DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.326.999.734.000,00 terdiri atas: a. pendapatan Daerah; b. belanja Daerah; dan c. pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 344); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Boyolali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Belanja adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
13.Dana … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu periode anggaran.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.326.999.734.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendapatan Daerah;
2. b.belanja Daerah; dan
3. c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.228.999.734.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp656.446.988.000,00 (enam ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak;
2. b.Retribusi;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp274.080.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp345.064.401.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp26.470.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.832.587.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp274.080.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak reklame;
2. b.Pajak air tanah;
3. c.Pajak mineral bukan logam dan batuan;
4. d.Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
5. e.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
6. f.Pajak barang dan jasa tertentu;
7. g.opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
8. h.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
(4)Pajak … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(4)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5)Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
(6)Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).
(7)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.180.000.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
(8)Opsen Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp65.500.000.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
(9)Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar Rp345.064.401.000,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi jasa umum;
2. b.Retribusi jasa usaha; dan
3. c.Retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a ditetapkan sebesar Rp328.551.916.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar Rp12.812.485.000,00 (dua belas miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 7

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 7

(1)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp26.470.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp26.470.000.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.832.587.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga;
4. d.pendapatan badan layanan umum Daerah; dan
5. e.pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.
(2)Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah).
(3)Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp2.927.587.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(6)Pendapatan atas sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.572.552.746.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
2. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
3. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.453.228.860.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
(2)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp119.323.886.000,00 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…