DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SIstem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
c.bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Kabupaten Boyolali, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan dan penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2.Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Dinas yang menjalankan urusan di bidang Kearsipan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagai besar modalnya adalah milik Daerah.
7.Unit Kerja Terendah adalah satuan tugas yang merupakan unsur pelaksana dalam Perangkat Daerah yang menyelenggarakan administrasi dan/atau pelayanan masyarakat.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
12.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI adalah sistem informasi pengelolaan Arsip secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
14.Komputer … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
14.Komputer Klien adalah perangkat keras yang memenuhi spesifikasi teknis serta terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik, sehingga dapat difungsikan sebagai komputer klien untuk mengakses aplikasi SRIKANDI yang dikelola pada Pusat Data Nasional.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya di Daerah;
2. b.mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik; dan
3. c.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bidang kearsipan dinamis di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan Arsip Dinamis dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan.
(2)Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa menyediakan sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa menyediakan infrastruktur dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
1. a.tersedianya jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik yang merupakan suatu sistem jaringan berbasis jejaring area lokal atau jejaring nirkabel yang terkoneksi internet dan dapat mengakses SRIKANDI pada pusat data nasional;
2. b.tersedianya server yang merupakan perangkat keras guna menjalankan aplikasi jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan dan juga penyimpanan data/dokumen digital;
3. c.tersedianya … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
4. c.tersedianya komputer klien yang merupakan perangkat keras dan terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik sehingga dapat mengakses SRIKANDI pada pusat data nasional; dan
5. d.tersedianya sistem keamanan yang merupakan suatu sistem jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik guna menjamin infrastruktur aman dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem.

Pasal 4

(1)Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengelola; dan
2. b.pengguna.
(2)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.administrator Pemerintah Daerah;
2. b.administrator LKD;
3. c.administrator Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa; dan
4. d.pencatat surat atau tata usaha pada Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa.
(3)Administrator Pemerintah Daerah dan administrator LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berkedudukan di LKD.
(4)Administrator Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pencatat surat atau tata usaha Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkedudukan di Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa.
(5)Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bupati atau sebagai pimpinan pencipta Arsip, pimpinan tertinggi pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan kearsipan lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.pejabat pimpinan tinggi yaitu aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.pejabat administrator yaitu aparatur sipil negara yang memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.pejabat pengawas yaitu aparatur sipil negara yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah;
5. e.pejabat … Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
6. e.pejabat pelaksana yaitu aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. f.pejabat fungsional yaitu aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. g.pengelola arsip yaitu seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan deskripsi;
9. h.pengguna arsip yaitu pengguna internal Pemerintah Daerah dan antar instansi pemerintah;
10. i.pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
11. j.unit pengolah atau unit kerja yaitu satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya;
12. k.sentral Arsip Aktif yaitu tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip Aktif secara efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. l.unit kearsipan yaitu satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan;
14. m.sentral arsip inaktif yaitu tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip Aktif secara efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
15. n.Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala lembaga pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara;
16. o.kepala LKD yaitu kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. p.pegawai BUMD yaitu seseorang yang diangkat secara sah dan bekerja di salah satu BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. q.pegawai badan layanan umum Daerah yaitu seseorang yang diangkat secara sah dan bekerja di salah satu badan layanan umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
19. r.tenaga kerja harian lepas yaitu seseorang yang diangkat secara sah dan bekerja di salah satu Perangkat Daerah atau badan layanan umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta mendapatkan gaji atau honorarium yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
20. s.kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 5

(1)Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:
1. a.menyusun kewenangan administrator Perangkat Daerah;
2. b.membuat struktur unit kerja serta jabatan;
3. c.membuat akun pengguna Administrator Perangkat Daerah; dan
4. d.memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengguna aplikasi SRIKANDI di Perangkat Daerah/ BUMD/Pemerintah Desa.
(2)Administrator LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas:
1. a.membuat master data;
2. b.menyusun klasifikasi arsip serta template Naskah Dinas;
3. c.mengatur pemberkasan dan penyusutan Arsip;
4. d.memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengguna aplikasi SRIKANDI pada Perangkat Daerah/ BUMD/Pemerintah Desa; dan
5. e.memfasilitasi penanganan masalah dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3)Administrator Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas:
1. a.melaksanakan kewenangan Administrator Perangkat Daerah; dan
2. b.membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan.
(4)Pencatat surat atau tata usaha pada Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas:
1. a.melakukan pendataan surat masuk dan keluar; dan
2. b.pemindaian surat.
(5)Selain Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pejabat yang menduduki struktural pada Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa memiliki tugas:
1. a.melakukan verifikasi naskah keluar dan menandatangani Naskah Dinas; dan
2. b.menindaklanjuti serta mendisposisi naskah masuk.
(6)Administrator Pemerintah Daerah, administrator LKD, administrator Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa dan pencatat surat atau tata usaha pada Perangkat Daerah/BUMD/Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Pasal 6

(1)LKD bertanggung jawab untuk melaksanakan percepatan penyelenggaraan SRIKANDI hingga Unit Kerja Terendah, BUMD, dan seluruh Pemerintah Desa.
(2)Perangkat Daerah induk dari Unit Kerja Terendah, Perangkat daerah pembina BUMD, dan Perangkat Daerah pembina Pemerintah Desa bertanggung jawab memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pelaksanaan percepatan penyelenggaraan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan teknis; dan/atau
3. c.jaringan.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan persandian bertanggung jawab memberikan fasilitasi penerbitan tanda tangan elektronik bagi seluruh pengguna aplikasi SRIKANDI yang memerlukan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)LKD harus melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap penyelenggaraan di Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa.
(2)LKD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kepada Bupati.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu laporan penyelenggaraan aplikasi SRIKANDI per semester dan laporan penyelenggaraan aplikasi SRIKANDI tahunan.
(4)LKD atas nama Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SRIKANDI kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas penyelenggaraan SRIKANDI dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi perangkat daerah;
b.rencana anggaran bisnis bagi BUMD;
c.anggaran pendapatan dan belanja desa bagi Pemerintah Desa; dan/atau
d.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…