari puzzle-puzzle tidak sempurna. Potongan-potongan puzzle tersebut adalah bagian yang akan ditempelkan oleh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Cerdas Boyolali. Stakeholder dikelompokkan dalam dimensi Kabupaten Cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan cerdas, pencitraan daerah yang cerdas, ekonomi cerdas, kehidupan cerdas, masyarakat yang cerdas, dan lingkungan hidup yang cerdas.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Cerdas dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai berikut:
1. a.tahap I dilaksanakan dari Tahun 2025;
2. b.tahap II dilaksanakan dari Tahun 2026;
3. c.tahap III dilaksanakan dari Tahun 2027;
4. d.tahap IV dilaksanakan dari Tahun 2028; dan
5. e.tahap V dilaksanakan dari Tahun 2029.
(2)Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bapperida dan Diskominfo dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas dilakukan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan berkoordinasi dengan Bapperida dan Diskominfo.

BAB IV

RENCANA AKSI KABUPATEN CERDAS Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cerdas di Daerah memerlukan dukungan kesiapan antara lain meliputi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur pendukung, aplikasi dan perangkat lunak pendukung, dan literasi Kabupaten Cerdas.

Pasal 5

(1)Bupati membentuk dewan Kabupaten Cerdas dan tim pelaksana Kabupaten Cerdas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas.
(2)Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.
(3)Tim … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(3)Tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(4)Susunan keanggotaan dewan dan tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CERDAS Pembangunan Kabupaten Cerdas Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian dari pembangunan Kabupaten Cerdas sebelumnya, bahkan sejak mulai penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Boyolali pada tahun 2004 pada saat infrastruktur jaringan internet sangat terbatas.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas melalui Kepala Diskominfo.
(2)Kepala Diskominfo dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP Dokumen Rencana Induk Kabupaten Cerdas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan Kabupaten Cerdas selama waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dokumen ini dapat diubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas di lingkup kerjanya setiap semester kepada Bupati dengan tembusan Kepala Diskominfo.
(2)Diskominfo secara berkala melaporkan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas kepada Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Cerdas bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Rencana Induk Kabupaten Cerdas dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan.
(2)Evaluasi dan perubahan Rencana Induk Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapperida dan Diskominfo.

Pasal 10

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Master Plan Smart City Boyolali Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…