DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Anggaran 2026 Yang Meliputi a. tata cara penjatuhan sanksi administratif; b. fasilitasi Ormas; c. pelaporan kegiatan Ormas; dan d. bentuk Pengawasan Ormas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 308); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara penjatuhan sanksi administratif;
b.fasilitasi Ormas;
c.pelaporan kegiatan Ormas; dan
d.bentuk Pengawasan Ormas.

BAB II

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

(1)Ormas yang telah terdaftar dan melakukan aktivitas di Daerah wajib melaporkan atau mencatatkan keberadaan kepengurusannya di Daerah kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan:
1. a.surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di Daerah bagi Ormas berbadan hukum; atau
2. b.surat keterangan terdaftar dan kepengurusan di Daerah bagi Ormas yang tidak badan hukum.
(2)Pelaporan … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Pelaporan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.dicabut hak menjadi penerima bantuan dan/atau hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
3. c.tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan Ormas;
4. d.tidak boleh terlibat dalam kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
5. e.penghentian sementara kegiatan di Daerah.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah harus melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(2)Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pemanggilan pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi;
2. b.menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran;
4. d.meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
5. e.meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3)Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(4)Tindak lanjut berita acara upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak ditandatangani berita acara.
(5)Dalam hal Ormas tidak mematuhi upaya persuasif yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(6)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditandatangani berita acara.
(7)Dalam … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(7)Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat mencabut peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).

Pasal 5

Ketentuan penghentian sementara kegiatan Ormas di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e berupa:

a.penghentian sementara kegiatan bagi Ormas tingkat Daerah diusulkan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Bupati;
b.Bupati menetapkan surat keterangan penghentian sementara kegiatan Ormas tingkat Daerah;
c.penghentian sementara kegiatan bagi Ormas lingkup nasional berbadan hukum diusulkan Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
d.penghentian sementara kegiatan bagi Ormas lingkup nasional tidak berbadan hukum diusulkan Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 6

(1)Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterimanya surat penghentian sementara kegiatan.
(2)Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
(3)Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 7

(1)Pencabutan status Ormas lingkup nasional berbadan hukum diusulkan Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Pencabutan status Ormas lingkup nasional tidak berbadan hukum diusulkan Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

BAB III

FASILITASI ORMAS

Pasal 8

Fasilitasi ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan terdiri atas:

a.penguatan manajemen organisasi;
b.penyediaan data dan informasi;
c.pengembangan kemitraan;
d.dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
e.penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
f.pemberian penghargaan; dan
g.penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilaksanakan dengan penyediaan akses data dan informasi secara daring melalui website, media sosial, serta penyediaan data dan informasi secara luring.
(3)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat diberikan kepada Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
(4)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dapat dilakukan dengan memberikan fasilitasi agar Ormas berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.pemagangan; dan/atau
c.kursus.

Pasal 11

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan memberikan fasilitasi agar Ormas berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, pemagangan serta kursus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…