DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 6, penyisipan Pasal 6A dan perubahan Pasal 10.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan hari raya yang bersumber dari alokasi dana desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang ... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5.Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 67); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 67) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
(2)Komponen... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
(2)Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
1. a.kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.kebutuhan tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. d.kebutuhan tunjangan BPD;
5. e.kebutuhan operasional BPD;
6. f.kebutuhan insentif RT dan insentif RW;
7. g.kebutuhan Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan
8. h.ADDP.
(3)ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. b.angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
3. c.luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
4. d.tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut: Keterangan : ADDx : ADD untuk Desa x ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x ADDx = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan BPD + operasional BPD + insentif RT dan insentif RW + Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD + ADDPx ADDPx... Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keterangan : ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x ADD : Total ADD yang ditetapkan kabupaten Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus: Keterangan: BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x KV1 : rasio jumlah penduduk di Desa x dibandingkan jumlah penduduk Desa di kabupaten KV2 : rasio jumlah penduduk miskin di Desa x dibandingkan jumlah penduduk miskin Desa di kabupaten KV3 : rasio luas wilayah Desa x dibandingkan jumlah luas wilayah Desa di kabupaten KV4 : rasio indeks kesulitan geografis Desa x dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis di kabupaten a1,a2,a3,a4..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk

a.Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c.tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d.tunjangan BPD;
e.operasional BPD;
f.Insentif RT dan RW; dan
g.Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan BPD.
1. 4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Penggunaan ADD untuk tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. ADDPx = BDx (ADD – Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa + tunjangan BPD + operasional BPD + insentif RT dan insentif RW + Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD) BDx = a1.KV1 + a2.KV2+ a3.KV3 + a4.KV4

5.Ketentuan… Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, operasional BPD, insentif RT dan insentif RW, dan pembayaran badan penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD dapat digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI BOYOLALI, ttd AGUS IRAWAN Diundangkan di Boyolali pada tanggal 18 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI # YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO Pembina NIP. 19740115 200604 1 003 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…