DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Penyelenggaraan SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah mengacu pada pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu adanya pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); ‘3. Undang-Undang… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ‘7. Kinerja … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
7.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8.Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
13.Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
16.Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah unit instansi Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. ‘1117. Indikator … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
17.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
18.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja tahunan instansi.
19.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
20.Pengukuran Kinerja adalah lembar/dokumen perhitungan capaian kinerja pada akhir tahun dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap indikator yang ditetapkan.
21.Evaluasi Internal adalah proses sistematis untuk menilai penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada suatu Instansi.
22.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
1. a.memberikan arah dan pedoman mengenai SAKIP di tingkat Daerah dan Perangkat Daerah;
2. b.memberikan pedoman penyusunan perencanaan kinerja; dan
3. c.memberikan pedoman penyusunan pelaporan kinerja.
(2)Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
1. a.mendorong terlaksananya SAKIP sebagai syarat mewujudkan good governance dan clean government dalam rangka reformasi birokrasi; dan
2. b.menjamin adanya kesinambungan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kebijakan penyelenggaraan SAKIP;
b.penyelenggaraan SAKIP;
c.peran dan tanggung jawab;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

Perencanaan dan perjanjian kinerja Berisi ringkasan perjanjian kinerja Perangkat Daerah BAB III Akuntabilitas kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Prinsip-prinsip dasar SAKIP meliputi:
1. a.hasil;
2. b.keterkaitan dan konsistensi;
3. c.pengukuran Kinerja yang akurat dan terukur;
4. d.akuntabilitas atas Kinerja;
5. e.transparansi; dan
6. f.perbaikan berkelanjutan.
(2)Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penekanan SAKIP bahwa kinerja instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan hanya output atau aktivitas semata, fokus pada manfaat dan dampak nyata dari program/kegiatan terhadap Masyarakat.
(3)Keterkaitan dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya bahwa harus ada keterkaitan yang logis dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dalam alur kinerja yang utuh dan terintegrasi.
(4)Pengukuran kinerja yang akurat dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bahwa kinerja harus diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif, menggunakan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja.
(5)Akuntabilitas atas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya bahwa setiap instansi dan individu di lingkungan pemerintah wajib bertanggungjawab atas pencapaian kinerjanya, termasuk penggunaan anggaran, tidak sekedar menjalankan kegiatan tetapi harus menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Transparansi … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(6)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e artinya bahwa seluruh proses dalam SAKIP mulai dari perencanaan hingga pelaporan harus dilaksanakan secara terbuka, dapat diakses publik, dan menggunakan informasi yang benar serta jujur.
(7)Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f artinya bahwa SAKIP mendorong instansi untuk melakukan evluasi dan perbaikan berkelanjutan, berdasarkan hasil monitoring, audit Kinerja, dan umpan balik.

BAB III

PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(3)Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Pasal 6

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi penyusunan:

a.Pohon Kinerja;
b.Renstra;
c.Perjanjian Kinerja;
d.Pengukuran Kinerja;
e.pengelolaan data Kinerja;
f.pelaporan Kinerja; dan
g.reviu dan evaluasi Kinerja.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyusun Pohon Kinerja dengan menggunakan metode logis yang disusun mulai dari outcome dan berakhir pada input.
(2)Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan prinsip:
1. a.logis, yaitu menggambarkan sebab-akibat atau jika-maka;
2. b.empiris, yaitu disusun berdasarkan kondisi atau isu strategis atau permasalahan yang terjadi;
3. c.antisipatif, yaitu mempertimbangkan kondisi masa depan;
4. d.dinamis, yaitu mengikuti perubahan lingkungan strategis;
5. e.holistik, yaitu mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain;
6. f.out of the box, yaitu mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan strategi terbaik, bukan untuk mempertahankan status quo; dan
7. g.materialitas, yaitu mengedepankan kondisi yang penting, strategis, dan penting berdampak.
(3)Format Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)SKPD menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.
(2)Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Pasal 9

Dokumen Renstra yang disusun oleh Perangkat Daerah memuat:

a.pendahuluan;
b.gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d.tujuan dan sasaran;
e.strategi dan arah kebijakan;
f.rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g.kinerja … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
g.kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h.penutup.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…