DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Yang Meliputi Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 194); MEMUTUSKAN: … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Boyolali
2.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan perumahan merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD.

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku umum tidak termasuk mebelair, biaya listrik, air, biaya gas, dan biaya telepon.

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masing- masing setiap bulan sebesar sebagai berikut:

a.Ketua … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
a.Ketua DPRD sebesar Rp24.583.300,00 (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
b.Wakil Ketua DPRD sebesar Rp20.637.500,00 (dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
c.Anggota DPRD sebesar Rp15.818.300,00 (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

(1)Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
(2)Bagi Pimpinan DPRD yang belum mendapatkan kendaraan dinas jabatan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
(3)Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 6

(1)Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
(2)Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
(3)Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 7

Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 8

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD masing-masing setiap bulan sebesar Rp14.359.800,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

BAB IV

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…