DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Tahun Anggaran 2026 Yang Meliputi Alokasi Anggaran, Komponen Dan Perhitungan Alokasi Dana Desa, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi sosial masyarakat desa yang heterogen, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun tingkat pendidikan, menuntut adanya pendekatan yang berbeda-beda dalam pengalokasian alokasi dana desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat

(4)dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati harus

Menetapkan

menetapkan pengalokasian dan tata cara pengalokasian alokasi dana desa setiap tahunnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
11.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemsyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15.Rukun … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
15.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

(1)ADD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
(2)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(3)Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1)Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
(2)Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
1. a.kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.kebutuhan tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. d.kebutuhan ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5. d.kebutuhan tunjangan BPD;
6. e.kebutuhan operasional BPD;
7. f.kebutuhan insentif RT dan RW;
8. g.kebutuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan
9. h.ADDP.
(3)ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
3. c.luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
4. d.tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1)ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Perangkat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah;
3. b.komponen ADD di dalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. c.Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalamnya termasuk Jaminan Sosial kesehatan yang besarannya 1% (satu persen) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
5. d.Jaminan Sosial Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarannya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
(2)Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat pemerintah Desa sudah menyampaikan:
1. a.Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; dan
2. b.Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
(3)Penyaluran ADD pada bulan April dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati; dan
2. b.Pemerintah Desa sudah memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

a.Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c.tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d.tunjangan BPD;
e.operasional BPD;
f.insentif RT dan RW; dan
g.Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan BPD.

Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala Desa sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
b.sekretaris Desa sebesar Rp3.052.000,00 (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
c.kepala urusan sebesar Rp2.398.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
d.kepala dusun sebesar Rp2.398.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
e.kepala seksi sebesar Rp2.398.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…